Articles

Dari Cicak ke Century

koran SINDO
29 November 2009


http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/286945/34/
Dari Cicak ke Century
Saturday, 28 November 2009
HUBUNGAN antara cerita KPKPolri (Cicak) dan cerita Bank Century (Century) masih harus dipastikan, tapi persamaannya jelas.Keduanya menyangkut pihak yang menyerang dan pihak yang diserang.
Dalam kasus Cicak yang diserang semula adalah Bibit- Chandra, dalam kasus Century yang diserang adalah Boediono-Sri Mulyani. Pihak mana yang benar bisa diketahui melalui proses hukum dan proses politik kalau kedua proses itu benar, bersih, dan demi kepentingan umum. Sayangnya realitas tidak seindah itu.Hukum masih merupakan alat yang diperebutkan antara kepentingan kelompok dan kepentingan umum. Politik baru terbuka untuk semua orang dengan akibat bahwa standar etika belum tertanam secara tetap. 
Akhirnya kepentingan umum harus diperjuangkan oleh suara umum,yaitu opini publik. Beruntunglah bahwa opini publik adalah milik publik.Walaupun media mainstream seperti koran dan stasiun televisi sangat rentan terhadap pengaruh modal besar,jaringan sosial internet lebih dikuasai oleh suara lepas dan spontan yang susah dibeli oleh uang dan kekuasaan.Kekuatan opini publik sudah kita saksikan dengan suksesnya 1,4 juta Facebookers mendukung Bibit-Chandra.Akal sehat orang biasa mengalahkan oknum Polri-Kejaksaan Agung, markus, anggota DPR, dan pengacara yang dibayar mahal. 
Walaupun perjuangan belum selesai, pidato Presiden yang dinanti-nanti telah menghentikan perdarahan dan memulai proses reformasi aparat hukum. Institusi yang membela orang baik dibintangi oleh Mahkamah Konstitusi dan kini pekerjaan beratnya dilakukan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden Susilo BambangYudhoyono. Pendapat bebas menang lawan institusi korup dengan kekuatan yang lebih mengakar. Namun kekuatan ini tidak selalu terwujud. Kelemahannya adalah bahwa pendapat bebas harus disertai penguasaan pengetahuan teknis. 
Mengikuti cerita Cicak orang tidak terlalu mendapat kesulitan memahaminya. Dengan mendengarkan r ekaman telepon saja orang langsung menyaksikan kekuatan gelap dalam rekayasa mengorbankan orang tidak bersalah.Adapun dalam mengikuti cerita Century, rekayasa dilakukan dengan cara lebih halus dan dukungan modal triliunan meliputi penguasaan oknum partai politik, anggota DPR, dan oknum media. Orang susah memahami kasus Bank Century kalau tidak mengerti teknik perbankan dan peraturan keuangan negara. 
Tidak semua orang bisa membedakan deposito dengan reksa dana dan susah mengerti bahwa bank yang jatuh itu seperti rumah kebakaran. Kalau rumah itu berdekatan dengan rumah lain, kebakaran itu mudah menjalar, apalagi kalau udara kering dan mudah menjalarkan api dari satu rumah ke rumah sebelahnya sampai habis satu perkampungan. Bahkan kita tidak sadar bahwa ada tiga fase dalam cerita Bank Century. Fase pertama meliputi waktu beberapa tahun, fase kedua hanya beberapa hari, dan fase ketiga beberapa bulan.
Namun yang menjadi bulan-bulanan kampanye politik melawan pemerintah SBYBoediono adalah figur sentral dalam fase kedua yang beberapa hari itu,yaitu Boediono dan Sri Mulyani yang dituduh bersalah dalam memutuskan untuk melakukan penyelamatan Bank Century.Dikenal sebagai bailoutdan rescue,keputusan diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Keputusan ini yang sekarang dijadikan sasaran politisi dan media dengan dicampur adukkan dengan kriminalitas bank sebelum kolaps dan usaha penarikan dana oleh pemodal yang allegedly dibantu oleh Susno Duadji. 
Pada akhir 2008 Bank Century itu seperti rumah kebakaran yang memberi pilihan apakah mau dibiarkan sampai hancur atau mau diselamatkan supaya krisis uang tidak menjalar dan menghancurkan bank lain? Permasalahan pada dasarnya sudah terjadi sejak Bank Century tersebut dibentuk sebagai hasil merger dari tiga bank, yaitu Bank CIC, Pikko, dan Danpac, pada akhir Desember 2004. Bahkan sejak 2005 sampai dengan 5 November 2008, Bank Indonesia (BI) selaku pengawas perbankan menempatkan Bank Century dalam pengawasan intensif. Pada awal bulan November 2008, saat krisis keuangan global mencapai puncaknya, kondisi keuangan Bank Century semakin buruk. 
Walaupun BI telah memberikan fasilitas pinjaman jangka pendek,Bank Century tetap tidak dapat mengatasi kesulitan likuiditasnya karena nasabahnya terus melakukan penarikan dana. Kesulitan likuiditas tersebut akhirnya berdampak pada persoalan permodalan sehingga pada 20 November 2008, BI menyatakan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Berdasarkan permintaan BI, KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubernur BI mengadakan rapat guna membahas permasalahan bank tersebut. 
Pada rapat tersebut, BI menyampaikan bahwa kondisi perbankan Indonesia pada saat itu sedang mengalami krisis kepercayaan yang ditandai dengan pemindahan dana nasabah dari bankbank kecil ke bank-bank yang lebih besar. BI juga menyampaikan bahwa apabila terjadi penutupan bank,dikhawatirkan dapat menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat pada industri perbankan. Berdasarkan hal tersebut, BI merekomendasikan untuk menyelamatkan Bank Century. Lingkungan krisis ekonomi dunia pada bulan November itu berada dalam titik yang paling gelap. 
Negara lain sudah menerapkan blanket guarantee untuk melindungi seluruh deposito di semua bank untuk mencegah pelarian modal.Pengusaha besar banyak mendesak garansi ini (termasuk yang sekarang mendukung gerakan antipemerintah). Negara tetangga seperti Singapura, Hong Kong, Australia sudah menerapkan blanket guarantee. Kadin menyatakan bahwa kelipatan 20 kali dalam asuransi deposit menjadi Ro 2 M tidak cukup aman dibandingkan kebijaksanaan negara tetangga dalam melindungi bank mereka. 
Ironis bahwa sekarang banyak yang mempermasalahkan kebijaksanaan pemerintah yang selektif.Padahal ini adalah bagian dari kebijaksanaan Indonesia yang berhasil menghindari krisis ekonomi dunia 2008–2009. Berdasarkan rekomendasi BI, sesuai dengan Perppu JPSK yang berlaku saat itu, KSSK menetapkan Bank Century gagal dengan berdampak sistemik, artinya mungkin menjalarkan “kebakaran pada rumah sebelahnya”. Bank Century diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kemudian mengelola bank itu sampai sekarang. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan LPS adalah sebesar Rp 6,762 triliun. 
Biaya tersebut tidak diperoleh dari anggaran negara, tapi berasal dari premi penjaminan bank peserta penjaminan LPS. Pada saat ini Bank Century sudah membaik dan bahkan labanya sebesar Rp 200 M sampai akhir Juli 2009. Diharapkan tren ini berkelanjutan. Apakah terjadi kerugian pada uang negara? Uang LPS bukan uang negara. Lagipula, belum ada kerugian karena uang yang dimasukkan LPS ke dalam Bank Century masih ada dan bisa bertambah. 
Dari kehancuran, sekarang Bank Century sudah sehat kembali dan akan disiapkan untuk dilepas ke pasar sehingga LPS dapat menerima kembali biaya penyelamatan. Dari Cicak ke Century,diharapkan masyarakat menggunakan kebebasan pendapat dibarengi penghayatan masalah menuju kemenangan kedua dalam pertarungan antara kepentingan umum dengan kepentingan kelompok.(*) 
WIMAR WITOELAR 
Kolumnis http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/286945/34/

Wimar Witoelar


HUBUNGAN antara cerita KPKPolri (Cicak) dan cerita Bank Century (Century) masih harus dipastikan, tapi persamaannya jelas.Keduanya menyangkut pihak yang menyerang dan pihak yang diserang. 

Dalam kasus Cicak yang diserang semula adalah Bibit- Chandra, dalam kasus Century yang diserang adalah Boediono-Sri Mulyani. Pihak mana yang benar bisa diketahui melalui proses hukum dan proses politik kalau kedua proses itu benar, bersih, dan demi kepentingan umum. Sayangnya realitas tidak seindah itu. Hukum masih merupakan alat yang diperebutkan antara kepentingan kelompok dan kepentingan umum. Politik baru terbuka untuk semua orang dengan akibat bahwa standar etika belum tertanam secara tetap. 

Akhirnya kepentingan umum harus diperjuangkan oleh suara umum,yaitu opini publik. Beruntunglah bahwa opini publik adalah milik publik.Walaupun media mainstream seperti koran dan stasiun televisi sangat rentan terhadap pengaruh modal besar,jaringan sosial internet lebih dikuasai oleh suara lepas dan spontan yang susah dibeli oleh uang dan kekuasaan.Kekuatan opini publik sudah kita saksikan dengan suksesnya 1,4 juta Facebookers mendukung Bibit-Chandra.Akal sehat orang biasa mengalahkan oknum Polri-Kejaksaan Agung, markus, anggota DPR, dan pengacara yang dibayar mahal. 

Walaupun perjuangan belum selesai, pidato Presiden yang dinanti-nanti telah menghentikan perdarahan dan memulai proses reformasi aparat hukum. Institusi yang membela orang baik dibintangi oleh Mahkamah Konstitusi dan kini pekerjaan beratnya dilakukan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk Presiden Susilo BambangYudhoyono. Pendapat bebas menang lawan institusi korup dengan kekuatan yang lebih mengakar. Namun kekuatan ini tidak selalu terwujud. Kelemahannya adalah bahwa pendapat bebas harus disertai penguasaan pengetahuan teknis. 

Mengikuti cerita Cicak orang tidak terlalu mendapat kesulitan memahaminya. Dengan mendengarkan rekaman telepon saja orang langsung menyaksikan kekuatan gelap dalam rekayasa mengorbankan orang tidak bersalah. Adapun dalam mengikuti cerita Century, rekayasa dilakukan dengan cara lebih halus dan dukungan modal triliunan meliputi penguasaan oknum partai politik, anggota DPR, dan oknum media. Orang susah memahami kasus Bank Century kalau tidak mengerti teknik perbankan dan peraturan keuangan negara. 

Tidak semua orang bisa membedakan deposito dengan reksa dana dan susah mengerti bahwa bank yang jatuh itu seperti rumah kebakaran. Kalau rumah itu berdekatan dengan rumah lain, kebakaran itu mudah menjalar, apalagi kalau udara kering dan mudah menjalarkan api dari satu rumah ke rumah sebelahnya sampai habis satu perkampungan. Bahkan kita tidak sadar bahwa ada tiga fase dalam cerita Bank Century. Fase pertama meliputi waktu beberapa tahun, fase kedua hanya beberapa hari, dan fase ketiga beberapa bulan.

Namun yang menjadi bulan-bulanan kampanye politik melawan pemerintah SBYBoediono adalah figur sentral dalam fase kedua yang beberapa hari itu,yaitu Boediono dan Sri Mulyani yang dituduh bersalah dalam memutuskan untuk melakukan penyelamatan Bank Century.Dikenal sebagai bailoutdan rescue,keputusan diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Keputusan ini yang sekarang dijadikan sasaran politisi dan media dengan dicampur adukkan dengan kriminalitas bank sebelum kolaps dan usaha penarikan dana oleh pemodal yang 'allegedly' dibantu oleh oknum polisi.

Pada akhir 2008 Bank Century itu seperti rumah kebakaran yang memberi pilihan apakah mau dibiarkan sampai hancur atau mau diselamatkan supaya krisis uang tidak menjalar dan menghancurkan bank lain? Permasalahan pada dasarnya sudah terjadi sejak Bank Century tersebut dibentuk sebagai hasil merger dari tiga bank, yaitu Bank CIC, Pikko, dan Danpac, pada akhir Desember 2004. Bahkan sejak 2005 sampai dengan 5 November 2008, Bank Indonesia (BI) selaku pengawas perbankan menempatkan Bank Century dalam pengawasan intensif. Pada awal bulan November 2008, saat krisis keuangan global mencapai puncaknya, kondisi keuangan Bank Century semakin buruk. 

Walaupun BI telah memberikan fasilitas pinjaman jangka pendek,Bank Century tetap tidak dapat mengatasi kesulitan likuiditasnya karena nasabahnya terus melakukan penarikan dana. Kesulitan likuiditas tersebut akhirnya berdampak pada persoalan permodalan sehingga pada 20 November 2008, BI menyatakan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Berdasarkan permintaan BI, KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubernur BI mengadakan rapat guna membahas permasalahan bank tersebut. 

Pada rapat tersebut, BI menyampaikan bahwa kondisi perbankan Indonesia pada saat itu sedang mengalami krisis kepercayaan yang ditandai dengan pemindahan dana nasabah dari bankbank kecil ke bank-bank yang lebih besar. BI juga menyampaikan bahwa apabila terjadi penutupan bank,dikhawatirkan dapat menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat pada industri perbankan. Berdasarkan hal tersebut, BI merekomendasikan untuk menyelamatkan Bank Century. Lingkungan krisis ekonomi dunia pada bulan November itu berada dalam titik yang paling gelap. 

Negara lain sudah menerapkan blanket guarantee untuk melindungi seluruh deposito di semua bank untuk mencegah pelarian modal.Pengusaha besar banyak mendesak garansi ini (termasuk yang sekarang mendukung gerakan antipemerintah). Negara tetangga seperti Singapura, Hong Kong, Australia sudah menerapkan blanket guarantee. Kadin menyatakan bahwa kelipatan 20 kali dalam asuransi deposit menjadi Ro 2 M tidak cukup aman dibandingkan kebijaksanaan negara tetangga dalam melindungi bank mereka. 

Ironis bahwa sekarang banyak yang mempermasalahkan kebijaksanaan pemerintah yang selektif.Padahal ini adalah bagian dari kebijaksanaan Indonesia yang berhasil menghindari krisis ekonomi dunia 2008–2009. Berdasarkan rekomendasi BI, sesuai dengan Perppu JPSK yang berlaku saat itu, KSSK menetapkan Bank Century gagal dengan berdampak sistemik, artinya mungkin menjalarkan “kebakaran pada rumah sebelahnya”. Bank Century diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kemudian mengelola bank itu sampai sekarang. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan LPS adalah sebesar Rp 6,762 triliun. 

Biaya tersebut tidak diperoleh dari anggaran negara, tapi berasal dari premi penjaminan bank peserta penjaminan LPS. Pada saat ini Bank Century sudah membaik dan bahkan labanya sebesar Rp 200 M sampai akhir Juli 2009. Diharapkan tren ini berkelanjutan. Apakah terjadi kerugian pada uang negara? Uang LPS bukan uang negara. Lagipula, belum ada kerugian karena uang yang dimasukkan LPS ke dalam Bank Century masih ada dan bisa bertambah. 

Dari kehancuran, sekarang Bank Century sudah sehat kembali dan akan disiapkan untuk dilepas ke pasar sehingga LPS dapat menerima kembali biaya penyelamatan. Dari Cicak ke Century,diharapkan masyarakat menggunakan kebebasan pendapat dibarengi penghayatan masalah menuju kemenangan kedua dalam pertarungan antara kepentingan umum dengan kepentingan kelompok.(*) 

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/286945/34/


 

 

Print article only

21 Comments:

  1. From wisnu on 29 November 2009 07:43:42 WIB
    dan yang sering dilupakan adalah aset yang berhasil disita dari robert tantular sekitar 13 triliun.tapi prestasi polisi ini jarang sekali diungkit,mungkin dikesampingkan malah.
  2. From Felix on 29 November 2009 09:58:51 WIB
    the most intelligent synopsis on Century that I have read.. :)

    pak WW, ada komentar mengapa hasil audit BPK jomplang sebelah ? Apakah ini salah pak Anwar Nasution atau pak Hadi Purnomo ? atau ada yg 'menitipkan' kepentingan kepada para anggota BPK ? dan kalau menurut bapak apakah sebaik nya BPK menjawab sanggahan depkeu & BI atau diam saja atau bagimana ? kalau menurut saya sih BPK harus keluar kan pernyataan sikap menanggapi sanggahan BI & depkeu supaya tidak timbul polemik baru.

    Oh iya pak WW lupa menyebutkan bahwa ongkos membiarkan 'rumah' Century terbakar sampai habis meskipun tidak merambat & membakar satu pun rumah tetangga itu adalah 5.5 T, jadi tidak murah juga (kalau terbakar satu kampung yah tidak terukur lah nilai kerugian nya). Banyak yg tidak mengetahui ini dan terpaku pada angka 6.7 T tersebut & menganggap bahwa inilah kerugian negara yg bisa dihindarkan kalau Century di tutup, padahal sebetulnya beda antara bail out atau tutup cuma 1.2 T. Itu pun belum final, bisa saja century di jual dan uang selisih 1.2 T itu bisa di recover (atau malah untung !). Jadi bisa2 lebih murah mem bail out !
  3. From wimar on 29 November 2009 10:40:17 WIB
    thank you, Felix.

    Betul, soal BPK perlu disinggung karena jelas personelnya adalah korban reformasi Menteri keuangan. Juga ongkos membiarkan BC mati, yang diangkat oleh Metta D. itu, perlu dimasukkan dalam tulisan berikut.

    Anyway, now is the time for people of reason to speak up. Kalau tidak, forum dikuasai oleh orang yang punya agenda politik melawan clean government
  4. From Felix on 29 November 2009 10:56:28 WIB
    pak WW thank you atas pencerahan nya... pak Hadi itu ternyata 'korban' toh... baru ngeh saya... memang sih saya ingat beliau pernah ngotot2an dgn Faisal Basri, soal ada tidak nya korupsi di dirjen pajak.. pak hadi kekeuh tidak ada... (atau tidak ada bukti katanya...)

    saya sampai sekarang saja masih kadang berusaha 'dipalaki' oleh org pajak...
  5. From wimar on 29 November 2009 11:44:03 WIB
    Pak Felix, saya tidak bisa perdalam komentar mengenai HP disini, tapi faktanya adalah bahwa pada awal Sri Mulyani menjadi Menteri, ia mengganti Dirjen Pajak dari Hadi Purnomo menjadi Darmin Nasution. Mengutip wikipedia:
    'Sri Mulyani succesfully tackled corruption in Indonesia's tax and customs office, and enjoys a reputation for integrity. In August 2008, Mulyani was ranked by Forbes Magazine as the 23rd most powerful woman in the world and the most powerful in Indonesia.'
  6. From Ludjana on 29 November 2009 11:54:02 WIB
    Gila sekali
    Orang yang dipecat jadi ketua BPK: Badan Pemeriksa Keuangan
    Apakah karena duit ?
  7. From reko on 29 November 2009 13:58:16 WIB
    Terima kasih tulisan anda sangat mencerahkan. Ternyata masih ada yang bisa berfikir jernih, salut bung WW. I am counting on you.
  8. From wimar on 29 November 2009 14:07:18 WIB
    Terima kasih juga bung Reko. Kita perlu tahu siapa saja yang bisa berpikiran bersih, supaya memberi semangat pada kekuatan reformasi dan pemerintahan bersih.
  9. From Chandra on 29 November 2009 15:45:10 WIB
    Gemes juga kenapa pemerintah dan DPR membiarkan BPK dibajak oleh orang2 cast off. Menyelamatkan BC adalah halal. Yang haram adalah yg \"merampok\" bank tersebut baik sebelum maupun sesudah bail out. Semua memang berhak berekspresi dan bikin angket. Boediono dan mbak Ani udah pada jalur yang benar. Kalau mereka gak membail out dan menyebabkan bank2 lain kolaps kaya domino, pasti mereka dihantam habis.
  10. From Arthur on 29 November 2009 21:01:27 WIB
    Tulisan yg sangat mencerahkan om Wimar,mengingat kedekatan anda dg gus Dur,bgm kalau dijelaskan juga kpd beliau,supaya mendapatkan fakta yg jelas dan tdk diracuni oleh data2 yg sesat.Sy juga tdk mengerti dg PKS,partai ini kan termsk pendukung pemerintah,kok ikut2an "barisan sakit hati"??Ngomong2,bgm kelanjutan kasus Miranda Gultom yg melibatkan begitu bnyk anggota DPR periode 204-2009,kenapa bukan ini yg dituntaskan?Kpd"barisan sakit hati",kenapa tdk tunggu 2014 kalau ingin jadi penguasa?Pak Boediono&ibu Sri,orang baik dan bernalar mendukung bpk/ibu,semoga bnyk rakyat Indonesia yg cerdas.
  11. From jaka on 30 November 2009 08:58:05 WIB
    Prens sadayana, kalau sayah mah tetap yakin bahwa presiden kita yg sekarang ini bukan orang 'samanea' -sembarangan,bhs sunda-

    Pak SBY kemungkinan besar sudah punya banyak catatan tentang kelakuan si Acong,si mas, si polan ,si mbak,si daeng dsb...karena pak presiden kita ini orang yg rajin dan cermat dalam mengumpulkan dan mengolah data mengenai seluk beluk politik Indonesia Raya.

    Oleh sebab itu ,tidak lama lagi kita akan melihat bagaimana beliau meng counter serangan politik yg gembar gembor mengatasnamakan kedaulatan hukum ,dari orang2 yg keblinger dan penuh dendam kesumat itu karena tidak bisa mencuri duit negara lagi selama dijaga ksatria srikandi Dewi Sri Mulyani.

    Kira2 demikianlah pengamatan sayah selama 5 1/2 tahun kepemimpinan pak presiden kita ini.
  12. From ipungmbuh on 30 November 2009 09:06:22 WIB
    pertanyaan saya:
    duitnya kemana? pertanggungjawabannya bagaimana?
    itu saja
    *ngemil gorengan*
  13. From Arif on 30 November 2009 10:47:26 WIB
    Saya menangkap sikap apologetic dari membandingkan fase bulan, hari, dst. Anggapan awam saya (mestinya, sih, saya tidak sendirian) adalah bahwa "rumah-kebakaran-sistemik" tak ubahnya suatu thesis yang di-propose di suatu jurnal untuk kemudian ditumbangkan pada jurnal tahun berikutnya dan dikukuhkan lagi sebulan kemudian di jurnal lain (baca: tidak absolut). Akhirnya jika harus menilai benar-salah secara hukum, timbangannya akan berdiri di atas politik (baca: niatan yang punya kuasa).
    Yang mengemuka dan menjadi perhatian adalah perbandingan semacam 6,7 trilyun banding 25 watt banding 3 biji kakao banding 1 biji semangka, dst. Dan yang punya perhatian ini bisa digiring untuk ikut menganut paham "pokoknya" (baca: "pokoknya salah") terhadap pemerintahan SBY jika ratio tadi hasilnya menyakitkan.
  14. From Felix on 30 November 2009 20:50:54 WIB
    kalau menurut Tempo sih pada saat pemilihan Ketua BPK ada dua kubu: Hadi Purnomo yg di dukung PDIP & Taufiqrachman Ruki yg di dukung Demokrat. Tapi yg keluar sebagai pemenang adalah Hadi Purnomo. Yg jelas pada saat audit BPK di serahkan ke DPR pak Taufiqrachman sedang ibadah Haji.. saya tidak tahu ini maksud nya apakah pak Taufiqrachman belum menyetujui hasil audit BPK itu atau apa ?

    http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/11/30/LU/mbm.20091130.LU132115.id.html
  15. From fadil on 30 November 2009 21:34:15 WIB
    BIbit, Chandra, Boediono dan Sri Mulyani cuma sasaran antara. Saaaran sebenernya adalah KPK dan SBY. Kunci untuk solusi kedua masalah ini sama, yaitu adanya ketegasan SBY. Untuk masalah Bibit-Chandra, ketegasan SBY diperlukan untuk mereformasi Polri dan Kejaksaan Agung, dimulai dengan penggantian Kapolri dan Jaksa Agung. Sampai saat ini ketegasan SBY belum terlihat.
    Untuk masalah Bank Century, ketegasan SBY diperlukan untuk mendukung dan memberikan payung hukum untuk PPATK (dengan menerbitkan Perppu) agar PPATK bisa membuka informasi seluas2nya aliran dana masuk dan keluar Bank Century. Kalo aliran dana itu udah dibuka dan ternyata gak ada uang yang masuk ke Boediono, Sri Mulyani, Partai Demokrat, Tim Sukses SBY-Boediono ato pihak2 laen yang yang berkaitan dengan SBY, maka semua politisi2 oportunis itu akan gigit jari dan kehilangan muka. Selanjutnya saya yakin masalah ini akan selesai dengan sendirinya.
  16. From hok on 30 November 2009 22:47:38 WIB
    Dalam perspektif saya, jikalau para politisi di senayan tetap bersikukuh untuk melengserkan SM dan Budiono atau paling tidak berusaha untuk menjatuhkan citra \"bersih dan baik\" presiden SBY di dalam ataupun luar negeri melalui kasus Bank Century demi kepentingan politik partai2 pesaing pemerintah sekarang pada tahun 2014 (padahal persoalan tersebut sudah selesai secara teknis dan tinggal menunggu hasil penjualan bank tersebut di bursa ,dalam pandangan saya) ,maka Indonesia sedang mengalami pertaruhan kredibilitas sebagai negara dan bangsa yg relatif jujur di hadapan dunia.

    Seharusnya hal tersebut menjadi perhatian utama para politisi saat ini demi kebaikan Indonesia di kemudian hari. Sebab suka atau tidak suka ,salah satu alasan Investor saat ini menanamkan modalnya di Indonesia karena melihat figur otoritas keuangan-Sri M dan Budiono- yg relatif bersih dan dapat dipercaya.Tetapi sebaliknya,investor merasa cemas dan menarik investasinya dari Indonesia karena manuver2 egois dari para politisi dan oportunis di senayan.

    Di tengah kesulitan ekonomi rakyat banyak, sudah seharusnya para politisi bekerja keras untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia,bukan untuk kepentingan kelompok.Terlebih dengan penguatan ekonomi yg tidak sekokoh seperti apa yg digambarkan pemerintah.Karena begitu investor menarik seluruh dananya keluar dari Indonesia,bersiap2lah rakyat banyak,baik pengusaha ataupun pegawai/karyawan/tni polri untuk mengalami kesulitan ekonomi yg lebih berat.

    Kekuatan ekonomi negeri kita belum seperti Amerika Serikat atau China dimana meskipun terjadi krisis ,kebutuhan hidup setiap orang masih tetap tercukupi dengan baik. Jadi ,apakah tidak lebih baik kalau para politisi bersama2 pemerintah bersatu padu untuk memajukan negeri kita,bukan?


  17. From Sunu Gunarto on 02 December 2009 19:14:45 WIB
    Kita butuh orang-orang yang mampu berpikir jernih dalam menyikapi kasus bank century ini, untuk mendukung pemerintahan yang bersih. Kalau pikiran jernih ini kita publikasikan lewat internet, media massa ( koran, TV, radio dan lainnya), biarlah rakyat yang menilai. Apakah kebijakan pemerintah mem-bail out bank century benar atau salah. Barangkali benar kata bung WW untuk mengomentari kasus bank century sebaiknya orang tahu teknis perbank-an dan UU keuangan BI, sehingga komentarnya tidak terjebak hanya terfokus pada angka 6,7 T itu. Sayangnya para politisi kita banyak yang tidak tahu hal itu. Atau tidak perlu tahu teknis perbank-an dan UU keuangan BI biar bisa ngomong seenak \"udel\" sendiri ? Ah, \"embuhlah\"......kita tunggu hasil penyelesaian oleh pemerintah saja. Mudah-mudah mendapat jalan terbaik. Amin.

    (http://formulabisnis.com/?id=sunu_g)
  18. From Muamar on 07 December 2009 12:43:41 WIB
    Assalamualaikum Wr Wb
    Bung Wimar Witoelar, salam kenal nama saya Muamar.
    saya berpendapat tentang panggung politik yang akhir -akhir ini yang menurut saya kurang etis dilakukan oleh elit -elit politik itu sendiri.
    saya mengutip pidato SBY "kita jangan Suudzon dengan orang lain". tapi kenapa sekarang Orang yang bilang itu berSuudzon dengan rakyatnya sendiri terkait dengan DEMO ANTIKORUPSI tanggal 9 desember 2009(hari kamis mendatang). Dengan tegar Orang tersebut mengucapkan "ini merupakan langkah dari lawan politik untuk mendiskreditkan / memojokan beliau".
    Saya yakin kalau orang yang tidak ingin negeri ini hancur Akibat KORUPSI mendukung penuh DEMO ANTIKORUPSI tersebut.

    MEREKA BILANG KITA HARUS "KHUSNUDZON", KENAPA MEREKA YANG BERSUUDZON (BERPRASANGKA BURUK)KEPADA KITA "KEPADA RAKYATNYA SENDIRI".

    TERIMA KASIH
  19. From novi irama ayu on 08 December 2009 14:12:46 WIB
    ga mudah menyelesaikan masalah ini. saya sungguh kasihan dgn bpk presiden, masyarakat ingin kasus ini cepat selesai padahal masalah yg di hadapi oleh negara ini bkn lah masalah sepele. apalagi status presiden tdk sama seperti dulu lagi sblm orde baru di bawah kepemimpinan pak harto semua kekuasaan di pegang penuh oleh presiden, sedangkan sekarang tdk lagi seperti dulu, sbrnya bpk presiden pasti sungguh serba salah. di mohon media juga jgn membesar-besarkankrn media hanya bertugas memnerikan info kpd masyarakat.
  20. From otto nasri on 14 December 2009 12:26:22 WIB
    Saya menyetujui adanya Counter terhadap media infotainment politik yang berisi gadis gadis cantik dan pria ganteng yang sebenarnya cerdas tetapi tidak memakai kecerdasan itu untuk Kritis dan memiliki integritas yang tinggi dengan tanggung jawab moral, mereka lebih terjebak kepada Gosip dan Sensasi dan kalau perlu saling pukul didepan telivisi mereka biar laku dijual ke pemasang Iklan, dan banyaknya orang orang yang mengaku tokoh nasional tetapi tidak didengarkan lagi oleh umatnya, banyak juga ekonom yang merasa tidak ada lagii orang yang lebih benar dari mereka kecuali mereka sendiri.
    Cukup sudah rakyat di bodohi oleh media media seperti ini dan saya setuju ibu SMI memilih orang Komunikasi seperti pak WW untuk menjawab segala kekacauan ini, karena juga banyak sekali yang menyebut pakar komunikasi tetapi menjadi barisan sakit hati atas kekalahan mereka di Pemilu, yang menggelikan ada juga pakar komunikasi politik yang bisa melihat mimik wajah seseorang dan kemudian memberikan penilaian berdarasak bentuk muka, walaupun mukanya sendiri nggak jelas bentuknya...
    Maju terus Pak WW mewakili masayarakat banyak yang lebih memilih diam atau tidak memiliki media penyaluran untuk menyampaikan pendapat.
  21. From Otto on 15 December 2009 09:03:53 WIB
    Dear Bung Muamar salam Kenal dari saya,

    Setelah Pidato tanggapan Presdien para LSM dengan serta merta mencaci maki presiden sebagai bertele tele, tidak jelas, dan tdak pantas menjadi presiden denagn yel yel sambil menunjukan jari jempaol kebawah dengan lagu LAWAN LAWAN SBY< LAWAN SBY SEKARANG JUGA, Bung fajroel Rachman juga mengatakan bahwa SBY tidak akan beratahan sampai 6 bulan kedepan dst dst, apakah menurut anda hal ini bukan agenda politik.

    Demo pertama untuk membelas Bibit chandra berlangsung meriah dengan didukung semua pihak, tetapi setelah SBY berpidato DEMO kedua yang di kabarkan memiliki masa yang lebih besar ternyata hanya di hadiri oleh segelintir orang, kalau saya melihat bahwa sebagian besar orang yang mendukung Bibit Chandra meyakini persoalan ini sudah selesai setelah pidato tanggapan presiden tsb dan pendukung Bibit Chndra bukanlah pendukung Kompak.

    Kemudian Demo besar pada hari anti korupsi dunia yang dikabarkan akan di hadiri oelh ratusan Ribu pendukung, dan juga didukung oelh salah satu tokoh nasional pemimpin oraganisasi umat islam terbesar di Indonesia yang juga menghimbau umatnya untuk datang, tetapi hanya dihadiri oleh 10 ribuan masa saja yang sebagian besar mahasiswa. Menurut saya hal menggambarkan bahwa sudah terjadi ketidak percayaan masyarakat kepada pemimpin umatnya untuk melakukan hal hal yang menurut masyarakat bukan demi kepentingan mereak dan saya kasihan melihat Pak Din tidak diikuti umatnya pada saat pemilu dan juga Demo hari anti korupsi dunia tersebut.

    Pertanyaannya ...apakah bisa kita menamakan atas nama rakyat kalau ternyata rakyat sendiri tidak mendukung apa yang kita lakukan,

    Pesan saya : Kalau ingin menjadi pemimpin rakyat maka BERBUATLAH UNTUK RAKYAT< JANGAN CUMA BICARA ATAS NAMA RAKYAT.

« Home