Articles

[Wimar Show] Yunus Husein bicara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)


06 August 2013

 

oleh: Nurita Ayuwardhadni

Kasus pencucian uang dan korupsi adalah dua hal yang berdekatan. Meski tindak pidana ini belum terlalu dikenal oleh masyarakat, pencucian uang hasil korupsi melalui pemindahan dana dari satu Bank ke Bank lain sudah sering dilakukan oleh para pelaku sehingga seolah-olah uang tersebut bukan beratasnamakan si pelaku. 

Proses tersebut bertujuan menyembunyikan dan menyamarkan kekayaan pribadi sehingga menyulitkan pelacakan. Karena setiap transaksi yang dilakukan akan selalu terekam dalam database keuangan dan profile nasabah. Dari database tersebut dapat memperlihatkan karakteristik nasabah. Sayangnya, lembaga investigasi keuangan seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak memiliki akses harian.  Akses hanya diperoleh lembaga ketika sedang melakukan audit.

Sistem kerja PPATK berdasarkan pengajuan yang dilakukan. Seperti contoh Bank mengajukan adanya transaksi mencurigakan karena nasabah enggan memberikan informasi lengkap dan tidak menjawab sumber aset. “Tiga komponen seperi nama, nomer rekening, dan alamat tujuan merupakan hal yang sangat penting untuk diinformasikan oleh nasabah setiap kali melakukan transaksi. Tetapi ada saja yang tidak memberikan salah satu dari ketiga komponen tersebut, misalkan alamat tujuan. Seperti inilah yang akan ditindaklanjuti oleh PPATK,” ujar Yunus Husein, mantan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam acara Wimar Show yang dipandu oleh Wimar Witoelar. 

Selain transaksi keuangan melalui sistem perbankkan, beliau menambahkan, transaksi secara tunai ataupun lempengan emas tetap masuk daftar penyelidikan PPATK. “Sejak diterapkannya Undang-Undang no 8 tahun 2010, tidak hanya penyedia jasa keuangan saja yang boleh memberikan laporan. Akan tetapi penyedia barang dan jasa dan car dealer juga diperbolehkan untuk memberikan laporan apabila transaksi bersifat mencurigakan,” ujarnya.

Jika terjadi kasus seperti ini, maka PPATK akan bekerjasama dengan penyidik untuk memantau tidak lanjut pergerakan transaksi dan mencari informasi seputar sumber transaksi. Selanjutnya PPATK melakukan analisa transaksi bersama penegak hukum dan apabila ditemukan keganjalan atau bukti terkait, maka kasus ini akan diproses lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Biasanya PPATK memberikan informasi-informasi dalam bentuk laporan hasil analisis. Oleh karena itu, PPATK berjalan seiring dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Namun KPK akan bekerja secara fokus dalam memberantas korupsi.

Yunus Husein memberikan perspektif-nya terhadap pelaku transaksi “kalau bersih kenapa risih, kalau sah kenapa resah,” ujarnya. Menurutnya, seseorang kerap merasa takut berhubungan dengan penegak hukum karena merasa takut hidupnya akan terganggu. Padahal jika nasabah memberikan data yang lengkap dan tidak mencurigakan, maka semua akan berjalan lancar.

Print article only

0 Comments:

« Home