Articles

Politik ekonomi harus jadi panglima

SINDO
10 February 2009

kolom dua mingguan PRESIDEN KITA


Oleh: Wimar Witoelar


Di jaman Sukarno politik adalah panglima, jaman Suharto ekonomi menjadi panglima. Keduanya sukses dalam satu hal, gagal dalam hal lain. Akhirnya keduanya jatuh karena hal lain itu. Presiden Sukarno berhasil menggunakan politik untuk memasang dirinya di puncak kekuasaan tanpa batas konstitusi dan membawa Indonesia ke panggung politik internasional yang dikagumi walaupun kurang dihargai. Tapi pemerintahannya sama sekali tidak ada usaha untuk mengurus ekonomi, karena perhatian Sukarno hanya pada gengsi. Akhirnya gengsinya jatuh dengan dipermalukan oleh Jendral Suharto dalam pengambil alihan kekuasaan yang mengabaikan peran politik pendahulunya.

 

sukarnosuharto.jpg


Orde Baru dimulai dengan proklamasi bahwa kita tidak lagi berpolitik, karena panglima kita adalah pembangunan ekonomi. Kita kemudian sadar bahwa ucapan Suharto itu adalah ucapan politis yang paling mencekam, karena orang tidak diizinkan punya pendapat lain yang bisa mengganggu monopoli politik Suharto. Ekonomi adalah panglima, katanya. Tapi dalam kenyataannya, baik Sukarno maupun Suharto sama saja, menjadikan dirinya sebagai panglima, bukan dalam batasan undang-undang dan akal sehat, tapi panglima seluruh kehidupan bangsa, politik-ekonomi-sosial-budaya, bergantian selama dua dan tiga dekade masing-masing.


Jadi, apa yang harusnya menjadi panglima? Jawabnya mudah, yaitu bahwa kita tidak perlu slogan yang membodohkan masyarakat. Negara sebaiknya berjalan menurut konstitusi, sesuai kebutuhan masyarakat dan panggilan sejarah. Tapi kalau masih mau main slogan, boleh kita katakan bahwa panglima kita sekarang harusnya politik ekonomi. Sistem politik yang mempermudah pembangunan ekonomi, dan sistem ekonomi yang menghormati kedaulatan warga dalam seluruh arti politik.

Presiden kita tidak bisa memerintah tanpa keseimbangan antara keduanya. Politik menjaga kepentingan hak azasi warga, ekonomi menjaga harapan warga akan kehidupan yang lebih baik. Contoh tindakan ekonomi yang melupakan pertimbangan politik terlihat justru di negara lain, Amerika Serikat di tahun 2008. Paket bailout yang direncanakan oleh Menteri Keuangan Paulson pada bulan Oktober 2008 ternyata tidak mampu mengatasi krisis ekonomi di AS.

Kini Presiden Obama sedang menyiapkan paket yang mungkin mencapai US$ 2 trilyun di tahap pertama, dan mungkin US$ 4 trilyun seluruhnya. Mengapa? Karena paket Paulson hanya menyangkut lembaga keuangan, yang malah semakin parah dengan makin parahnya pengangguran dan sektor riil. Paket Paulson (pemerintahan  George W. Bush) pada Oktober 2008 malah makin memperparah krisis bank, seperti terjadi di Citigroup dan Bank of Amerika yang rugi hebat di akhir 2008.  Pengobatan lembaga keuangan tidak mengobati akar persoalan yang ada pada nasabah dan sektor riil. Jadi, Obama menggunakan perspektif 'big picture' menyiapkan paket yang lebih besar.

Kemungkinan membuka 'big picture' terjadi karena bulan November 2008 rakyat AS telah memutuskan untuk memilih Barack Obama, yang berarti menyetujui perspektif yang dipakainya. Perdebatan kemudian berlangsung di House for Representatives, membahas rancangan yang dikembangkan di Senate. Proses politik yang berlangsung untuk mempertajam konsep ekonomi, dan membuatnya matang untuk disepakati. Jika berhasil, konsolidasi masyarakat menjadi produk bersama dengan penyelamatan ekonomi. Pada saat tulisan ini dikirimkan, mungkin sekali Senate sudah menyetujui paket stimulus Obama.

Lain halnya proses yang dijalani Indonesia menghadapi krisis ekonomi dunia. Pemerintahan SBY kini telah menyiapkan Rp 71 triliun. Apa bakal ada pengaruhnya mengatasi krisis? Secara ekonomis, ada berbagai pendapat, diantaranya yang menganggap stimulus fiskal tahun 2009 ini  tidak akan berpengaruh signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional. Hal itu karena 80% dari paket Rp 71 triliun itu berupa potongan pajak, sehingga dampak berantainya kecil. Padahal paket stimulus yang efektif harus berupa pengeluaran langsung (direct spending) yang punya efek ganda lebih besar.

Mungkin lebih signifikan lagi adalah proses mengumpulkan konsensus mengenai stimulus ekonomi 2009. Hampir tidak terdengar ada perdebatan politik mengenai hal ini. Para politisi bicara soal politik, ekonom bicara soal ekonomi. Ada perbedaan. Politisi harus bisa bicara soal ekonomi juga. Sedangkan ekonom tidak perlu bicara politik, kalau ingin fokus pada penelitian ekonomi.

Bisa jadi penyebab gejala ini adalah kesenjangan dalam pendidikan ekonomi dalam pertumbuhan kesadaran orang Indonesia. Sedangkan pendidikan politik bisa terjadi secara alamiah dari pengalaman. Keadaan ini berlarut-larut karena kepemimpinan nasional tidak menerapkan kekuasaan untuk merancang politik ekonomi yang bermanfaat bagi orang banyak. Kepentingan orang banyak dinyatakan dalam slogan populer saja. Jika ada  komunikasi publik, isinya lebih pada populisme daripada rasionalisme.

Inilah isu utama dalam pemilihan presiden kita di tahun 2009 ini. Bagus sekali kalau kampanye para calon presiden memberikan bahan bagi penghayatan masalah nasional. Sayang sekali, diantara calon presiden yang sekarang muncul secara tidak resmi, tidak ada yang merasakan pentingnya isu ekonomi sebagai bagian diskursus nasional.
Masih ada jalan keluar menghadapi problem demokrasi kita. Jika calon legislatif dan calon eksekutif tidak bicara, diskursus bisa dibangkitkan dari pihak pemilih, baik secara langsung maupun melalui media termasuk blog. Tanpa mengurangi hormat kita kepada acara televisi yang menampilkan caleg dalam acara bincang-bincang dan forum debat, alangkah baiknya bila diskusi politik diberi substansi ekonomi yang jernih.

Tidak perlu dituntut pengetahuan yang mendalam mengenai seluk-beluk kebijaksanaan ekonomi. Tapi perlu diusahakan pengertian dasar atau sekurangnya intuisi terhadap bedanya tsunami finansial dan krisis ekonomi, misalnya. Lalu bicarakan bedanya stimulus ekonomi yang bertitik berat pada lembaga keuangan dengan yang mengarah pada penciptaan pekerjaan dan pendapatan. Tanyakan, apa perbedaan insentif pajak dengan pembukaan pasar? Apa hubungan suku bunga dengan investasi riil, cadangan devisa dengan nilai Rupiah?
Paling tidak, buka pengertian mengenai jumlah uang Rp 71 Trilyun dibandingkan dengan pendapatan nasional Indonesia, US$ 4 Trilyun dibandingkan dengan GDP Amerika Serikat. Selain itu, politisi harus mengerti dan menyampaikan pengertian mengenai tingkat kemajuan Pasar Modal kita dan bagaimana ia memposisikan Indonesia dalam kepekaan terhadap krisis ekonomi dunia.

Kampanye Presiden Amerika Serikat 2008 menempatkan dua calon dalam warna politik ekonomi yang jelas terlihat bedanya. Yang satu ingin memberikan insentif pada perusahaan besar, yang satunya lagi ingin mengurangi perlindungan pajak pada lampiran ekonomi atas. Yang satu menginginkan perdagangan bebas, yang satunya lagi menganjurkan proteksi ekonomi. Yang satu ingin menjaga kebebasan perusahaan publik dari restriksi gaji dan bonus, yang satunya lagi meminta tanggung jawab sosial. Yang satu ingin mengurangi pengeluaran dana pemerintah, yang satunya lagi ingin menciptakan lapangan kerja melalui  proyek pembangunan infrastruktur. Pilihan tajam lain ada juga di bidang non-ekonomi seperti kebijaksanaan perang di Irak dan Afghanistan, sikap negara terhadap aborsi, dan paling penting lagi sikap negara terhadap masalah lingkungan dan pemanasan global. Tapi akhirnya yang menentukan pilihan rakyat untuk jabatan presiden di tahun 2008 adalah masalah ekonomi.
Apakah pemilihan presiden 2009 di Indonesia akan mengacu pada masalah ekonomi? Sampai sekarang tidak kelihatan perbedaan kebijaksanaan ekonomi antara SBY, Megawati, Sri Sultan dan calon lainnya. Mungkin ada satu pengecualian yaitu bakal calon Rizal Ramli yang berlatar belakang ilmu ekonomi. Tinggal kita lihat, apakah platform ekonomi calon ini disambut oleh pemilih, dan ada yang bisa membedakannya dari platform ekonomi calon lain?

 

Print article only

11 Comments:

  1. From riris on 11 February 2009 10:16:24 WIB
    Wah, tampaknya mayoritas capres ga terlalu hirau soal eknonomi. Mayoritas rakyat juga kurang paham yg mereka tuntut. Kedua pihak sama2 janji/mau hidup lebih baik, tanpa ada elaborasi apanya yg harus dibenahi dulu, gimana caranya. Karena ga tau persis penyakitnya. Muncul slogan2, janji2 muluk.

    Capres mikir yg penting berkuasa. Parpol kita mau dibilang partai aliran, apa bisa? Lha, PKS join PDS? Bagaimana mungkin? Mau dibilang partai program? Program ga jelas dan ga ada bedanya antar partai. Kalo ada program partai, sifatnya umum banget dan cuma "ngobati" gejala penyakit.

    Mestinya think tank parpol kerja lebih keras lagi. Mumpung masih ada waktu. Beberapa kali saya dengar lewat radio analisa ekonomi think tank-nya RR. Masuk akal, tapi masih perlu diuji di lapangan yg masalahnya begitu kompleks.

    Rakyat perlu melek ekonomi dan politik.
    Sedih banget rasanya. Kampanye caleg n capres yg mempolusi keindahan kota, tak lebih dari adu wajah, yg tetap tidak semenarik adu cover girl/boy yg memang sedap dipandang.

    Coba deretan foto bete itu mau dinilai apanya? Anaknya ini, anaknya itu, papanya itu, turunan kesekian anu. Turunan Ratu Kidul. Mungkin kita harus maklum, karena masih jaman belajar reformasi. Jual program, ga. Jual tampang juga bukan. Trus apa yg dijual?
    Mau kemana negara kita?
  2. From mansur on 11 February 2009 10:35:03 WIB

    Kalau saya malah melihat tidak hanya platform ekonomi saja yang tidak jelas dari para bakal Capres sekarang. Mereka juga tidak jelas platform politiknya, seperti sikap terhadap pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi, dan sikap terhadap pemekaran daerah.

    Perlu ada acara khusus nich guna mengungkap platform mereka agar kita dapat memilih Capres yang menjadikan politik dan ekonomi sebagai panglima.
  3. From Ludjana on 11 February 2009 16:09:04 WIB
    Karena tidak pasti penguasaan para calon mengenai Ekonmi untuk Indonesia: yang pilh yang kita sudah kenal saja: SBY.
    Bukan karena beliau doctor dalam ilmu Ekonomi, tapi barangkali tanpa dibebani ketakutan tidak dipilih lagi dia akan perform lebih baik.
    Tapi jangan dengan Wapres yang sekarang (yang sangat mengerti Ekonomi untuk dia dan konco konconya).

    Gambaran yang lebih jelas barangkali kita akan dapatkan setelah para caleg dipilih.
  4. From |richard.p.s| on 12 February 2009 19:08:39 WIB
    Apa kabarnya revitalisasi UKM?

    UKM yang telah membuktikan eksistensi dan fungsinya, kok hanya menghasilkan belasan departemen dan puluhan lembaga pemerintah yang... sibuk sih, bahkan hingga sibuk mengurusi pedagang pisang goreng sekalipun, tetapi lupa melakukan koordinasi dengan SATPOL PP sekalipun, agar UKM binaannya tak diobrak-abrik, demi terciptanya pembangunan ekonomi yang KUR AKUR. Sayang ya, sinerginya kurkuruyuuukkk... alias berkokoknya hanya mengganggu orang tidur saja, bukan mengajak orang tidur untuk jalan pagi bersamanya supaya sehat. Dasar ayammm....

    Lalu, apa faedahnya, jika anak SD sekalipun diajari moneter? Bukankah ekonom-ekonom yang pintar itu, umumnya pejabat di rezim lalu? Apa artinya jadi politisi yang pakar moneter, jika sekedar mengurus UKM saja tak becus?
    Kok sekarang berkokok? Mau naik lagi? Ngapain? Nggak malu?

    Apakah anak SD sekalipun yang diupayakan mengerti soal moneter itu sedang diarahkan untuk menjadi seperti "politisi-politisi ekonom" itu?

    Semoga saja ya, anak-anak SD itu justru tak mempertanyakan KWALITAS orang-orang tua yang "politisi ekonom" di negri ini?
    J.F Clark bilang: "a politician thinks about the next election, a statesman thinks about the next generation".

    Semoga semakin banyak Orang tua yang memberikan teladan negarawan, bukan teladan ayam :) *yg nggak merasa, pasti nggak marah*


  5. From Arie on 13 February 2009 07:28:53 WIB
    Saya setuju ekonomi krusial sekali untuk digerakan. Untuk short term objektif perlu ada revolusi sistem ekonomi yang menghapuskan filsafat -judi & easy money- yang diadopsi kapitalisme saat ini. Setiap orang berlomba mencoba dengan aset yang mereka miliki untuk akhirnya kehilangan semuanya ditangan -bandar-. Tim -risk management- negara harus benar2 berani menghindari dan berani menindak praktik2 pelaku bisnis ke arah ini. Stop pengambilan keuntungan dari transaksi finansial, biar orang kembali giat melakukan transaksi yang riil, sekarang untuk transfer uang kena sekian persen, apa2 harus ada jasanya. Akhirnya orang malasa berdagang karena sekarang yang diperdagangkan ya alat pembayaran -uang-.

    Platform ekonomi jangka panjang harus dipadukan dengan edukasi, misalnya (1) promosi kultur ekonomis, rakyat dilatih untuk memerangi konsumerisme dan arif dalam membenjakan uang Film bisa jadi media efektif,(2)kultur wirausaha & produksi untuk menggiatkan kreatifitas bisnis, (3) kultur kompetisi Saya salut misalnya dengan bisnis modifikasi motor dan mobil yang naluri benchmarkingnya sangat tinggi sehingga hasil kompetisi benar2 mengagumkan. (4)etika sosial misalnya menggiatkan zakat atau apapun metodenya untuk kepentingan masyarakat, (5) kultur taat aturan dengan enforcement hankam yang sungguh2, saya sedih kok bisa debt collector menjamur itu salah satu contoh masyarakat tidak bisa mengandalkan hukum untuk menjamin transaksi utang/piutang mereka.

    Saya yakin capres lain punya platform ekonomi, yang saya liat sekarang WW sedang dekat dengan RR, wah bukan tidak mungkin sokongan WW berbuah kursi wapres.
  6. From Mundhori on 13 February 2009 14:43:01 WIB

    Kalau mau konskuen konstitusional, panglima kita adalah kesejahteraan umum, yg didalamnya terkandung kedaulatan rakyat. Memang masih absurd penjabarannya untuk implementasinya. Karena kesejahteraan umum meliputi banyak aspek yg harus diwujudkan. Pendidikan, kesehatan, agama, budaya dan segala macam. Kontek paling mudah memang masalah ekonomi untuk mewujudkan kehidupan sejahtera, dan urusan politik untuk kedaulatan rakyat. Namun pengalaman mengingatkan, bahwa apabila ekonomi jadi panglima, yg nilai tambah untuk kesejahteraan hanya menunggu trick down effek pertumbuhan ekonomi saja, sungguh menderita rakyat. Juga politik megalomania yg pernah dipraktekkan menjadikan rakyat menanggung arogansi sikap, go to hell with your aid dan hengkang dari PBB.Berpedoman ekonomi liberal mencipta jurang pemisah antara sikaya dan simiskin dan simiskin tambah banyak sehingga derita rakyat semakin berat. . Serta politik liberal yg mengantar rakyat untuk bebas berbuat apa saja. Karena itu perlu diputar otak untuk merumuskan panglima yg mana yg pantas untuk kita jadikan komando negara.. Kalau politk ekonomi harus jadi panglima, bisa saja, tetapi harus tetap dalam track kesejahteraan umum dan kedaulatan rakyat. Rumusnya jadi politk ekonomi yg punya keblat menyejahterakan rakyat.
  7. From bambang ps on 14 February 2009 19:59:52 WIB
    Panglima yang diidamkan adalah kesejahteraan rakyat dan kemakmuran. Kembalilah pada UUD 45, point-point itulah yang semestinya digali. Kalau sulit mengimplementasikannya, jangan malu untuk ngambil point-point yang sudah ditawarkan banyak calon presiden atau politikus di mancanegara, toh tinggal klik internet dan disaring mana yang bisa dipakai dan buat modifikasi untuk diterapkan disini karena medannya sudah pasti berbeda. Yah gitu aja kok repot he...he....alias panglimanya sudah jelas, dasarnya ya si UUD tersebut, program yah nyaring dari mana-mana dan juga jangan lupa sedikit kreatif bikin terobosan antik. So lalu tawarkan ke pemilih, masa dari sejibun partai dan capres tidak ada yang kena sih? Kalau gak kena yah cari alternatif lain, rame-rame bikin platform lalu dukung siapa yang cocok menjalankan platform tersebut (fit and proper test sambil jalan ha..ha..ha...). Bicara soal alternatif, yang sekarang laku bukannya yang alternatif? di pengobatan ada pengobatan alternatif,di jalan raya ada jalan alternatif (biar gak macet cet cet), susah cari jawaban ke psikolog ada juga paranormal,diputusin pacar ya cari alternatif juga ha...ha... Yah itulah dinamika sekarang, kalo boleh sedikit intermezo. Salam
  8. From feb on 25 February 2009 15:11:45 WIB

    .........karena para peserta pemilu masih yakin jika sebagian masyarakat pemilih indonesia yg paling besar jumlahnya masih bodoh dan tidak terdidik, jadi fokus mereka tidak jauh beda dgn pemilu 2004 dan hanya sedikit berbeda dari pemilu 1955 sekalipun yaitu Merdeka....sedih sekali dgn kenyataan ini bahwa kata \'Merdeka\' masih begitu laku walau sudah lebih dari 60 th proklamasi.
    Mental terjajah, mental inferior masih begitu melekat di setiap lapis masyarakat sampai dgn pimpinan tertinggi politik negeri.

    jadi tidak perlu membicarakan strategi ekonomi yg sopthisticated, paling tidak perlu dijabarkan secara mendetil dalam satu waktu atau lembar iklan kampanye, cukup berpihak kepada rakyat miskin saja spt beras murah, sekolah gratis, bensin turun dst...dst...

    pimpinan parpol masih lebih senang mengeluarkan uang utk beli kaos partai, beras, minyak goreng utk dibagi2kan ketimbang menyediakan waktu dan uang mereka untuk berdiskusi dan menjelaskan visi ekonomi mereka, cukup inisiatif dr stasiun tv ato radio ato koran saja, mungkin juga dgn mengeluarkan sedikit uang tapi tidak byk................

    Jadi Pemiliu 2009 ini tidak jauh beda dgn pemilu 2004 dan hanya sedikit berbeda dr pemilu 1955

    tks
  9. From |richard.p.s| on 27 February 2009 22:09:18 WIB
    @8
    memangnya, kalau sekedar ngomongin visi ekonomi, 2009 akan berubah ya? ngomoooonggggg terusss.... gitu, ya?
  10. From eduard on 25 April 2009 17:59:14 WIB
    Mari telusuri terbitan / belajar beberapa negara dengan BUMN dan Swasta. Dinamika ekonomi tumbuh dam berkembang secara dinamis.Slogan \"Konvensi\" / regulasi Terikat ( DPR yang kuat dalam membuat UU yang tidak ada grey area=Politik Ekonomi harus menjadi Panglima)

    Yang diperlukan Diskusi hangat dan terbuka saya usulkan Bang WW menjadi Moderator dan mengundang FF.RR ,KWG,Mubyarto.Dan Mantan Ketua Dekopin.sebagai Keynote speaker

    Hasil Diskusi merupakan Rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah
  11. From iwan on 14 May 2009 16:41:02 WIB
    Yang diperlukan adalah pemimpin yang juga ngerti ekonomi dan politik.
    Wacana SBY - Boediono.

    Sudah idealkah?

    Ayo Bang WW, buat satu perspektif SBY-BOediono.
    Apakah sudah tepat untuk mengelola Indonesia sebagai the next superpower.

« Home