Articles

Karpet Merah untuk Ekonomi Hijau

Perspektif Online
15 May 2012


 oleh: Hayat Mansur


 

Tak perlu disangsikan lagi semua pihak menginginkan ada reformasi hak penguasaan tanah (land tenure reform) di Indonesia. Dalam hal ini Direktur Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat Iwan Taruna Isa menyampaikan satu pertanyaan untuk kita jawab bersama apakah kita sungguh-sungguh mau menggelar karpet merah untuk land tenure reform sehingga ekonomi hijau berjalan lancar di negeri ini.

 

Iwan Taruna Isa mengatakan hal tersebut dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Reformasi Hak Penguasaan Tanah dan Korelasinya dengan Ekonomi Hijau” di Jakarta, Selasa (15/5). Acara tersebut merupakan hasil kerja sama antara Yayasan Perspektif Baru (YPB), Kemitraan (Partnership) dan Climate and Land Use Alliance (CLUA).

 

Hadir di acara 14 orang dari berbagai kalangan yaitu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga donor, swasta, masyarakat adat, akademisi, dan media massa. Sedangkan bertindak sebagai moderator Wimar Witoelar dari YPB. (lihat daftar peserta).

 

FGD berjalan dalam suasana cair, tidak ada pihak saling menyalahkan terhadap persoalan carut marut land tenure di Indonesia. Yang ada semangat untuk membuat Indonesia yang lebih sejahtera dengan menjalankan ekonomi hijau dengan satu pintu utamanya yaitu melakukan reformasi hak penguasaan tanah.

 

Menurut Noer Fauzi Rachman dari Kemitraan dan juga akademikus dari Institut Pertanian Bogor (IPB), jumlah orang miskin di Indonesia tidak pernah berada di bawah 10% dari jumlah penduduk karena sumber produksi kemiskinan tidak diselesaikan. “Kemiskinan diproduksi berawal dari ketidakpastian hak penguasaan tanah,” kata dia.

 

Fauzi memaparkan bahwa program ekonomi yang saat ini dijalankan pun belum menjadikan pandangan ekonomi hijau sebagai pegangan. Ini terlihat di Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Saat berbicara pertumbuhan ekonomi maka ada empat kuadrant. Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi dan kerusakan ekologi juga tinggi seperti yang terjadi pada proyek Lumbung Pangan dan Energy Terpadu Merauke (Merauke Integrated Food and Energy Estate/MIFEE). “Di sana ada 44 perusahaan di lahan 2,1 juta hektar atau dua kali luas dari Singapura,” kata Fauzi.

 

Kedua, pertumbuhan ekonomi tinggi dan restorasi ekologi juga tinggi yang disebut juga sebagai pandangan ekonomi hijau, namun ini belum ada contoh modelnya di Indonesia.   Ketiga, pertumbuhan ekonomi minus tapi restorasi ekologi tinggi seperti yang ada pada masyarakat adat. Terakhir, pertumbuhan ekonomi minus dan kerusakan ekologi juga tinggi seperti pada lumpur Lapindo di Sidoarjo.

 

Menurut Iwan Taruna Isa, reformasi agraria merupakan awal dari kelancaran ekonomi hijau. “Reformasi agraria termasuk di dalamnya reformasi hak penguasaan tanah (land tenure) seperti gadis cantik yang semua ingin memacarinya tapi tidak ada yang sungguh-sungguh mau menikahinya,” kata dia dengan merujuk tidak ada yang berupaya sungguh-sungguh untuk menata peraturan hukum yang tumpang tindih.  

 

Namun ada angin segar disampaikan Mas Achmad Santosa, Deputi VI Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Menurut dia, saat ini pemerintah sedang membahas upaya pendirian satu badan atau lembaga yang memiliki kewenangan penuh untuk mempercepat reformasi land tenure dan agraria. “Ini juga merupakan rekomendasi dan didukung semua kalangan,” kata dia yang juga Ketua Kajian Hukum dan Penegakkan Hukum Satgas REDD+.

 

Saat menutup FGD, Wimar Witoelar mengatakan semua pandangan dan informasi yang disampaikan merupakan bahan yang sangat berharga untuk kita mempercepat reformasi land tenure. “Semua mencari win-win solution karena tidak ada yang bisa dimenangkan. Yang bisa dimenangkan adalah masa depan Indonesia yang lebih sejahtera melalui ekonomi hijau,” kata Wimar.

 

Pembahasan mengenai land tenure reform di FGD ini akan dilanjutkan di Limited Discussion (LD) sekitar tiga pekan mendatang. Selain yang hadir di FGD, peserta LD akan juga mengundang lebih banyak pihak. Apakah Anda tertarik untuk ikut silakan komen di situs ini dan menghubungi Yayasan Perspektif Baru melalui www.perspektifbaru.com 

 

 

Daftrar Peserta FGD

 

  1. Mas Achmad Santosa - Deputi VI Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
  2. Suhaeri - Kepala Bagian Kelembagaan pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kehutanan
  3. Iwan Taruna Isa - Direktur Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat
  4. Martua T. Sirait – Wakil Ketua Dewan Kehutanan Nasional
  5. Avi Mahaningtyas – Kepala Kelompok Program Tata Pemerintahan Lingkungan dan Ekonomi Kemitraan
  6. Lisken Situmorang - Kemitraan
  7. Noer Fauzi Rachman – Kemitraan dan Akademisi IPB
  8. Abdon Nababan – Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
  9. Yanti Koestoer – Indonesia Business Link (IBL)

10.  Steve Rhee - Ford Foundation)

11.  Prayekti Muharyanti - Asia Foundation)

12.  Chip Fay - CLUA

13.  Nita Murjani - Norwegian Embassy

14.  Untung Widyanto – Wartawan KoranTempo

15.  Wimar Witoelar (moderator) – Ketua Yayasan Perspektif Baru (YPB)

 

 

 

 

 

 

Print article only

0 Comments:

« Home