Articles

Mencari Keseimbangan Antara Industri Kelapa Sawit dan Pelestarian Hutan


21 December 2012

 

Sejak zaman nenek moyang kita, Indonesia dikarunia hutan-hutan terbaik dunia. Hutan-hutan tersebutdikelola oleh masyarakat adat dengan baik hingga akhirnya datang era revolusi industri dan setelahnya beberapa ratus tahun kemudian di mana hutan-hutan dilihat sebagai sumber komoditas ekonomi untuk dikeruk hasilnya. Hutan mendapat nilai ekonomi dari industri kertas, kelapa sawit dan lainnya namun kemudian masyarakat adat terdesak. Sekarang ternyata ditemukan nilai hutan yang dari sisi ekonomi lebih tinggi nilainya dari komoditas-komoditas tersebut. Nilai itu adalah nilai karbon. Dengan ikut serta dalam penyimpanan karbon, keuntungan ekonomis yang bisa didapat Indonesialebih tinggi dari kelapa sawit, kertas, batubara dan lainnya.

 

Demikian disampaikan Wimar Witoelar dalam membuka Diskusi Akhir Tahun 2012 dengan topik “Antara Politik Pelestarian Hutan dan Bisnis Kelapa Sawit” yang diselenggarakan Kemitraanbersama Yayasan Perspektif Baru sebagai upaya melakukan refleksi terhadap yang telah terjadi selama 2012 di bidang kehutanan dan perkebunan sawit. Diskusi berlangsung di Balai Kartini Jakarta pada Minggu, 21 Desember 2012 dengan pembicara Direktur Eksekutif Sawit Watch Jefri Gideon Saragih, Sekjen GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Joko Supriyono, Kelompok Kerja Hukum dan Penegakan Hukum Satgas REDD+ Mas Achmad Santosa, Direktur Perencanaan Kawasan Kehutanan Kementerian Kehutanan Basoeki KaryaatmadjaSedangkan sebagai moderator adalah Wimar Witoelar dan sebagai MC adalah Melda Wita Sitompul dari Yayasan Perspektif Baru.

 

Pengertian antara industri sawit dengan kepentingan hutan adalah suatu keharusan untuk Indonesia ke depan. Perluasan perkebunan sawit tidak hanya mengancam kelestarian hutan Indonesia termasuk ratusan spesies langka, tapi juga berdampak sosial berupa konflik yang sering terjadi antara warga dan perusahaan perkebunan sawit.  Di lain pihak masyarakat yang hidup dari industri sawit perlu dijaga kepentingannya sejauh tidak melanggar kepentingan umum.

 

Print article only

0 Comments:

« Home