Era Informasi, Orang Malah Kehilangan Arah
koran SINDO
14 March 2010
Wimar Witoelar
Teman dekat saya yang mahasiswa bertanya, ”Mengapa mahasiswa sekarang sangat lemah dalam penghayatan masyarakat? Kok banyak sekali demo asalan, memihak orang yang banyak bersalah, menghujat orang yang jelas berguna untuk negara kita?”
Kata-katanya terdengar sebagai ungkapan yang subjektif, sama dengan subjektivitas saya. Kalau mau objektif, mungkin orang harus bilang bahwa mahasiswa berjiwa bebas. Dia melawan kemapanan dan tidak bisa diatur. Objektivitas dan subjektivitas tidak datang dengan ukuran.Yang penting sekarang bukan soal subjektif atau tidak, tapi apakah orang tahu perbedaan mana yang benar atau tidak?
Sebab media banyak dimiliki orang yang berkepentingan dengan politik dan dua televisi berita merupakan milik pihak yang tidak suka dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),maka tidak bisa diharapkan kebenaran akan keluar dari kedua televisi itu. ”Koran” besar juga entah mengapa mengambil sikap berseberangan dengan Presiden. Hal yang jarang terjadi sejak ”koran” itu menyerang Presiden Habibie dengan argumen yang lebih bisa dimengerti.
Aktivitas mahasiswa dan demonstrasi massa yang diatur aktivis dalam tiga bulan ini didasarkan atas praduga bahwa Sri Mulyani dan Boediono itu bersalah. Kalau bukan kesalahan kriminal, dicari kesalahan kebijaksanaan. Kalau tidak bisa ditunjukkan kesalahan kebijaksanaan karena negara kita terhindar krisis ekonomi akibat kebijaksanaan mereka, dicari kesalahan administratif dalam pelanggaran aturan.
Kalaupun itu tidak ketemu, diembuskan kesalahan ideologi neolib, pengikut Barat,dan sebagainya. Yang paling mengecewakan adalah tuntutan atas mereka untuk mundur walaupun tidak ada bukti melakukan kesalahan.Argumen gerakan ini adalah agar pemeriksaan bisa dilakukan dengan bebas. Dari keinginan ini lahir disinformasi yang membuat orang kehilangan arah.
Apakah SMI (Sri Mulyani Indrawati)- Boed (Boediono) benar bersalah? Setelah Pansus bekerja tiga bulan,tidak ditemukan bukti kriminal. Logika pembuktian terbalik dengan mudah bisa menunjukkan bahwa kedua pejabat itu bersih. Apalagi dibandingkan dengan pendakwa mereka di DPR dan partai. Namun, mereka tetap dinyatakan bersalah berdasarkan pengambilan suara yang emosional.
Mahasiswa bukannya melihat dengan mata kritis,malah ikut arus mempersalahkan sampai meminta mereka mundur.Kalau ini dinyatakan sebagai move politik, masuk akal. Jelas, partai politik yang kalah pemilu itu ingin cepat bersiap untuk menguatkan posisi pada 2014.Kita tidak naif terhadap politik.
Namun,yang menyedihkan dan membuat luka dalam kelangsungan kehidupan masyarakat adalah bahwa proses kriminalisasi orang tak bersalah memorak-porandakan penghayatan orang terhadap yang benar dan yang salah. Orang terlalu sering mendengar kebohongan sehingga mulai mengalami internalisasi kepalsuan yang dipropagandakan.
Apakah Barack Obama patut dicurigai? Ya, kata ekstremis, karena Amerika Serikat lebih banyak melakukan teror daripada teroris.Apa betul? Kalaupun betul, apakah Obama termasuk pendukung teroris? Orang yang sedikit tahu kenyataan tersenyum, bahkan tertawa mendengar pendapat yang bodoh ini. Kenyataannya adalah dunia mengambil napas lega ketika Obama terpilih menjadi Presiden AS.Terutama karena ia mengalahkan George W Bush yang merusak perdamaian dunia akibat kebijaksanaan unilateral melawan Irak dan Afghanistan.
Secara implisit, Bush dianggap memandang terorisme itu sebagai perwujudan perang peradaban antara dunia Barat dengan dunia Islam. Obama menentang paham itu dengan tegas dan menang dengan dukungan mayoritas rakyat AS. Sebagian besar rakyat Amerika menganut pluralisme budaya. Buku-buku tulisan Obama menunjukkan komitmen yang mendalam terhadap pluralisme. Ibunya merasa lebih nyaman bekerja di Indonesia daripada di kampung halamannya di Amerika Serikat.
Suami keduanya, Soetoro,adalah orang Indonesia dan Obama memiliki adik seibu bernama Maya Soetoro yang lancar berbahasa Indonesia.Kalau mahasiswa masih curiga terhadap Obama,itu refleksi ketidaktahuan. Apakah demo mahasiswa itu benar? Pada waktu kasus Bank Century mulai dihebohkan, di Makassar mahasiswa merusak Gedung Kentucky Fried Chicken dan mobil yang diparkir di depannya.
Berkali-kali mahasiswa juga ikut berdemonstrasi melawan Menteri Keuangan SMI tanpa menunjukkan pengertian sama sekali terhadap tugas seorang menteri keuangan. Mereka tidak tahu jasanya membangun stabilitas lembaga keuangan dan kontinuitas pasar modal. Dari ketidaktahuan mengalir serangkaian sikap tanpa logika, melanjutkan sikap yang sudah terlanjur diambil.Apakah SMI-Boed harus berhenti? Mengapa? Apakah DPR harus memboikot Menteri Keuangan? Mengapa?
Lebih mendasar lagi,sangat banyak fakta teknis yang tidak diketahui oleh aktivis politik dan mahasiswa. Andaikata sekarang diadakan kuis dengan pertanyaan sederhana mengenai perbankan,kenegaraan, dan hukum, kita tidak yakin pimpinan aksi bisa menjawab. Apa alternatif terhadap bailout? Apa itu rekapitalisasi bank dan apakah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukannya dengan uang negara?
Apa itu LPS? Sekarang masih ada tidak? Bank Anda anggota LPS bukan? Kalau aktivis memihak kepada politisi yang berasal dari dunia bisnis, patut mereka mempertanyakan perusahaan mana yang paling menikmati fasilitas pemerintah? Sejauh mana kemajuan bisnis politisi partai dibantu oleh fasilitas pemerintah? Sejauh mana kerugian politisi ”kotor” kalau orang ”bersih”seperti SMI dan Boediono tetap memegang jabatan dan tanggung jawab reformasi ekonomi?
Kembali pada pertanyaan teman, mengapa mahasiswa sekarang lemah dalam penguasaan masalah? Jawabannya adalah sebagai berikut. Secara pukul rata, mahasiswa itu kekurangan masukan dan arahan. Bukan kekurangan informasi, tapi kekurangan informasi yang disiapkan menjadi paket dan kekurangan daya menyerap informasi mentah. Karena seringnya kita berganti pemerintahan sementara tidak ada pergantian rezim,paket arahan yang biasanya keluar dari pemerintahan tidak efektif dan lama-lama ditiadakan.
Presiden yang ingin memberikan arahan cenderung ditolak sebelum arahannya dipelajari. Menjadi orang yang percaya pada kekuasaan memberi kesan yang kurang hebat. Sebaliknya, memberi dukungan kepada oposan terkesan sebagai sikap yang satria bagi aktivis mahasiswa.Sangat mudah untuk memberikan dukungan pada gerakan yang disemangati perlawanan seperti Kompak (Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi) atau KAPAK (Komite Aksi Pemuda Anti-Korupsi).
Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) yang semula adalah badan yang teknokratis dan memelopori penggalian kasus korupsi akhirnya tidak mau ketinggalan mencela setiap usul konstruktif yang datang dari penguasa. Terakhir yang lucu adalah tuntutan ICW untuk mengganti Ketua DPR karena sikapnya otokratis. Hal semacam itu berada jauh dari wilayah ICW.
Tokoh yang banyak bicara ditampilkan oleh stasiun TV berita menjadi sangat populer walaupun yang disampaikan di layar televisi lebih banyak kecurigaan dan kebencian, bukan fakta untuk menegosiasikan jalur sempit menuju reformasi. Tidak ada input yang memberikan kesan positif mengenai pemerintahan. Tentu,kita tidak menginginkan keadaan zaman Soeharto di mana pemerintah selalu dicitrakan positif karena justru regimentasi semacam inilah yang membuat kita menolak rezim Soeharto.
Meski demikian,hilangnya sumber informasi yang positif menjadi masalah ketika sekarang pemerintahan mulai menunjukkan hasil positif. Sayang sekali, pemerintah sebagai sumber informasi positif terdiskreditkan habis oleh malapraktik puluhan tahun yang dilakukan rezim Soeharto.
bagian berikut tidak turut dimuat oleh SINDO:
Kasus Pansus adalah topik yang sangat tidak penting. Pematangan demokrasi, penegasan pluralisme, manajemen ekonomi, perubahan iklim adalah empat tema yang harus didukung dengan tidak disandera oleh kepentingan . Dalam tiap kategori permasalahan, ada pilihan-pilihan yang harus diambil. Diperlukan pertisipasi masyarakat dan kecerdasan mahasiswa untuk ramai-ramai memikirkan opsi yang ada. Sistem parlementer atau presidensial? Pengamanan desentralsiasi. Pluralisme dikaitkan dengan pencegahan sikap ekstrim seperti hukum syariah.
Semua dialog ini bisa dibuka kembali kalau kita membuka belenggu informasi dari tangan kuat politik uang. Tegaskan regulasi media untuk membatasi bias politik pada televisi. Ciptakan program dan stasion yang menekankan sosialisasi permasalahan dan presentasi fakta. Dukung pemberdayaan masyarakat yang tidak diwakili di DPR dan media. Jika pengertian dasar ini dipahami, pengaturan teknis relatif mudah diatur.
50 Comments: