Articles

  • Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menegaskan bahwa kita harus optimis terhadap demokrasi kita karena demokrasi sebenarnya adalah ke-Indonesia-an kita. Bagaimanapun demokrasi masih menawarkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan alternatif-alternatifnya yaitu oligarki dan otoritarian. Kalau demokrasi tidak dipelihara maka kedua alternatif itulah yang akan kembali. Demikian diutarakan Titi ketika berkunjung ke Kantor Yayasan Perspektif Baru pada 4 Mei 2018.

    Read ›
  • A sudden spate of terrorist attacks in Indonesia during the past few weeks offers insights into how supporters of the Islamic State around the world are reacting to the group's defeats in the Middle East. 

    Read ›
  • What political miracle did former and now current Malaysian Prime Minister create on May 6? Not only did he come back after 15 years of political retirement following 22 years of service as Prime Minister at the age of 92. More importantly, Mahathir put the brakes on 60 years of the Barisan Nasional hegemony in a sensational electoral upset.

    Read ›
  • In 2010, The New York Times described Boracay, previously known for its laid-back party culture, as Asia’s next tourism hot spot, and since then it has landed on the covers and “best” lists of travel magazines. Now in 2018, the question is whether any tourism spot will manage to make use of kind nature and easy culture that the world has come to expect of Boracay, Bali, Phuket, Halong Bay and many versions of paradise on earth.


    Read ›
  • Now millennials are emerging in Indonesian politics and it is encouraging. We hope they will provide fresh voices and mew outlooks. It will be disappointing if they grow in strength only because they align themselves on the basis of group identity rather than by contributing to discourses on issues and causes.

    Read ›
  • As we approach the 2018 elections, the big question is whether Indonesian democracy will survive her foray into identity politics. For all its faults, Suharto’s New Order has succeeded keeping identity politics hidden, albeit through measure which at times seemed grossly unjust.

    Read ›
  • Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 memiliki presentase pemilih muda dari generasi milenial yang cukup besar, yaitu sebesar 48% menurut data BPS. Dengan presentase yang cukup besar dari generasi yang melek teknologi, Pemilu kali ini akan memiliki warna yang berbeda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Akan lebih banyak kampanye yang menggunakan platform digital. Fenomena ini tentunya harus lebih diawasi secara teliti, karena jika lengah, keadaan bisa menjadi lebih buruk. Kampanye secara digital dapat lebih mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang secara sengaja bertujuan untuk mempengaruhi hasil Pemilu.

    Read ›
  • Indonesia saat ini sedang berada dalam tahap waspada. Waspada akan isu yang bisa memecah belah kesatuan bangsa ini, isu yang sudah pernah digunakan dan terbukti berhasil dalam menggulingkan pemerintahan. Isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-golongan).

    Read ›
  • Tsamara Amany berpendapat bahwa warga harus berbuat sesuatu secara politis untuk mencegah ancaman terhadap kebhinekaan Indonesia, Pendapat dari Ysamara sebagai Deputi Ketua Partai Soldaritas Indonesia, partai anak muda, disampaikan dengan tegas dalam wawancarta Perspektif Baru dengan Wimar Witoelar.

    Read ›
  • “Di Indonesia, yang bisa memobilisasi Emosi lah yang menang.” ujar Rumadi, Ketua Lakpesdam Nahdhatul Ulama (NU).

    Saat itu siang di hari Kamis, tepatnya 4 Mei 2017, Rumadi bersama 5 orang pembicara lainnya dalam acara diskusi “Menimbang Keadilan Kasus Ahok” yang diselenggarakan oleh Partai Solidaritas Indomesia, mengungkapkan perspektif mereka mengenai kasus penistaan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain Rumadi, hadir sebagai pembicara adalah Bambang Harymurti selaku Inisiator Petisi Keadilan untuk Ahok, Anggara sebagai Peneliti Senior Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Okky Madasari yang berprofesi sebagai Penulis, dan Dini Purwono seorang Ahli Hukum. 

    Read ›
  • As the screams got louder and rowdier, and as more rocks flew into my house, I ran downstairs and saw my dad. “Turn off the lights! Stay inside!” he said. Behind him are several small bags, filled with important documents he had prepared last week, right after the news of Trisakti students shot dead.

    Read ›
  • Oleh: Panji Kharisma JayaPenangkapan Novel Baswedan menyiratkan indikasi pelemahan KPK oleh pimpinan kepolisian karena, perkiraan saya, ini merupakan upaya balas dendam karena KPK menyelidiki kasus-kasus korupsi yang menyeret nama kepolisian. Presiden tidak bisa bertindak lebih jauh karena akan terlihat sebagai sebuah intervensi. Alangkah lebih baik juga seluruh Good Guys dari jajaran kepolisian, pemerintahan, dan TNI bergabung bersama-sama membantu usaha KPK agar tercipta keseimbangan dalam perdamaian.

    Read ›
  • Eksekusi Mati harus tetap dilakukan demi menegakkan norma hukum yang berlaku, meskipun saya pribadi tidak setuju dengan hal tersebut. Menjadi presiden bukan perkara mudah, karena harus melihat masalah dari sudut pandang yang luas. Jika hukum berkata “Ya” untuk eksekusi mati, maka kita harus mematuhinya. Jika memang benar-benar tidak setuju, maka yang harus dilakukan adalah mengubah hukumnya terlebih dahulu. Kebijakan domestik kita bukan untuk menyenangkan dunia internasional. Hukum itu berlandaskan prinsip.

    Read ›
  • Konferensi Asia Afrika tahun ini masih bersifat penting. Penting dalam arti memperingati peristiwa yang sangat signifikan dan bisa menjadi peluncuran periode baru solidaritas antara Asia-Afrika, tapi pada saat ini masih hanya masalah nostalgia.

    Read ›
  • Moratorium pemberian ijin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut harus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan. Salah satunya memperkuat basis hukum dari semula hanya instruksi presiden menjadi setidaknya dalam bentuk peraturan presiden (Perpres) supaya mengikat bagi para aparatur pemerintahan di bawahnya.

     

    Hal tersebut dibahas dalam Talkshow TVRI Cemerlang bertemakan “Melanjutkan Moratorium untuk Melindungi Hutan Indonesia” di Pekanbaru (4/5). Hadir sebagai narasumber di acara tersebut Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau, Muslim Rasyid, Aktivis Jikalahari, Suhardiman Amby, Ketua Pansus Perijinan DPRD Riau. 

    Read ›
  • Pemberian Munir sebagai nama jalan tidak dimaksudkan sebagai pengingat ke pemerintah Indonesia, ini merupakan penghargaan internasional.

    Read ›
  • The latest polls divide the vote roughly 42 percent for Jokowi and 34 percent for Prabowo. The margin could be made smaller or wider by the inclusion of voters who have not been categorized, as discussed previously. But the margin will respond to the candidates, not the coalitions.

    Read ›
  • Banyak aktivis sadar, percuma berbuat baik dalam wadah LSM kalau lingkungan politik nasional tetap tidak sehat. Mengapa kekuatan LSM itu tidak juga dipakai untuk menyehatkan lingkungan politik? Dengan demikian akan terbuka masa depan baru bagi Indonesia. LSM seperti AMAN, WALHI, dan ICW sudah mulai mengizinkan atau menganjurkan anggotanya untuk tampil sebagai calon legislatif di beberapa daerah, dan kelihatannya ada hasilnya.

    Read ›
  • Deklarasi diselenggarakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta Masyarakat Sipil untuk Hutan Adat sebagai dukungan terhadap keputusan MK, yang mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat. Deklarasi tersebut juga bertujuan mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya penyelesaian konflik-konflik terkait hutan adat dan sumber daya alam di wilayah-wilayah masyarakat adat, serta pemetaan wilayah adat.

    Read ›
  • Banyak yang merasa bahwa eksklusivisme adalah hal yang patut diberikan kepada penyandang disabilitas, melihat kebutuhan mereka berbeda dari masyarakat pada umunya. Tapi nyatanya, hal ini merupakan perspektif masyarakat yang salah dan yang coba diubah oleh seorang Maulani A. Rotinsulu. 

    Read ›

« Home | ‹ Previous | Next ›