Articles

Pembaruan politik yang perlu dan praktis

SINDO
22 April 2010

 

Oleh: Wimar Witoelar dan Didiet Adiputro

 

Hari-hari ini politik Indonesia kehilangan fokus. Setelah gempuran Panitia Khusus (Pansus) menghujani Menteri Keuangan (Menkeu) dan Wakil Presiden (Wapres) dengan berbagai tuduhan artifisial,ternyata perjuangan mereka gagal. 
Presiden menolak tuntutan penonaktifan kedua pejabat terasnya. Tidak mungkin lain sikapnya, sebab andalan pemerintah lima tahun mendatang adalah peningkatan reformasi dengan dua jangkar kokoh Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Boediono.Penunjukan keduanya membongkar wajah pemerintah yang sebelumnya didominasi Wapres Jusuf Kalla dan Menko Kesra Aburizal Bakrie. 
Dua orang yang tidak ragu menggabungkan kepentingan negara dan bisnis diganti oleh SMIBoediono yang konsisten sepanjang karier mereka memisahkan kepentingan bisnis dari tanggung jawab negara kepada rakyat. Sidang paripurna merupakan showdown tambahan, seluruh kekuatan DPR melawan kekuatan Presiden dalam topik eksekutif pemerintahan. Langsung DPR ditolak secara halus untuk mengoperasionalkan keputusan Pansus. 
Setelah DPRmengetukpalusidangparipurna, Presiden maju ke panggung televisi dan memberikan tanggapannya menjawab keputusan DPR: “Terima kasih,tapi tidak.” Wapres Boediono menyampaikan pidato senada: “Kami tetap konsisten pada komitmen.”Pembicara ketiga menyusul segera,Ketua Umum DPP Golkar bicara di stasiun televisi miliknya dari gedung pertemuan miliknya.
Aburizal Bakrie berpidato santun, mengajak tidak melanjutkan pertikaian, mengajak anggota DPR istirahat dan kembali setelah reses. Kini agenda politik menjadi kosong. Operator politik yang direkrut sebagai ujung tombak tidak lagi dipanggil menjadi narasumber televisi berita.Selera sensasi beralih ke isu lain. 
Sebagian masih melanjutkan usaha menjatuhkan SMI dan Boediono, bahkan menjajaki kemungkinan impeachment untuk menjatuhkan Wapres atau sekalian Presiden. Ini seperti serangan melawan Barcelona di akhir pertandingan dalam keadaan Barcelona leading 4-0. Presiden kokoh, Golkar melihat angin, operator media politik mencari isu.Politik Indonesia menjadi hampa dan tidak berguna. 
Sementara itu, di dunia nyata, bukan hanya muncul kasus baru, tapi kasus lama dengan kekuatan baru,yaitu lumpur Sidoarjo yang secara populer dikenal sebagai lumpur Lapindo (LL).Menurut publikasi terkemuka Tempo, “Konstruksi Jalan Raya Porong tak mampu menahan semburan gas metana beserta air lumpur (bubble).Hasil pencitraan georadar sedalam 30 meter di bawah permukaan air menunjukkan terjadi rekahan dan patahan yang aktif bergerak ke atas permukaan arteri Jalan Raya Porong.” 
Bencana tinggal menunggu.Jadi kita teringat pada bencana alam yang sedang terjadi di dunia. Berbeda dengan LL, bencana ini ditangani secara transparan karena jelas- jelas bukan kesalahan operator pengeboran. Setelah tidur selama 200 tahun, Gunung Eyjafjallajokull menggeliat dan menyemburkan api, batu, dan debu, serta seribu masalah. Bermula dari panas luar biasa dalam kawah yang mencairkan glacier bernama sama, kemudian menyemburkan awan debu yang dahsyat karena sumbernya berada di bawah lapisan es setebal 200 meter. 
Berbeda dengan bencana alam di tempat kita, letusan gunung berapi ini tidak menimbulkan aliran lava panas,tapi batuan dan debu setinggi 8–11 km.Abu yang beredar di lapis-an udara tinggi ini mengacaukan semua penerbangan yang berhubungan dengan Eropa Utara dan membatalkan belasan ribu penerbangan. Sebab, debu itu mengandung silikat dan serat kaca yang bisa meleleh dalam mesin jet dan membuat mesin berhenti. 
Dampak luapan lumpur Sidoardjo tidak sehebat dampak letusan Eyjafjallajokull di dunia.Tidak ada penerbangan yang dibatalkan, tidak ada bandara yang ditutup. Yang ada adalah jalan macet, kemudian putus, kemudian lancar lagi karena orang menyesuaikan diri pada kenyataan: bahwa urusan lumpur tidak akan beres karena pihak yang harusnya membereskan sudah pasang kuda-kuda, sudah menghilangkan diri dari masalah, atau malah memasang orang untuk menjadi penguasa lokal di daerah Sidoardjo. 
Tidak ada berita apakah Arema sekarang terbang dari Malang atau tetap meluangkan waktu untuk jalan ke Bandara Djuanda jika ingin bermain di Jawa Barat. Ini yang mendorong kita untuk berpikir keras mengenai sistem politik Indonesia. Tidak bisa dibiarkan seperti selang air bertekanan tinggi yang dilepaskan oleh pemiliknya sehingga menyemprot ke kiri dan kanan tanpa arah. 
Perlu pembaruan politik cepat dan feasible. Dengan rekan peneliti muda politik Didiet Adiputro, kami mencoba membuat rancangan praktis. Sebab,jika publik makin apatis terhadap politik, kondisinya akan lebih berbahaya.Politik akan dijalankan oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi dan keterikatan pada vested interest. Ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembaruan politik Indonesia.Pertama, menghidupkan dialog orang biasa. 
Berkembangnya teknologi komunikasi dan kebebasan berpendapat tahun-tahun terakhir ini membuat orang biasa berperan besar dalam mengarahkan masyarakat. Terlihat dalam citizen journalism dalam format blog dan perbincangan di social media seperti Koprol,Twitter, dan Facebookyang bebas menyalurkan ekspresi individu. Social media kini bukan hanya berfungsi untuk mencari pertemanan, tapi juga membantu teman membedakan yang benar dan yang salah. 
Contohnya bisa dilihat dari pembelaan Bibit-Chandra dan Prita Mulyasari serta gerakan “Kami Percaya Integritas Sri Mulyani” yang dimotori Susy Rizki. Upaya dari siapa pun untuk membatasi pendapat mendapat resistensi besar di masyarakat internet. Memang harus dijaga efek negatif jika publik malah bersimpati pada pemegang agenda tersembunyi di balik sandiwara yang kita lihat di televisi berita. Kedua, bagaimana kita membuat lembaga politik yang mengorbankan keadilan telah tereduksi perannya. 
Sudah terlihat bahwa partai politik yang memaksakan pembenaran atas hasil Pansus justru kehilangan simpati publik. Sebaliknya, kegagalan partai politik menjadi legitimasi Presiden yang kini bisa mantap menjalankan program kabinet untuk mencapai prestasi tanpa kelambanan koalisi dan mereduksi DPR ke dalam fungsi kritik yang dibatasi konstitusi. Ketiga, secara formal membangun media yang seimbang. 
Belakangan ini, masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan berita yang seimbang.Jika kita ambil contoh dua televisi berita, terlihat nyata kepentingan pemilik stasiun menggunakan media itu untuk melancarkan serangan politik. Indoktrinasi dan pemalsuan informasi seperti yang tercium dalam kasus “markus palsu” di salah satu stasiun televisi berita akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada media.(*) 

Hari-hari ini politik Indonesia kehilangan fokus. Setelah gempuran Panitia Khusus (Pansus) menghujani Menteri Keuangan (Menkeu) dan Wakil Presiden (Wapres) dengan berbagai tuduhan artifisial,ternyata perjuangan mereka gagal. 

Presiden menolak tuntutan penonaktifan kedua pejabat terasnya. Tidak mungkin lain sikapnya, sebab andalan pemerintah lima tahun mendatang adalah peningkatan reformasi dengan dua jangkar kokoh Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Boediono.Penunjukan keduanya membongkar wajah pemerintah yang sebelumnya didominasi Wapres Jusuf Kalla dan Menko Kesra Aburizal Bakrie. 

Dua orang yang tidak ragu menggabungkan kepentingan negara dan bisnis diganti oleh SMI Boediono yang konsisten sepanjang karier mereka memisahkan kepentingan bisnis dari tanggung jawab negara kepada rakyat. Sidang paripurna merupakan showdown tambahan, seluruh kekuatan DPR melawan kekuatan Presiden dalam topik eksekutif pemerintahan. Langsung DPR ditolak secara halus untuk mengoperasionalkan keputusan Pansus. 

Setelah DPR mengetuk palusidangparipurna, Presiden maju ke panggung televisi dan memberikan tanggapannya menjawab keputusan DPR: “Terima kasih,tapi tidak.” Wapres Boediono menyampaikan pidato senada: “Kami tetap konsisten pada komitmen.”Pembicara ketiga menyusul segera,Ketua Umum DPP Golkar bicara di stasiun televisi miliknya dari gedung pertemuan miliknya.

Aburizal Bakrie berpidato santun, mengajak tidak melanjutkan pertikaian, mengajak anggota DPR istirahat dan kembali setelah reses. Kini agenda politik menjadi kosong. Operator politik yang direkrut sebagai ujung tombak tidak lagi dipanggil menjadi narasumber televisi berita.Selera sensasi beralih ke isu lain. 

Sebagian masih melanjutkan usaha menjatuhkan SMI dan Boediono, bahkan menjajaki kemungkinan impeachment untuk menjatuhkan Wapres atau sekalian Presiden. Ini seperti serangan melawan Barcelona di akhir pertandingan dalam keadaan Barcelona leading 4-0. Presiden kokoh, Golkar melihat angin, operator media politik mencari isu.Politik Indonesia menjadi hampa dan tidak berguna. 

Sementara itu, di dunia nyata, bukan hanya muncul kasus baru, tapi kasus lama dengan kekuatan baru,yaitu lumpur Sidoarjo yang secara populer dikenal sebagai lumpur Lapindo (LL).Menurut publikasi terkemuka Tempo, “Konstruksi Jalan Raya Porong tak mampu menahan semburan gas metana beserta air lumpur (bubble).Hasil pencitraan georadar sedalam 30 meter di bawah permukaan air menunjukkan terjadi rekahan dan patahan yang aktif bergerak ke atas permukaan arteri Jalan Raya Porong.” 

Bencana tinggal menunggu.Jadi kita teringat pada bencana alam yang sedang terjadi di dunia. Berbeda dengan LL, bencana ini ditangani secara transparan karena jelas- jelas bukan kesalahan operator pengeboran. Setelah tidur selama 200 tahun, Gunung Eyjafjallajokull menggeliat dan menyemburkan api, batu, dan debu, serta seribu masalah. Bermula dari panas luar biasa dalam kawah yang mencairkan glacier bernama sama, kemudian menyemburkan awan debu yang dahsyat karena sumbernya berada di bawah lapisan es setebal 200 meter. 

Berbeda dengan bencana alam di tempat kita, letusan gunung berapi ini tidak menimbulkan aliran lava panas,tapi batuan dan debu setinggi 8–11 km.Abu yang beredar di lapis-an udara tinggi ini mengacaukan semua penerbangan yang berhubungan dengan Eropa Utara dan membatalkan belasan ribu penerbangan. Sebab, debu itu mengandung silikat dan serat kaca yang bisa meleleh dalam mesin jet dan membuat mesin berhenti. 

Dampak luapan lumpur Sidoardjo tidak sehebat dampak letusan Eyjafjallajokull di dunia.Tidak ada penerbangan yang dibatalkan, tidak ada bandara yang ditutup. Yang ada adalah jalan macet, kemudian putus, kemudian lancar lagi karena orang menyesuaikan diri pada kenyataan: bahwa urusan lumpur tidak akan beres karena pihak yang harusnya membereskan sudah pasang kuda-kuda, sudah menghilangkan diri dari masalah, atau malah memasang orang untuk menjadi penguasa lokal di daerah Sidoardjo. 

Tidak ada berita apakah Arema sekarang terbang dari Malang atau tetap meluangkan waktu untuk jalan ke Bandara Djuanda jika ingin bermain di Jawa Barat. Ini yang mendorong kita untuk berpikir keras mengenai sistem politik Indonesia. Tidak bisa dibiarkan seperti selang air bertekanan tinggi yang dilepaskan oleh pemiliknya sehingga menyemprot ke kiri dan kanan tanpa arah. 

Perlu pembaruan politik cepat dan feasible. Dengan rekan peneliti muda politik Didiet Adiputro, kami mencoba membuat rancangan praktis. Sebab,jika publik makin apatis terhadap politik, kondisinya akan lebih berbahaya.Politik akan dijalankan oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi dan keterikatan pada vested interest. Ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembaruan politik Indonesia.Pertama, menghidupkan dialog orang biasa. 

Berkembangnya teknologi komunikasi dan kebebasan berpendapat tahun-tahun terakhir ini membuat orang biasa berperan besar dalam mengarahkan masyarakat. Terlihat dalam citizen journalism dalam format blog dan perbincangan di social media seperti Koprol,Twitter, dan Facebookyang bebas menyalurkan ekspresi individu. Social media kini bukan hanya berfungsi untuk mencari pertemanan, tapi juga membantu teman membedakan yang benar dan yang salah. 

Contohnya bisa dilihat dari pembelaan Bibit-Chandra dan Prita Mulyasari serta gerakan “Kami Percaya Integritas Sri Mulyani” yang dimotori Susy Rizki. Upaya dari siapa pun untuk membatasi pendapat mendapat resistensi besar di masyarakat internet. Memang harus dijaga efek negatif jika publik malah bersimpati pada pemegang agenda tersembunyi di balik sandiwara yang kita lihat di televisi berita. Kedua, bagaimana kita membuat lembaga politik yang mengorbankan keadilan telah tereduksi perannya. 

Sudah terlihat bahwa partai politik yang memaksakan pembenaran atas hasil Pansus justru kehilangan simpati publik. Sebaliknya, kegagalan partai politik menjadi legitimasi Presiden yang kini bisa mantap menjalankan program kabinet untuk mencapai prestasi tanpa kelambanan koalisi dan mereduksi DPR ke dalam fungsi kritik yang dibatasi konstitusi. Ketiga, secara formal membangun media yang seimbang. 

Belakangan ini, masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan berita yang seimbang.Jika kita ambil contoh dua televisi berita, terlihat nyata kepentingan pemilik stasiun menggunakan media itu untuk melancarkan serangan politik. Indoktrinasi dan pemalsuan informasi seperti yang tercium dalam kasus “markus palsu” di salah satu stasiun televisi berita akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada media.(*) 

 

Print article only

15 Comments:

  1. From anang.blora on 22 April 2010 20:46:39 WIB
    Setelah membaca tulisan bapak, saya makin tersadar bahwa melihat dunia politik di negeri ini tak bisa dari satu atau dua sisi saja. Tetapi dari berbagai sisi dan membutuhkan empati maupun simpati..bahkan antipati (CMIIW)
    Dulu pada pemilu 2009 saya memandang politik dari sisi "hitam" dan "putih", ternyata partai yang saya anggap putih telah mengecewakan saya bahkan belum genap setahun setelah pemilu 2009.
    Semoga partai itu segera berbenah dan tak hanya mengusung jargon yang muda yang berkarya saja,,tetapi juga yang muda dan tak terkontaminasi generasi tua..
    terima kasih
  2. From Rhesya on 22 April 2010 23:14:26 WIB

    Saya setuju dengan 3 langkah diatas, terutama pada point ketiga mengenai media yang tendensius dan memihak.

    Saya mewakili kaum muda diluar lingkaran pelaku politik, yang merasa telah mencapai titik jenuh menyaksikan `Pertunjukan serial politik` yang diolah bagai sinetron kejar tayang di berbagai media, dan jenuh melihat media massa`mainstream` yang tidak lagi menjalankan fungsinya secara utuh.

    Menurut Dennis McQuil, 1987:1, Media massa merupakan salah satu sarana untuk pengembangan kebudayaan, bukan hanya budaya dalam pengertian seni dan simbol tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata-cara, mode, gaya hidup dan norma-norma.

    Dengan adanya media massa, [jika berlaku sesuai fungsinya] masyarakat yang tadinya dapat dikatakan tidak beradab harusnya dapat menjadi masyarakat yang beradab. Namun hal tersebut tidak memungkinkan saat media massa berubah menjadi mono-fungsi.. yaitu alat propaganda dan alat pemecah belah.







  3. From Susy Rizky on 23 April 2010 00:42:16 WIB
    Sebagai orang biasa yang suaranya ingin didengar, saya melihat Facebook, Koprol dan Twitter adalah sarana yang tepat untuk menyampaikan pendapat kita tentang jalannya pemerintahan. Social media tsb di atas membuat kita dapat menemukan teman-teman yang sepaham, bertukar informasi tentang segala hal yang tidak kita peroleh di media cetak & elektronik.
    Di dunia maya ini juga kita temukan, ternyata banyak orang yang lebih layak menjadi wakil kami di DPR daripada yang ada sekarang di sana.

    Kebohongan dan sandiwara media baru saya sadari sekarang.
    Perspektif online adalah salah satu tempat saya mengcross check berita-berita media para cukong yang cenderung menyudutkan orang yang benar seperti Sri Mulyani dan Boediono.

    Akhir kata saya ingin sampaikan, bahwa dengan adanya social media di internet menghindari kami dari pembodohan. Sehingga kami terhindar dari dosa menghukum orang yang tidak bersalah.

    Terima kasih kepada Wimar Witoelar, yang telah bersedia menjadi sahabat orang biasa, yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan, dan membuat kami merasa cukup berharga untuk bersuara.

  4. From Andrew Marcello on 23 April 2010 11:11:44 WIB
    Keadaan politik di negeri kita sudah carut marut, dengan berbagai manuver yang dilakukan oleh partai-partai politik yang mementingkan kepentingan segelintir individu membuat masyarakat menjadi apatis. Saya sendiri sudah terlalu jenuh untuk mengikuti sepak terjang para politisi yang hanya menjual sensasi di media. Facebook, twitter dan lain-lain merupakan salah satu cara untuk tetap mendapatkan info2 yang berimbang, namun sayangnya tidak semua orang memanfaatkan fasilitas ini, bahkan sudah terbuai melalui pemberitaan2 di media yang tidak berimbang.

    Semoga dengan adanya twitter, website atau blog pribadi, koprol dan lain-lain dapat memberikan info-info yang berimbang, sehingga publik lebih mengerti dan tidak terhasut berita-berita yang mengedepankan sensasi di media-media lain.

    Saya sendiri merasa sangat bersyukur Indonesia masih memiliki orang-orang seperti om Wimar dan rekan-rekan yang selalu menyuarakan kebenaran.
  5. From Mundhori on 24 April 2010 08:46:04 WIB
    Mungkin tepat dan actual dengan 3 langkah dalam pembaharuan politik untuk kestabilan agar pembangunan cepat tercapai. Dengan membuka dialog masyarakat secara intensif, peran media sebagai kontrl sosial dan memanfaatkan kecanggihan IT akan mampu memangkas peran parlemen yang masih belum profesional karena masih focus pada kepentingan dirinya, kelompok dan partai. Namun jangan dilupakan pula substansi perpolitikan kita juga perlu dilakukan pembaharuan dengan revisi perundang undangan. Karena selama ini Negara sudah dikuasai partai politik lewat fraksi di parleman, dengan dampak hamper semua dinamika ditentukan oleh partai politik. Ini akibat amandemen UUD yang melegitimasi kekuasaan penuh parpol, padahal semula tidak demikian situasinya, dimana unsure golongan, ormas, unsure independent perorangan masih mungkin direkruit untuk kepemimpinan nasional secara langsung, tidak harus lewat parpol.
  6. From hesti luh on 26 April 2010 09:04:18 WIB
    it's time to get the heart of the matter.
    saya percaya lama0lama masyarakat bakal "ngeh" juga dengan pola yang timbul dalam penyampaian berita di media, saat mereka tahu sebenrnya siapa yang diuntungkan dalam hal ini saya yakin pasti bakal muncul reaksi yang (mungkin) tidak terduga (given the educational level of our society).
    berkali-kali pabila bank century mau dibahas selalu dimunculkan isu lain yang periferal denagn masalah utama MR. B..liat saja SKPP nya pak BIbit-Chandra yang tiba-toba adem ayem kok dimasalhin lagi mana angoodo menang lagi di pra peradilan..apa itu!(oke, that was a lil bit emotional)
    nah..bgitu..i still have faith lah to the vortue of our people and the virtous people among them, or, well, at least what's left of them.
  7. From Ludjana on 28 April 2010 07:31:42 WIB
    Keadaan menggila karena 1 orang ?
    Barangkali ini statement ini berkelebihan.
    Tapi ini yang tidak disangsikan lagi,:

    • Dia ngemplang pajak besaaaaar sekali. Jadi dia ingin agar MenKeu yang berani tegas diganti. Dengan memberhentikannya (kalau perlu dengan Wapres juga

    • Dukungan buat dia cukup banyak, antara lain dari golongan Agama seolah olah Wapres kurang beragama Islam

    • Dukungan mayoritas tidak kelihatan karena: TV coverage yang sefihak , demonstrasi demonstrasi dan DPR, yangn keemuanya dia kontrol

    • Semua aktivitas itu memerlukan uang tang tak sedikit: Pansus, DPR, TVOne, Demonstrasi2,. Minta pendapat ”narasuimber”.
    • Dibandingkan dengan hutang pajakya jumlahnya tak seberapa



    Yang sedihnya:
    • Hukuman sosial: tidak berlaku di Indonesia:
    • Yang terhukum karena korupsi juga tetap dikelilingui orang orang yang mengaku sahabat
    • Untuk membenarkan SBY: dia menghadiri resepsi pernikahan anak orang itu untuk memelihata citra: tidak ada unsur pribadi

    Bagaimana solusinya ?
    Suara rakyat lewat alayt komunikasi terbuka: facebook, twitter dll
  8. From hanifilham on 28 April 2010 22:57:06 WIB
    bener2, televisi isinya jika tidak mengalihkan isu politik sekarang seperti sinetron dsb, atau mengalihkan dalam bentuk nyata, seperti tv politik kita yang mana kok beritanya seenaknya yang meliput, atau redaksinya yang menyaring seenaknya sendiri? sehingga jengah melihat dari TV pindah ke saluran online berita2 koran online yang diharapkan dapat berimbang, ternyata tak memuaskan juga, lama2 kita bisa golput masal pemilu mendatang keadaan pemerintah tidak terlihat mana baiknya, (kok buruknya melulu yang diekspos)
  9. From Dahrun Nane Marada on 29 April 2010 11:59:54 WIB
    Bagaimanapun kita melakukan pembaharuan biarpun dengan revolusi kalau pembaharuan dalam moral tidak di lakukan secara keseluruhan terhadap para pemain politik.
  10. From febs on 29 April 2010 12:24:13 WIB
    Teko (tea pot?) hanya akan menuangkan isinya, kalo isinya bersih yg keluar air bening dan sebaliknya.
    Lihat acara DPR dg KPK ttg tempat pemanggilan SMI n Boediono (dan jg tayangan lsg DPR lainnya) menguatkan sy utk mengambil kesimpulan diatas.
    Ruang DPR bak belanga penuh kotor nan bau busuk. Semua kekhawatiran, curiga, worst scenarios disajikan dan menegaskan bahwa angota DPR semakin tak pantas utk menjadi pihak yg akan memberantas korupsi, justru sebaliknya. Negeri ini memang negeri bedebah negeri danau kotor. Meski danau ini kotor teratai masih bisa hidup dan tumbuh. Sy berharap teratai-teratai tua terus menghasilkan teratai -muda dan para teratai muda n tua terus tumbuh n memberi inspirasi untuk yg lainnya agar menjadi teratai di danau ini sedemikian rupa sehingga mimpi dana ini menjadi lebih bersih dan indah dan dikagumi dapat terwujud.
    Tks.
  11. From akhta on 30 April 2010 14:00:32 WIB
    Jika mengikuti arah angin politik, sepertinya mazhab Machiavelli kini sedang dianut para politisi dan petinggi Indonesia. Jika aliran ini yang dianut, maka sangat sulit melakukan pembaruan politik.
  12. From Akbar Haryono on 01 May 2010 21:58:02 WIB
    Setuju dan sepakat bahwa harus dilakukan suatu perubahan mendasar di ranah politik negeri kita ini. dan suatu kenyataan bahwa negeri ini bukanlah negeri bedebah, namun warisan kebiasaan kebiasaan manusia bedebah yang di tularkan ke anak bangsa ini. seorang gayus yang bila dilihat dari usianya adalah orang yang semestinya tahu arti reformasi yang kita gulirkan, tapi ia tergiur dengan iming iming para pengemplang pajak. politisi pks yang tahu benar dan mengambil manfaat dari kebijakan bail out, menafikkan kenyataan tsb. poltisi muda yang disponsori oleh orang tertentu harus menelan idealismenya demi kepentingan sponsornya. jurnalis muda yang mengorbankan prinsip keseimbangan atas nama rating dan pemilik. tv berita yang tak bisa berbahasa indonesia dengan benar. PDIP yang tak bisa melepaskan keluarga bung karno. atau bahkan kita sendiri yang juga masih memiliki cara cara pendang para bedebah itu.
    akhirnya untuk mendapatkan perubahan yang kita harapkan adalah dengan memberikan pembelajaran berpolitik kepada anak bangsa yang masih di sekolah secara kontinyu sehingga mereka tidak lagi melihat praktek politik yang sekarang adalah kuno dan tidak bermanfaat. penggunaan media yang benar dan tepat. tontonan perdebatan yang menghasilkan kesimpulan yang bisa disepakati bersama, dan bukan sebagaimana istilah alm. gus dur :sepakat untuk tidak bersepakat.
  13. From jonni on 02 May 2010 21:28:13 WIB
    Pembaruan berarti perubahan dalam mindset(kerangka berpikir).

    VOC/kolonialis sangat memahami bagaimana mindset dari manusia di kepulauan nusantara ini,baik itu pemimpinnya ataupun rakyat jelatanya. Itu sebabnya VOC/kolonialis menguasai wilayah ini selama ratusan tahun ( /- 350 tahun ), yg kemudian ditiru oleh para pedagang2 Nusantara sendiri dalam era sekarang ini.

    Oleh sebab itu tidak heran kalau kasus2 aneh seperti kasus lumpur lapindo dll terjadi di Nusantara ini,karena pedagang masuk dalam dunia politik dengan banyak benturan kepentingan di dalam nya.

    Pertanyaannya sekarang adalah, Sesungguhnya apa yang harus diubah dari kerangka berpikir manusia2 politik dan rakyat Nusantara/Indonesia ini,sehingga dapat menata kehidupan yg adil,sejahtera dan makmur seperti negara2 lain yg sudah sangat maju ?

    Pertanyaan di atas selalu menjadi bahan perenungan saya bila teringat kepada tanah air.

  14. From Arie on 18 May 2010 06:32:06 WIB
    Disadari atau tidak apapun bentuk politik, masalah yg utama adalah konsistensinya pada tujuan luhur politik itu sendiri. Komunisme, sosialisme, demokrasi, aritokrasi dan seabrek konsep bisa ditawarkan, penerimaan itu pada apa yg diberikan politik itu sendiri pada kebaikan peradaban. So masih banyak PR untuk mengaktualisasikan tentang apa yang kita percayai.. Baik jadi orang baik, tapi lebih baik lagi kalau jadi orang yang bertanggung jawab. Know our right and be responsible..
  15. From khadiq on 10 June 2010 11:23:34 WIB
    benar dalam panggung politik tidak ada kata sepakat atau menyepakti tpi yang ada hanya kepntingan bagai mana untuk mengisi hal pribadi dan arah gerkan alur lingkaran dan subtansi pribadi yang bertajuk jargon rakyat dan perjuangan dengan mengarah tidak pada sasaran yg pas untuk kaum marjinal.......itu yang harus dipertannyakan kpan berdiri suatu wadah yg benar2 berjuang untuk kaum marjinal dan bisa bener tetep pada sasaran yg pasti......siapa,dimana dan kapan terjadi....?

« Home