Articles

Peta Wilayah Adat AMAN Membantu Pemerintah Mencegah Konflik


18 July 2013

oleh: mahisa dwi prastowo 

hutanindonesia.com


 Inline image 1

Wilayah adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah Bulukumba, tengah membahas perda masyarakat adat demi memberikan kepastian wilayah adat. Pemerintah pun diminta proaktif merealisasikan putusan MK tentang hutan adat dengan melibatkan masyarakat sipil. Foto: Christopel Paino (sumber: mongabay.co.id)

 

 

Jakarta - Pemerintah harus segera menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35/PUU/X/2012 mengenai hutan adat,dengan membuat regulasi turunan agar tidak timbul konflik baru. Saat ini, wilayah hutan masyarakat adat telah banyak berubah menjadi lahan konsesi. Pengakuan legal oleh MK menjadi landasan masyarakat adat yang merasa punya hak untuk mengambil kembali hutan mereka. Kondisi ini bisa berubah menjadi konflik bila tidak segera ditindaklanjuti

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan dalam diskusi di sela-sela Penyerahan Peta Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Nusantara dari AMAN kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Senin (15/7), di Jakarta. Diskusi tersebut diikuti oleh Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga, dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.

MK telah mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan Keputusan MK No 35/PUU/X/2012 yang diumumkan beberapa waktu lalu, hutan adat yang sebelumnya dijadikan bagian dari kawasan hutan negara mendapatkan pengakuan. Kini puluhan juta hektare hutan adat dapat dikelola oleh masyarakat adat yang menempatinya.

Pengakuan yang belum disertai peraturan turunan tersebut, telah menimbulkan euforia di sejumlah daerah setelah selama 14 tahun hutan yang merupakan wilayah adat diambil dan digunakan sebagai hutan produksi. Beberapa masyarakat adat, seperti Masyarakat Adat Sipituhuta-Panduman Hutan, memasang plang putusan MK di areal perkebunan. Sikap tersebut merupakan reaksi yang normal mengingat di sisi konstitusi UUD 1945, UU No 5/1960 tentang Pokok Agraria, dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengakuan terhadap hak adat.

Untuk mencegah terjadinya konflik, AMAN memberikan saran agar Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) pengaturan peralihan sebagai jalan keluar hutan masyarakat adat yang telah digunakan menjadi peruntukan lain. Inpres juga diperlukan untuk mengatur inventarisasi hutan yang merupakan hak ulayat agar status hukumnya menjadi jelas. “Jangan sampai negara melakukan pembiaran terhadap potensi-potensi konflik terkait perebutan hak atas hutan adat," ujar Abdon.

AMAN sebenarnya telah melakukan inventarisasi hak atas hutan yang dibawahi Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejak lima tahun yang lalu. Peta Wilayah Adat MHA telah mencakup 33 provinsi yang tidak hanya mencakup peta wilayah geografis juga memuat sejarah dan Hukum Adat yang berlaku di wilayah bersangkutan. Peta tersebut diserahkan AMAN kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan bisa digunakan sebagai baseline inventariasi wilayah adat di Indonesia.

Balthasar Kambuya mengakui bahwa situasi di lapangan sebenarnya sudah serius. Ia membahas hal tersebut bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Badan Pertanahan Nasional melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Balthasar juga menyambut positif peta rekomendasi yang diberikan AMAN kepada Kementerian Lingkungan Hidup. "Dengan adanya peta rekomendasi dari AMAN ini kita akan bisa mulai memverifikasi untuk selajutnya ditindaklanjuti dengan pengakuan MHA di wilayah ulayatnya," tuturnya.

 

 

 

Print article only

0 Comments:

« Home