Articles

Membangun Agenda Politik Lingkungan Hidup


17 October 2013

 

Oleh: Mahisa Dwi Prastowo


Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abetnego Tarigan dalam Diskusi “Pemilu 2014: Tantangan Membangun Agenda Politik Lingkungan Hidup di Parlemen” di Jakarta (17/10)

 

 

 

Berbagai model pembangunan yang ada pada saat ini, merupakan model-model yang jauh dari bentuk ideal pembangunan lingkungan. Berbagai persoalan lingkungan yang ditimbulkan model-model tersebut kemudian terakumulasi menjadi persoalan perubahan iklim yang sangat penting dperhatikan bagi kepentingan kita bersama. "Rakyat sudah memikirkannya. Rakyat sudah teriak. Tetapi dalam konteks politiknya, kita belum begitu maju," ujar Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Abetnego Tarigan.

Pesan pentingnya mengedepankan agenda politik lingkungan tersebut, disampaikan Abetnego dalam pembukaan diskusi publik dengan tema “Pemilu 2014: Tantangan Membangun Agenda Politik Lingkungan Hidup di Parlemen”yang diadakan WALHI pada Kamis (17/10), di kantor WALHI Jakarta.

Dalam berbagai krisis lingkungan yang ada, WALHI ingin mengajak semua pihak menekan pemerintah baru yang akan terbentuk pada 2014 agar memasukkan agenda lingkungan ke dalam agenda politiknya.

Turut hadir dalam diskusi publik tersebut di antaranya ialah Pendiri Yayasan Perspektif Baru Wimar Witoelar, Pimpinan Dewan Pusat Serikat Hijau Indonesia Chairil Syah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembangunan Agraria Iwan Nurdin, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ridha Saleh, dan berbagai pegiat lingkungan. Diskusi tersebut juga melibatkan direktur-direktur eksekutif WALHI wilayah Jambi, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara yang berkomunikasi jarak jauh melalui Skype.

Direktur-direktur eksekutif WALHI wilayah Jambi, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara menyampaikan kondisi miris yang senada yang terjadi di wilayah-wilayah mereka. Konflik-konflik terus terjadi antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan pelaku eksploitasi sumber daya alam seperti perkebunan kepala sawit dan pertambangan batu bara.

Pemerintah-pemerintah daerah, dewan perwakilan dan partai-partai tidak menunjukkan komitmen positif terhadap lingkungan. Banyak di antara aktor-aktor politik yang ada malah terlibat dalam industri-industri ekstraktif tersebut. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan Dwitho Prasetyandi mengatakan, “Hampir 90% dari calon yang ada (di Kalimantan Selatan) memiliki perkebunan sawit.”

Abetnego menjelaskan bahwa buruknya proses politik yang ada sekarang merupakan sebab rusaknya lingkungan. Sistem politik saat ini merupakan sistem yang menuntut biaya politik yang mahal karena merupakan politik yang transaksional dan prosedural. Mengutip istilah yang digunakan Chairil Syah, demokrasi yang berlangsung sekarang merupakan demokrasi kriminal.

Dalam konteks sekarang, para pemain politik membutuhkan kekuatan ekonomi sebagai modal dalam menguasai politik. Lingkungan kemudian dikorbankan melalui pengerukan sumber daya alam sebagai jalan pintas para pemain politik mendapatkan kekuatan ekonomi. Dengan sistem semacam itulah maka penguasaan ekonomi yang berbasis sumber daya alam terus berlanjut.

Abetnego mengatakan, “Walhi berencana mengadakan proses konsolidasi besar semua kelompok dan golongan kekuatan gerakan lingkungan hidup di Indonesia tahun depan. Mudah-mudahan kita bisa mencapai satu kesepakatan bahwa persoalan lingkungan hidup harus kita majukan dan kita mampu membangun kesepakatan politik dengan pemerintahan yang baru nantinya.”

 

Print article only

1 Comments:

  1. From dwipo on 18 October 2013 08:36:40 WIB
    Mari kita ciptakan parlemen yang bebas dari perusak lingkungan

« Home