Articles

Komunikasi Paralel untuk Perhutanan Sosial

Persoektif Online
02 May 2012

 

Perhutanan Sosial Perlu Manfaatkan Paradigma Baru Komunikasi
Penerapan program perhutanan sosial (social forestry) telah berjalan 25 tahun lebih di Indonesia.  Untuk 25 tahun ke depan, pemanfaatan paradigma baru dalam berkomunikasi menjadi satu kunci untuk kesuksesan perhutanan sosial yaitu pembangunan kehutanan dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. 
Para pihak yang terlibat sejak awal program perhutanan sosial di Indonesia bertemu dalam acara bertajuk “Diskusi dan Ramah Tamah Pembelajaran 25 Tahun Perhutanan Sosial di Indonesia” yang digelar di Kampus CIFOR, Bogor, pada Selasa (1/5). Acara tersebut sekaligus untuk perpisahan Direktur Jenderal CIFOR Frances Seymour, dan ajang reuni para pihak setelah 20 tahun jarang bertemu karena kesibukan masing-masing.
Hadir di acara diskusi tersebut figur-figur kunci dari CIFOR, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Perum Perhutani, lembaga donor Ford Foundation, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Bina Swadaya. Antara lain, Bambang Sukmananto (Direktur Utama Perum Perhutani), R. Iman Santoso (Kepala Badan Litbang Kehutanan, Kemenhut), Junus Kartasubrata (tokoh perhutanan sosial), Iwan Tjitradjaja (Antropolog), Sih Yuniati (LSM Bina Swadaya), Haryadi Himawan (Direktur Bina Perhutanan Sosial, Kemenhut), Djamaluddin Suryohadi Kusumo (mantan Menteri Kehutanan), dan Wimar Witoelar.
Wimar Witoelar diundang hadir karena dulu bertugas sebagai konsultan yang diminta Ford Foundation untuk meneliti perhutanan sosial dari sisi intitusional (kelembagaan) pada 1990-an. Kala itu Wimar ikut turun menjelajah ke hutan di Sumedang, Cibinong, Kalimantan Selatan, dan Papua. Kini dia ikut aktif sebagai konsultan dalam program kehutanan untuk Green Economy dan REDD+.
Di acara diskusi kali ini Wimar bertugas sebagai salah satu panelis di sesi pertama yang membahas “Pembelajaran Masa Awal Perhutanan Sosial di Indonesia”, dan menjadi moderator pada sesi kedua (terakhir) mengenai “Perhutanan Sosial Saat ini dan yang Akan Datang”.
Menurut Wimar, pada saat awal pelaksanaan perhutanan sosial dalam sistem pemerintahan di Indonesia untuk berkomunikasi itu harus jelas otoritasnya, sumbernya, dan saluran distribusinya. Jika tidak ada ketiga unsur tersebut, maka informasi seperti mengenai perhutanan sosial tidak akan bisa dikomunikasikan ke publik. 
Sekarang ada paradigma baru dalam berkomunikasi melalui web 2.0 dan media sosial. Jadi  berkomunikasi tidak perlu lagi harus tergantung pada otoritas, sumber, dan saluran distribusinya. “Itu karena kini dalam berkomunikasi bersifat user general sehingga lebih mudah untuk mencari dan menyebarkan informasi,” kata dia. 
Dalam kalimat penutup acara diskusi, Wimar mengatakan dari refleksi atau pembelajaran bersama tiga dekade perhutanan sosial menunjukkan untuk 25 tahun ke depan kepemimpinan yang transformatif dari birokrasi dan pemberdayaan masyarakat akan membantu perkembangan perhutanan sosial. Hal itu harus didukung dengan memanfaatkan paradigma baru berkomunikasi oleh para birokrat baik di Kemenhut maupun Perhutani agar semua informasi perhutanan sosial bisa mudah didapat dan dipahami pihak luar. “Kini semua orang adalah jurnalis dan nanti akan ada snowball effect informasi dari cara berkomunikasi baru tersebut,” kata dia.  
Melalui upaya tersebut harapan perhutanan sosial bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia termasuk turut mengatasi perubahan iklim pada 20 tahun ke depan. Namun peserta mengharapkan pertemuan tidak perlu menunggu sampai 20 tahun lagi untuk membicarakan perhutanan sosial.

 


Komunikasi Paralel untuk Perhutanan Sosial 

oleh: Hayatudin Mansur

  

 

Penerapan program perhutanan sosial (social forestry) telah berjalan 25 tahun lebih di Indonesia.  Untuk 25 tahun ke depan, pemanfaatan paradigma baru dalam berkomunikasi menjadi satu kunci untuk kesuksesan perhutanan sosial yaitu pembangunan kehutanan dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. 

Para pihak yang terlibat sejak awal program perhutanan sosial di Indonesia bertemu dalam acara bertajuk “Diskusi dan Ramah Tamah Pembelajaran 25 Tahun Perhutanan Sosial di Indonesia” yang digelar di Kampus CIFOR, Bogor, pada Selasa (1/5). Acara tersebut sekaligus dibuat untuk perpisahan Direktur Jenderal CIFOR Frances Seymour, dan ajang reuni para pihak setelah 20 tahun jarang bertemu karena kesibukan masing-masing.

Hadir di acara diskusi tersebut figur-figur kunci dari CIFOR, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Perum Perhutani, lembaga donor Ford Foundation, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Bina Swadaya. Antara lain, Bambang Sukmananto (Direktur Utama Perum Perhutani), R. Iman Santoso (Kepala Badan Litbang Kehutanan, Kemenhut), Junus Kartasubrata (tokoh perhutanan sosial), Iwan Tjitradjaja (Antropolog), Sih Yuniati (LSM Bina Swadaya), Haryadi Himawan (Direktur Bina Perhutanan Sosial, Kemenhut), Djamaluddin Suryohadi Kusumo (mantan Menteri Kehutanan), dan Wimar Witoelar, peneliti Perhutanan Sosial pada awal kegiatannya.

Wimar Witoelar diundang hadir karena dulu bertugas sebagai konsultan yang diminta Ford Foundation untuk meneliti perhutanan sosial dari sisi intitusional (kelembagaan) pada 1990-an. Kala itu Wimar ikut turun menjelajah ke hutan di Sumedang, Cibinong, Kalimantan Selatan, dan Papua. Kini dia ikut aktif sebagai konsultan dalam program kehutanan untuk Green Economy dan REDD+.

Di acara diskusi kali ini Wimar bertugas sebagai salah satu panelis di sesi pertama yang membahas “Pembelajaran Masa Awal Perhutanan Sosial di Indonesia”, dan menjadi moderator pada sesi kedua (terakhir) mengenai “Perhutanan Sosial Saat ini dan yang Akan Datang”.

Menurut Wimar, kondisi komunikasi publik sangat berubah selama 25 tahun. Pada saat awal pelaksanaan perhutanan sosial dalam naungan pemerintahan di Indonesia, komunikasi itu harus jelas otoritasnya, sumbernya, dan saluran distribusinya. Jika tidak ada ketiga unsur tersebut, maka informasi tidak bisa dikomunikasikan ke publik. 

Sekarang ada paradigma baru dalam berkomunikasi melalui web 2.0 dan media sosial. Komunikasi tidak perlu lagi tergantung pada otoritas, sumber, dan saluran distribusinya. Ketiga hal itu tetap utama. Tapi ada jaringan komunikasi paralel. Wimar menjelaskan, “Komunikasi paralel bersandar pada user-generated content, random access dan viral distribution” kata Wimar. Jadi sumber dan pelapor bisa ada dimana saja, dengan standar kebenaran yang dipandu oleh masyarakat.

Dalam kalimat penutup acara diskusi, Wimar mengatakan dari refleksi atau pembelajaran bersama tiga dekade perhutanan sosial, kita melihat mengutip Haryadi Himawan bahwa bahwa selama 25 tahun pertama, faktor yang paling membantu adalah kepemimpinan yang transformatif dari birokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Wimar, kedua hal ini sekarang menunjukkan kemajuan. Hal itu harus didukung dengan memanfaatkan paradigma baru berkomunikasi oleh para birokrat baik di Kemenhut maupun Perhutani agar semua informasi perhutanan sosial bisa mudah didapat dan dipahami pihak luar. “Kini semua orang adalah jurnalis dan nanti akan ada snowball effect informasi dari cara berkomunikasi baru tersebut,” kata dia.  


Melalui upaya tersebut harapan perhutanan sosial bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia termasuk turut mengatasi perubahan iklim pada 20 tahun ke depan. Namun peserta mengharapkan pertemuan tidak perlu menunggu sampai 20 tahun lagi untuk membicarakan perhutanan sosial.

 

 

Print article only

0 Comments:

« Home