Articles

Mahfud Md.: Koalisi Sebaiknya Ditiadakan

Tempo Interaktif
08 October 2011

 

Mahfud Md.: Koalisi Sebaiknya Ditiadakan
JAKARTA
"Presiden tidak usah ta kut dilengserkan."
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menyatakan koalisi partai politik di Indonesia sebaiknya ditiadakan.“Sistem presidensial kok pakai koalisi. Koalisi hanya ada di sistem parlementer,“ katanya dalam acara peluncuran dan diskusi buku Indonesia Optimis Melawan Mafia di Universitas Paramadina, Jakarta, kemarin.
Menurut Mahfud, dalam sistem presidensial, Presiden tidak perlu takut didikte partai politik. Karena itu, Presiden pun tidak perlu membentuk koalisi partai penyokong pemerintah. Apalagi Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyatnya.
Di Indonesia, kata Mahfud, menjatuhkan presiden bukan urusan gampang. Undang-Undang Dasar 1954 pun dirancang agar presiden tidak bisa jatuh.
Jadi, “Presiden tidak usah takut dilengserkan.“
Presiden dan wakil presiden memang bisa diberhentikan di tengah masa jabatan mereka oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi syarat impeachment presiden/wakil presiden telah dibuat sulit.
Selain harus terbukti melakukan pelanggaran berat, proses pemakzulan presiden/wakil presiden tidak gampang. Pengambilan keputusan oleh DPR harus disetujui paling tidak dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang tersebut harus dihadiri minimal dua pertiga anggota DPR. “Satu partai saja tidak hadir, misalnya Partai Demokrat, ya, tidak jadi jatuh,”ujar Mahfud.
Karena itu, dia menyarankan agar Presiden mengabaikan saja bila ada partai politik yang mengancam melengserkannya.
“Jalan saja, semua tabrak kalau tidak benar,” kata Mahfud, yang juga ahli hukum tata negara.
Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan sebelumnya mengatakan perubahan konstitusi justru membuat pemerintah Indonesia lemah.“Suatu anomali, UUD 1945 menghendaki pemerintahan yang kuat, tapi yang terjadi sebaliknya,” katanya dalam pidato perpisahannya sebagai guru besar tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Kamis lalu.
Menurut Bagir, ada tiga sumber
kelemahan pemerintah akibat empat kali amendemen konstitusi.
Pertama, sejumlah materi hasil amendemen tak sesuai dengan konsep UUD 1945, misalnya hak interpelasi. Hak meminta penjelasan presiden ini lazim berlaku pada sistem parlementer untuk merongrong pemerintah.“Interpelasi dapat menjadi jalan menuju impeachment (pemakzulan).” Kelemahan kedua, menurut Bagir, terkait dengan undang-undang pemilihan umum yang membuat banyak begitu partai bercokol di DPR. Akibatnya, tidak ada partai yang menjadi pemenang mutlak dalam pemilihan umum. Untuk bertahan di kursinya, pejabat eksekutif, dari presiden sampai bupati, merasa perlu dukungan dari banyak partai.
“Sistem ini membuat pekerjaan pemerintah tak efektif dan efisien,”ujarnya.
Sumber kelemahan terakhir, menurut Bagir, adalah sering tidak samanya visi para menteri dengan Presiden. Padahal, dalam sistem presidensial, barisan pembantu Presiden semestinya merupakan kabinet ahli (zaken). Kabinet seharusnya diisi orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan presidennya. ● RIRIN AGUSTIA

 

 

 

"Presiden tidak usah takut dilengserkan."

 

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menyatakan koalisi partai politik di Indonesia sebaiknya ditiadakan.“Sistem presidensial kok pakai koalisi. Koalisi hanya ada di sistem parlementer,“ katanya dalam acara peluncuran dan diskusi buku Indonesia Optimis Melawan Mafia di Universitas Paramadina, Jakarta, kemarin.

Menurut Mahfud, dalam sistem presidensial, Presiden tidak perlu takut didikte partai politik. Karena itu, Presiden pun tidak perlu membentuk koalisi partai penyokong pemerintah. Apalagi Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyatnya.

 

Di Indonesia, kata Mahfud, menjatuhkan presiden bukan urusan gampang. Undang-Undang Dasar 1954 pun dirancang agar presiden tidak bisa jatuh.

Jadi, “Presiden tidak usah takut dilengserkan.“

 

Presiden dan wakil presiden memang bisa diberhentikan di tengah masa jabatan mereka oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi syarat impeachment presiden/wakil presiden telah dibuat sulit.

 

Selain harus terbukti melakukan pelanggaran berat, proses pemakzulan presiden/wakil presiden tidak gampang. Pengambilan keputusan oleh DPR harus disetujui paling tidak dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang tersebut harus dihadiri minimal dua pertiga anggota DPR. “Satu partai saja tidak hadir, misalnya Partai Demokrat, ya, tidak jadi jatuh,”ujar Mahfud.

 

Karena itu, dia menyarankan agar Presiden mengabaikan saja bila ada partai politik yang mengancam melengserkannya.

 

“Jalan saja, semua tabrak kalau tidak benar,” kata Mahfud, yang juga ahli hukum tata negara.

 

Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan sebelumnya mengatakan perubahan konstitusi justru membuat pemerintah Indonesia lemah.“Suatu anomali, UUD 1945 menghendaki pemerintahan yang kuat, tapi yang terjadi sebaliknya,” katanya dalam pidato perpisahannya sebagai guru besar tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Kamis lalu.

 

Menurut Bagir, ada tiga sumber

 

kelemahan pemerintah akibat empat kali amendemen konstitusi.

Pertama, sejumlah materi hasil amendemen tak sesuai dengan konsep UUD 1945, misalnya hak interpelasi. Hak meminta penjelasan presiden ini lazim berlaku pada sistem parlementer untuk merongrong pemerintah.“Interpelasi dapat menjadi jalan menuju impeachment (pemakzulan).” Kelemahan kedua, menurut Bagir, terkait dengan undang-undang pemilihan umum yang membuat banyak begitu partai bercokol di DPR. Akibatnya, tidak ada partai yang menjadi pemenang mutlak dalam pemilihan umum. Untuk bertahan di kursinya, pejabat eksekutif, dari presiden sampai bupati, merasa perlu dukungan dari banyak partai.

 

“Sistem ini membuat pekerjaan pemerintah tak efektif dan efisien,”ujarnya.

 

Sumber kelemahan terakhir, menurut Bagir, adalah sering tidak samanya visi para menteri dengan Presiden. Padahal, dalam sistem presidensial, barisan pembantu Presiden semestinya merupakan kabinet ahli (zaken). Kabinet seharusnya diisi orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan presidennya. ● RIRIN AGUSTIA

 

 

 

Print article only

3 Comments:

  1. From Berto on 09 October 2011 02:02:53 WIB
    Aplikasi Demokrasi di setiap negara berbeda. Demikian juga dengan sistem pemerintahan, misalnya sistem presidensial, diterapkan dinegara A belum tidak bisa diterapkan dinegara B.
  2. From zainal on 12 October 2011 18:16:01 WIB
    saya setuju banget sama pendapat pak Mahmud MD, kita perlu orang@ yg berani seperti pak mahmud MD ini. saya dukung pak di RI-1....hehehhe
  3. From zainal on 12 October 2011 19:19:14 WIB
    Menurut saya sumber carut marut penyelenggaraan di negara RI ini adalah terlalu banyaknya partai politik yg ada akibat amandemen konstitusi. perlu amandemen lagi yg membatasi jumlah partai politik, maksimum 3 partai saja(lebih baik 2 partai saja seperti di amerika). kelemahan dengan banyaknya partai politik adalah :
    1. Potensi korupsi di pemerintahan besar karena setiap partai politik dalam prakteknya selalu berupaya mendapatkan dana untuk pemilu berikutnya. disamping itu pengawasan praktek korupsi juga lebih sulit, karena terlalu banyak yg terlibat.
    2. secara makro, masyarakat kita yg umumnya miskin malah disibukkan dengan urusan politik yg enggak produktif secara barang dan jasa, lebih baik peraturan untuk mempermudah entreprenurship muncul yg lebih diperluas yg nantinya akan melatih generasi muda kita untuk produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

    sebaiknya diwacanakan saja amandemen konstitusi agar partai politik 3 saja atau justru 2 saja lebih baik

« Home