Articles

[Wimar Show] Agus Sari - Perpanjangan Moratorium Hutan


13 May 2013

 

oleh: Febry Abddinna
.
.
Berita perpanjangan moratorium hutan di Indonesia mulai santer terdengar, baik di media nasional maupun internasional, menjelang habisnya masa dua tahun moratorium pada 20 Mei 2013 mendatang. 
Dikutip oleh Reuters dan The Guardian, orang dalam istana kepresidenan yang tidak disebutkan namanya bahkan sudah memberikan sinyal positif bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah setuju untuk menandatangani Surat perpanjangan moratorium hutan. Tentu, hal ini menjadi kabar bahagia bagi para pegiat lingkungan untuk terus melakukan perbaikan tata kelola hutan yang masih carut marut. 
Perpanjangan moratorium merupakan langkah besar bagi Indonesia untuk membenahi sektor kehutanan yang saat ini terancam oleh deforestasi besar-besaran. 
"Moratorium telah memberikan nafas bagi hutan Indonesia. Dengan moratorium, kita dapat melihat dan membenahi kerusakan hutan yang banyak disebebakan oleh permasalahan tata kelola, serta ijin pengelolaan hutan yang tumpang tindih," kata Agus Sari dari Satgas REDD+ dalam Wimar Show yang dipandu oleh Wimar Witoelar. 
.
Rencana perpanjangan moratorium kemudian dikaitkan dengan  komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sebanyak 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional di tahun 2020. Menurut data dari World Resouces Institute (WRI), saat ini Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 8,3 persen. Sementara itu, hampir 90 persen emisi yang dihasilkan oleh Indonesia adalah hasil dari kerusakan hutan. Oleh karena itu, moratorium masih diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan.  
.
Kerusakan hutan di Indonesia banyak disebebakan oleh permasalahan tata kelola, serta ijin pengelolaan hutan yang tumpang tindih. Menurut First Comprehensive Forest Governance Index oleh UNDP, Indonesia meraih nilai rata-rata 2.33 dari skala 1 sampai 5 (2012). Tingkat nasional mendapatkan nilai 2.78, rata-rata di 10 provinsi adalah 2.39, sementara di 20 kabupaten mendapatkan rata-rata 1.8. (http://www.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2013/05/06/undp-launches-index-of-forestry-protection-in-indonesia-report-includes-recommendation-for-better-forest-governance/)
.
Lalu, pertanyaan besarnya adalah jika moratorium benar-benar diperpanjang, apa langkah selanjutnya? 
Inpres No.10/2011 menggagas penghentian sementara pemberian ijin kelola hutan kepada para pengusaha perkebunan Kelapa Sawit, HTI, dan pertambangan. Selama dua tahun, Indonesia melakukan pengembangan program REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation) yang dijalankan melalui Satgas REDD+. 
.
"Banyak yang sudah dilakukan oleh Satgas REDD+. Naumun, yang utama adalah bagaimana kita menertibkan pemberian ijin kelola hutan kepada pengusaha, serta menjadikan peraturan pengelolaan sebagai sesuatu yang umum," ujar Agus Sari.
.
 
Terdapat lima pilar dalam program REDD+. Pertama, membentuk kelembagaan yang kuat. Kedua, adanya hukum atau peraturan yang dapat memaksa. Ketiga,  melakukan program-program konservasi dan rehabilitasi, perkebunan, pertambangan, dan pertanian yang berkepanjangan. Keempat, mengubah paradigma masyarakat akan hutan bahwa hutan bukan lagi hutan yang memiliki nilai ekonomis tetapi hutan sebagai penyimpan karbon, atau penyuplai air. Kelima, memfasilitasi interaksi antar stakeholder.  
.
Indonesia memiliki wilayah hutan yang sangat luas yakni 65 juta hektar. Jika kerusakan hutan dapat dikurangi dengan cara memperbaiki tata kelola hutan bukan tidak mungkin target Indonesia di tahun 2020 dapat tercapai.  "Kerusakan hutan ada yang bisa diterima ada juga yang tidak. Kerusakan yang dapat diterima seperti penebangan hutan, pertambangan atau perkebunan yang dilakukan di area hutan yang tepat yang memang sudah dialokasikan oleh pemerintah. Sementara, kerusakan yang tidak bisa diterima adalah kerusakan yang terjadi dengan sengaja oleh industri di area hutan yang dilindungi," lanjutnya. 
.
Masalahnya, banyak pelaku industri justru mengincar area hutan yang dilindungi yang masih bagus untuk dijadikan pertambangan, atau perkebunan kelapa sawit, meskipun telah ditawarkan perjanjian tukar guling dengan lahan hutan yang rusak. "Banyak pengusaha yang melihat hutan yang masih bagus kondisinya sebagai profit tambahan. Profit tambahan ini didapat dari penebangan hutan sebelum dijadikan area perkebunan. Hanya dengan menebang kayunya saja, mereka bisa mendapat profit yang besar dibandingkan jika mereka langsung mengelola lahan yang sudah rusak."
.
Nilai ekspor kelapa sawit, atau pun batu bara memang sangat besar. Bahkan, Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, mengalahkan Malaysia. Namun sayangnya, keuntungan-keuntungan tersebut sangat sedikit dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Paradigma hutan sebagai sumber ekonomi seperti inilah yang coba diubah REDD+. Konservasi hutan tidak hanya menghasilkan keuntungan lingkungan yang lebih nyaman untuk ditempati, tetapi juga dapat menghasilkan keuntungan finansial. 
.
"REDD+ berusaha membuat keuntungan menjaga hutan sebagai keuntungan finansial. Masyarakat yang memelihara hutan akan mendapatkan perhitungan ekonomisnya karena hutan adalah aset."

 

 

Print article only

0 Comments:

« Home