Articles

Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia

Perspektif Online
07 June 2010

by Benny Handoko - twitter @benhan

 

Beberapa hari ini kita membaca ataupun mendengar berita mengenai Dana Aspirasi DPR yang sebesar 15 miliar rupiah per tahun per anggota. Apalagi ini? Bukannya anggota DPR sudah dapat gaji? Apakah ini jenis tunjangan baru? Saya akan menulis sedikit berdasarkan apa yang saya tahu mengenai Dana Aspirasi DPR ini. 

Usulan Dana Aspirasi DPR ini awalnya dicetuskan oleh Fraksi Golkar di DPR. Gagasannya adalah setiap anggota DPR akan diberikan jatah alokasi dana sebesar 15 miliar rupiah per tahun untuk daerah pemilihannya (Dapil). Dana ini akan diambil dari APBN setiap tahunnya. Dengan jumlah anggota DPR 560 orang, besar anggaran untuk Dana Aspirasi DPR (DAD) ini mencapai nilai 8,4 triliun per tahun.

 

Apa alasan di balik usulan DAD ini? Sederhana jawab Fraksi Golkar, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan. Apakah benar motif di balik usulan DAD ini adalah keprihatinan anggota DPR terhadap rakyat di daerah? Atau ada udang di balik batu? Mari kita bahas bersama. 

Dana Aspirasi DPR ini bila dianalisa sangat mirip dengan ”pork barrel budget” di Amerika Serikat (AS). Apa itu pork barrel? Kok daging babi dibawa-bawa dalam anggaran pemerintah, demikian mungkin pertanyaan Anda. Pork barrel memang adalah istilah dengan konotasi negatif yang dipakai untuk mengejek praktek budgeting pemerintah pusat (Federal) AS untuk proyek-proyek di distrik anggota Congress (setara DPR) yang terpilih. Istilah “pork barrel” ini mengacu pada praktek tertentu di era sebelum Civil War (perang saudara) AS. Saat itu ada praktek memberikan budak kulit hitam se-barrel (gentong) “salt pork” (sejenis makanan dari daging babi mirip bacon) sebagai hadiah dan membiarkan mereka memperebutkan hadiah tersebut. Istilah ini dipakai karena budgeting pemerintah oleh anggota Congress untuk Dapil-nya mirip praktek tersebut. Konstituen di daerah seakan “budak yang dibeli” dan berebut dana anggaran tersebut. Dana pork barrel digunakan politisi Congress untuk “membayar balik” konstituennya dalam bentuk bantuan dana untuk proyek-proyek di daerah pemilihannya. Membayar balik dalam pengertian membalas dukungan politik yang didapatkannya sebelum ia terpilih, baik dukungan dalam bentuk suara pemilih (vote) ataupun kontribusi dalam kampanye politiknya. 

Pork barrel adalah praktek yang lazim dalam politik AS namun dikecam publik. Anggaran Federal (pemerintahan pusat) berasal dari uang pembayar pajak yang taat pajak namun juga memiliki tuntutan tinggi terhadap penggunaan uang pajak. Mereka tidak terima apabila uang pembayar pajak diboroskan untuk proyek-proyek yang tidak bermanfaat. Contoh penggunaan pork barrel yang kontroversial antara lain pembangunan jembatan di Negara Bagian Alaska. Jembatan yang menghubungkan hanya 50 penduduk di sebuah desa di satu pulau ke lapangan terbang tersebut dijuluki Bridge to Nowhere (saking tidak bermanfaatnya) menghabiskan anggaran Federal sebesar 398 juta US$.

 

Pork barrel spending telah demikian mengakar di dunia perpolitikan AS sehingga walaupun dikecam tetap jalan. Saking mengakarnya praktek ini, anggota Congress AS akhirnya dinilai berdasarkan kemampuan mencairkan dana pork barrel untuk konstituennya. Yang berhasil mendapatkan dana besar dari Federal akan mendapatkan kemungkinan tertinggi untuk dipilih kembali pada pemilu berikutnya. Jadi pork barrel digunakan untuk melanggengkan status quo anggota Congress, sarana politik untuk mengamankan posisinya untuk pemilu berikutnya. 

Selain dikecam akibat pemborosan dan anggaran yang tidak tepat sasaran, pork barrel budget juga dikritik karena sering terjadi korupsi dan kolusi dalam praktek pencairan dana. Anggota Congress disinyalir menerima “kickback” (uang persenan) dari proyek-proyek yang berhasil digolkannya. Ada juga yang mendapatkan komisi dari pemerintahan daerah atau calo pemerintahan daerah (lobbiers). Karena liarnya anggaran ini, perwakilan dari daerah akan berebut sebagaimana budak-budak kulit hitam berebut hadiah salt pork. Dan karena begitu besar kuasa anggota Congress untuk menentukan alokasi dana, masing-masing perwakilan daerah akan menawarkan komisi yang tinggi demi suksesnya pencairan dana untuk kepentingan mereka. 

Apabila pork barrel budget diterapkan di sini dengan nama Dana Aspirasi DPR, hal itu berarti kita telah mencontoh politik modern AS. Sayangnya yang dicontoh adalah bagian yang jeleknya, praktek korupsi kolusi yang dilegalkan lewat kerjasama politik. Sebuah ironi di kala politisi kita sibuk mengkritik praktek neoliberalisme dalam kebijakan perekonomian AS. 

Selain masalah nilai-nilai kepantasan, DAD juga telah “berdosa” sebelum dilahirkan. Dosanya adalah melanggar UU No. 17/2003, UU No.1/2004 dan UU No.33/2004. 

UU 17/2003 menyebutkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada pada Presiden dan dikuasakan pada Menteri, diserahkan kepada Gubernur/ Bupati / Walikota, bukan pada DPR. UU tersebut juga telah mengubah paradigma budgeting dari sistem lama yang berdasarkan input menjadi sistem baru yang berdasarkan kinerja periode sebelumnya. DAD malah akan mengembalikan paradigma lama. 

UU 1/2004 menyebutkan pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota. Pengguna di sini adalah Kementerian dan Lembaga eksekutif. DPR sebagai lembaga legislatif tidak diatur dalam UU untuk menggunakan Anggaran. Kembali DAD melanggar UU ini. 

UU 33/2004 mengenai asas dana perimbangan yang mencakup desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. DAD menafikan prinsip desentralisasi karena alokasi anggaran dibuat oleh DPR yang ada di pusat. Hal ini melanggar prinsip otonomi daerah di mana Pemda dan DPRD-lah yang menyusun anggaran untuk daerahnya (APBD). 

Selain telah melanggar hukum, DAD juga disinyalir tidak dapat mencapai motif awalnya yaitu pemerataan pembangunan dan pertumbuhan daerah. Mengapa? Karena DAD diberikan berdasarkan jumlah wakil rakyat per Dapil. Dapil di Jawa lebih banyak daripada Dapil di pulau lainnya sehingga jumlah wakil rakyatnya paling banyak. Sementara itu daerah yang miskin di Indonesia umumnya adalah daerah-daerah terpencil dengan jumlah wakil rakyat yang relatif lebih sedikit. Dengan demikian daerah yang miskin akan mendapatkan DAD dengan jumlah yang jauh lebih rendah dibanding daerah yang relatif lebih makmur. Sebagai contoh, DKI Jakarta yang memiliki angka kemiskinan terendah yakni 3,62 persen akan memperoleh dana aspirasi Rp 315 miliar, sementara Maluku yang angka Kemiskinannya 28,3 persen hanya mendapat dana aspirasi Rp 90 miliar. Jelas usulan ini bertentangan dengan logika pemerataan yang diungkapkan DPR.

Kesimpulannya DAD tidak lain adalah politik pork barrel untuk menjaga status quo anggota DPR dengan cara membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya dengan menggunakan uang negara. Dengan cara tersebut anggota DPR akan mempunyai nama harum di Dapil-nya dan memperbesar kemungkinan ia terpilih kembali di pemilu berikutnya. Praktek seperti ini sudah dilegalkan di AS dan Filipina dan terbukti memang itulah tujuannya. Motivasi yang seakan mulia hanya digunakan sebagai bungkus taktik politik di balik pengusulan DAD ini. 

Hendaknya fraksi-fraksi di DPR menolak usulan dari Fraksi Golkar ini kecuali memang niatnya adalah mengikuti langkah oportunis Golkar. Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga harus menolak ide ini dan memberikan penjelasan ke publik alasan penolakan. Apabila alasan penolakan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dapat dikemukakan dengan baik, niscaya publik akan setuju dan memberikan apresiasi kepada pemerintah. Saat ini beberapa LSM seperti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) telah menolak usulan DAD Golkar ini. 

Silakan informasi ini didiskusikan dan disebarkan bila dirasa bermanfaat. Pendidikan publik mengenai langkah oportunis politisi Senayan ini dibutuhkan, untuk memastikan wakil rakyat kita tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hukum di negeri ini.

http://benhan8.wordpress.com/2010/06/04/dana-aspirasi-dpr-pork-barrel-versi-indonesia/

Print article only

19 Comments:

  1. From Susy Rizky on 08 June 2010 06:36:38 WIB
    Jadi semakin jelas kenapa kita harus menolak DAD. Kental sekali tanda-tanda bahwa uang ini akan jadi saweran dan bocor dimana-mana. Pengajuannyapun udah melanggar UU, belum lagi dalam pelaksanaannya nanti.

    Begini ya kelakuan orang-orang yang menolak #SMI. Anggota dewan menyelenggarakan penjarahan berencana terhadap uang negara. 15M/th/angt, sama dengan 8,4 T. Wow!

    Kita harus bersama-sama menolak usulan ini dengan keras.
  2. From sony tan on 08 June 2010 07:07:05 WIB
    Gagasan Partai Golkar ini, yang semula berwujud usulan, kini sudah berubah menjadi ancaman. Tentu ada kalkulasi politik di balik ancaman ini.
    Pertama, ini test case untuk Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani (SMI). Kalau usulan dan ancaman ini dilontarkan di era SMI, pasti Partai Golkar akan mendapat malu karena usulan ini serta merta akan ditolak oleh SMI.
    Kedua, ini test case untuk sekber koalisi. Partai Golkar mencoba memancing anggota sekber dengan umpan dana yang menggiurkan. Apakah partai koalisi khususnya partai besar seperti Demokrat tergiur (baca: terjebak)dengan umpan ini? Syukurlah Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sudah menyatakan penolakannya atas usulan ini. Partai lain yang sudah menyatakan berminat dengan Dana Aspirasi ini adalah Partai Persatuan Pembangunan. Mungkin ini indikasi bahwa partai era Orde Baru sudah sangat terbiasa dengan urusan dana gratis.
    Ketiga, ini test case untuk Presiden SBY. Usulan dan ancaman Golkar dilontarkan oleh Priyo secara terang-terangan. Kalau SBY menerima, habislah SBY dan Demokrat. Kalau SBY menolak maka Golkar akan memulai lagi memimpin koalisi barisan pengganggu pemerintah. Golkar yakin partai-partai kecil akan mendukungnya karena partai kecil juga lapar dan haus akan dana gratisan. Salah satu dagangan Golkar adalah soal penuntasan kasus Century. Ternyata mengorbankan SMI tidak menyelesaikan masalah.
    Keempat, ini strategi pengalihan isu. Setelah SMI berhenti ternyata Ketum Golkar tetap jadi topik berita karena diangkat berbarengan dengan topik Lapindo, pajak KPC, dan kasus Gayus Tambunan. Dengan melontarkan usulan dan ancaman soal dana aspirasi ini diharapkan topik pembahasan akan beralih. Ketum Golkar bisa dengan tenang memulai pencitraan baru.
    Kelima, ini solusi atas masalah pendanaan partai. Partai yang tidak mendapat simpati rakyat setidaknya harus mendapat simpati pengusaha. Jika tidak maka partai akan kesulitan dana untuk menggerakkan roda partai. Sebelum era Menkeu SMI, partai tidak pusing dengan urusan dana. Ada banyak BUMN dan kepala daerah yang bisa dijadikan sapi perah. Kebijakan SMI menutup semua rekening liar di kementerian dan transparansi laporan keuangan membuat partai kehilangan sumber dana (haram) nya. Mengharapkan dukungan dana dari pengusaha, jelas tidak semudah di jaman orde baru. Sekarang ini, pengusaha bersih hanya mau mendukung partai atau tokoh yang juga bersih. Mengharapkan dukungan dana dari anggota partai, sangat tidak mungkin atau mustahil karena selama ini justru partai yang membagi-bagikan uang kepada anggotanya.
    Keenam, Golkar yakin bahwa rakyat Indonesia bersifat pelupa. Jika usulan ini ditentang oleh sebagian besar rakyat maka toh nanti di pemilu 2014, rakyat sudah tidak ingat lagi usulan dan ancaman Golkar ini. Priyo mungkin benar tapi kemungkinan besar salah. Rakyat pelupa itu sangat mungkin simpatisan Golkar tapi bagi rakyat yang bukan simpatisan Golkar, sepak terjang Bambang Soesetyo dkk di pansus, ancaman-ancaman Priyo serta dosa-dosa politik Golkar di masa orde baru sudah lekat terpatri di dinding otak dan hati rakyat. Apalagi kalau istilah Dana Aspirasi DPR ini dianalogikan dengan Pork Barrel lalu dipopulerkan dengan istilah \\\"Umpan Babi\\\". Seumur hidup rakyat akan ingat bahwa Partai Golkar pernah minta Rp 15 Miliar per anggota DPR sebagai \\\"Umpan Babi\\\".
  3. From Benny Handoko on 08 June 2010 09:46:31 WIB
    Thanks WW sudah share artikel saya ini dan terima kasih juga promosi blognya. :))
    Semoga publik memiliki "perspektif" yang sehat dan tidak kena pembodohan licik khas politisi Golkar yang telah mereka praktekkan berpuluh tahun di negeri ini.
  4. From Pagit on 08 June 2010 10:21:48 WIB
    @BenHan: terima kasih untuk pencerahannya ini. Semoga anggota DPR di luar PG tidak ikut-ikut terjerumus ke dalam usulan konyol tersebut.
    @Sony Tan: khusus untuk poin keenam, saya menolak untuk lupa!
  5. From Jean on 08 June 2010 10:49:07 WIB
    Put it before them briefly so they will read it, clearly so they will appreciate it, picturesquely so they will remember it and, above all, accurately so they will be guided by its light.

    Thanks WW, thanks BenHan, for the enlightenment...
  6. From kania dewi on 08 June 2010 11:24:30 WIB
    US yg demokrasinya katanya jauh lebih maju dari Indonesia aja ternyata pork barrel adlh sesuatu yg cacat. Sementara disini sesuatu yg cacat itu mau di legalkan :(
  7. From djaka on 08 June 2010 19:30:43 WIB
    Mengenai ajakan di alinea terakhir (tentang ajakan untuk mendidik publik) saya khawatir itu tidak akan jalan. Selama yang namanya "publik" dikuasai oleh orang2 yang sama dan sebangun mentalitasnya dengan politisi2 spt ini (=oportunis), niat mulia Mas Benny H ini akan menatap tembok tebal yang kokoh.

    Semoga saya salah.
  8. From Sunu Gunarto on 08 June 2010 20:00:48 WIB
    Sekiranya pengusul Dana Aspirasi DPR ini sebelumnya membaca tulisan bung @benhan/penulis artikel (eh, mana mungkin ?), mungkin tidak akan muncul usulan itu. Lha wong nama keren "Dana Aspirasi DPR" koq disamakan dengan "pork barrel" yang artinya "umpan babi" (?). Hah.....(?).DAD ini kelihatannya manis dimulut, namun bagaimana kalau dibalik itu semua ada maksud lain seperti dikemukakan pada artikel di atas dan pendapat bung @Sony Tan ? Memang wakil rakyat dituntut untuk kreatif, namun tidak untuk membohongi rakyat

    (http://formulabisnis.com/?id=sunu_g)
  9. From Sunu Gunarto on 08 June 2010 20:01:37 WIB
    Sekiranya pengusul Dana Aspirasi DPR ini sebelumnya membaca tulisan bung @benhan/penulis artikel (eh, mana mungkin ?), mungkin tidak akan muncul usulan itu. Lha wong nama keren "Dana Aspirasi DPR" koq disamakan dengan "pork barrel" yang artinya "umpan babi" (?). Hah.....(?).DAD ini kelihatannya manis dimulut, namun bagaimana kalau dibalik itu semua ada maksud lain seperti dikemukakan pada artikel di atas dan pendapat bung @Sony Tan ? Memang wakil rakyat dituntut untuk kreatif, namun tidak untuk membohongi rakyat

    (http://formulabisnis.com/?id=sunu_g)
  10. From Ludjana on 09 June 2010 05:39:18 WIB
    Keterangan mengenai Dana Aspirasi ini sangat jelas.
    Kelihatan sekali bahwa Golkar (atau ketuanya) sangat menikmati loyalitas anggotnya)mau nyogok anggota anggota DPR, yang sudah dapat jaminan yang lumayan.
    Jadi pertanyaan juga bagi saya, beruntunglah para anggota DPR dari Golkar.
    Saya curiga, mereka dapat honor ekstra juga barangkali.
    Karena tidak ada anggota Golkar yang bersuara "baik" sama sekali.Padahal sepanjang tahu saya, banyak anggota yang sebetulnya orang baik, tidak semua seperti BamSat.

    Masa kita biarkan !
  11. From Indira Puteri on 09 June 2010 06:35:33 WIB
    Terimakasih Om Beny, Om Wimar. Sekiranya Membuai jauh lebih mudah daripada mendidik, tapi mari kita coba! :)

    Semoga pikiran jernih tetap dilimpahkan pada kita (rakyat) dan Tuan2 di DPR lalu membesarkan Indonesia tanpa harus berkendaraan DAD yang tak jelas walau dipandang dari sudut manapun :D

  12. From jack guevara on 09 June 2010 08:23:04 WIB
    Ada beberapa point yang diinginkan oleh anggota DPR untuk meluluskan projek gentong babi ini ;
    1. Membangun image di daerah kontituen mereka untk kepentingan pemilul ke depan, tanpa mereka keluar biaya
    2. Mendapatkan uang dengan cara yang lebih legal. Kita tahu menjadi angg DPR tidak mudah. Mneghabiskan tenaga dan dana yang tidak sedikit, untuk itu bagaimana cara mendapatkan ganti untung.
    3. Mereka semua adalah orang rakus, tidak peduli dengan penderitaan rakyat.
  13. From Awan Mista on 09 June 2010 10:47:24 WIB
    Aduh, kalo mau balas jasa ke konstituen dan calo2nya, atau mau menepati janji2 muluk nya yang udah disebar saat kampanye. Mending Wakil2 kita itu pake duit mereka sendiri aja deh, gaji udah ada, tunjangan kanan kiri banyak, dan kalo masi ga cukup, adain aja \"Koin untuk DPR\" kaya \"Koin untuk Prita\" siapa tau berhasil.

    Gue tau pemerintah yang di atas itu bijak dan cerdas, karena dari itu tunjukkan lah kebijakan dan kecerdasan lo sekarang.
  14. From Jean on 09 June 2010 14:57:26 WIB
    Project : Pork Barrel
    Initiator : Porky Pig(s) under banyan tree

    Tabik!
  15. From elesmana on 11 June 2010 10:17:26 WIB
    Sejak Ical/golkar duduk sbg ketua harian setgab, beberapa wacana yg belum matang cepat sekali masuk sbg isu publik.

    Inisiator dana aspirasi oleh fraksi golkar lalu masuk ke Badan anggaran DPR,tidak hanya menyetujui anggaran bahkan disposisi proyek mana. Wewenangnya sdh melebihi, memasuki area eksekutif.

    SBY hrs jernih berpikir dan punya pengaruh yg kuat sbg ketua pembina di sekretariat bersama. Meski ketua pembina, Tentu saja berpikir dan bertindak jernih atas nama bangsa, bukan pribadi dan demokrat.

  16. From Akbar Haryono on 11 June 2010 12:02:15 WIB
    Dana Dapil. dana desa, atau apapun namanya kelak, adalah upaya dari arz untuk membayar suara2 yang menyingkirkan smi. secara pribadi saya meyakini itu makhluk bernama ARZ, nggak mau keluar uang. dan juga dana dapil kelak digunakan untuk membeli suara pemilih, karena mereka sadar, kalo golkar bakalan kalah. semestinya para anggota dewan harus menempatkan golkar sebagai musuh bersama karena mangajak anggota dewan untuk korupsi berjamaah melalui dana dapil.
    mari BERANGUS GOLKAR!!!!!
  17. From Arthur R on 13 June 2010 18:37:05 WIB
    Informasi yg mencerahkan bung Ben-Han,juga dari bung Sony Tan,tetapi masalahnya,dlm setiap pemilu, golkar selalu memperoleh suara yg signifikan,dan org2 spt bambang susatyo,muh.misbikhun dan yg se-kualitas dg mereka dg mudah memperoleh kursi didpr.
  18. From Benny Handoko on 14 June 2010 11:53:12 WIB
    Follow up dari tulisan saya ini lumayan ternyata, saya diundang untuk diskusi dengan wakil rakyat dan politisi dari Golkar http://benhan8.wordpress.com/2010/06/14/fenomena-tolak-dana-aspirasi-orang-biasa/
  19. From Avalezes on 19 June 2010 15:11:23 WIB
    Golkar adalah Partai peninggalan zaman Orde Baru, partai manja ,partai anak emas. Golkar tidak perlu kerja susah payah untuk mejadi besar jaman itu, karena semua fasilitas dan uang yang melimpah dari pemerintah hanya untuk Golkar pada saat itu dan pasti jadi pemenang,sementara partai lainnya yaitu PPP dan PDI hanya bisa gigit jari. Golkar enggak usah susah payah cari suara massa, karena PNS, Pegawai BUMN, TNI/Polri, Dosen Universitas bahkan kalau bisa pegawai swasta pun harus nyoblos Golkar di kantor mereka. Bagi PNS yang tidak nyoblos Golkar resiko nya .Pecat !!! Tapi kini jaman sudah berubah, partai yang ingin menang harus kerja keras,harus menggali apa yang ada di akar rumput. Nah kebiasaan jaman dulu Golkar kepingin jadi penguasa terus tanpa susah sudah tertanam di golkar, mereka anggap sah melakukan apa saja, mulai dari mengancam dan lain-lain...ini kebiasaan partai Orde baru itu. Jika ingin menyuarakan hal seperti dana aspirasi,tentu bisa dengan cara yang elegan lahh....yang cantik, dengan negosiasi yang apik, mungkin pemerintah akan mau terima,ya eggak..??? sesama partai koalisi kok main ancam....apaan tuuuhhhh...???? LEBAY banget sih Golkar ???? kartunya Golkar udah terbuka....Lagian apa perlunya dana aspirasi? Kan udah ada eksekutif yang pegang uang negara,kalo legislatif pegang uang negara juga yang ngawasin siapa ??

« Home