Articles

PDIP dan Golkar Mendekati SBY, belum tentu Orde Baru Muncul Kembali

Perspektif Baru
10 August 2009

 

PDIP dan Golkar Mendekati  SBY,  belum tentu Orde Baru Muncul Kembali
Oleh: Didiet Adiputro
Akhir – akhir ini beredar kabar yang mengindikasikan akan merapatnya opoisisi terbesar pemerintah selama ini (PDIP) ke kubu Presiden SBY. Bagaimana tidak, sekonyong – konyong muncul isyarat positif dari Taufik Kiemas  ‘Presiden Komisaris’nya PDIP yang memuji pidato Presiden SBY sebagai pidato yang sangat pro rakyat. Di saat semua pengamat mengkritik optmisme Presiden yang berlebihan, maka Taufik dengan sigap membela ”Kalau Presiden tidak optimis, bagaimana rakyat mau optimis”, ujarnya. Belakangan diketahui bahwa ada ’deal’ antara Partai Demokrat dan PDIP untuk bahu membahu menjadikan Taufik sebagai ketua MPR RI.
Apalagi jika melihat konstalasi internal Golkar menuju bursa ketua umum yang baru pasca kalahnya JK dalam pilpres. Peluang terbesar berada ditangan kubu Aburizal Bakrie, yang  juga sudah mengindikasikan akan kembali ikut gerbong Yudhoyono demi mempertahankan tradisi Golkar sebagai partai pemerintah (disamping mendapat pijakan baru untuk bisnis keluarganya?).
Dari fakta-fakta tersebut ada yang khawatir jangan-jangan  terjadinya Orde Baru jilid 2, dimana  pemerintah yang berkuasa tidak mendapatkan kontrol lagi dari oposisi karena semua partai menjadi pendukung pemerintah.. Alhasil di parlemen nanti bakal sering terdengar lantunan koor setuju bagi pemerintah, mirip seperti jaman orde baru. Kalau kita melihat kondisi tadi, maka ketakutan akan terbentuknya pemerintahan yang super power sudah ada di depan mata.
Sepertinya wajar kalau ada yang  berpikiran seperti itu, tapi kami punya pendapat yang sedikit berbeda tentang hal ini. Memang ,jika ingin membangun sistem demokrasi yang sehat, peran kontrol serta check and balance menjadi faktor utama yang harus dijaga, agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan. Tapi kekahwatiran yang besar akan hilangnya sama sekali kontrol terhadap pemerintah menurut kami  masih berlebihan.
Faktor- Faktor Pengontrol
Ada beberapa hal yang bisa membuat kita tetap optimis akan tetap adanya faktor – faktor pengontrol, jika skenario bergabungnya PDIP-Golkar-Pemerintah  benar- benar tejadi. Pertama, masih ada beberapa partai di parlemen yang nampaknya sulit bergabung dengan pemerintah, seperti Gerindra dan Hanura. Dengan putusan MK yang dengan sendirinya membatalkan putusan MA tentang pembagian kursi anggota DPR, berarti kursi kedua partai menengah ini tidak jadi tergusur.  Jika mereka konsisten sebagai oposisi,  paling tidak mereka bisa menjadi kerikil sandungan yang tetap diperhitungkan untuk mengontrol pemerintah dengan 42 kursi yang dimiliki.
Kedua, janji Presiden SBY dan Wapres Boediono serta dukungan masyarakat yang menginginkan dibentuknya kabinet profesional yang minim bagi  jatah untuk partai politik seperti 2004 , diperkirakan akan terlaksana pada SBY-2.  Jika mayoritas anggota kabinet nanti adalah profesional non partai, maka jatah akomodasi parpol makin sedikit.  Diperkirakan setelah pengumuman kabinet bulan Oktober nanti, akan banyak barisan sakit hati yang  harus gigit jari  setelah menanti jabatan sekian lama. Ada kemungkinan, koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan partai ini, bisa pecah dan menciptakan oposisi tambahan bagi pemerintah. Kita lihat saja bagaimana reaksi partai-partai tanggung seperti PAN, PKS, dan PPP setelah pengumuman kabinet.
Sebagai contoh, masih ingat Rizal Ramli? Di tahun 2004 dia menjadi penasehat ekonomi tim kampanye SBY-JK, bahkan menjelang pemilihan kabinet dia sempat dipanggil ke Cikeas untuk  fit and proper test, dan namanya santer dibicarakan akan menduduki beberapa opsi jabatan menteri. Tapi toh, di saat pengumuman Rizal tidak dapat satu pos menteri pun. Alhasil seperti sudah kita ketahui bersama, dari sejak itu hingga detik ini Rizal tetap konsisten  menjadi oposisi yang efektif bagi pemerintah dari luar struktur. Terlepas dari apapun alasan dia menjadi oposisi saat ini, saya meyakini bahwa ini tidak terlepas dari gagalnya akomodasi politik dari Presiden SBY pada waktu itu.
Ketiga, dan ini yang paling utama. Infrastruktur  demokrasi  kita saat ini sudah jauh berbeda dari jaman Orde Baru.  Sekarang Civil Society sudah sangat lebih kuat untuk mengontrol. Masyarakat, LSM, dan media sebagai fondasi demokrasi bisa menjadi kekuatan besar  penyeimbang bagi pemrintah 5 tahun mendatang. Kontrol ’oposisi natural’ ini cenderung  lebih murni karena lepas dari kepentingan pragmatis para elit.
Apakah ’oposisi natural’ diluar istem ini efektif? Coba lihat saja bagaiman UU Pornografi yang dulu bernama RUU Anti Ponografi dan Pornoaksi mendapatkan perlwanan yang sengit dari masyarakat, sehingga harus mengalami revisi mendalam berkali-kali. Atau yang paling hangat adalah bagaimana advokasi masayarakat dan media terhadap Prita Mulyasari yang tersangkut kasus pencemaran nama baik.
Jangan pernah takut akan kembalinya drakula Orde Baru  5 tahun mendatang, karena pada dasarnya sistem dan masyarakat kita sudah belajar bagaimana cara membuat barikade kuat agar itu tidak terjadi lagi.  Bagitu disebut, Drakula diam bersembunyi.  Bagi para pengamat, tolong jangan remehkan masyarakat sebagai alat kontrol yang paling setia bagi pemerintah.
 
 

 

Oleh: Didiet Adiputro



Akhir – akhir ini beredar kabar yang mengindikasikan akan merapatnya opoisisi terbesar pemerintah selama ini (PDIP) ke kubu Presiden SBY. Bagaimana tidak, sekonyong – konyong muncul isyarat positif dari Taufik Kiemas  ‘Presiden Komisaris’nya PDIP yang memuji pidato Presiden SBY sebagai pidato yang sangat pro rakyat. Di saat semua pengamat mengkritik optmisme Presiden yang berlebihan, maka Taufik dengan sigap membela ”Kalau Presiden tidak optimis, bagaimana rakyat mau optimis”, ujarnya. Belakangan diketahui bahwa ada ’deal’ antara Partai Demokrat dan PDIP untuk bahu membahu menjadikan Taufik sebagai ketua MPR RI.

Apalagi jika melihat konstalasi internal Golkar menuju bursa ketua umum yang baru pasca kalahnya JK dalam pilpres. Peluang terbesar berada ditangan kubu Aburizal Bakrie, yang  juga sudah mengindikasikan akan kembali ikut gerbong Yudhoyono demi mempertahankan tradisi Golkar sebagai partai pemerintah (disamping mendapat pijakan baru untuk bisnis keluarganya?).

Dari fakta-fakta tersebut ada yang khawatir jangan-jangan  terjadinya Orde Baru jilid 2, dimana  pemerintah yang berkuasa tidak mendapatkan kontrol lagi dari oposisi karena semua partai menjadi pendukung pemerintah.. Alhasil di parlemen nanti bakal sering terdengar lantunan koor setuju bagi pemerintah, mirip seperti jaman orde baru. Kalau kita melihat kondisi tadi, maka ketakutan akan terbentuknya pemerintahan yang super power sudah ada di depan mata.

Sepertinya wajar kalau ada yang  berpikiran seperti itu, tapi kami punya pendapat yang sedikit berbeda tentang hal ini. Memang ,jika ingin membangun sistem demokrasi yang sehat, peran kontrol serta check and balance menjadi faktor utama yang harus dijaga, agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan. Tapi kekahwatiran yang besar akan hilangnya sama sekali kontrol terhadap pemerintah menurut kami  masih berlebihan.

Faktor- Faktor Pengontrol

Ada beberapa hal yang bisa membuat kita tetap optimis akan tetap adanya faktor – faktor pengontrol, jika skenario bergabungnya PDIP-Golkar-Pemerintah  benar- benar tejadi. Pertama, masih ada beberapa partai di parlemen yang nampaknya sulit bergabung dengan pemerintah, seperti Gerindra dan Hanura. Dengan putusan MK yang dengan sendirinya membatalkan putusan MA tentang pembagian kursi anggota DPR, berarti kursi kedua partai menengah ini tidak jadi tergusur.  Jika mereka konsisten sebagai oposisi,  paling tidak mereka bisa menjadi kerikil sandungan yang tetap diperhitungkan untuk mengontrol pemerintah dengan 42 kursi yang dimiliki. Koalisi partai sebenarnya bisa dilihat sebagai koalisi kepentingan kelompok> Begitu partainya kalah, unsur partai "buang bodi" dan mencari posisi baru. Kita lihat anggota Golkar yang meninggalkan JK-Win, dan anggota (bahkan pimpinan) PDIP yang meninggalkan Mega-Pro.

Kedua, janji Presiden SBY dan Wapres Boediono serta dukungan masyarakat yang menginginkan dibentuknya kabinet profesional yang minim bagi  jatah untuk partai politik seperti 2004 , diperkirakan akan terlaksana pada SBY-2.  Jika mayoritas anggota kabinet nanti adalah profesional non partai, maka jatah akomodasi parpol makin sedikit.  Diperkirakan setelah pengumuman kabinet bulan Oktober nanti, akan banyak barisan sakit hati yang  harus gigit jari  setelah menanti jabatan sekian lama. Ada kemungkinan, koalisi yang dibangun atas dasar kepentingan partai ini, bisa pecah dan menciptakan oposisi tambahan bagi pemerintah. Kita lihat saja bagaimana reaksi partai-partai tanggung seperti PAN, PKS, dan PPP setelah pengumuman kabinet.

Sebagai contoh, masih ingat Rizal Ramli? Di tahun 2004 dia menjadi penasehat ekonomi tim kampanye SBY-JK, bahkan menjelang pemilihan kabinet dia sempat dipanggil ke Cikeas untuk  fit and proper test, dan namanya santer dibicarakan akan menduduki beberapa opsi jabatan menteri. Tapi toh, di saat pengumuman Rizal tidak dapat satu pos menteri pun. Alhasil seperti sudah kita ketahui bersama, dari sejak itu hingga detik ini Rizal tetap konsisten  menjadi oposisi yang efektif bagi pemerintah dari luar struktur. Terlepas dari apapun alasan dia menjadi oposisi saat ini, saya meyakini bahwa ini tidak terlepas dari gagalnya akomodasi politik dari Presiden SBY pada waktu itu.

Ketiga, dan ini yang paling utama. Infrastruktur  demokrasi  kita saat ini sudah jauh berbeda dari jaman Orde Baru.  Sekarang Civil Society sudah sangat lebih kuat untuk mengontrol. Masyarakat, LSM, dan media sebagai fondasi demokrasi bisa menjadi kekuatan besar  penyeimbang bagi pemrintah 5 tahun mendatang. Kontrol ’oposisi natural’ ini cenderung  lebih murni karena lepas dari kepentingan pragmatis para elit.

Apakah ’oposisi natural’ diluar istem ini efektif? Coba lihat saja bagaiman UU Pornografi yang dulu bernama RUU Anti Ponografi dan Pornoaksi mendapatkan perlwanan yang sengit dari masyarakat, sehingga harus mengalami revisi mendalam berkali-kali. Atau yang paling hangat adalah bagaimana advokasi masayarakat dan media terhadap Prita Mulyasari yang tersangkut kasus pencemaran nama baik.

Jangan pernah takut akan kembalinya drakula Orde Baru  lima tahun  tahun mendatang, karena pada dasarnya sistem dan masyarakat kita sudah belajar bagaimana cara membuat barikade kuat agar itu tidak terjadi lagi.  Bagitu disebut, Drakula diam bersembunyi.  Bagi para pengamat, tolong jangan remehkan masyarakat sebagai alat kontrol yang paling setia bagi pemerintah.


 


 



 

 

 

Print article only

14 Comments:

  1. From Mundhori on 10 August 2009 10:18:52 WIB
    Selain infrastruktur yg akan membentengi terjadiya orde baru 2, kan masih ada rakyat Indonesia, yg sebagai pemegang kedaulatan akan mampu selalu mengkritisi langkah pemerintah apabila keluar dari rel konstitusi. Selain itu masih ada ormas (keagamaan) , LSM dan pers. Sebagai tiyang keempat demokrasi pers punya kewajiban untuk selalu mengontrol pemerintah. Kekuatan kekuatan itu akan mampu memobilisasi mssa untuk membendung kembalinya pemerintahan gaya orde baru..
  2. From bandit pangaratto on 10 August 2009 11:11:14 WIB
    pertamaxxxx.....


    ...
    dan mari kita optimissss.... !!!

  3. From masklowo on 10 August 2009 19:15:28 WIB
    saya rasa sebaiknya golkar dan pdip lebih baik di luar sistem aja

    golkar sebaiknya dipimpin yuddy chrisnandi dan pdip oleh pramono anung

    dari pada mereka di pemerintahan dan di akhir masa jabatan berantem rebutan 2014-2019
  4. From Sunu Gunarto on 11 August 2009 09:24:48 WIB
    Ya, alam demokrasi kita telah memberi ruang dan waktu kepada rakyat untuk berpikir, berpendapat dan berorasi jauh lebih bebas dari masa lalu. Kebebasan ini didukung oleh media masa dan jaringan komunikasi terkini (internet), sehingga bila terjadi penyimpangan konstitusi pemerintah akan dikeroyok rame-rame oleh rakyat,ormas, LSM, pers dan lainnya. Barang kali inilah oposan yang sebenarnya bagi pemerintah, karena mereka adalah \"obyek penderita\" (?). Ayo, kita kritisi pemerintah, yang baik kita apresiasi, yang kurang baik kita sumbang solusi mengatasinya.
  5. From febs on 11 August 2009 12:26:47 WIB

    harTa, tahTa dan waniTa
    3 ini dianggap punya kemampuan merusak seseorg krn apa?
    karena sifatnya yg addictive, hampir pasti kecanduan, sekali mencicipi, pasti kecanduan ;)
    mau coba lagi, coba lagi, coba lagi....coba lagi...............................
    tks
  6. From didut on 11 August 2009 12:52:06 WIB
    memang oposisi di Ind berfungsi ya? Kok menurut saya mereka hanya berkoar-koar saja, sayatidak melihat kontrol yg signifikan dari para oposisi ini di Ind.
  7. From dee on 11 August 2009 16:51:22 WIB
    Bener banget masyarakat Indonesia sekarang sudah pintar2, tinggal banyak diberikan 'pencerahan' saja ttg kandidat2 yang layak dipilih untuk duduk di kabinet pemerintahan kedua SBY ini.

    Semoga saja pilihan SBY di kabinet keduanya lebih memilih orang2 yang berkredibel di bidangnya, bukan hanya latar belakang partainya.
  8. From koko kresno dewaji on 13 August 2009 09:51:28 WIB
    SBY, JK, Megawati, Demokrat, PDIP, Golkar, belakangan, PKS....semuanya, sama saja. Ini semua masih mewarisi tahta orba. Sayang sekali, kita rakyat tidak ada pilihan lain selain harus memilih. Golput tak pantas untuk kita kenakan dalam bernegara dan bermasyarakat, namun sayang himbauan tinggal himbauan, para elit tidak punya kepekaan sedikitpun terhadap kepentingan \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"kejujuran\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", berujung kpn kepentingan rakyat. Semua senang memakai topeng.
    Golkar takuuut banget ga berkuasa, PDIP kerjanya cuma ngambek, sensi dan ke-GR an serasa pejuang rakyat, tapi kita semua tau kiprah nya ketika berkuasa. Sedih. Demokrat, karena dapet durian runtuh aja. SBY turun, runtuhlah seluruh bangunannya.
    Puluhan tahun, tidak juga kita belajar dr pengalaman, sampi situs seperti punya WW ini juga saya fikir mencerahkan...ternyata biasa2 aja tuh.
    Ketika ada lingkaran kekuasaan di masa Gus Dur, juga ga banyak dilakukan, dng alasan terlalu singkat?
    Situs blog, jadi bagian remeh temeh, kalau bukan termehek mehek....

    Entah, masih untung kita punya Iwan Fals, setelah ditinggal pergi Rendra. Kita masih punya Fazrul Rahman, dan ada yg lain. Tp bisa kita hitung, brp yg dr kalangan ekonom yg berubah wajah, dr kalangan intelektual yg melacur, dr kalangan ulama, apalagi....
    Politikus, masya Allah....ga tau malu. Spt mencari jarum di gudang jerami.

    Masya Allah....Tuhan pasti senyum2 lihat perangai kita, sambil melirik iblis yg bebisik, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"tuh..apa gw bilang, tu die makanya gw kaga\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' mo sujud ma nih manusia...ga percaya sih...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Tuhan tersenyum lebih lebar dan bilang: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Kamu tidak tahu...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

    Wimar, wimar.....





  9. From Ludjana on 13 August 2009 11:31:46 WIB
    Sekedar untuk mengingatkan

    Golkar pada pembentukannya (permulaan era Orde Baru) adalah dimaksud untuk mewadahi perpolitikan dari “non-politicians”, untuk melaksanakan policy Negara secara “pragmatis”.

    Kemudian oleh Soeharto dijadikan exponen pendukung yang utama (disamping ABRI) dari pemerintahannya.

    Disampimg itu: hanya 3 partai yang dibolehkan di DPR , ialah Golkar , PPP dan PDI, yang anggotanya juga harus orang yang disetujui Soeharto. Jadi tidak ada “oposisi”.

    Semua pegawai negeri diwajibkan untuk jadi anggota Golkar.

    Jadi termasuk juga tokoh tokoh “professional” yang kita sekarang setujui dan usahakan untuk ikut bantu Presiden dalam cabinet yad.

    Golkar kemudian jadi “partai Golkar” ,dan menganggap diri penerus dari Golongan Karya. Dan menganggap juga bahwa semua anggota Golkar automatis jadi anggota “partai Golkar”. Ini sama sekali tidak benar.

    Malahan oleh Gus Dur partai ini mau dibubarkan, tapi Gus Dur kalah.

    Waktu JK jadi Wakil Presiden dia berhasil merebut kursi ketua Partai Golkar, sehingga lengkaplah fasilitas yang dimiliki JK, sebagai Wapres RI dan sebagai ketua partai mayoritas.

    Pemilu terakhir membuktikan bahwa Golkar tidak lagi dikehendaki rakyat. Tapi salah pengusaha Indonesia terkaya ARB ingin jadi ketua. Mana dia pernah berkarya ? Yang jelas dia ingin berfasilitas, agar kalau m,enderita krisis lagi barangkali bisa di”bailout”.

    Saya rasa ini tidak akan terjadi, malahan kehendak Gus Dur itu mungkin terlaksana: Golkar "fading out".

    Dengan tulisan diatas saya banyak setujunya, karena secara ideologis PDI-P tidak salah. Dan akan lebih berani mempertahankan kebebasan individu daripada partai lainnya.

    Tetapi kenapa Taucik Kiemas yang dicalonkan jadi ketua MPR ¿
    Wallahu Alam: Para Wakil Rakyat kan lebih tahu.

    Saya tidak merasakan ada bahaya penyalahgunaan. Karena control “intern” dan kontrol dari rakyat yang sudah pintar cukup kuat, seperti ditulis pak Didiet A. Hanya saja: orang yang tidak senang dengan keadaan (kemenangan SNY) sudah mulai dengan mendesas desuskan adanya pembentukan dynasti dll oleh SBY, seolah olah itu mungkin.

    Saya kira tidak akan.





  10. From Albert on 13 August 2009 11:32:46 WIB
    Jujur saya lebih mengkhawatirkan RUU Rahasia Negara daripada PDIP Golkar gabung SBY. Menurut saya, banyak yang salah kaprah dan menganggap bahwa kita bisa "terlalu bebas", lalu harus mulai diatur-atur dilarang-larang kembali. Mungkin memang tidak langsung dipasung semua kembali sedrastis ke Orba, tapi jari-jemari kebebasan satu persatu dipotong, mulai dari UU Porno dulu, UU ITE, lalu sekarang ada RUU Rahasia Negara, yang dimomentum oleh serangan teroris kemarin.

    Jangan sampai juga menkominfo salah kaprah, mentang-mentang ada label "informasi"nya, dia merasa bahwa dia juga merangkap "menteri penerangan" jaman dahulu. Anyway, saya memang agak paranoid dengan hal-hal ini, semoga civil society kita memang bisa dengan kritis menanggapi. Cheers =)
  11. From dmitri on 15 August 2009 02:42:42 WIB
    \"Alhasil di parlemen nanti bakal sering terdengar lantunan koor setuju bagi pemerintah,\"

    dan

    \"Jujur saya lebih mengkhawatirkan RUU Rahasia Negara daripada PDIP Golkar gabung SBY. Menurut saya, banyak yang salah kaprah dan menganggap bahwa kita bisa \"terlalu bebas\", lalu harus mulai diatur-atur dilarang-larang kembali.\"

    Belajar dari V.V.Putin?!?

    kembali soal PDIP/GOLKAR gabung sama PD. mengingat PD tidak mau berliberal-ria, sok ikutan menyuarakan suara rakyat, ya memang pantes aja kalau gabung. harusnya udah dari 2004 Mega ataupun TK dan SBY kompak. justru itu momen tololnya. keluar kandang macan, masuk kandang JK. udah gitu bingung deh, tahun 2014 siapa yg terusin PD. padahal bisa aja kompak dari dulu. yah, bagus deh berteman. semoga langgeng dan saling cek kelakuan masing2. ini kabar baik.
  12. From fadil on 15 August 2009 13:09:16 WIB
    Mengenai Gerindra dan Hanura, menurut saya kalopun putusan MA diberlakukan surut oleh KPU tidak otomatis kedua partai ini tergusur dari DPR, karena yang diatur di pasal 202 UU Pemilu Legislatif adalah batas perolehan suara parpol yaitu 2,5% dan bukan persentase perolehan kursi.
    Saya juga tidak setuju kalo Partai Golkar dan PDIP ikut bergabung dalam pemerintahan. Saya tidak pernah khawatir akan terjadinya Orde Baru jilid 2, dimana pemerintah yang berkuasa tidak mendapatkan kontrol lagi dari oposisi karena semua partai menjadi pendukung pemerintah. Saya juga tidak pernah takut kalo di parlemen nanti bakal sering terdengar
    lantunan koor setuju bagi pemerintah, mirip seperti jaman orde baru yang menandakan akan terbentuknya pemerintahan yang super power.
    Yang jelas kalo Golkar dan PDIP jadi bergabung di pemerintahan, kekuatan penyeimbang di parlemen yang akan ngejalanin peran kontrol serta check and balance akan berkurang. Emang seh sekarang ini infrastruktur demokrasi kita kayak LSM, media massa dan kelompok2 masyarakat laennya udah lebih kuat sehingga bisa menjadi kekuatan besar penyeimbang bagi pemerintah sekaligus sebagai pilar baru demokrasi. Tapi apa mungkin untuk ngebangun deomokrasi yang sehat kita cuma ngandelin partai2 kecil dan civil society tadi? Mana ada negara demokrasi yang bagus di dunia ini yang hampir semua partai2nya ikut dalam pemerintahan?
    Ngomong2 masalah civil society, janganlah kasus UU Pornografi dijadiin contoh sukses proses demokrasi. Kalo pihak oposisi di parlemen waktu bukan cuma PDIP, pasti RUU gak akan pernah dibahas dan pastinya gak akan membuat kehebohan di masyarakat (civil society), terutama antara yang pro dan kontra.
    Masyarakat emang gak boleh dianggap remeh dan mungkin udah bisa dijadiin alat kontrol bagi pemerintah, tapi tolong jangan terus menerus bebanin masyrakat. Bukannya udah ada pemilu? Bukannya waktu pemilu kemaren kekuatan Golkar dan PDIP udah menurun jauh? Bukankah ini bisa disimpulkan kalo rakyat udah gak mau Golkar dan PDIP ikut memerintah?
  13. From Arie on 16 August 2009 16:41:05 WIB
    cukup sederhana, bila fokus pemerintah & rakyat selalu kedepan, past history tidak akan menjadi bumerang tapi menjadi proses trial kesekian untuk percobaan kesuksesan berikutnya. Konsekuensi logis untuk mereka yang tidak progressive adalah ditinggalkan baik itu opposan ataupun pendukung. Kontrol yang paling baik adalah bagi Golkar & PDIP untuk berusaha masuk klasemen papan atas lagi, Titik berat pendekatan Golkar & PDIP ke SBY bukan pada kembali atau tidaknya orde baru, tapi sebagai respons pada itikad positif SBY bahwa tetap butuh tim2 tangguh untuk menghasilkan pertandingan yang hebat.

    Prestasi selalu terbuka termasuk buat mereka yang terpuruk, ayo GOLKAR & PDIP latihan lagi, segarkan & sempurnakan tekhnik politik agar permainan semakin cantik.

  14. From FH on 18 August 2009 12:56:15 WIB
    Diam-diam sedikit takut SBY jadi Pak Harto jilid baru kalo tidak terkontrol....

« Home