Articles

Asal Usul : Ibu Wawah

Harian KOMPAS
24 January 1999

 

Harian Kompas
Minggu, 24 Januari 1999
Kolom Asal Usul oleh Wimar Witoelar
IBU WAWAH
Ibu Wawah tidak sempat memberi izin untuk dipakai namanya disini, tapi
kalau saya pakai inisial, nanti seperti berita resmi. Mudah-mudahan tidak
keberatan, karena cerita ini untuk kebaikan semua. Kebetulan kami duduk
bersebelahan di pesawat dalam perjalanan ke luar negeri. Saya dalam
perjalanan menengok mertua, Ibu Wawah mengantarkan anaknya masuk sekolah TK
tingkat Nol Besar di Singapura. Selanjutnya ia akan tinggal di sana menjaga
anaknya. Apakah ia orang kaya? Katanya sih sedang-sedang saja, bahkan
sekarang agak repot, karena usaha suaminya terhenti oleh berhentinya pabrik
yang menjadi pembeli tetap barang buatannya. Tapi katanya, tidak ada
pilihan, karena ia tidak ingin anaknya mengalami trauma melihat kekerasan
di sekitarnya. Apakah ia tidak "nasionalis"? Justru ia ingin anaknya tetap
suka pada Indonesia. Masa depan anaknya dan seluruh keluarganya ada di
Indonesia, kata Ibu Wawah, habis mau dimana lagi? Kita lahir di sana dan
dibesarkan disana. Semua keluarga, kawan, kenalan ada di Indonesia. Ia
yakin, satu saat Indonesia akan aman, tapi sekarang ia takut. Karena Ibu
Wawah termasuk yang disebut orang "warganegara Indonesia keturunan
Tionghoa".
"Idul Fitri mengisi batin kita dengan kekuatan untuk memaafkan dan memohon
maaf. Manusia dengan Allah, mampu untuk bertobat. Manusia yang menghargai
semangat kemanusiaan untuk saling menyayangi, mencintai kebenaran, keadilan
dan kedamaian."  Kata-kata ini, tidak jauh dari isi khotbah waktu sholat
Ied, justru berasal dari mahasiswa non-Muslim bernama Martin Manurung.
Alangkah sejuknya, pengertian antar-agama yang hidup antara orang biasa.
Kontras dengan dunia tetangga Ibu Wawah di Jakarta, yang membuat pagar besi
di luar dan di dalam rumah, membelah ruang tamunya untuk memberi kesempatan
lari jika perusuh masuk rumah.
Teringat saya pada percakapan dengan pak Hasballah dan kawan saya
Zulkarnain Yusuf, mengenai kekejian aparat pemerintah selama bertahun-tahun
di Aceh, yang melampaui batas imajinasi saya dalam mimpi buruk sekalipun.
Dimana rakyat Aceh bukan saja dikejar dan disiksa dan dibunuh, tapi
dihilangkan haknya untuk menunjukkan identitas asli sebagai rakyat cinta
damai. Alangkah terlindungnya kehidupan orang biasa dari kekejaman yang
menjadi bagian hidup rakyat Aceh dan ketidak pastian yang dihadapi kerabat
Ibu Wawah. Padahal, penderitaan mereka adalah penderitaan kita semua.
Kekerasan bukan soal orang Tionghoa atau orang Aceh atau orang Timor Timur,
tapi derita bangsa yang dikorbankan pemimpin serakah, rezim kejam selama
berpuluh-puluh tahun dan rezim bingung selama tujuh bulan. Keamanan semua
warga terancam, ketika satu orangpun dirampas haknya. Ketidak amanan warga
suku Aceh, Timor, Tionghoa adalah ketidak amanan kita semua. Anak seorang
jendral pun, bisa jadi korban kekerasan. Mungkin karena itu, keluarga
mantan pejabat mulai diungsikan ke luar negeri. Tapi sebagian besar kita
tidak bisa mengungsi, dan hampir tidak bisa terlindung dari kekerasan.
Solusinya mudah, kalau kita lihat di Thailand atau Malaysia atau Singapura,
negara tetangga terdekat. Mereka mengalami krismon juga, tapi dilindungi
oleh pemerintah masing-masing. Malaysia sedang krisis politik dan
menjalankan banyak diskriminasi, tapi Penang jadi tempat perlindungan orang
Tionghoa-Indonesia. Thailand yang hancur dalam sektor finansial dan
properti, dari awal mengganti pemerintahnya. Sekarangpun mosi tidak percaya
mengalir terus pada pemerintah, tapi kekerasan terbatas pada stadion Thai
boxing dan "kriminalitas murni".  Pemerintah mereka tidak mengizinkan
anarki dan bekerja lebih efektif dari kita. Pejabat kita malah efektif
menerima tamu "Open House" Lebaran. Sampai pasang tenda blandongan di rumah
dinas Jalan Denpasar sementara kerusuhan berkecamuk di wilayah Republik
yang mereka kelola.
Banyak sekali kawan kita yang memuja kekuasaan. Mendahulukan pejabat
daripada sanak keluarga merupakan perilaku umum, dari mulai kunjungan
Lebaran sampai undangan perkawinan. Para "pengusaha muda"  yang anak gaul
Jakarta mulai dengan mengumpulkan koneksi kenalan Bapaknya dan mencari
proyek dari pejabat. Jarang yang mulai dengan memahami pasar atau
teknologi. Sementara jauh dari birokrasi, banyak pemuda dan pengusaha
membangun kewiraswastaan dengan inovasi dan kerja keras, tapi untuk dapat
menang persaingan melawan bisnis anak pejabat, mereka menghadapi kultur
kekuasaan. Pemujaan pada penguasa menciptakan kecanduan jabatan. Senang
sekali orang jadi Mentri atau pejabat Lembaga Tinggi. Biar sebentar, mereka
tinggal di rumah dinas dan memanfaatkannya, terutama  sekitar Lebaran.
Masih ada lanjutan kutipan tadi: "Idul Fitri kiranya membuat bangsa
Indonesia mampu untuk bertobat. Menjadi bangsa yang besar dan kembali
kepada fitrahnya sebagai bangsa yang penuh semangat gotong royong dan cinta
kebenaran, keadilan dan kedamaian. Bangsa yang mampu untuk hidup bersama
dengan penuh damai melaksanakan perubahan besar bagi kehidupan yang lebih
demokratis." Kata kuncinya, "perubahan besar". Disitu harapan kita. Dengan
bekal kata-kata insiprasional, dengan acuan norma demokrasi, tapi karena
kesempatan perbaikan telah terbuang oleh pemerintah pasca-Soeharto,
akhirnya kita harus melakukan perubahan besar segera. Paling bagus melalui
Pemilu, tapi rakyat Aceh, rakyat Timor, rakyat Indonesia yang kena jarah
dan terancam, susah menunggu Pemilu untuk memperoleh hidup yang aman.
Keamanan yang sekarang dijaga oleh pecinta damai seperti Gus Dur dan para
aktivis, hanya bisa dijamin melalui perubahan besar pada etika kekuasaan.
Ibu Wawah akan kembali di Jakarta, begitu keamanan dijamin oleh pemerintah
yang sadar. Tentunya kesadaran pemerintah harus melalui desakan rakyat,
sebab kalau tidak, mereka tetap berpesta pora diatas beras sumbangan,
penjualan aset BUMN dan Bank, dan dana pinjaman, yang hasilnya korupsi dan
kekerasan.
Wimar Witoelar

 

 

oleh : Wimar Witoelar

Ibu Wawah tidak sempat memberi izin untuk dipakai namanya disini, tapi kalau saya pakai inisial, nanti seperti berita resmi. Mudah-mudahan tidak keberatan, karena cerita ini untuk kebaikan semua. Kebetulan kami duduk bersebelahan di pesawat dalam perjalanan ke luar negeri. Saya dalam perjalanan menengok mertua, Ibu Wawah mengantarkan anaknya masuk sekolah TK tingkat Nol Besar di Singapura. Selanjutnya ia akan tinggal di sana menjaga anaknya. Apakah ia orang kaya? Katanya sih sedang-sedang saja, bahkan sekarang agak repot, karena usaha suaminya terhenti oleh berhentinya pabrik yang menjadi pembeli tetap barang buatannya. Tapi katanya, tidak ada pilihan, karena ia tidak ingin anaknya mengalami trauma melihat kekerasan di sekitarnya. Apakah ia tidak "nasionalis"? Justru ia ingin anaknya tetap suka pada Indonesia. Masa depan anaknya dan seluruh keluarganya ada di Indonesia, kata Ibu Wawah, habis mau dimana lagi? Kita lahir di sana dan dibesarkan disana. Semua keluarga, kawan, kenalan ada di Indonesia. Ia yakin, satu saat Indonesia akan aman, tapi sekarang ia takut. Karena Ibu Wawah termasuk yang disebut orang "warganegara Indonesia keturunan Tionghoa".


"Idul Fitri mengisi batin kita dengan kekuatan untuk memaafkan dan memohon maaf. Manusia dengan Allah, mampu untuk bertobat. Manusia yang menghargai semangat kemanusiaan untuk saling menyayangi, mencintai kebenaran, keadilan dan kedamaian."  Kata-kata ini, tidak jauh dari isi khotbah waktu sholat Ied, justru berasal dari mahasiswa non-Muslim bernama Martin Manurung.Alangkah sejuknya, pengertian antar-agama yang hidup antara orang biasa. Kontras dengan dunia tetangga Ibu Wawah di Jakarta, yang membuat pagar besi di luar dan di dalam rumah, membelah ruang tamunya untuk memberi kesempatan lari jika perusuh masuk rumah.


Teringat saya pada percakapan dengan pak Hasballah dan kawan saya Zulkarnain Yusuf, mengenai kekejian aparat pemerintah selama bertahun-tahun di Aceh, yang melampaui batas imajinasi saya dalam mimpi buruk sekalipun. Dimana rakyat Aceh bukan saja dikejar dan disiksa dan dibunuh, tapi dihilangkan haknya untuk menunjukkan identitas asli sebagai rakyat cinta damai. Alangkah terlindungnya kehidupan orang biasa dari kekejaman yang menjadi bagian hidup rakyat Aceh dan ketidak pastian yang dihadapi kerabat Ibu Wawah. Padahal, penderitaan mereka adalah penderitaan kita semua.

Kekerasan bukan soal orang Tionghoa atau orang Aceh atau orang  Timor Timur, tapi derita bangsa yang dikorbankan pemimpin serakah, rezim kejam selama berpuluh-puluh tahun dan rezim bingung selama tujuh bulan. Keamanan semua warga terancam, ketika satu orangpun dirampas haknya. Ketidak amanan warga suku Aceh, Timor, Tionghoa adalah ketidak amanan kita semua. Anak seorang jendral pun, bisa jadi korban kekerasan. Mungkin karena itu, keluarga mantan pejabat mulai diungsikan ke luar negeri. Tapi sebagian besar kita tidak bisa mengungsi, dan hampir tidak bisa terlindung dari kekerasan.

Solusinya mudah, kalau kita lihat di Thailand atau Malaysia atau Singapura, negara tetangga terdekat. Mereka mengalami krismon juga, tapi dilindungi oleh pemerintah masing-masing. Malaysia sedang krisis politik dan menjalankan banyak diskriminasi, tapi Penang jadi tempat perlindungan orang Tionghoa-Indonesia. Thailand yang hancur dalam sektor finansial dan properti, dari awal mengganti pemerintahnya. Sekarangpun mosi tidak percaya mengalir terus pada pemerintah, tapi kekerasan terbatas pada stadion Thai boxing dan "kriminalitas murni".  Pemerintah mereka tidak mengizinkan anarki dan bekerja lebih efektif dari kita. Pejabat kita malah efektif menerima tamu "Open House" Lebaran. Sampai pasang tenda blandongan di rumah dinas Jalan Denpasar sementara kerusuhan berkecamuk di wilayah Republik yang mereka kelola.

Banyak sekali kawan kita yang memuja kekuasaan. Mendahulukan pejabat daripada sanak keluarga merupakan perilaku umum, dari mulai kunjungan Lebaran sampai undangan perkawinan. Para "pengusaha muda"  yang anak gaul Jakarta mulai dengan mengumpulkan koneksi kenalan Bapaknya dan mencari proyek dari pejabat. Jarang yang mulai dengan memahami pasar atau teknologi. Sementara jauh dari birokrasi, banyak pemuda dan pengusaha membangun kewiraswastaan dengan inovasi dan kerja keras, tapi untuk dapat menang persaingan melawan bisnis anak pejabat, mereka menghadapi kultur kekuasaan. Pemujaan pada penguasa menciptakan kecanduan jabatan. Senang sekali orang jadi Mentri atau pejabat Lembaga Tinggi. Biar sebentar, mereka tinggal di rumah dinas dan memanfaatkannya, terutama  sekitar Lebaran.

Masih ada lanjutan kutipan tadi: "Idul Fitri kiranya membuat bangsa Indonesia mampu untuk bertobat. Menjadi bangsa yang besar dan kembali kepada fitrahnya sebagai bangsa yang penuh semangat gotong royong dan cinta kebenaran, keadilan dan kedamaian. Bangsa yang mampu untuk hidup bersama dengan penuh damai melaksanakan perubahan besar bagi kehidupan yang lebih demokratis." Kata kuncinya, "perubahan besar". Disitu harapan kita. Dengan bekal kata-kata insiprasional, dengan acuan norma demokrasi, tapi karena kesempatan perbaikan telah terbuang oleh pemerintah pasca-Soeharto, akhirnya kita harus melakukan perubahan besar segera. Paling bagus melalui Pemilu, tapi rakyat Aceh, rakyat Timor, rakyat Indonesia yang kena jarah dan terancam, susah menunggu Pemilu untuk memperoleh hidup yang aman. Keamanan yang sekarang dijaga oleh pecinta damai seperti Gus Dur dan para aktivis, hanya bisa dijamin melalui perubahan besar pada etika kekuasaan.Ibu Wawah akan kembali di Jakarta, begitu keamanan dijamin oleh pemerintah yang sadar. Tentunya kesadaran pemerintah harus melalui desakan rakyat, sebab kalau tidak, mereka tetap berpesta pora diatas bera sumbangan, penjualan aset BUMN dan Bank, dan dana pinjaman, yang hasilnya korupsi dan kekerasan.


 

 

 

Print article only

0 Comments:

« Home