Articles

Upaya melemahkan KPK

Perspektif Online
11 December 2011

 

Oleh: Didiet Budi Adiputro dan Melda Wita Sitompul

 

Terpilihnya 4 pimpinan KPK yang baru, membuat publik mempunyai harapan besar agar pemberantasan korupsi baik itu pencegahan ataupun penindakan , mempunyai gigi baru yang siap mengungkap berbagai kasus yang selama ini terlihat mandek. Harapan publik tidak salah, melihat komposisi pimpinan KPK yang baru mapkanya kita bisa memandang secara  optimistis, meskipun hasil ‘dagang sapi’ di parlemen jauh melenceng dari orbit yang sudah direkomendasikan panitia seleksi.

 

 Seperti diketahui pansel memilih Bambang Widjojanto, Yunus Husein , Abdullah Hehamahua dan Handyo Sudrajat sebagai 4 ranking teratas calon pimpinan. Namun 4 besar rekomendasi pansel tidak laku di komisi III DPR. Entah supaya melepas kesan bahwa anggota DPR yang terhormat tidak bisa didikte para akademisi dan professional yang ada di pansel, atau mereka memang punya agenda politik sendiri. Akhirnya nama – nama mengejutkan muncul mengisi komposisi baru pimpinan KPK. Mereka adalah Abraham Samad sebagai ketua, Adnan Pandupraja, Zulkarnain, dan Bambang Widjojanto yang memang menjadi jagoan semua pihak. Mereka berempat akan ditemani Busyro Muqodas yang extend menjadi pimpinan KPK hingga 4 tahun kedepan.

Kembali soal harapan terhadap pimpinan KPK baru. Rasanya bukan publik saja yang menaruh harapan besar, tapi DPR beserta partai – partai politik di dalamnya pun sepertinya juga punya harapan kepada KPK baru. Harapannya cukup sederhana, agar pimpinan baru bisa lebih kompromis jika ada kader mereka yang terindikasi terlibat korupsi. Tapi kita harus optimis bahwa Abraham dkk tidak merasa punya hutang budi dengan DPR.

Indikasi melemahkan KPK oleh kekuatan politik parlemen sebenarnya sudah terlihat saat Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso menerbitkan surat PW01/0054/DPR-RI/1/2011 yang meminta komisi hukum DPR untuk membuat naskah akademik untuk revisi undang – undang KPK. Saat itu KPK tengah bernas menagkapi banyak politisi DPR termasuk dedengkot Golkar seperti Pasakah Suzetta dan Ahmad Hafiz Zawawi.

Belakangan poin-poin untuk merevisi UU 30/ 2002 tentang KPK ini semakin berindikasi ingin melemahkan peran KPK, seperti ingin mengatur ulang  penyadapan, memberikan wewenang SP3, dan yang paling menggelikan adalah kewenangan KPK hanya akan dibatasi pada pencegahan, sementara penindakan koruptor akan dikembalikan ke kepolisian dan kejaksaan.

 

Dan berikut cuplikan wawancara Melda Wita Sitompul dengan peneliti ICW Donal Fariz http://perspektifbaru.com/wawancara/819


Sekarang ada rencana untuk merevisi UU tentang KPK. Mengapa pemerintah ingin merevisi UU tersebut? Apakah itu crucial bagi KPK sehingga harus direvisi?

 

Rencana revisi UU KPK tersebut dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan dari pemerintah. Sampai hari ini kita mendengar masih ada persiapan yang sifatnya marathon yang dilakukan DPR untuk melakukan atau menyusun revisi, paling tidak dimulai dari naskah akademis revisi UU No.30/2002. Publik pun masih bingung apa sebenarnya motivasi DPR untuk merevisi UU tersebut.

 

Jadi, apa sebenarnya motif DPR untuk mengubah UU tersebut?

 

Motivasi politik untuk memperlemah KPK karena begitu banyak politisi yang terjerat oleh KPK jilid kedua. Itu yang terjadi hari ini.

 

DPR sengaja melemahkan KPK melalui isi draft revisi UU. Apa saja yang dilemahkan DPR?

 

Pertama, penting kita catat mengapa DPR ingin merevisi UU KPK. Motivasi seperti yang saya sampaikan tadi lebih kepada faktor politis. DPR seolah-olah menjadi pihak yang gerahterhadap keberadaan KPK pada hari ini. Dalam catatan ICW, setidaknya KPK di jilid kedua memproses lebih dari 43 orang anggota DPR RI baik yang aktif maupun tidak. Ini yang kemudian membuat oknum politisi busuk, politisi maling merasa gerah terhadap keberadaan KPK. Ini tercermin dari statement beberapa anggota DPR bahkan pimpinan DPR yang ingin lembaga ini dibubarkan.

 

Kalau dengan cara berfikir demikian maka mustahil kita mengharapkan dari revisi UU KPK akan dilahirkan sebuah produk hukum yang bagus, yang memiliki spirit pemberantasan korupsi yang universal sifatnya. Ujung-ujungnya akan ada upaya pelemahan KPK melalui revisi kewenangan-kewenangan yang saat ini sudah begitu baik. Misalnya, dalam wacana yang berkembang beberapa waktu belakangan, ada upaya untuk menghilangkan kewenangan penyadapan. Kalau pun mau melakukan penyadapan maka harus diputar langsung dan meminta izinke pengadilan. Padahal kita tahu praktek korupsi di pengadilan begitu masif terjadi.

 

Jadi kalau harus memutar dan minta izin dulu ke ketua pengadilan lalu baru sadap oknum hakim dan oknum jaksa, tentu ujung-ujungnya informasi ini akan menjadi bocor. Akhirnya penangkapan tidak bisa lagi dilakukan secara cepat terjadi.

 

Kemudian kewenangan penuntutan KPK, kewenangan tersebut dinilai paling efektif. Dari sekian banyak ratusan kasus korupsi yang sudah dimejahijaukan oleh KPK ke proses hukum, hanya satu terdakwa kasus korupsi yang ditangani KPK yang divonis bebas oleh pengadilan. Itu kasus Walikota Bekasi Mohtar Muhammad di Pengadilan Tipikor Bandung beberapa waktu lalu. Dari sini kita melihat lembaga ini efektif dari segi penuntutan.

 

Nah kewenangan itu yang ingin dilemahkan bahkan dihilangkan oleh DPR, sehingga akhirnya hanya melalui penuntutan murni oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada hari ini kita melihat kerja Kejaksaan dalam menuntut perkara-perkara korupsi, yaitu hanya tuntutan pura-pura, ringan, dan tidak serius.

 

Jadi sebenarnya posisi KPK sangat ditakuti oleh DPR, sehingga DPR berusaha  melemahkan fungsi-fungsi dari KPK tadi. Siapa saja yang berkepentingan?

 

Jejaring mafia bisnis. Keberadaan KPK mengganggu transaksi bisnis dan politik oknum politisi tertentu. Kalau mau belajar dari kasus cek pelawat, KPK memproses anggota DPR lebih dari 30 orang yang menerima uang hasil pemilihan pejabat publik. Transaksi bisnis dan transaksi politik inilah yang merasa diganggu. Mata rantai ini yang coba diganggu oleh KPK, walaupun belum terputus, sebenarnya mata rantainya begitu banyak sekali.

 

Kewenangan penyadapan dan penuntutan menjadi isu krusial yang belakangan ingin diganggu gugat oleh oknum tertentu. Kemudian kita juga melihat tidak ada political will dari pembentuk UU untuk mengizinkan KPK merekrut penyidik mereka sendiri yang sifatnya berkompeten. Belajar dari pengalaman KPK sejauh ini, sudah hampir dua periode KPK berjalan, ada persoalan krusial di level para penyidik KPK. Para penyidik KPK berasal dari Kepolisian sehingga mereka akan sulit bersikap independen dan imparsial ketika harus menangani oknum-oknum pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari institusi asalnya. Berbeda dengan kejaksaan, sampai hari ini KPK sudah hattrick menjerat tiga orang jaksa yaitu kasus Urip, Jaksa “DSW”, dan Jaksa “S”  yang beberapa hari lalu tertangkap. Di konteks kepolisian, sangat langka sekali penegak hukum yang bisa dijerat KPK, padahal praktek korupsi paling masif salah satunya di kepolisian. Tidak hanya hasil survey Indonesia saja, tapi Global Corruption Barometer juga menempatkan kepolisian menjadi salah satu institusi korup, kadang-kadang peringkat satu, kadang-kadang peringkat dua bergantian dengan partai politik. 

 

 Sumber: majalah Tempo 5 – 11 Desember 2011 dan www.perspektifbaru.com

Print article only

2 Comments:

  1. From fahriza on 16 December 2011 16:07:06 WIB
    Saya sepakat pak bahwa KPK dilemahkan dengan revis UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Akan tetapi perlu diingat bahwa KPK adalah sebuah lembaga adhoc (perbantuan). Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sudah tepatkah revisi tersebut dilakukan pada saat ini???

    Jawaban saya, sangat tidak tepat jika KPK dikurangi wewenangnya disaat sekarang ini, mengingat bahwa Kepolisian dan Jaksa tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sebenarnya peran Penindakan yang dijalanka KPK selama ini merupakn peran polisi dan jaksa yang tidak berjalan sebagaimna mestinya.

    JIka DPR benar-benar serius ingin memberantas korupsi dan menegakkan konstitusi dengan mengembalikan bola penindakan kepada institusi polisi dan jaksa, DPR harus benahi dulu polisi dan jaksa dengan sebenar-benarnya. Jika itu tidak dilakukan dan wewenang KPK di kurangi, sudah sepatutnya dicurigai DPR punya interest tersendiri terhadap KPK.

    Saya serukan, jangan dipilih kembali DPR yang merevisi mengkebiri kewenangan KPK. Dan tidak salah jika politisi tersebut disebut sebagai Polbus alias Politisi Busuk.
  2. From Gumilar Prastio on 07 January 2012 08:48:53 WIB
    haduh.. haduh.. ternyata negeri kita lebih lucu dari yang kita bayangkan.

« Home