Articles

Melawan kartel dengan Integritas

Perspektif Online
19 June 2010

 

Rocky Gerung
PERSPEKTIF BARU dimuat sebagai sindikasi sembilan koran se-Indonesia, dan ratusan  stasion radio 
PERSPEKTIF BARU ONLINE              : www.perspektifbaru.com             
Apa sebetulnya yang membuat kita seperti tidak punya pegangan didalam perpolitikan Indonesia?
Kalau politiknya sudah sangat crystalized artinya yang buruk dan yang baik sudah jelas di depan mata, memang mudah membuat definisi itu. polisi menangkap polisi, jaksa menahan jaksa, hakim mengadili hakim, itu kan berarti sudah kacau negeri ini. Sementara, masyarakat di daerah semakin tribal. DPR semakin finansial. Mereka tidak bisa berfikir kalau tidak ada uang. Yang paling parah, presiden makin feodal. Lengkaplah kondisi kengerian politik hari-hari ini. Apakah ini yang disebut “The beginning of the end”? 
Tadinya saya fikir “The end of the beginning of reform”, masuk dalam jaman yang stabil…. orang yang berfikiran bebas sering disebut neolib oleh orang yang tidak bebas berpikir. Apakah disintegrasi didorong kekuat an sistem atau memang kebudayaan di Indonesia pada dasarnya tidak akan mungkin dapat menunjang demokrasi yang kita bayangkan bisa terjadi pada pertengahan dekade yang lalu?
Dua belas tahun yang lalu kita berhenti dengan otoriterisme, kita mau download demokrasi. Pertanyaan yang muncul waktu itu adalah yang kita download kita mau save-as apa? Dulu pilihannya adalah di save-as revolusi atau sebagai reformasi? Kita pilih save-as reformasi, padahal mental kita sebetulnya adalah ingin revolusi. Supaya ada perubahan kualitatif di dalam kultur politik. Kita ragu waktu itu, karena itu kita pilih reformasi. Itu yang menyebabkan hari-hari ini kita sebetulnya masih separuh berada di Orde Baru.
Dulu ada seorang filsuf bernama Rousseau, waktu dia ditanya, “Apa sebetulnya yang menyebabkan Romawi runtuh?” Russo menjawab, “Demokrasi itu ibarat buah, bagus buat pencernaan tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya”. Nah kita tidak punya lambung yang sehat itu.
Dalam masyarakat kita yang masih semi feodalistik, pada awalnya reformasi di asuransikan pada presiden. Kita lihat, ada semacam “gairah” sewaktu memilih SBY dan kita semua bayar premi demi itu. Lama-lama kita lihat, SBY reasuransi juga ke politik kartel. Itu yang menyebabkan ruang publik sekarang hanya diatur oleh dua orang.
Saya mau sorot istilah kartel yang dipakai oleh SMI  menyebutnya  walaupun istilahnnya perkawinan. Apa itu kartel sekarang dan siapa saja anggotanya?
Istilah ini sudah ada dari tahun 1700an. Sistem politik yang hanya diatur oleh 2-3 orang. Sifatnya oligarki. Membuat  politik tidak tumbuh. Demokrasi seolah-olah meriah, namun sebetulnya politik dibunuh. Karena tidak ada kesempatan untuk partisipasi diluar komunitas partai ini. Itu yang terjadi sekarang. Politik sebagai hak publik dihalangi oleh kartel ini. Itu yang saya kira berbahaya buat demokrasi. Kelihatannya Presiden menikmati kartel bukan karena ia ingin menguasai politik Indonesia, tapi dia memang tertawan didalam sejarah masa lalu.
Kartel sekarang dibentuk tahun berapa, 2004 atau 2009? 
Tahun 2004 mungkin sifatnya diantara partai politik, sebagai upaya untuk membuat Indonesia stabil. Yang sekarang, kartel tidak hanya bersifat politik. Tendensi kriminal menjadi tinggi karena saling menutupi kejahatan.  Banyak hal, soal pajak, transaksi dibelakang sistem resmi. Kartel di Indonesia lebih mirip dengan kartel Medellin, Kolombia daripada kartel dalam sistem politik biasa. Karena transaksinya dibelakang layar semua. 
Apakah seperti di film konspirasi? Kartel mengatur semua skenario. Kadang-kadang didandani.. Anggota kartel adalah orang yang sekarang punya jabatan? 
Kalau kita mau lihat politik hitam putih, kita musti anggap begitu, supaya kita aman. 
Conspiracy bisa antara partai, dalam legislatif, pemerintah dan bisnis, pemerintah dan militer. Sekarang semuanya? 
Ya, kita tidak bisa bedakan siapa eksekutif, siapa legislatif, siapa yudikatif. Sudah bertukar-tukar. Kalau saya lihat DPR seperti saya lihat tumpukan tubuh, bukan kumpulan gagasan. Hanya tubuh-tubuh yang berdempet, homogen, bahkan pasif. Ia hanya aktif bila di hidungnya kita lambai-lambaikan Rupiah, baru dia bangun tuh, hahahaha. 
Tapi banyak orang awam yang sungguh-sungguh merasa kita memilih presiden yang terbaik diantara 3 calon. Tapi sebetulnya itu tidak pernah bisa diharapkan? Mengapa?
Banyak penyebab. Pertama, kita ingin agar Indonesia diolah secara bermutu lewat partai politik. Tapi dalam partai politik tidak ada kaderisasi, tidak ada kurikulum tentang etika publik. Tidak ada kurikulum tentang kewarga negaraan. Ini yang mengakibatkan kenapa di DPR tidak ada argumentasi yang betul-betul bermutu yang berbasis pada kewarga negaraan. 
Yang kedua, dalam sistem presidential, kita berharap presiden itu bisa memaksimalkan energi yang diperoleh 60% dari publik. Tapi karena ia peragu, dia merasa bahwa ia harus kuasai DPR, dan dia memberi umpan pada DPR yang tidak punya dasar etika publik. Akibatnya DPR merajalela sekarang. Jadi dia terjebak pada semacam kebodohan politiknya sendiri.
Kalau partai itu tidak menyediakan kurikulum kewargaan yang baik, diluar partai harus ada yang menyediakan? 
Tugas utama ada pada partai. Selama partai tidak punya kurikulum politik, demokrasi itu tidak dinikmati sebagai habit of the heart. Musti dibayar-disogok dulu, baru demokrasi jalan. Indonesia punya intalasi demokrasi yang lengkap. Ada partai, ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi. Tapi yang mengalir di dalam instalasi itu adalah air kotor korupsi, air kotor kartel, sogok menyogok. Kulturnya begitu. Softwarenya kita tidak punya.  
Dulu saya pernah mengatakan Pemilu itu seperti pompa air. Terlihat bagus tapi yang keluar itu “cacing-cacing”. Untuk ke depan, masih bisakah kita andalkan saluran-saluran ini sampai suatu saat airnya bersih,  atau saya harus membeli pompa baru? 
Sebetulnya politik itu mudah sekali diselenggarakan kalau betul-betul penyelenggara itu paham tentang etika publik. Kita ribut-ribut soal video mesum segala macam. Itu ruang privat diubah menjadi ruang publik oleh kegenitan pengacara, oleh kegenitan politisi, kegenitan ulama. Jadi, sesuatu yang privat dirubah menjadi isu publik. Sementara yang publik, yang seharusnya dipikirkan oleh semua orang, diubah menjadi privat dalam bentuk kartel. 
Kartel itu politik privat. Ini kacau, antara privat dan publik. Orang marah soal moral padahal orang diam waktu politik dialihkan menjadi soal personal. Hal ini yang mesti kita ubah. Kartel kita sebenarnya kartel yang palsu. Dua orang yang ingin bersembunyi dari tatapan publik. Lalu bikin kartel. 
Bagaimana melawannya? Apakah mengandung risiko?
Jangan hindari resiko. Kita tempuh resiko itu. Sekarang sudah ada fasilitas internet dan segala macam. Tapi saya melihat bahwa politik di Indonesia itu, walaupun bisa melalui social media, tetap harus face to face, satu konfrontasi yang benar-benar memperlihatkan. 
Anda tidak bermaksud demo? 
Demo itu peralatan yang disediakan, masalahnya adalah yang mana yang efektif? Di dalam suhu politik sekarang mungkin semacam sosialisasi melalui forum-forum, media baru. Karena partai sudah tersendat dan trias politika juga macet, wargalah yang harus bergerak.  
Gerakan pro Sri Mulyani kemarin itu menunjukkan gejala apa? Apakah suatu ilusi, atau apakah akan melahirkan gairah orang untuk bersuara? 
Sri Mulyani mengajarkan kita tentang integritas. Itu hal yang paling penting. Saya percaya bahwa integritas menjadi sumber utama untuk energi perubahan. Saya berharap bahwa ada periode dimana publik politik, terutama Jakarta, mendinginkan pikiran untuk menerima suatu perspektif baru mengenai Sri Mulyani.

 

Rocky Gerung memberi jawaban pada Perspektif Baru yang kita highlight beberapa bagiannya. Secara keseluruhan akan  dimuat sebagai sindikasi sembilan koran se-Indonesia, dan ratusan  stasion radio. Carilah waktu siaran radio untuk mendengar wawancara ini pada www.perspektifbaru.com  

 

saduran wawancara oleh: Wimar Witoelar      

Rocky Gerung bersama team Perspektif Baru Wulan, Rizka, Dewi

 

Apa yang membuat kita seperti tidak punya pegangan didalam perpolitikan Indonesia?

Kalau politiknya sudah sangat crystalized artinya yang buruk dan yang baik sudah jelas di depan mata, memang mudah membuat definisi itu. polisi menangkap polisi, jaksa menahan jaksa, hakim mengadili hakim, itu kan berarti sudah kacau negeri ini. Sementara, masyarakat di daerah semakin tribal. DPR semakin finansial. Mereka tidak bisa berfikir kalau tidak ada uang. Yang paling parah, presiden makin feodal. Lengkaplah kondisi kengerian politik hari-hari ini. Apakah ini yang disebut “The beginning of the end”? 

Tadinya saya fikir “The end of the beginning of reform”, masuk dalam jaman yang stabil…. orang yang berfikiran bebas sering disebut neolib oleh orang yang tidak bebas berpikir. Apakah disintegrasi didorong kekuatan sistem atau memang kebudayaan di Indonesia pada dasarnya tidak akan mungkin dapat menunjang demokrasi yang kita bayangkan bisa terjadi pada pertengahan dekade yang lalu?

Dua belas tahun yang lalu kita berhenti dengan otoriterisme, kita mau download demokrasi. Pertanyaan yang muncul waktu itu adalah yang kita download kita mau save-as apa? Dulu pilihannya adalah di save-as revolusi atau sebagai reformasi? Kita pilih save-as reformasi, padahal mental kita sebetulnya adalah ingin revolusi. Supaya ada perubahan kualitatif di dalam kultur politik. Kita ragu waktu itu, karena itu kita pilih reformasi. Itu yang menyebabkan hari-hari ini kita sebetulnya masih separuh berada di Orde Baru.

Dulu ada seorang filsuf bernama Rousseau, waktu dia ditanya, “Apa sebetulnya yang menyebabkan Romawi runtuh?” Russo menjawab, “Demokrasi itu ibarat buah, bagus buat pencernaan tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya”. Nah kita tidak punya lambung yang sehat itu.

Dalam masyarakat kita yang masih semi feodalistik, pada awalnya reformasi di asuransikan pada presiden. Kita lihat, ada semacam “gairah” sewaktu memilih SBY dan kita semua bayar premi demi itu. Lama-lama kita lihat, SBY reasuransi juga ke politik kartel. Itu yang menyebabkan ruang publik sekarang hanya diatur oleh dua orang.

Istilah kartel disebut SMI dalam kuliah umum,  walaupun kemudian digunakan  istilah perkawinan. Apa itu kartel sekarang dan siapa saja anggotanya?

Istilah ini sudah ada dari tahun 1700an. Sistem politik yang hanya diatur oleh 2-3 orang. Sifatnya oligarki. Membuat  politik tidak tumbuh. Demokrasi seolah-olah meriah, namun sebetulnya politik dibunuh. Karena tidak ada kesempatan untuk partisipasi diluar komunitas partai ini. Itu yang terjadi sekarang. Politik sebagai hak publik dihalangi oleh kartel ini. Itu yang saya kira berbahaya buat demokrasi. Kelihatannya Presiden menikmati kartel bukan karena ia ingin menguasai politik Indonesia, tapi dia memang tertawan didalam sejarah masa lalu.

Kartel sekarang dibentuk tahun berapa, 2004 atau 2009? 

Tahun 2004 mungkin sifatnya diantara partai politik, sebagai upaya untuk membuat Indonesia stabil. Yang sekarang, kartel tidak hanya bersifat politik. Tendensi kriminal menjadi tinggi karena saling menutupi kejahatan.  Banyak hal, soal pajak, transaksi dibelakang sistem resmi. Kartel di Indonesia lebih mirip dengan kartel Medellin, Kolombia daripada kartel dalam sistem politik biasa. Karena transaksinya dibelakang layar semua. 

Apakah seperti di film konspirasi? Kartel mengatur semua skenario. Kadang-kadang didandani.. Anggota kartel adalah orang yang sekarang punya jabatan? 

Kalau kita mau lihat politik hitam putih, kita musti anggap begitu, supaya kita aman. 

Konspirasi bisa antara partai, dalam legislatif, pemerintah dan bisnis, pemerintah dan militer. Sekarang semuanya? 

Ya, kita tidak bisa bedakan siapa eksekutif, siapa legislatif, siapa yudikatif. Sudah bertukar-tukar. Kalau saya lihat DPR seperti saya lihat tumpukan tubuh, bukan kumpulan gagasan. Hanya tubuh-tubuh yang berdempet, homogen, bahkan pasif. Ia hanya aktif bila di hidungnya kita lambai-lambaikan Rupiah, baru dia bangun tuh, hahahaha. 

Tapi banyak orang awam yang sungguh-sungguh merasa kita memilih presiden yang terbaik diantara 3 calon. Tapi sebetulnya itu tidak pernah bisa diharapkan? Mengapa?

Banyak penyebab. Pertama, kita ingin agar Indonesia diolah secara bermutu lewat partai politik. Tapi dalam partai politik tidak ada kaderisasi, tidak ada kurikulum tentang etika publik. Tidak ada kurikulum tentang kewarga negaraan. Ini yang mengakibatkan kenapa di DPR tidak ada argumentasi yang betul-betul bermutu yang berbasis pada kewarga negaraan. 

Yang kedua, dalam sistem presidential, kita berharap presiden itu bisa memaksimalkan energi yang diperoleh 60% dari publik. Tapi karena ia peragu, dia merasa bahwa ia harus kuasai DPR, dan dia memberi umpan pada DPR yang tidak punya dasar etika publik. Akibatnya DPR merajalela sekarang. Jadi dia terjebak pada semacam kebodohan politiknya sendiri.

Kalau partai itu tidak menyediakan kurikulum kewargaan yang baik, diluar partai harus ada yang menyediakan? 

Tugas utama ada pada partai. Selama partai tidak punya kurikulum politik, demokrasi itu tidak dinikmati sebagai habit of the heart. Musti dibayar-disogok dulu, baru demokrasi jalan. Indonesia punya intalasi demokrasi yang lengkap. Ada partai, ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi. Tapi yang mengalir di dalam instalasi itu adalah air kotor korupsi, air kotor kartel, sogok menyogok. Kulturnya begitu. Softwarenya kita tidak punya.  

Dulu saya pernah mengatakan Pemilu itu seperti pompa air. Terlihat bagus tapi yang keluar itu “cacing-cacing”. Untuk ke depan, masih bisakah kita andalkan saluran-saluran ini sampai suatu saat airnya bersih,  atau saya harus membeli pompa baru? 

Sebetulnya politik itu mudah sekali diselenggarakan kalau betul-betul penyelenggara itu paham tentang etika publik. Kita ribut-ribut soal video mesum segala macam. Itu ruang privat diubah menjadi ruang publik oleh kegenitan pengacara, oleh kegenitan politisi, kegenitan ulama. Jadi, sesuatu yang privat dirubah menjadi isu publik. Sementara yang publik, yang seharusnya dipikirkan oleh semua orang, diubah menjadi privat dalam bentuk kartel. 

Kartel itu politik privat. Ini kacau, antara privat dan publik. Orang marah soal moral padahal orang diam waktu politik dialihkan menjadi soal personal. Hal ini yang mesti kita ubah. Kartel kita sebenarnya kartel yang palsu. Dua orang yang ingin bersembunyi dari tatapan publik. Lalu bikin kartel. 

Bagaimana melawannya? Apakah mengandung risiko?

Jangan hindari resiko. Kita tempuh resiko itu. Sekarang sudah ada fasilitas internet dan segala macam. Tapi saya melihat bahwa politik di Indonesia itu, walaupun bisa melalui social media, tetap harus face to face, satu konfrontasi yang benar-benar memperlihatkan. 

Anda maksudkan demo? 

Demo itu peralatan yang disediakan, masalahnya adalah yang mana yang efektif? Di dalam suhu politik sekarang mungkin semacam sosialisasi melalui forum-forum, media baru. Karena partai sudah tersendat dan trias politika juga macet, wargalah yang harus bergerak.  

Gerakan pro Sri Mulyani kemarin itu menunjukkan gejala apa? Apakah suatu ilusi, atau apakah akan melahirkan gairah orang untuk bersuara? 

Sri Mulyani mengajarkan kita tentang integritas. Itu hal yang paling penting. Saya percaya bahwa integritas menjadi sumber utama untuk energi perubahan. Saya berharap bahwa ada periode dimana publik politik, terutama Jakarta, mendinginkan pikiran untuk menerima suatu perspektif baru mengenai Sri Mulyani.

 

 

Print article only

11 Comments:

  1. From Hendra Permana on 19 June 2010 12:37:46 WIB
    Dear Kang Wimar & Kang Rocky...
    Setuju sekali bahwa "resiko" memang bukan untuk dihindari. Kita hidup juga sebenarnya adalah resiko. Kalo tidak punya keberanian untuk mengambil itu, mendingan "ke laut aja" deh (pinjam istilah Band Radja).
    Jadi mungkin sudah saatnya kita menghentikan gerakan orang-orang yang "tidak punya integritas" (baca: DPR) yang saat ini sudah sangat jumawa sekali. Namun tentunya untuk itu kita perlu adanya suatu "wadah"...yang mungkin bisa dengan segera merealisasikan "Partai Orang Biasa", agar semua ini tidak hanya menjadi wacana yang sia-sia.
    Salam.
  2. From R Muhammad Mihradi on 21 June 2010 10:37:52 WIB
    Problem Transisi Demokrasi Yang Diaborsi

    Bagi saya, demokrasi adalah proses merefleksi, membuka ruang publik dan merayakan kebebasan dengan dirawat kejernihan rasionalitas. Problemnya, kita tidak pernah lulus melandingkan transisi menuju konsolidasi demokrasi. Pertama, kita tidak pernah jelas menyelesaikan persoalan masa silam, kalau di Cheko ada UU Lustrasi yang memfilter pejabat otoriter kembali menjabat di rezim demokrasi kalo Indonesia bukan saja tidak ada UU itu, malah berpeluk mesra antara penculik dan yang diculik di masa rezim otoriter. Kedua, kita terlalu mudah terutama tokoh dan agen perubahan tergiur syahwat kekuasaan. Lihatlah betapa cendikia independen kita defisit drastis. Semua berlomba-lomba mencari kenyamanan di tubuh partai berkuasa. Ketiga, sejarah kita adalah sejarah "orang besar" yang akhirnya kalah. Kita tidak pernah menyediakan tempat yang mulia bagi rakyat yang bukan siapa-siapa. Padahal tradisi agama sekalipun, justru kemuliaan mendekat diorang-orang terpinggirkan. Islam misalnya, sangat mendorong untuk peduli pada kaum terpinggirkan. Kristiani pun mempunyai tradisi serupa dengan kedekatan Yesus pada orang-orang miskin papa. Semua sesungguhnya menjadi bagian pemaknaan bahwa mendesak melembagakan tidak hanya cerdas intelektual tapi juga cerdas emosional termasuk spiritual.
    Ketiga hal tadi mungkin membuat kita tidak pernah dapat segera mencerna perubahan yang didambakan: sejahtera dibawah lindungan negara hukum dan demokrasi dibingkai dalam religiusitas yang nasionalis.
  3. From febs on 21 June 2010 16:12:46 WIB
    Meski hrs diakui butuh bbrp saat utk mencerna, krn jawaban yg diberikan begitu baik dan mendalam.

    Dan ini sebuah dukungan utk merealisasikan Partai Orang Biasa.

    Dan maju terus POB.
    Dan menjadi Partai Virtual Pertama di Indonesia dan mungkin di Dunia!.


    Tks



  4. From Jean on 21 June 2010 18:13:48 WIB
    If Joseph Pulitzer read this article, I'm positively sure he will give credits and say "An able, disinterested, public-spirited press, with trained intelligence to know the right and courage to do it, can preserve that public virtue without which popular government is a sham and a mockery."

    LONG LIVE SOCIAL MEDIA!
  5. From jack guevara on 22 June 2010 19:32:50 WIB
    dialog yang sangat mencerahkan. apa bedanya jaman orba dg sekarang, dulu soeharto bergandengan dg liem sio long skrang sby bergandengan dg bakrie. sejarah hanya berulang di indonesia, negeri para bedebah,,,,!!
  6. From bali dreamland on 24 June 2010 12:23:09 WIB
    hmmmm,,,,,, nice posting
    id like to read it.....
  7. From Wisnu (youfive) on 25 June 2010 02:34:03 WIB
    true!! 32 tahun lambung kita dicekoki bubur, begitu diberi "real food" langsung kumat heartburn-nya..

    for now, social media movement has became an alternative escape.

    gerakan "mencerahkan" masyarakat dapat memanfaatkan internet (sejak media TV sudah menjadi pahlawan abal-abal yg justru mengembangbiakkan kebodohan agar beranak-pinak)
  8. From Nicolas ardy on 25 June 2010 04:15:58 WIB
    @jack guevara: Kalau anda mengatakan negeri ini tempat para bedebah berarti anda juga menganggap diri anda bedebah dong???

    Menurut saya jangan menggeneralisasi negeri Indonesia seperti itu,masak hanya karena 1 atau 2 golongan/kartel anda mengatakan bangsa ini negeri para bedebah.jangan seperti itu dong.

    Jika kita meniadakan kartel2 politik yang selalu menyusahkan ini sesungguhnnya negeri ini adalah negeri yang indahnnya bukan main, negeri para dewa... hehehehe

  9. From Mundhori on 26 June 2010 10:34:23 WIB
    Ribetnya perpolitikan karena diterapkannya demokrasi dengan system multi partai. Satu kekuasaan diperebutkan oleh banyak pihak secara bebas, padahal melibatkan rakyat secara langsung. Sementara itu focus partai masih dalam upaya merebut kekuasaan. Visi untuk kesejahteraan rakyat masih jauh dari realita. Dan partai dimungkinkan untuk dikuasai oleh siapa saja yang mampu. Pengusaha, para politikus, tokoh agama dan siapa saja, dengan asumsi kekuasaan uang kemungkinan besar akan banyak menentukan. Karena itu pemilik keuangan yang melimpah akan mampu mengendalikan dinamika politik melalui strategi entitas ekonominya (salah satunya kartel). Dalam kaitan naskah, timbul pertanyaan, akan mampukah integritas perorangan mengalahkan system politik ekonomi pengusaha yang sedang main ?? Namun bagaimanapun semangat melawan system kartel dalam perpolitikan dengan integritas perlu disambut dan didukung. Tinggal menanti siapa pionir yang mampu dan bersedia mengorganisasikan .
  10. From Sondaryani Vagher on 30 June 2010 05:36:16 WIB
    Salah satu langkah awal untuk melawan kartel ini adalah membangkitkan semangat middle class untuk berpartisipasi di politik.

    Kondisi yang ada saat ini, sering kali masyarakat menengah apatis dan tidak berpartisipasi dalam pemilihan DPRD, DPR etc. Akhirnya yang terjadi, karena adanya politik uang, dan dengan uang lebih gampang mempengaruhi golongan masyarakat yang kurang beruntung maka yang terpilih adalah orang2 yang kebanyakan memang brengsek (maaf) dan \"titipan\". Politik dibuat sedemikian rupa oleh mereka2 ini sehingga membuat kita2 malas dan enggan untuk ikutan memilih.

    Aku yakin, dengan adanya satu orang biasa, kemudian menjadi seratus orang biasa, kemudian menjadi jutaan orang biasa yang bersemangat melawan kondisi saat ini, negara kita ini bisa kembali ke track yang benar.
  11. From anak smp on 01 September 2010 01:48:37 WIB
    <a href=""http://anak-es-em-pe.blogspot.com/>anak smp</a> like this article... salam kenal... ;-)

« Home