Articles

Asal Usul - Jangan Ajak Main

harian KOMPAS
21 March 1999

 

Jangan Ajak Main
Wimar Witoelar
WAKTU saya kecil, ayah kami yang pegawai negeri sangat ketat dalam
soal penggunaan fasilitas kantor. Kalau saya ke kantornya dan melihat
banyak kertas kosong, saya boleh memakainya untuk gambar-gambar di
kantor, tetapi tidak boleh dibawa pulang untuk persediaan. Sampai saya
besar dan menjadi mahasiswa, dia tetap menolak kalau saya minta kertas
satu rim, sebab katanya itu korupsi.
Waktu ayah menjadi kepala perwakilan di luar negeri, ada seorang
diplomat Indonesia berbuat kurang baik di negara kecil tempat ayah
saya bekerja. Saya dengar kemudian, Oom itu tidak boleh lagi masuk ke
negara itu, karena membuat malu orang Indonesia.
Diplomat tidak bisa kena sanksi hukum, tetapi bisa kena sanksi sosial.
Begitu juga kalau ada keluarga di deretan rumah instansi kami yang
mendadak punya banyak perhiasan rumah baru, bahkan mobil baru,
sedangkan kami semua hidup dari gaji yang sama. Keluarga itu menjadi
bahan gunjingan dan anak-anaknya tidak lagi diajak main.
Mereka pindah bermain dengan anak orang kaya yang kami tidak tahu
asal-usulnya. Ibunya tidak lagi diajak kumpul ngobrol pagi-pagi. Waktu
itu ada koruptor yang ditangkap, tetapi banyak yang lepas dan tambah
kaya, tetapi mereka dipandang rendah. Mereka kena sanksi sosial.
Kami-kami tetap hidup sederh ana, miskin namun bahagia, apalagi kalau
mendengar Ibu berkata: "Saya tidak punya perhiasan, tetapi anak-anak
saya adalah permata saya."
***
BARU-baru ini kita mendengar, Inggris menolak permohonan visa yang
diajukan oleh seorang Indonesia yang sangat terkenal. Ia sangat
tersinggung dan protes pada Kedutaan Inggris, karena dia merasa tidak
bersalah, demi hukum. Orang terkenal ini memiliki rasa percaya diri
besar karena ia banyak uang dan puluhan tahun merasa selalu dihormati
(walaupun di belakang, orang banyak berbisik-bisik).
Berpuluh tahun ia diundang ke resepsi, mengurus olahraga, dan masuk
majalah. Mengapa sekonyong-konyong ia diperlakukan secara tidak
terhormat? Tiap tahun ia dan keluarga pergi ke London, bahkan tiap
bulan Juli banyak yang mampir dan tinggal di rumahnya. Mengapa
sekarang sekonyong-konyong visanya ditolak?
Saya jadi ingat zaman dulu. Mungkinkah, Inggris menerapkan sanksi
sosial? Sanksi sosial dulu ada, tetapi sekarang sudah langka di
Indonesia. Pengusaha yang menyelamatkan hartanya dengan cara menempel
Menteri dan Presiden tidak malu terhadap anak atau kawannya. Pejabat
yang jelas-jelas ngawur dan menyengsarakan rakyat, tetap diundang
dengan segala kebesaran. Sanksi hukum sukar diharapkan, sanksi sosial
tidak dikenakan. Yang diterapkan, hanya sanksi omelan di belakang
punggung.
Banyak sekali orang yang diduga korup oleh masyarakat kita, tetapi
bukan saja berkeliaran bebas, malah berkelakuan sebagai orang
terhormat. Dikenal sebagai perusak negara, tetapi dikawal, dibuntuti,
dilayani, dan disebut "VIP". Alasannya, soal publik harus dipisahkan
dari soal pribadi. Memang, kalau hukum berjalan baik, orang yang sudah
terhukum sebaiknya diperlakukan dengan baik. Tetapi kalau lembaga
hukum justru melindungi yang bersalah, terpaksa kita kerahkan sanksi
sosial.
***
ORANG yang menunggu sanksi hukum sudah antre panjang di Jakarta. Jaksa
Agung tiap minggu memeriksa beberapa orang, lalu minggu depannya
diganti orang lain yang dipanggil. Sementara yang diperiksa
sebelumnya, hilang kabarnya. Selama masa kerja Jaksa Agung yang
sekarang bertugas, belum ada satu orang pun dibawa ke pengadilan untuk
urusan KKN. Tertuduh dalam kasus KKN di Ujungpandang malah dituntut
bebas oleh Jaksa. Proses pengusutan Soeharto secara hukum, terjerembab
dalam keengganan pemerintah untuk sungguh-sungguh mencari keadilan.
Banyak sekali orang yang diketahui korup, bebas beroperasi.
Jaksa Agung bukan yang paling salah, sebab ia hanya melaksanakan
perintah Presiden, seperti kita dengar dari rekaman telepon yang sudah
diakui pemerintah. Mungkin susah, menuntut Menteri, keluarga Presiden,
pejabat tinggi. Walaupun kegiatan mereka sangat merusak, mulai dari
penjarahan BUMN sampai penipuan Bank, dari skandal beras sampai
Jaringan Pengaman Sosial.
Seorang arsitek wanita dari daerah mengirim pesan melalui e-mail:
"Walaupun orang daerah saya sekarang ada di elite pusat, tetapi kedua
tokoh kita jadi tertawaan karena tampak lucu dengan sandiwara
politiknya. Padahal dulu daerah kami sangat terhormat, karena ada
tokoh-tokoh yang sarat kebersihan... Tiba-tiba untuk kelanggengan
kekuasaan, orang daerah saya harus banyak berbohong. Akhirnya kita
bukan saja tidak bisa lagi melihat jarak hitam dan putih, tetapi telah
menipu nurani kita: hitam sebagai putih dan putih menjadi hitam."
Wanita itu menambahkan, persaingan mempertahankan jabatan semakin
ketat, dan masa depan tidak bisa diramal. Jadi elite kekuasaan
mengumpulkan harta sebanyak dan secepat mungkin. Untunglah arsitek itu
mengakhiri dengan kata-kata tegar: "Bagi kami kebenaran itu harus
diperjuangkan, dan karena perjuangan butuh waktu, alam akan menyeleksi
siapa-siapa yang tetap setia."
Orang biasa tidak setegar itu. Kita ingin membantu alam dalam
menegakkan kebenaran, kita ingin menjalankan sanksi hukum. Kalau hukum
diatur oleh kekuasaan, kita masih punya sanksi sosial. Kalau kita
tidak sanggup menyingkirkan pejabat yang merugikan masyarakat,
sekurang-kurangnya kita jangan memberikan legitimasi sosial pada
perilaku KKN. Tidak perlu bermanis-manis kepada orang KKN. Jangan ajak
mereka dan jangan mengikuti mereka. Biar mereka gerah dan terpaksa
memikul beban sendiri, mundur dari jabatan atau menghentikan
penjarahan mereka. Dengan membedakan yang buruk dengan yang baik, kita
memberikan penghargaan kepada orang-orang baik yang masih sangat
banyak, yang tidak diperlakukan sebagai VIP. *

 

Wimar Witoelar

 

 

WAKTU saya kecil, ayah kami yang pegawai negeri sangat ketat dalam

soal penggunaan fasilitas kantor. Kalau saya ke kantornya dan melihat

banyak kertas kosong, saya boleh memakainya untuk gambar-gambar di

kantor, tetapi tidak boleh dibawa pulang untuk persediaan. Sampai saya

besar dan menjadi mahasiswa, dia tetap menolak kalau saya minta kertas

satu rim, sebab katanya itu korupsi.

 

Waktu ayah menjadi kepala perwakilan di luar negeri, ada seorang

diplomat Indonesia berbuat kurang baik di negara kecil tempat ayah

saya bekerja. Saya dengar kemudian, Oom itu tidak boleh lagi masuk ke

negara itu, karena membuat malu orang Indonesia.

 

Diplomat tidak bisa kena sanksi hukum, tetapi bisa kena sanksi sosial.

Begitu juga kalau ada keluarga di deretan rumah instansi kami yang

mendadak punya banyak perhiasan rumah baru, bahkan mobil baru,

sedangkan kami semua hidup dari gaji yang sama. Keluarga itu menjadi

bahan gunjingan dan anak-anaknya tidak lagi diajak main.

 

Mereka pindah bermain dengan anak orang kaya yang kami tidak tahu

asal-usulnya. Ibunya tidak lagi diajak kumpul ngobrol pagi-pagi. Waktu

itu ada koruptor yang ditangkap, tetapi banyak yang lepas dan tambah

kaya, tetapi mereka dipandang rendah. Mereka kena sanksi sosial.

Kami-kami tetap hidup sederhana, miskin namun bahagia, apalagi kalau

mendengar Ibu berkata: "Saya tidak punya perhiasan, tetapi anak-anak

saya adalah permata saya."

 

***

 

BARU-baru ini kita mendengar, Inggris menolak permohonan visa yang

diajukan oleh seorang Indonesia yang sangat terkenal. Ia sangat

tersinggung dan protes pada Kedutaan Inggris, karena dia merasa tidak

bersalah, demi hukum. Orang terkenal ini memiliki rasa percaya diri

besar karena ia banyak uang dan puluhan tahun merasa selalu dihormati

(walaupun di belakang, orang banyak berbisik-bisik).

 

Berpuluh tahun ia diundang ke resepsi, mengurus olahraga, dan masuk

majalah. Mengapa sekonyong-konyong ia diperlakukan secara tidak

terhormat? Tiap tahun ia dan keluarga pergi ke London, bahkan tiap

bulan Juli banyak yang mampir dan tinggal di rumahnya. Mengapa

sekarang sekonyong-konyong visanya ditolak?

 

Saya jadi ingat zaman dulu. Mungkinkah, Inggris menerapkan sanksi

sosial? Sanksi sosial dulu ada, tetapi sekarang sudah langka di

Indonesia. Pengusaha yang menyelamatkan hartanya dengan cara menempel

Menteri dan Presiden tidak malu terhadap anak atau kawannya. Pejabat

yang jelas-jelas ngawur dan menyengsarakan rakyat, tetap diundang

dengan segala kebesaran. Sanksi hukum sukar diharapkan, sanksi sosial

tidak dikenakan. Yang diterapkan, hanya sanksi omelan di belakang

punggung.

 

Banyak sekali orang yang diduga korup oleh masyarakat kita, tetapi

bukan saja berkeliaran bebas, malah berkelakuan sebagai orang

terhormat. Dikenal sebagai perusak negara, tetapi dikawal, dibuntuti,

dilayani, dan disebut "VIP". Alasannya, soal publik harus dipisahkan

dari soal pribadi. Memang, kalau hukum berjalan baik, orang yang sudah

terhukum sebaiknya diperlakukan dengan baik. Tetapi kalau lembaga

hukum justru melindungi yang bersalah, terpaksa kita kerahkan sanksi

sosial.

 

ORANG yang menunggu sanksi hukum sudah antre panjang di Jakarta. Jaksa

Agung tiap minggu memeriksa beberapa orang, lalu minggu depannya

diganti orang lain yang dipanggil. Sementara yang diperiksa

sebelumnya, hilang kabarnya. Selama masa kerja Jaksa Agung yang

sekarang bertugas, belum ada satu orang pun dibawa ke pengadilan untuk

urusan KKN. Tertuduh dalam kasus KKN di Ujungpandang malah dituntut

bebas oleh Jaksa. Proses pengusutan Soeharto secara hukum, terjerembab

dalam keengganan pemerintah untuk sungguh-sungguh mencari keadilan.

Banyak sekali orang yang diketahui korup, bebas beroperasi.

 

Jaksa Agung bukan yang paling salah, sebab ia hanya melaksanakan

perintah Presiden, seperti kita dengar dari rekaman telepon yang sudah

diakui pemerintah. Mungkin susah, menuntut Menteri, keluarga Presiden,

pejabat tinggi. Walaupun kegiatan mereka sangat merusak, mulai dari

penjarahan BUMN sampai penipuan Bank, dari skandal beras sampai

Jaringan Pengaman Sosial.

 

Seorang arsitek wanita dari daerah mengirim pesan melalui e-mail:

"Walaupun orang daerah saya sekarang ada di elite pusat, tetapi kedua

tokoh kita jadi tertawaan karena tampak lucu dengan sandiwara

politiknya. Padahal dulu daerah kami sangat terhormat, karena ada

tokoh-tokoh yang sarat kebersihan... Tiba-tiba untuk kelanggengan

kekuasaan, orang daerah saya harus banyak berbohong. Akhirnya kita

bukan saja tidak bisa lagi melihat jarak hitam dan putih, tetapi telah

menipu nurani kita: hitam sebagai putih dan putih menjadi hitam."

 

Wanita itu menambahkan, persaingan mempertahankan jabatan semakin

ketat, dan masa depan tidak bisa diramal. Jadi elite kekuasaan

mengumpulkan harta sebanyak dan secepat mungkin. Untunglah arsitek itu

mengakhiri dengan kata-kata tegar: "Bagi kami kebenaran itu harus

diperjuangkan, dan karena perjuangan butuh waktu, alam akan menyeleksi

siapa-siapa yang tetap setia."

 

Orang biasa tidak setegar itu. Kita ingin membantu alam dalam

menegakkan kebenaran, kita ingin menjalankan sanksi hukum. Kalau hukum

diatur oleh kekuasaan, kita masih punya sanksi sosial. Kalau kita

tidak sanggup menyingkirkan pejabat yang merugikan masyarakat,

sekurang-kurangnya kita jangan memberikan legitimasi sosial pada

perilaku KKN. Tidak perlu bermanis-manis kepada orang KKN. Jangan ajak

mereka dan jangan mengikuti mereka. Biar mereka gerah dan terpaksa

memikul beban sendiri, mundur dari jabatan atau menghentikan

penjarahan mereka. Dengan membedakan yang buruk dengan yang baik, kita

memberikan penghargaan kepada orang-orang baik yang masih sangat

banyak, yang tidak diperlakukan sebagai VIP. *

 

 

Print article only

0 Comments:

« Home