Articles

Memperkuat Tonggak Sejarah Masyarakat Adat


29 January 2014

Oleh: Septian Marhenanto

Membuka aktifitas 2014 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memaparkan Catatan Awal Tahun untuk refleksi yang telah terjadi tahun lalu dan kemungkinan yang terjadi tahun ini. Pemaparan “Catatan Awal Tahun AMAN digelar di Jakarta, Senin (27/1), dengan dihadiri sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan rekan-rekan wartawan. Hadirin mendapat suguhan film video mengenai kondisi hutan dan masyarakat adat di Indonesia saat ini di awal acara. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing pembicara.

 photo e46f3cba-03d4-4abf-be50-d83e8bedb408.jpg

Mereka adalah Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN, Sandra Moniaga, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Noer Fauzi Rachman, Direktur Eksekutif Sajogyo Institute, Danang Widoyoko, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Achmad Sodiki, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Acara dipandu Wimar Witoelar, pendiri Yayasan Perspektif Baru (YPB) 

Abdon menegaskan bahwa bagi AMAN tahun 2013 merupakan tahun yang cukup bersejarah bagi Masyarakat Adat di bumi Indonesia. Pasalnya, bulan Mei di tahun tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan MK No. 35 yang menjadi tonggak sejarah masyarakat adat di Indonesia, yaitu hutan adat bukan hutan negara. Ini berarti diakuinya kembali HAM masyarakat adat terhadap wilayah mereka.

Putusan MK tersebut sejalan dengan Rio Declaration on Environment and Development, yaitu masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional.

Namun, Abdon Nababan selaku Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan perkembangan selama delapan bulan sejak Putusan MK 35 dibacakan Mei 2013 sudah mengarah pada kesimpulan bahwa Menteri Kehutanan (Menhut) tidak melaksanakan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Sesuai janjinya, Presiden SBY harus turun tangan secara pribadi: mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang wilayah adat dan mencabut seluruh peraturan dan keputusan Menhut yang menghambat pelaksanaan Putusan MK 35,” ucapnya di acara Konferensi Pers AMAN, Senin, 27 Januari 2014 di Jakarta.

Sejalan dengan Abdon, Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM mengatakan, Komnas HAM melihat Putusan MK tersebut sebagai bentuk koreksi negara atas kebijakan yang tidak didasari penghormatan hak-hak asasi manusia yang selama ini telah dijadikan dasar hukum atas pengakuan pemerintah secara sepihak atas wilayah-wilayah masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hutan negara.

Banyak Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak-pihak yang mengklaim wilayah atau tanah yang sebenarnya milik masyarakat adat tersebut. “Kasus ini terus berkembang. Tapi di era demokrasi seperti sekarang, malah tidak ada koreksi yang mendasar. Padahal masalah ini bisa meluas dan memberi luka bangsa,” ujarnya.

Noer Fauzi Rachman, menambahkan bahwa pemerintah harus meralat kebijakan, aturan dan praktek kelembagaan yang menyangkal status masyarakat adat sebagai pemilik wilayah adatnya, serta membuat "wilayah adat" menjadi satu jenis hak agraria tersendiri yang dipegang oleh suatu subjek hukum tersendiri pula yang disebut "masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu, pada tahun ini, 2014, tonggak sejarah tersebut harus diperkuat dengan perundangan yang makin menjamin HAM masyarakat adat, seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA).

 photo 88944696-f523-4571-9ca3-117dbbb75efe.jpg

Print article only

0 Comments:

« Home