Articles

Putaran Final, dan Terusnya

Perspektif Online
18 May 2009

PRESIDEN KITA

oleh Wimar Witoelar

Selesai sudah pendaftaran peserta. Pasangan JK-Wiranto sudah diumumkan terlebih dahulu, SBY-Budiono dideklarasikan senja malam Sabtu di Bandung, Megawati-Prabowo dilihat orang yang susah tidur malam Sabtu juga beberapa menit sebelum tengah malam. Hari Sabtu semua terdaftar di KPU dan orang siap-siap melakukan pemilihan pada tanggal 9 Juli 2009. Mudah-mudahan selesai hari itu, tapi kalau tidak ada yang mendapat suara lebih dari 50%, maka pemilihan dilanjutkan 21 September 2009 antara dua pasangan teratas, seperti jadwal kejuaraan olahraga. Namanya ‘run-off election’.

capres.jpg

Mudah-mudahan selesai dalam satu putaran, supaya tidak terlalu lama pemerintah mengambang, dan public yang kurang senang nonton politik tidak mengeluh terus. Walaupun saya heran juga kenapa banyak orang mengeluh, padahal tidak ada keharusan untuk nonton politik. Hanya dua channel televisi diantara belasan stasion nasional yang menyiarkan kegiatan politik, lainnya tetap ada untuk penggemar olahraga, komedi, sinetron dan pertunjukan dangdut. Banyak orang beranggapan politik ini brisik, gaduh dan para politisi terlalu ambisius dan ingin menang. Memang betul, politik yang demokratis selalu begitu, apakah di Depok atau Dallas, Logandu atau Los Angeles. Politikus ambisius bukan hanya di Pilpres disini tapi juga di US Elections. Sarah Palin dan Barack Obama sama-sama berjanji dalam kampanye politik. Bedanya, oranG Amerika sudah biasa lihat pemilihan umum, disini belum. Yang sering dikenang adalah Pemilu bohong-bohongan jaman dulu, Makanya Jendral Prabowo mengatakan sekarang ini Pemilu paling jelek dalam sejarah. Dulu dia tidak perlu kampanye, keluar uang banyak, dan hanya menjadi calon wakil presiden.

Ada persamaannya kalau kita ingat dulu acara televise hiburan itu jelas alur ceritanya, dan punya scenario mantap. Sekarang acara yang popular itu reality show, rekam kejadian sebagaimana adanya. Ada orang keluar kamar mandi, ada orang naik mobil ke kantor, ada keluarga bertengkar satu sama lain. Dulu politik itu r apih. Publik tidak tahu siapa bakal calon wapres, gubernur, walikota. Kita duduk saja manis-manis, tahu-tahu kita lihat Presiden berdampingan dengan Wakil Presiden di gedung MPR, anggota DPR muncul dari daftar Golkar yang diperoleh dari Bina Graha.

Yes, it was so much simpler then. Sekarang kita harus mikir, mau percaya calon mana, apa programnya? Istilah dikumandangkan tanpa ada artinya yang jelas. Paling populer sekarang adalah Ekonomi Kerakyatan. Prabowo dipuji oleh bos barunya, Megawati, katanya ahli ekonomi kerakyatan. Apa sih artinya? Budiono dicela sebagai neoliberal. Apa ekonomi kerakyatan apa neoliberal, tidak banyak orang tahu. Tapi walaupun tidak mengerti, banyak sekali orang merasa yakin, ekonomi kerakyatan itu bagus, neoliberal itu jelek. Ada yang menjanjikan pertumbuhan sepuluh persen setahun dengan melaksanakan ekonomi kerakyatan. Padahal orang yang mengerti ekonomi tahu, justru sistim neoliberal yang bisa menciptakan pertumbuhan cepat. Itu yang dilakukan dengan sukses oleh Presiden Suharto di tahun tujuh puluhan. Pertumbuhan ekonomi belasan persen setahun dalam ekonomi  neolioberal yang dijalankan oleh Soemitro (ayahnya Prabowo), Wijoyo, Ali Wardhana dan dipelajari mahasiswanya yang sekarang jadi menteri dalam kabinet. Jusuf Kalla bukan ekonom, dia pedagang, jadi tidak menggunakan system, yang penting profit.

Ada lagi yang membingungkan, yaitu pengertian perwakilan umat. Ada mitra koalisi yang marah-marah karena Budiono tidak mewakili umat, katanya. Lalu siapa yang mewakili umat? Rupanya tidak banyak, sebab semua calon ditolak. Perimbangan Jawa-Daerah dipersoalkan. Apa betul itu persoalan? Contoh Sukarno-Hatta dikemukakan sebagai hal yang bagus karena satu dari Jawa, satu dari Sumatra. Padahal itu pasangan yang gagal, terbukti pada tahun 1957  Bung Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, menerbitkan buku ‘Demokrasi Kita’ yang berbeda dengan Demokrasi Terpimpin karangan Sukarno.  Presiden Suharto yang menjadi Presiden selama 32 tahun sering punya wakil Presiden orang Jawa, seperti Sultan Hamengku Buwono IX, Sudharmono, Try Sutrisno.

Di pihak lain banyak yang tidak nyaman dengan pasangan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo, karena ada dua nama yang terkait peristiwa berdarah di tahun 1998.  Orang-orang tersebut sering disebut sebagai pelaku kekerasan masyarakat,  tapi penyelidikannya tidak pernah lancar. Hanya pengadilan internasional yang menuntut keras, tap ditolak dengan alasan kita tidak mau diurus  oranga asing, padahal kemerdekaan Indonesia diakui setelah ada  intervensi asing. Ya sudah, mereka sudah lolos dari tuntutan hukum, harus dinyatakan punya hak sama. Apalagi mereka lolos ketentuan KPU, punya banyak pengikut, kantor yang mewah dan partai yang kaya. Biarlah semua ikut jadi kontestan Pilpres. Biar suara rakyat menentukan, apa mereka masih diterima atau tidak.

Dalam menanggapi suara yang menghujatnya, Budiono mengatakan sangat wajar bahwa dalam demokrasi yang hidup , ada perbedaan pendapat. Betul sekali. Kalau tidak, menjadi lucu dan seperti demokrasi pura-pura. Suara rakyat menentukan. Saat ini perimbangan dukungan adalah:

JK-Wiranto

  • Didukung oleh: Partai Golkar dan Hanura
  • Kekuatan suara sah nasional: 18,22%
  • Kekuatan kursi di DPR: 22,32%

SBY-Boediono

  • Didukung oleh: Partai Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP, PBB, PNBK, PKPI, Republikan, PBR, PKPB, dan parpol kecil lain
  • Kekuatan suara sah nasional: 51,72% lebih
  • Kekuatan kursi DPR: 56,07%

 

Mega-Prabowo

  • Didukung oleh: PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Buruh
  • Kekuatan suara sah nasional: 18,74%
  • Kekuatan kursi DPR: 21,6 %

Jumlah suara untuk SBY-Boediono dalam angka-angka tadi lebih dari 50%, cukup untuk menang pada putaran pertama. Tapi kita ingat bahwa lebih dari 30% pemilih tidak memberikan suaranya pada pemilihan legislatif. Kalau sebagian diantara mereka nanti memilih, pasangan mana yang akan mendapat suara tambahan? Ini tidak bisa ditebak, walaupun nanti akan ada polling lagi.

Satu hal yang penting. Kita bukan penonton tapi pemain. Maka tidak perlu kita terlalu pusing dangan angka-angka itu. Kita berikan suara kita masing-masing, karena sebetulnya persoalannya sederhana. Bukan soal istilah, label dan ideologi.

Pertanyaannya hanya satu: Dengan Presiden mana kita akan merasa lebih aman?

Pada siapa kita lebih  yakin. Istilah dari analisa adalah tugas orang lain. Tugas pemilih adalah memilih, dan untuk itu yang paling bagus adalah menggunakan keyakinan masing-masing.

Yang dihitung nanti adalah suara anda sendiri=sendiri. Bukan suara DPP Partai atau Dewan Pertimbangan atau Dewan lainnya. Suara anda mahal, dan merupakan alat partisipasi politik yang paling penting.

Print article only

28 Comments:

  1. From Herman Saksono on 18 May 2009 15:41:42 WIB
    Essay yang sangat inspiratif. Terima kasih.
  2. From sen on 18 May 2009 16:12:24 WIB
    Democracy is not always choosing the best leader but the most popular leader.

    JK says 'lebih cepat lebih baik' but he forgets who is more popular.

  3. From Albert on 18 May 2009 18:24:29 WIB
    Saya memilih selalu dengan anggapan calon yang saya pilih pasti menang. Harus dipikirkan masak-masak dan jangan sampai menyesal di kemudian hari.

    Dan bener banget bung WW. Istilah "Ekonomi Kerakyatan" ini tiba-tiba muncul, mencuat, melejit.. luar biasa memang efek iklan.. walau artinya apa juga masih tidak jelas.. bentuk kosmetik lokal dari "protectionism" perhaps?
  4. From Djadjat Sukmawijaya on 18 May 2009 18:27:37 WIB
    Betul sekali Pak! Rakyat kayak saya mah nggak ngerti apa itu ekonomi kerakyatan dan ekonomi neo-liberal. Tapi yang penting, isi kepala bangsa ini juga harus merdeka dalam memahami aneka konsep. Apapun istilahnya, no problem asal cocok dengan jiwa bangsa ini - saat ini, asal pro "rakyat kebanyakan"(istilah saya he..he..).
    Satu lagi nih Pak! Soal suara rakyat. Memang penting dan menentukan. Jadi harusnya sangat mahal. Tapi faktanya, banyak orang yang tadinya tidak tercatat dlm DPT (Pileg) kemudian namanya ada dlm DPT perbaikan dan bisa milih presiden, berarti hak konstitusionalnya cuma dihargai SEPARO. Bagaimana cara membayarnya ya...? Padahal biaya semua pemilu itu uang mereka juga kan?!
  5. From frans on 18 May 2009 20:20:20 WIB
    oom.. yg dukung mega pro jg ada pni marhaenis dan pakarpangan..

    fakta lainnya:
    1. ternyata para capres kita mmg aseli org indonesia yg mengindentifikasi speda motor dngn Honda.. ada jkWIN dan MEgaPro..mm mestinya Honda mensomasi..
    2. telah terjadi penelanjangan semua partai pra pencalonan pres-wapres.. so harap dicatat jgn pilih lagi parpol yg bermuka dua dan bermuka tokek.. (sori tokek dilibatkan).

    hehehe.. salam oom
  6. From rifai on 18 May 2009 20:21:55 WIB
    memang tak penting label-label politik, yang penting niat baik untuk membangun negeri, benar memang pak wimar, sebagian besar rakyat kita hanyak mengerti bacaan dan ucapan tapi substansial label-label itu tidak dimengerti, mungkin termasuk saya.
    ya inilah calon-calon kita the best from the worst.
  7. From nomercy on 18 May 2009 20:32:54 WIB
    kurang tepat bang kalau dibilang tidak harus nonton politik ... toh kita-kita yg akan memilih mana yang pantas untuk dipilih dan nantinya kita juga yg menilai apakah kinerja dan janji-janjinya sudah tepat ...
    oya, maksudnya nonton politik di televisi ya? gak di televisi juga sehari-hari secara sadar gak sadar semua mengarah ke politik, sudah jadi kebiasaan jadinya sering dianggap angin lalu saja ...
    yang penting siapa yg terpilih memang dapat memberikan perbaikan buat negera dan masyarakat SELURUHNYA tanpa kecuali ... dan yg kalah harus sportif dan mendukung program2 yg menang di samping juga memberikan masukan dan kritikan yang baik ...
  8. From Arief on 18 May 2009 21:30:15 WIB
    Om Wimar, sebenarnya setelah membaca artikel diatas, saya jadi melihat bahwa saat ini diantara calon2 tersebut, mayoritas dikuasai oleh alumni2 ABRI. Sedangkan politisi - politisi malah gak begitu muncul ya, mungkin tambah 1 ekonom.

    3 dari kalangan alumni ABRI, 2 politisi senior dan 1 ekonom senior juga.

    Mungkin kalo ada satu lagi perwira alumni ABRI ikutan kemaren bisa jadi calon kuat juga mungkin ya.

    Udah malas kali ya, rakyat sama yang terlalu mengumbar janji.

    Ibaratnya track record buruk bisa mengalahkan politisi - politisi senior.



    www.informasidanopini.blogspot.com ->
    Tips BlackBerry and Personality Development
  9. From tutus on 19 May 2009 06:27:59 WIB
    dgn adanya wacana dr akang WW tentu masy akan tau dan tidak buta politik.ingat orang indonesia sll slh memilih berdsrkan perform yg santun.tp media perlu beri inform to educated tt track record para calon presiden.pres skr kondisi keamanan kondusif.ada mslh lngsung ilang.rakyat nyaman tapi sayang CUCU DIBEBANI UTANG DAN UTANG.MAKIN LAMA MAKIN BANYAK.
  10. From Albert on 19 May 2009 12:54:12 WIB
    @tutus

    Jangan terlalu extreme atau takut menanggapi hutang, apapun istilahnya, credit, debt, loan, foreign investment, aids, etc. Memang jumlah hutang kita secara nominal bertambah, tetapi secara rasio ke GDP justru berkurang, ini menunjukkan kalau uang-uang tersebut sudah digunakan secara benar, untuk investasi-investasi yang menghasilkan, sehingga kemampuan membayar kita naik tinggi.

    Selama kita masih membangun, kita masih akan selalu membutuhkan modal, kredit, hutang, tidak bisa tidak. Hutang Indonesiapun bisa dibilang seimbang, karena tidak seluruhnya dari luar negeri, besar juga yang merupakan pinjaman dalam negeri dari penjualan SUN. Jangan khawatir tentang hutang, apabila memang dimanfaatkan dengan benar, dan tim ekonomi Indonesia saat ini sangat pantas diacungi jempol :)
  11. From afris imanuel on 19 May 2009 18:25:04 WIB
    keputusan ada di tangan rakyat. siapapun yang terplih nanti diharapkan dapat membawa kita kepada kemajuan bukan malah kembali mundur.. dalam hal pemberantasan korupsi misalnya..
  12. From Jauhari on 19 May 2009 18:31:26 WIB
    Semua ada awal dan ada akhir ;)

    Mantap mas...
  13. From Ludjana on 19 May 2009 19:49:48 WIB
    Betul sekali: keputusan ada di tangan rakyat.

    Pendapat saya (Ludjana) sih: harusnya SBY-Boed yang terpilih

    Malah saya heran jika ada (banyak) yang memberikan suara kepada mantan wakil Presiden yang tidak loyal kepada Presidennya. Karena itu, sangat logis kalau calon Wakli Presiden itu dipilih oleh calon Presidennya.

    Juga barangkali akan ada (banyak) suara yang memilih calon calon yang dulunya pernah jadi hulubalang di jaman Orde Baru, mereka kan penindas demokrasi?

    Memang kita jangan lagi kembali kepada cara cara Orde Baru dengan mengadakan \"Team Screening\" segala, tetapi seharusnya hukum harus dijalankan dahulu terhadap yang anti demokrasi itu.

    Sebetulnya ada lagi pertanyaan pertanyaan saya yang merasa saya ini “orang biasa” (barangkali ada yang bisa jawab), dianyaranya :
    Kenapa sih para calon harus ditest IQnya segala ? Apakah kita (rakyat) tidak boleh milih orang yang rendah IQnya, ataukah IQnya IQ palsu ? Katanya ini diharuskan oleh Undang Undang.
    Memang salah saya sendiri: waktu undang undang itu dibuat kok ngga menentang.
  14. From Hok on 20 May 2009 00:57:47 WIB
    Pertanyaan cerdas . Dengan presiden mana kita akan merasa aman ?

    Apakah aman dengan presiden dan cawapres yg mudah marah dan emosional? sehingga seluruh keputusan harus menggunakan cara2 tangan besi dan berdarah darah untuk memaksakan kehendaknya.

    Amankah dengan presiden dan cawapres yg gembar gembor tentang ekonomi kerakyatan ? coba cek data penguasaan lahan dan sumber daya alam yg mereka miliki dari aceh sampai papua . Maukah bisnis mereka dikontrol ketat oleh pemerintah dan negara untuk sepenuh-penuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai pasal 33 UUD 1945,jika memang benar mereka penganut ekonomi kerakyatan?

    Ataukah mungkin merasa aman dengan presiden dan cawapres yg GRASA GRUSU- selalu ingin buru buru- dalam memutuskan suatu keputusan penting bagi rakyat banyak sehingga saking terlalu bangga dengan kecepatannya ,segera memutuskan memberi pekerjaan pengeboran minyak bagi koleganya sesama tukang dagang, untuk kemudian menjadi suatu malapetaka yg bodoh dan Kurang ajar (istilah George J Adicondro)bagi Rakyat Sidoarjo,Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya, dan suka berbicara bukan selayaknya seorang intelek dan negarawan, sehingga menyakiti manusia Indonesia lainnya ?

    Atau apakah kita akan merasa aman bila mempunyai pemimpin yg tenang ,sabar (tidak grasa grusu), intelek ,seorang negarawan yg diakui dunia, memikirkan kepentingan rakyat banyak , tidak terlalu kaya, meskipun bukan seorang yang sempurna ?

    Pepatah Tiongkok kuno mengatakan , \"Pemimpin yang dihormati dan dicintai rakyatnya,adalah pemimpin yang berkorban untuk kesejahteraan rakyatnya\".
    Hu Jintao dan suharto sudah membuktikannya.

  15. From jaka on 20 May 2009 01:11:40 WIB
    mas Lujana, sebenernya mah yg harus ditest bukan hanya IQ nya ya..tapi EQ nya (emosional nya)juga..

    Bayangin aja kalo orangnya jenius tapi emosinya ngga stabil...wahh bisa berabe..boro boro negara aman gemah ripah loh jinawi (inget semboyan lembur kuring jadinya..)malah bisa jadi geger tanah air dan susah nangkepnya saking jeniusnya..he he he..


  16. From alfian on 20 May 2009 10:04:30 WIB
    Pertanyaan penutup Bung WW sangat menarik, \"Dengan Presiden mana kita akan merasa lebih aman?\"

    Istilah \"aman\" sendiri masih dapat kita telaah lebih dalam. Apakah kita merasa aman oleh karena pemerintahan yang stabil, apa itu karena negara yang lebih pro rakyat kecil, karena pemimpin yang lebih dekat dengan rakyat, pemerintah dapat menghargai setiap unsur dalam Indonesia atau seperti apa?

    Perasaan aman para pemilih SBY-Boediono ataupun JK-Wiranto dapat dikatakan serupa, pada dasarnya pemilih ingin meneruskan prestasi pemerintahan yang sudah ada, atau singkat kata, lanjutkan. Fanatisme atas tokoh lah yang membedakan pemilih untuk akhirnya memilih sang incumbent atau JK sebagai presiden periode berikutnya.

    Sungguh ironis karena pemilih tipe ini merasa \"aman\" karena terbuai oleh tokoh dan image saja. Prestasi ekonomi dan kebijakan publik pemerintahan tidak bisa kita banggakan, UU Pornografi dan SKB Ahmadiyah adalah bukti aniyaya konstitusi UUD 45 kita.

    Pemimpin kita bisa membuat claim hutang IMF terbayar lunas, tetapi pada kenyataan nya, hutang yang lebih besar dibuat dalam bentuk lain. Cadangan devisa dikatakan naik, walaupun sebagian besar nya adalah dalam bentuk utang. BBM di-claim turun tiga kali, walau kenyataannya itu adalah penyesuaian terhadap harga minyak dunia, bukan prestasi pengelolaan minyak negara.

    Baru kali ini tindak penindasan yang begitu jelas terlihat. Ingat kasus Irjen Herman SS, orang nomor satu di Kepolisian Jatim yang langsung dicopot begitu mencoba membawa kasus DPT ke jalur hukum. Langkah ini juga diambil untuk memuluskan langkah putra pemimpin kita Edhie Baskoro yang menjadi caleg di Dapil Jatim. Bisa dibayangkan mungkin selanjutkan Irjen Herman akan membawa kasus money politics yang terjadi di Jatim.

    Ironis memang karena pemilih akhirnya terpesona oleh image dan termakan oleh iklan politik yang menjerumuskan. Bentuk aniyaya inilah yang akan diteruskan, aniyaya dan penindasan atas konstitusi, Hak Asasi dan juga kemerdekaan.....Lanjutkan!
  17. From sen on 20 May 2009 10:35:22 WIB
    Saya masih gak ngerti apa 'ekonomi kerakyatan'. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjelaskan artinya.

    Tapi lebih gampang lagi kalau Pak Prabowo mau bisa dipilih adalah dengan menjelaskan bagaimana bisa mendapat Rp1.7 trillion harta. Mudah-mudahan semua rakyat miskin(dan yg kaya juga) bisa belajar dari pengalaman dan bisa menjadi kaya semua.


  18. From w.sahli on 20 May 2009 15:50:16 WIB
    Saya mah komentar dengan kepala dingin saja. saya bersyukur dengan iklim demokrasi yang sekarang tumbuh di negara kita. Saya lihat capres dan cawapresnya adalah orang-orang yang dipilih rakyat pendukungnya masing-masing. Maksud saya pemilu ini berhasil memunculkan capres dan cawapres secara demokratis. Terlepas apakah seorang capres atau cawapres pernah punya kesalahan di masa lalu tetapi kenyataannya mereka itu terpilih melalui pemilu dan berhasil lolos sesuai peraturan KPU yang berlaku. Masing-masing pasangan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. SBY-Boediono yang sopan, hati-hati dan prudent tetapi ada juga yang menganggap terlalu lambat. JK-Wiranto yang semboyannya lebih cepat dan lebih baik ternyata juga dikritik grusa-grusu dan nabrak kiri-kanan. Mega-Prabowo yang katanya ekonomi kerakyatan juga dikritik mengapa Prabowo punya harta 1,6 trilyun. Mudah-mudahan dari perdebatan para capres dan cawapres nanti dan dari komentar-komentar serta jawaban mereka terhadap masalah bangsa ini akan makin nampak siapa yang paling diterima rakyat dan paling pas memimpin negeri ini dengan memenangkan pilpres.
  19. From yoyok on 20 May 2009 21:19:57 WIB
    emang apa kita kekurangan stok pemimpin ya ? dari dulu sampai sekarang itu itu saja, apa tidak adalagi wajah baru yang tampil, apa memang wajah barunya kekurangan gizi?
  20. From wiimar on 21 May 2009 08:00:17 WIB
    Mas Yoyok, lihat fakta dulu ya... semua pemimpin yang tampil sekarang, belum pernah jadi calon presiden sebelum ini, kecuali SBY dan Megawati.. semua wajah baru dalam politik, baru muncul dalam lima tahun terakhir ini. Ada dua yang wajah lama, tapi dalam militer, bukan politik.
    memang banyak yang tidak menarik, tapi bukan wajah lama kok....
  21. From fuad on 21 May 2009 08:38:09 WIB
    Yang membuat ulisan bung WW menarik adalah karena usahanya untuk tidak memihak dan ditulis dengan fikiran yang jernih. Jika semua rakyat bisa membaca tulisannya, insya Allah salah persepsi itu tidak akan erjadi. Dan yang menjadikan wacana tentang pilpres ini bias adalah karena para komentator baik yang amatir maupun yang profesional selalu tidak bisa menghindar dari subyektifitas. Terlebih yang amatiran, yang sok tahu dengan ekonomlah..dengan data-data yang kesemuanya dasarnya adalah katanya-katanya tidak berdasarkan sumber yang valid. Olehkarena itu repot ngurus bangsa yang maunya demokrasi tapi mentalnya masih oportunis.
  22. From wimar on 21 May 2009 09:06:09 WIB
    bung fuad, begitu pentingnya comment anda, saya pasang sebagai cuplikan di facebook seperti ini. mudah2an berkenan:

    fuad menulis di PO:" .... yang menjadikan wacana tentang pilpres ini bias adalah karena para komentator baik yang amatir maupun yang profesional selalu tidak bisa menghindar dari subyektifitas. Terlebih yang amatiran, yang sok tahu dengan ekonomlah..dengan data-data yang kesemuanya dasarnya adalah katanya..."
  23. From thea on 21 May 2009 09:13:41 WIB
    pilih presiden yang paling sedikit kontroversinya. jangan pilih yang tidak punya track record membela rakyat, tapi tiba2 muncul dengan jargon ekonomi kerakyatan. atau mereka yang mengaku partainya wong cilik, tapi justru menjual indosat ke temasek
  24. From wak tul on 21 May 2009 12:17:03 WIB
    Mbak/Mas Thea,


    Seperti umumnya privatisasi memang ada lebihkurangnya. Jika orientasinya adalah rakyat dan persaingan yg sehat untuk tujuan efisiensi dan effektivitas, tentu OK-OK saja.

    Tapi lihatlah biskota Surabaya yg persis rongsokan berjalan dg tarif semaunya, atau PT POS Indonesia yg perangko dan nyampenya makin ga jelas.

    Saya hanyalah PNS yg ga tahu ekonomi. Saya taunya, pasti ada sistem yg ga beres, sehingga negeri yg hebat dan besar ini masih amburadul. Mungkin itu sebabnya saya masih percaya pada seorang GusDur yg masih berpikir terstruktur.

    Tapi apapun makanannya, minumnya TEH SOSRO (produk DN). SiApapun presidennya, perlu ada kritik dan support...
  25. From fadil on 23 May 2009 15:54:14 WIB
    Dari 6 orang yang maju jadi capres-cawapres tahun ini, 4 orang diantaranya yaitu SBY, JK, Mega dan Wiranto udah ikutan tahun 2004 lalu, jadi mereka jelas adalah orang lama. Tahun 2004 itu Prabowo juga ikutan konvensi capres di Golkar, jadi menurut saya dia juga bukan wajah baru dalam politik. Boediono sendiri udah 11 tahun terakhir ini keluar masuk kabinet, berarti juga pantes dibilang wajah lama.
    Apalagi mereka semua umurnya udah di atas 60 tahun, kecuali SBY (yang 60 tahun September nanti) dan Prabowo. Jadi mereka semua emang wajah2 lama, apa boleh buat? Kita harus terima, yang baru2 emang belom mampu..

    Sebagai orang awam, kita2 tetep butuh penjelasan lebih lanjut tentang ekonomi kerakyatan vs ekonomi neo-liberal. Semoga om wimar bisa ngebantu. Sebagai awalnya, menurut om wimar sendiri apa ekonomi kerakyatan itu lebih baik daripada ekonomi neo-liberal untuk Indonesia ini?
  26. From Semadi Putra on 28 May 2009 19:27:37 WIB
    Sepertinya, Jika dilakukan blunder dari salah satu kandidat penantang Incumbent (Mega / JK) pada saat Debat terbuka nanti, maka kemungkinan untuk SBY meraih kemenangan satu putaran sangat besar sekali.

    Nah tapi kalau Tim sukses Mega/JK bergerak maksimal dan menyentuh rakyat, maka sulit berlangsung satu putaran.

    Kalo saya sendiri sih mendukung yang dua putaran, yang penting percetakan bisa maju terus...

    semadiputra.wordpress.com
  27. From Arie on 30 May 2009 01:05:20 WIB
    Dengan presiden mana akan merasa lebih aman?
    jawaban saya - Tidak dengan siapapun.

    janganlah rakyat sampai beralasan memilih untuk cari selamat, enak aja lalu kekuasaan ditangan siapa di presiden atau dikita rakyat biasa? Why are we afraid?

    pertanyannya saya kalau mau memilih, SIAPA YANG BENER-BENER BISA JADI PELAYAN YANG BAIK DAN BERBAKTI BANGET SAMA RAKYATNYA?

    Terus terang saya cari pembantu bukan cari raja... saya sudah merasa aman kok.

    Dari yang diatas itu keliatannya emang SBY-Boedi punya bahan pelayan terbaik tapi YG pasti boring. Tapi kalo cari yang kerjanya cepat dan fun ya JK-Wiranto mrk doyan ngocol & suka nyanyi. Kalo Megapro - ga bisa deh jadi pelayan, malah bisa2 rakyatnya yg disuruh2, males banget punya pelayan yg bakat temperamennya bossy.

    kalo anda ke restoran atau jadi tuan dirumah sendiri suka pelyan yang mana..? yah sesuai keyakinan saja deh.

    saya pilih yang fun dan entertaining, walaupun mereka cape kerja, mereka msh bisa rileks & happy, terlepas dari apapun ideologi seperti ww bilang diatas, toh kita yang gaji mereka.
  28. From Laksamana on 30 May 2009 09:50:11 WIB
    TIDAK PERLU APA PARTAINYA.... YANG TERPENTING SANGAT ASPIRATIF UNTUK INDONESIA YANG NUSANTARA INI HANYA PILIHAN JK-WIRANTO SANGAT ASPIRATIF (PULAU JAWA & LUAR PULAU JAWA)
    BICARA SBY BANYAK KEKURANGANNYA ... TIDAK BISA MENGONTROL HARGA BARANG YG MENLONJAK TINGGI, HUTANG LN, PENGANGGURAN, KEMISKINAN MENINGKAT, SDA YANG MENGUNTUNGKAN NEGARA DIKUASAI ASING. UDAH BESAR SOMBONG DENGAN MEMILIH WAKIL SESUKA HATINYA SAMA2 SADU DAERAH BLITAR ... INI BUKAN PILKADA.
    GILIRAN KEBIJAK YG TIDAK POPULER, MENAIKAN BBM MENYURUH JK MENGUMUMKANNYA, GILIRAN TURUN DIA YG NGUMUMKANNYA. SEOLAH2 DIZOLIMI LAGI.
    SANGAT-SANGAT MENYINGGUNG KAMI DI DAERAH, MERASA TIDAK DIANGGAP BAGIAN DARI INDONESIA PADAHAL KEKAYAAN INDONESIA MENUMPUK DI DAERAH.

« Home