Articles

Kasus Century secara final dan gamblang

Perspektif Online
25 February 2010

Oleh: Didiet Budi Adiputro

Yang penting bukan hasil final Pansus, tapi hasil final akal sehat kita 

Drama pansus yang biasa kita tonton setiap harinya di acara berita ataupun siaran langsung dari stasiun tv sebentar lagi akan berakhir, seiring dengan habisnya masa tugas mereka. Banyak orang yang senang karena hasil investigasi pansus selama beberapa bulan terakhir bisa diketahui masyarakat. Tapi juga tidak sedikit yang merasa sedih karena mereka kehilangan tontonan menarik seperti  layaknya sinetron, dimana ada adegan memaki, saling menjatuhkan, berseliweran kata-kata kotor, beteriak sambil melotot, dan sebagainya.

Tapi bukan itu masalah utamanya. Karena masalah yang sebenarnya adalah pengumuman  hasil kesimpulan akhir tiap fraksi di pansus sebelum masuk ke tahap paripurna DPR. Sudah bisa ditebak, bahwa mayoritas pansus kecuali PD, PAN dan PKB,  secara tegas menyalahkan Boediono dan Sri Mulyani sebagai orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Kesimpulan yang memang sejak awal sudah mereka tentukan bahkan sebelum pansus ini digelar. Meskipun fakta di lapangan justru menggambarkan bahwa ekonomi Indonesia terselamatkan dengan kebijakan bail out ini.

Dalam talk show radio Perspektif Baru yang dipandu Wimar Witoelar dengan narasumber Sigit Pramono (Ketua Perbanas) dan ekonom Faisal Basri, kedua orang ini memberikan perspektifnya mengenai hasil kesimpulan pansus  seperti yang dikatakan Faisal sangat jauh dari masuk akal.

Sigit Pramono yang menjadi representasi dunia perbankan, merasa bahwa bail out bank century merupakan keputusan yang menguntungkan dunia perbankan.  Karena  perbankan sebagai  jantung perekonomian adalah sektor yang sebenarnya paling merasakan dampak dari krisis. Oleh karenanya penyelamatan Bank Century oleh KSSK aalah langkah yang tepat.  Karena  dalam keadaan krisis, jika bank ini collaps, maka akan berakibat rush dan kepanikan di semua bank. Jika kebanyakan orang Indonesia termasuk politisinya menganggap situasi ini biasa saja, tapi bagi para banker, kondisi krisis yang dipicu subprime morgate di AS membuat mereka ketakutan  dan membahayakan.  

Apalagi Sigit juga menyadari bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum yang jelas waktu itu untuk penanganan krisis, karena RUU Jaringan Pengaman Sektor Keuangan tidak kunjung disahkan DPR.  Menurutnya di tengah situasi serba terbatas pada waktu itu, kemudian ada orang yang berani mengambil keputusan dan tanggung jawab karena melihat ada potensi krisis, dan pada akhirnya berhasil mencegah krisis maka orang tersebut harus diberikan apresiasi bukannya kecaman.  “ Kalau ada orang yang berhasil menyelamatkan perekonomian seharusnya justru kita beri penghargaan. Karena faktanya memang  krisis tidak terjadi”, ujar mantan Dirut BNI ini

Sementara Faisal Basri mengatakan percuma jika kita beradu data dan teori dengan pansus. “Ini sudah masuk ke ranah politik, jadi logika, rasio dan akal sehat sudah tidak begitu penting”, tegas Faisal. Karena dari pengamatannya pansus memang tidak bisa menemukan alat bukti yang dia punya dengan kesalahan pengambilan kebijakan. Selain itu aroma politisasi sangat kental, karena pansus dipakai sebagai alat untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari transaksi bisnis yang melibatkan kekuasaan .

 Karena selama ini  sikap Sri Mulyani dan Boediono , terutama dalam soal ”keadilan bisnis”, dan korupsi selalu tegas dan tidak kompromistis. Jadi banyak kekuatan konglomerat hitam atau elit yang terhalangi kepentingannya, tururt mendompleng dalam usaha penyingkiran SMI – Boediono. Salah satunya adalah bisnis keluarga Bakrie. “Yang jelas Bakrie group punya masalah pajak trilunan rupiah, dan 7 perusahaannya di bursa saham  kerap melakukan tindakan –tindakan yang  melanggar aturan pasar saham”, tegas Faisal.  Lalu dia juga mengungkapkan bahwa  ada proyek – proyek bakrie group yang terkait dengan pemerintah seperti tambak lorok, yang berpotensi  merugikan negara 3 triliun karena berusaha untuk memasok gas ke PLN meskipun tender ini sudah dimenangi Petronas. “ Jadi bisnis Bakrie adalah bisnis yang sangat bergantung dengan kekuasaan”, tambahnya.

Akan tetapi kita harus tetap yakin bahwa kebenaranlah yang akan menang. Karena di era keterbukaan informasi sekarang ini, cepat atau lambat masyarakat lua pada akhirnya akan bisa membedakan mana  yang benar mana yang salah, mana yang bad guys mana yang good guys, dan mana yang taat pajak mana yang suka ngemplang.

 

 

Kutipan dari wawancara Perspektif Baru

Faisal Basri: Awalnya ada penyetoran modal pemerintah sebesar Rp 4 Trilyun. Kemudian, setelah itu perbankan sendiri yang membayar iuran. Keuangan negara ini harus didefinisikan secara jelas. Kalau tidak, bisa kacau. Misalnya anda dapat beasiswa pemerintah. Terus anda naik bus dan dicopet. Maka pencopet itu bisa dikenakan pasal merugikan uang negara. Sekacau itulah bisa jadinya.
Sigit Pramono: Perdebatan mengenai uang negara atau tidak itu bisa tidak selesai-selesai, karena definisinya macam-macam. Ada definisi dari undang-undang, ada definisi dari Tipikor, dan lain-lain. Tapi pertanyaannya adalah: apakah negara dirugikan atau tidak? Kita lihat kebelakang ke rt ahun 1998. Ketika itu penyelamatan perbankan nbsp;menggunakan obligasi melalui obligasi melalui rekapitisasi, sepenuhnya sebesar Rp 600 Trilyun. Bedanya, di tahun 2008 kita menggunakan LPS. Konsepnya adalah industri membantu industri.Uang LPS ini terdiri dari modal Rp 4 Trilyun, dan ditambah akumulasi premi yaitu uang yang dibayar dari bank-bank yaitu sejumlah Rp 12 Trilyun lebih. Inilah uang yang digunakan untuk menyelamatkan Bank Century. tidak menjadi persoalan, apakah uang itu mau diberi label uang negara atau uang LPS karena yang penting adalah tidak langsung membebani APBN
Mengenai BPK:
FB: Tidak benar kalau dikatakan bahwa laporan BPK itu final. Karena kita tahu juga kredibilitas orang-orang BPK. Menurut saya Ketua BPK sangat tidak kredibel. Pernah ada acara di istana dimana Presiden meresmikan pembayar pajak kesepuluh juta. Padahal baru ada tiga juta. Tidak mungkin ada kenaikan 7 juta dalam waktu 3 bulan. 
Apakah rakyat punya jalan keluar andaikata DPR mengeluarkan keputusan yang tidak mewakili kepentingan umum?
Sudut pandang Jusuf Kalla:
Waktu itu kata JK, SMi tidak melapor pada dia sebagai Pejabat Presiden.
FB: Masa hari ini saya memutuskan, detik berikutnya melapor. SMS dulu, mengatakan ini keputusannya. Laporannya kan harus ditulis dulu, macam-macam. Setelah siap, Presiden sudah kembali ke tanah air. Jadi JK bukan Presiden lagi. 
Kalau mau jujur, ini semua JK juga. JK yang tidak menginginkan ada blanket guarantee. Kalau ada. Bank Century dibiarkan mati, tidak ada masalah. Kenapa dia merasa pahlawan? Padahal dia yang menyebabkan, tidak ada pilihan selain bailout.
Apa kepentingan bisnis Bakrie?
Gara-gara PLN tidak bisa memasok pembangkit listrik di Tambak Lorok dengan gas, gara-gara Bakrie mau masuk, PLN berpotensi dirugikan Rp 3 T satu tahun. Kemudian kasus lumpur Sidoardjo selalu menciderai janji ganti rugi. Jangan lupa juga Bakrie dapat jatah divestasi saham Newmont setelah Menko ekonomi berganti dari SMI ke Hatta Rajasa. Kemudian pasokan batubara ke PLN. Kemudian asuransi Bakrie Life cedera janji, tidak membayar nasabah karena tidak punya uang, katanya. Intinya, bisnis Bakrie adalah bisnis yang sangat tergantung kekuasaan. Sekarang AB tidak dalam pemerintahan, tapi paling tidak dekat dengan orang pemerintah yang memnbantu bisnis. Paling tidak AB harus mencampakkan orang2 yang mengganggu agenda bisnis Bakrie.
 
  

Apakah uang LPS itu uang negara?

Faisal Basri: Awalnya ada penyetoran modal pemerintah sebesar Rp 4 Trilyun. Kemudian, setelah itu perbankan sendiri yang membayar iuran. Keuangan negara ini harus didefinisikan secara jelas. Kalau tidak, bisa kacau. Misalnya anda dapat beasiswa pemerintah. Terus anda naik bus dan dicopet. Maka pencopet itu bisa dikenakan pasal merugikan uang negara. Sekacau itulah bisa jadinya.

Sigit Pramono: Perdebatan mengenai uang negara atau tidak itu bisa tidak selesai-selesai, karena definisinya macam-macam. Ada definisi dari undang-undang, ada definisi dari Tipikor, dan lain-lain. Tapi pertanyaannya adalah: apakah negara dirugikan atau tidak? Kita lihat kebelakang ke rt ahun 1998. Ketika itu penyelamatan perbankan  menggunakan obligasi melalui obligasi melalui rekapitisasi, sepenuhnya sebesar Rp 600 Trilyun. Bedanya, di tahun 2008 kita menggunakan LPS. Konsepnya adalah industri membantu industri.Uang LPS ini terdiri dari modal Rp 4 Trilyun, dan ditambah akumulasi premi yaitu uang yang dibayar dari bank-bank yaitu sejumlah Rp 12 Trilyun lebih. Inilah uang yang digunakan untuk menyelamatkan Bank Century. tidak menjadi persoalan, apakah uang itu mau diberi label uang negara atau uang LPS karena yang penting adalah tidak langsung membebani APBN

 

Kredibilitas BPK:

Faisal Basri: Tidak benar kalau dikatakan bahwa laporan BPK itu final. Karena kita tahu juga kredibilitas orang-orang BPK. Menurut saya Ketua BPK sangat tidak kredibel. Pernah ada acara di istana dimana Presiden meresmikan pembayar pajak kesepuluh juta. Padahal baru ada tiga juta. Tidak mungkin ada kenaikan 7 juta dalam waktu 3 bulan. Orang baik? Penggantinya yang orang baik

Mengenai Jusuf Kalla:

Kata JK, SMi tidak melapor pada dia sebagai Pejabat Presiden.

Faisal Basri: Masa hari ini memutuskan, detik berikutnya melapor. Ya SMS dulu, mengatakan ini keputusannya. Laporannya kan harus ditulis dulu, macam-macam. Setelah siap, Presiden sudah kembali ke tanah air. Jadi JK bukan Presiden lagi. Kalau mau jujur, ini semua JK juga. JK yang tidak menginginkan ada blanket guarantee. Kalau ada. Bank Century dibiarkan mati, tidak ada masalah. Kenapa dia merasa pahlawan? Padahal dia yang menyebabkan, tidak ada pilihan selain bailout.

Apa kepentingan bisnis Bakrie?

Faisal Basri:  TGara-gara PLN tidak bisa memasok pembangkit listrik di Tambak Lorok dengan gas, gara-gara Bakrie mau masuk, PLN berpotensi dirugikan Rp 3 T satu tahun. Kemudian kasus lumpur Sidoardjo selalu menciderai janji ganti rugi. Jangan lupa juga Bakrie dapat jatah divestasi saham Newmont setelah Menko ekonomi berganti dari SMI ke Hatta Rajasa. Kemudian pasokan batubara ke PLN. Kemudian asuransi Bakrie Life cedera janji, tidak membayar nasabah karena tidak punya uang, katanya. Intinya, bisnis Bakrie adalah bisnis yang sangat tergantung kekuasaan. Sekarang AB tidak dalam pemerintahan, tapi paling tidak dekat dengan orang pemerintah yang memnbantu bisnis. Paling tidak AB harus mencampakkan orang2 yang mengganggu agenda bisnis Bakrie.

 

 

 

 

 

 

Print article only

34 Comments:

  1. From drie on 26 February 2010 10:50:43 WIB
    i like yr article mr.didiet....gamblang, lugas dan tegas...plus satu lg by the fact!
  2. From putra on 26 February 2010 11:17:02 WIB
    gw oRg awam nieh,,,pie wlwpn awam gw g'bego'...gw sadar betul...keNyataanNy "mReka<anda pasti tw>" mw mengkRiminalisaikan kebijakan yg bijak mNjadi g'bijak..buat kita smua"buka mata,buka hati...lihathlah sswatu yg memang2 bnar"...sLamath uLtah pak boedh,,tnang ja pMilu kmren 60% mNdukungMu..dan skRng 99%mNdukungMu.thx
  3. From ertje on 26 February 2010 11:42:02 WIB
    Tingkah2 yang ada dalam dewan, sudah lama dimaklumi sebagai sesuatu yang tidak dewasa. Bahkan sudah sejak jaman Gusdur sebagai presiden. Ini pula yang mungkin salah satu yang menyebabkan Gusdur tidak disukai dan di \'goyang\'.

    Tingkah dan sifat yang ada pada dewan sekarang ini tidak mesti membuat kita terkejut, karena sangat biasa dapat temui dalam dunia usaha dan dunia sehari-hari lainnya. Misal pada hal2 yang mestinya tidak mempunyai masalah, tapi bagaimana caranya supaya tetap \'memiliki\' masalah alias mengada-ada, seperti isi dari satu iklan rokok terkenal. Karena jelas jika tidak bermasalah, maka oknum aparat tersebut tidak dapat mencapai \'tujuan-nya\'.

    Seperti itu pula yang terjadi, yaitu dewan dengan bermuka seribu dan tebal, dengan jelas mempertontonkan secara terbuka permainan \"kekanakannya\" sekali lagi. Nah, justru yang menjadi heran adalah ternyata tidak sedikit kalangan yang sangat sependapat dengan mereka. Terutama jelas, kalangan yang masih hijau muda, sehijau pucuk daun di kebun tetangga.

    Pertanyaannya, apakah tidak ada orang2 yang memiliki pikiran sehat dan dapat membela kebenaran lagi di muka Indonesia ini, ataukah memang seperti inilah wajah Indonesia se asli-aslinya?

    Semua sekarang ini dalam perjalanan menuju Indonesia yang bijaksana dan bermartabat (maka selanjutnya adalah makmur). Maka rasa-rasanya, kita mesti mengucap syukur dan berbahagia karena memiliki kesempatan menonton secara langsung babak semi final antara Parikesit dan Korawa anak dari Gandari, yang terhasut oleh pamannya, Sangkuni.
    Demikian.
  4. From julio herry on 26 February 2010 13:15:18 WIB
    Saya mau memberi komen disini krn saya membaca tulisan diatas berasal dari EKONOM YANG INDEPENDENT.
    Saya sependapat dengan kedua nara sumber diatas. Kebijakan bail out adl satu dari sekian opsi yang terbaik pada kondisi itu.
    Mengenai "Perampokan" spt yang diutarakan JK, itu hal yang lain lagi. Itu ada kriminal.
    Saya pernah 20 thn berkecimpung di perbankan, dan dari krisis perbankan yang terjadi, semua itu dimulai dr krisis global yang menjalar. Kalau soal perampokan spt yg di uraikan JK, krisis yg menimpa perbankan di indonesia ya juga krn dirampok oleh pemiliknya dengan cara memberikan kredit kepada grupnya jauh diatas BMPK. Nah ketika ada terjadi krisis, perusahaan2 tsb tdk dpt membayar, otomatis perbankan mengalami krisis likuiditas.
    Robert Tantular merampok bank nya, oke dapat dikatakan seperti itu, tapi jangan lupa, bail out bukan untuk menyelamatan Robert Tantularnya, tapi untuk menyelamatkan nasabah penyimpan (DPK) yg terdiri dari penabung, giran dan deposan.
    JK yang menyalahkan SMI menurut saya tidak semestinya. Pada waktu itu, JK adalah Acting Presiden krn sby berada di luar negeri. Jika JK menganggap kebijakan bail out salah, beliau harusnya segera menganulir keputusan KSSK tsb dan memerintahkan Lembaga Penjaminan untuk tidak membayar nasabah Century. Ingat, JK waktu itu adalah RI 2 yang sekaligus RI 1 (acting presiden). Tapi kenapa jk tidak mengambil langkah itu ? saya yakin JK tidak berani menanggung tanggung jawab bila ini terjadi sistemik.
    Jika atasan tidak membatalkan keputusan yang dibuat bawahan, artinya keputusan itu disetujui. Nah dalam konteks ini, keputusan bail out adalah keputusan pemerintah, bukan hanya sekedar keputusan KSSK yang diketuai oleh SMI.

    Di negeri ini orang pintar mungkin banyak. Tapi orang pintar, jujur, bersih, tidak neko2, tidak KKN, tidak berafiliasi kepada parpol, jumlahnya terbatas. salah satunya adalah SMI. Jangan dong orang sebagus ini dijadikan tumbal.
    Terima kasih, dan sebagai informasi tambahan, saya tidak dari partai politik manapun, saya dalam Pileg maupun Pilpres adalah GOLPUT.
  5. From Ludjana on 26 February 2010 17:28:22 WIB

    Siapa sih yang menyangsikan Faisal Basri: keah;ian dan kejujurannya?
    Juga: kenapa pihak perbankan tidak ditanya oleh Pansus ? Sigit Parmono (Ketua Perbanas)katanya pun merasa bahwa bail out bank century merupakan keputusan yang menguntungkan dunia perbankan.

    Pansus hanya memanggil mereka yang sudah pasti memberatkan Sri Mulyani da Boediono, seperti umpamanya kepala BPK.

    Barangkali jadi kepalla BPKnya juga agar mebantu menyalahkan kebijaksanaan SMI, yeng sebelumnya mengusir dia dari Departemen Keuangan.

    Rakyat melihat semuanya itu. Mudah mudahan wakil wakil rakyat (anggota anggota DPR lainnya) juga akan melihatnya dan tidak membenarkan Pansus begitu saja.

  6. From djaka on 26 February 2010 17:33:10 WIB
    Rekaman talkshow yang lengkapnya ada di mana Bang Wimar ? bisa distreaming?
  7. From sen on 26 February 2010 19:52:21 WIB
    SBY bisa meninggalkan JK di pemilu kemarin. Tapi kenapa SBY tidak bisa mengganti orang-orang yang jelas-jelas kurang bisa menolak tekanan dari Bakrie atau yang lain.

    Contohnya Bapepam atau BI, kenapa perusahaan Bakrie sering melanggar aturan tapi selalu dibiarkan. Itu contoh bahwa orang-orang Bapepam tidak bisa tegas. Bakrie Life seharusnya sudah ditutup atau diberi sanksi sejak lama kalau pengawasan benar jadi tidak ada masalah yang sekarang timbul.

    Di negara seperti Singapura, Monetary Authority of Singapore itu betul-betul menjalankan tugasnya mengawasi bank, asuransi. Terbukti belum pernah ada yang mengalami masalah berat di waktu krisis.

    Jadi sebetulnya yang harus bertanggung jawab adalah orang-orang pemerintah yang tidak menjalankan tugas pengawasan dengan baik.

    Saya rasa SBY terlalu yakin dengan mengatakan tidak akan ada krisis sampai 2014. Cuma 2 orang jujur tidak bisa efektif. Harus lebih dari 50% pegawai negeri yang jujur.

  8. From Viviana on 26 February 2010 20:04:21 WIB
    Ulasan yang sangat menarik dan sesuai dengan pemikiran saya. Percayalah Tuhan selalu bersama dan melindungi orang orang yang jujur, lurus dan diserang fitnah (terdzolimi)
  9. From uban nugroho on 26 February 2010 20:50:48 WIB
    Kalau saja kita tidak tepengaruh hiruk piku kampanye para wakil di DPR yang terlibat Pansus Century, katakanlah kita lagi nyeruput kopi sendirian di kafe dan pandangan kita arahkan ke luar, ke jalan atau ke taman. Resapi hasil debat pansus serasa nikmatnya kopi, bukan pahitnya.
    kala saya bener-bener merasa geli dengan logika sistemik dan non sistemik.
    Coba bayangkan selama debat sah dan tidaknya bailout yang didebatkan sistemik dan non sistemik, BUKAN eh ... kalau tidak bailout bagaimana ya ...?!
    Saat debat sistemik atau tidak sistemik, lucu lagi ... ketika pansus bertahan itu tidak sistemik karena bank itu kecil, tapi koq dana yang diserap koq sampai 6,7 T ? Lho yang kecil itu apa ....?
    Pansus ini awal dibentuk khan mugkin ada aliran dana yang aneh ke partai. Tapi itu sulit dibuktikan, tapi kok yang dihukum pengambil kebijakannya, wuih ..... aneh.
    Maaf saya beribu ribu maaf, kalau saya koq sampai mengandaikan jika tidak dibailout .... bank-bank kita MUNGKIN babak belur semua. Padahal saat itu harga saham bank juga ikut merosot. Jangan-jangan kalau harga saham bank terjun bebas, lalu ..... lalu ada tangan-tangan asing mulai masuk ke bank-bank nasional kita, lalu kita akan punya apa lagi? Sektor Telekomunikasi udah 'HILANG', perbankan asing sudah ikut ke sektor mikro ... terus kita kebagian apa ? Cuma kebagian ADU DEBAT. Apakah ini cuma mimpi ya ?
    YOK KITA BAHAS, BAGAIMANA NGUMPULIN DUIT BIAR BISA BELI LAGI SEKTOR TELEKOMUNIKASI.
    Silahkan Bang Wimar buka rekening, Insya Allah saya mampu RP.50.000,- sebulan akan transfer selama saya mampu. Kalau untuk Bang Wimar kalikan 100 kali, biarpun nanti tidak tercapai namun kita punyta niat.
  10. From Susy Rizky on 27 February 2010 06:50:06 WIB
    Yang jelas hati nurani orang-orang kontra bailout sudah tertutup. Ulasan secara akademik, hukum dan keberhasilan yang nyata bahwa negara kita luput dari krisis tidak lagi menjadi pertimbangan untuk berani menyatakan bahwa tindakan bailout adalah benar adanya.

    Terima kasih Oom Wimar, karena tidak pernah lelah untuk memberitakan hal-hal positif seputar kebijakan SMI dan membaginya dengan kami.
  11. From Bamboo on 27 February 2010 07:27:32 WIB
    Sudah waktunya rakyat pendukung pemerintah yg notabene 60% memenangkan pemilu, bergerak mendukung Pemerintahan SBY baik dalam setiap forum2 atau bila diperlukan turun ke jalan untuk menunjukkan kekuatan rakyat yang sebenarnya.
  12. From agung bayu on 27 February 2010 08:19:01 WIB
    Klo uang LPS bukan uang negara, bagaimana dgn BUMN? Bukankah status keuangan mereka sama = modal dr negara? Trus premi perbankan yg dijadikan sumber bisnis LPS itu emangny dr mana? Ya dari "konsumen" bank-ny tho alias rakyat. Lho koq dana LPS bukan keuangan negara...itu logika-ny gimana? Trus siapa jg yg jamin/bisa menghitung bahws klo Century tidak di-bailout perekonomian akan bangkrut? Lha wong faktor penyebab ambrukny perekonomian itu buanyak je...*mgkin bagi pendukung bailout : Bank Century adalah faktor utama kali y*.Logika yg mana yg dipakai?

    Narasumber yg disebutkan jg tidak seimbang n obyektif sama sekali...dr awal mereka sudah di posisi mendukung bailout bahkan sebelum pansus dibuat (apa bedanya dengan anggota DPR).
    Apakah krn 2 orang tsb hebat *saya jg mengakuinya?* trus mereka slalu benar? Bersikaplah ksatria...kejujuran yg kita butuhkan saat ini, bukan sekedar keahlian.

    Intinya, sebenarny siapa siy gak pakai akal sehat?

    *salam dari seorang rakyat kecil yg hanya pengen keadilan ditegakkan*
  13. From usman junus on 27 February 2010 14:47:47 WIB
    memang susah kalau org pinter penuh teori sudah terkooptasi dgn kekuasaan, bukan uang tujuan satu satunya tetapi kekuasaan, sekarang kita jangan terjebak teori sistemik rematik dsbnya,,,, coba yang pinter terangkan kemana uang BUMN yg 500an miliard dicentury, antaboga kalau mirip unit link ada dong perhitungan ruginya, Bank Mutiara pakai modal dari mana, kalau melanjutkan yg bangkrut org dirutnya masih sama, jadi dagelan ini mau sampai kapan
  14. From pemerhati on 27 February 2010 16:41:07 WIB
    sebenarnya dari awal sudah kelihatan dari para inisiator kasus century ini adalah sejumlah orang yang bermasalah..golkar untuk menutupi kasus lapindo, pdip untuk nutupin kasus edy condro, panda nababan dan emir mouis, pks lebih parah inisiatornya Misbakhun malah punya l/c fiktif di century...jadi masing2 punya genda jahat untuk nutupin kejahatannya, ditambah lagi BPK yang ternyata ketuanya juga penjahat...yg kasihan SM dan Boediono yg jadi sasaran utama.. tetapi PD juga kadernya payah2..memalukan
  15. From Yance Pua on 28 February 2010 09:36:56 WIB
    makasih Mas Wimar.
    Setelah saya baca ulasan anda, saya semakin mantap dengan kebijakan yang di buat oleh Jago-jago Ekonomi kita; Bu Ani dan Pa' Budi.Bravo Mas Wimar!
  16. From Harianto on 28 February 2010 10:22:58 WIB
    Buat Agung, saya tidak sependapat dengan anda, yang mengatakan uang premi adalah uang rakyat..., itu adalah uang nasabah. Nasabah memang rakyat..., tapi tidak semua rakyat adalah nasabah. Dan saya kira memang itulah fungsinya LPS. LPS bukan hanya sekedar ada ataupun mengumpulkan premi. Sebaiknya anda mencoba menempatkan posisi anda sebagai deposan besar/lumayan besar, dan mendengar, pada saat krisis global tengah berlangsung, ada bank yang ditutup karena 'dirampok' dan pemerintah menolak untuk menalangi. Hal pertama yang terbersit dipikiran anda pastilah menyelamatkan uang anda dahulu yang anda dapatkan dengan susah payah, mungkin dengan menariknya dari bank anda. Bisa dibayangkan bila ada ribuan orang seperti itu, yang mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi perbankan. Itu pula yang dimaksud sistemik disini.
  17. From Bukan Poli Tikus on 28 February 2010 12:34:01 WIB
    Tentang Century tak lepas dari politisasi, sepertinya ada beberapa benang merah yg dpt meyakinkan kita, bahwa ini adalah permainan org2 yg "terancam" terutama yg berkaitan dengan cerita pengemplang pajak, 1. Ketua BPK eks Ditjen Pajak (sebelum ada reformasi birokrasi di depkeu) tau sendiri lah, gimana kelakuannya pada saat itu, 2. Salah satu inisiator hak angket (menurut salah satu situs berita online sudah belasan tahun kerja di ditjen pajak) dah kebayangkan duit yg dihasilkan dalam kurun waktu itu (sebelum era reformasi birokrasi), 3. Mr. AB, belakangan rame2 digosipkan pengemplang pajak.

    Jadi, disini dimungkinkan ada skenario besar, untuk menyingkirkan org2 seperti Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani.
  18. From Adzanta on 28 February 2010 17:28:55 WIB
    UU Jaringan Pengaman Sektor Keuangan tidak ada. Atas kerja keras dan cerdas Professional2 di bid. ekonomi Indonesia terhindar dari KRISIS EKONOMI. Setelah aman Politisi itu menyalahkan cara para PROFESSIONAL di bid. ekonomi bekerja dgn dalih kebijakannya menyalahi hukum. Jelas ini kriminalisasi POLITISI BUSUK atas PROFESSIONAL yang cinta tanah airnya
  19. From pemerhati on 01 March 2010 11:19:39 WIB
    coba check kekayaan Misbakhun dan Hadi Poernomo dua orang ini sebelumnya adalah satu tim di Ditjen Pajak ..pasti sebagian besar dari hibah... siapa pemberi hibah?? sudah pasti adalah para pengemplang pajak.. maka ketika pengemplang pajak mulai ketahuan maka mereka menyusun strategi bagaimana caranya supaya tidak sampai diusut dan harus ada bargaining politik dengan para pemegang kekuasaan.. maka ancurlah bangsa ini..
  20. From akaz on 01 March 2010 13:55:29 WIB
    kami tidak terlalu berkepentingan dengan pimpinan golkar dan lain2 entah mereka bersalah atau tidak, sekarang yg kita bicarakan century adalah perampokan elit, itu sdh jelas, lapindo,pln dll kalau perlu di pansuskan nggak apa dan bung wimar pernah bicara kalau dia itu netral tapi dari pembicaraannya di juaaaauh dari netral...ngaca bung
  21. From wimar on 02 March 2010 06:28:48 WIB
    @akaz, jangan marah2 jadi tidak jernih mikirnya. Saya sudah ngaca dan saya lihat saya memang jauh dari netral. kapan ya saya bilang saya netral? orang lain yang bilang.
    kalau anda mengatakan century adalah perampokan elit, maka berarti anda tidak mengerti kasus itu, hanya mengerti bahwa SMI-Boediono-SBY harus dimakzulkan. Selamat mengikuti Sidang DPR... dan jangan marah2 :)
    saya tidak netral, saya berpihak melawan kebodohan dan penipuan
  22. From kUYa on 02 March 2010 16:02:03 WIB
    Panggilin Uya Kuya aja datanya bakal keluar semua... yang nipu bakal ketahuan bohongnya...
  23. From ertje on 02 March 2010 23:59:13 WIB
    Pada dasarnya, saya agak bawel.
    Tapi, melihat tulisan disini, saya sudah merasa cukup terwakili.
    Jadi, pendek saja, bagaimanapun dan apapun caranya, tolong stop tingkah pura2 bodoh (fitnah) yang membuat orang2 bodoh menjadi tambah bodoh.

    Berkomunikasi dengan orang bodoh, memang sulit. Tapi jauh lebih sulit berbicara & berkomunikasi dengan orang yang sengaja berpura2 dan berlaku bodoh.
  24. From Akbar Faizal Cari Muka (Biar Ngetop).... on 03 March 2010 20:31:15 WIB
    @Akaz, bener bung wimar, org seperti akaz lah yg tidak netral, pasti dia anak buahnya AB, saya tau track record SMI-Budiono, tp, saya tidak tau track record nya akaz, jd, acuhkan saja dia, ga penting................

    Back to BC, Misbakhun, Hadi Pornomo, dan AB adalah trio kwek2....., yg mau merusak negara.......... Kirim saja mereka ke neraka.
  25. From ade on 05 March 2010 09:32:46 WIB
    Tuhan itu tidak tidur, semoga akan ada titik terang dalam masalah ini, semoga mata hati rakyat kita ini tidak dibutakan oleh kekuasaan dan uang.. terimakasih pak wimar.. kita dukung terus Sri Mulyani dan Budiono...
  26. From ottonas on 05 March 2010 14:08:34 WIB
    Saya mengenal Faisal Basri sebagai orang yang Kukuh dan memiliki integritas pada saat dia kelaur dari PAN karena tidak mau ikut dengan Amien Rais yang terus bermanufer untuk kemudian menjadi Ketua MPR, Faisal menyarankan kepada PAN waktu itu untuk menjadi Oposisi, Tetapi Amien rais lebih senang berkomponi dengan partai partai ( Diantaranya GOLKAR yang saat itu harus menjadi musuh bersama kedua setelah Suharto) dan apa yang dikatakan oleh Bung Faisal waktu itu terbukti Benar bahwa setelah manuver Amien Rais menggolkan Gus Dur jadi presiden dan kemuadian menjatuhkan nya kembali setelah itu maka selesai lah seharusnya kiprah AMIEN RAIS di dunia Politik, Karena dia sebagai ketua MPR duduk berdampingan dengan Mesra dengan Tokokh partai yang pada saat Pak Amien diluar system selalu memberikan kritik yang Keras kepada orde baru, menghiatai Mneghianati Mega, dan juga menghianati Gus Dur, Jadi kalau Pak Amien mau mundru jadi MPP sgeralah Pak biarkan orang orang muda dengan pikiran jernih yang memimpin Partai PAN agar suaranya bisa kembali terdongkrak didalam pemilu 2014.
  27. From Velia on 05 March 2010 23:12:22 WIB
    i feel you mas didit. sangat jarang sekali ada pemberitaan yang berakal sehat, intelejensi tinggi, dan jauh dri licik dan manipulatif. Taruh d stasiun TV mas, RCTI atau SCTV. jangan yang kotor dan busuk dan bego ky Metro Tv dan Tv ONe.
  28. From nina on 06 March 2010 07:23:28 WIB
    saya bukan fans fanatik dari reality show Pansus Century ini, namun dalam beberapa hari mulai up date dg follow-up twits dari Pak Wimar dan sisa-sisa berita Century di TV dan jejaring berita.

    Mungkin yg dibutuhkan oleh Indonesia saat ini bukan hanya para ahli yg spesialis dibidangnya yg membiarkan dirinya melihat masalah dari satu sisi keahliannya dan bersifat mikro, namun perlu juga bantuan para spesialis yg mampu melihat masalah secara helicopter view.

    Sehingga korelasi antara satu item dengan masalah lainnya terlihat, dan dapat terlihat skala prioritas penanganan masalahnya.

    Okay, terima kasih atas pencerahan dan perspektifnya Pak Wimar. Anyway, *baru sadar* acara Perspektif Pak Wimar masih ada kan? di Antv?
  29. From wanty on 12 March 2010 09:04:12 WIB
    i'm so so like u'r article mr.... dan di Indonesia ini memang butuh penerang kebenaran. kebenaran sejati harus lebih diutamakan dan dicari keberadaan nya dari pada kebenaran pragmatis. karena khususnya di Indonesia, kebenaran pragmatis sangat mendominasi.

    dan berharap bangsa Indonesia tidak hanya kaya dengan masyarakat yang cerdas saja. tapi juga jadi masyarakat Indonesia yang cerdas dan bermoral demi kemajuan bangsa dan akhlak masyarakat Indonesia
  30. From Jaimans on 13 March 2010 02:00:37 WIB
    saya itu salut sama Bpk.Faisal Basri tentang penjelasan anda itu. dulu kayaknya anda itu selalu bersembrangan dengan kebijakan pemerintah tapi masalah/kasus century ini anda kok malah berbalik.
    Alhamdulillah
    Benar apa yg pernah di ucapkan oleh bang wimar "mudah-mudahan aja komentar/pengamat2 di indonesia ini tidak dibeli oleh orang yg berduit (apa kata duniaaaaa)
  31. From JAIMANSS on 13 March 2010 02:05:00 WIB
    SALUT BUAT BANG FAISAL BASRI
    SAYA PERCAYA COMENTAR/PEMGAMATAN ANDA ITU TIDAK DIBELI OLEH "ARB". APA YG PERNAH DI UCAPKAN BANG WIMAR
  32. From indriani on 22 March 2010 13:02:08 WIB
    bisa dilihat di koran new york times, dan journal2 lain nya disebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yg tidak terkena dampak krisis global 2008 kemarin, mungkin beberapa sektor kecil iya, tapi indonesia bertahan dalam itu. bandingkan coba dengan negara tetangga kita singapura dan malaysia, mereka justru mencontoh sistem ekonomi negara kita yg mampu bertahan.
  33. From rusli on 10 May 2010 04:42:22 WIB
    bail out century dan kemenangan sby-budi adalah erat, jawanisme kepemimpinan wajib bagi negara kita,jadi dengan segala cara untuk kemenangan mereka, kami orang asli seberang hanya ikut saja sebab jika kami dikemplang didaerah kami sendiri, bukankah ramalan jayabaya ; notonogoro, ampun beribu ampun aku tak ikut-ikut da. itu urusan wong jowo,mereka yg punya negeri ini.
  34. From CAHYO BASKORO on 17 May 2010 06:17:46 WIB
    Dunia terasa terbalik balik saat Pansus DPR sdg sidang secara life di TV. Anah. Norak. Menggelikan. Anggota DPR bukan jaksa, bukan polisi. Tapi gayanay saat sdg mengorek keterangan dari Boediono dan SMI seperti Jaksa, lebih buruk lagi kayak preman. Kalau jaksa, saat di persidangan memang berhak mencecar pertanyaan kpd terdakwa, tapi iapun dikontrol secara ketat oleh pak Hakim. Ia wajib taat pada Hakim sebagai moderator di ruang sidang. Lihatlah, Anggota DPR seenaknya mencecar pertanyaan SMI & Boediono, tanpa ada yg ngontrol, atau pembela SMI sbg penyeimbang suasana pencarian kebenaran. Bangsa ini telah dibodohi oleh Pansus Century, Telah jadi norak oleh ambisi oposisi.

« Home