Articles

Masyarakat Adat, Masa Depan Indonesia


27 February 2014

Oleh: Derira Tarisa Harahap

Laju kerusakan hutan di Indonesia terus meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pun terus menggerus luas hutan kita. Hutan sibuk dimonopoli oleh penguasan dan pemilik modal besar. Hak masyarakat adat atas hutannya termarjinalkan.  Apa kita hanya akan menutup mata?

Dalam catatan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, pada tahun 2013 angka deforestasi di kawasan hutan mencapai 0,76 juta ha/tahun. Angka tersebut menjadikan Indonesia menduduki peringkat pertama dalam jajaran negara dengan laju kehilangan hutan tertinggi yaitu 8,4 persen. Adanya kebijakan ekonomi politik yang mengandalkan hutan sebagai kontributor utama perekonomian menjadi penyebab utama pengeksploitasian hutan Indonesia. Beragam jurus lobi-lobi politik pun digunakan oleh penguasa dan pemilik modal besar untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang menghalalkan pengerusakan hutan diatas hutan lindung bahkan hutan masyarakat adat.

 photo 1179512b-aafd-4af8-a613-2e3eda02861b.jpg

Warna merah & kuning menunjukan luas hutan Indonesia yang hilang antara 2011-2012

Oknum-oknum aparat pemerintah tak mau ketinggalan untuk meraup untung dari hutan Indonesia. Seperti yang dilansir oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), maraknya praktek korupsi pada sektor kehutanan, menyebabkan pengawasan hutan tidak lagi efektif sehingga angka pembabatan hutan meningkat dan mempercepat laju deforestasi. Hal tersebut turut berakibat pada perizinan alih fungsi lahan menjadi tak terkendali, berjuta-juta hektar hutan dikonversi menjadi perkebunan dan pertambangan hingga kerugian negara mencapai 22 triliun/tahun.  Hutan masyarakat adat tak luput menjadi incaran sebagai lumbung emas para oknum, mengingat luas hutan Indonesia telah menipis sedangkan luas hutan masyarakat yang belum tersentuh mencapai 6 juta hektar,  dinilai berpotensi untuk dikelola pemerintah. Partai politik pun turut dituding sebagai pihak yang turut aktif menikmati hasil korupsi di sektor kehutanan.

Sebenarnya ada cara untuk melindungi hutan Indonesia, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengelola hutan Indonesia. Masyarakat dengan kearifan lokal dapat menjaga alam dan hutan sebagai tempat mereka mengggantungkan hidup. Seperti penelitian yang dirilis oleh Bank Dunia, dimana penelitian ini turut membenarkan penelitian sebelumnya yang dirilis oleh Ford Foundation, bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat adat menghasilkan manfaat lingkungan yang nyata dan abadi seperti mengurangi deforestasi, regenerasi hutan yang rusak, mengurangi erosi tanah, kebakaran hutan , dan melindungi keanekaragaman hayati.

Penelitian tersebut memberikan harapan baru untuk kehidupan hutan Indonesia. Sayangnya hak-hak masyarakat adat kerap diabaikan oleh para penguasa, di Indonesia sepanjang 2013 lalu ada 143 kasus perampasan tanah dan pengusiran masyarakat adat dari hutan adat mereka. Setidaknya 1.2045 kepala keluarga dan 6.261 jiwa tanahnya dirampas dan diusir dari wilayah adat mereka. Secara bergerilnya, para penguasa menurunkan aparat negara untuk mengosongkan wilayah mereka, membakar hutan mereka dan menyulapnya menjadi perkebunan, pertambangan dan hutan tanaman industri. Pelakunya adalah perusahaan swasta, pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, bupati, aparat desa, warga pendatang, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Masyarakat adat tak bisa selalu diam dan hanya melihat wilayah mereka dijajah oleh bangsanya sendiri. Bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sejak tahun 1999, masyarakat adat terus memperjuangkan hak-hak mereka, salah satunya pengakuan atas wilayah adat mereka. Beragam usaha terus dilakukan, mulai dari aksi masyarakat adat turun ke jalan hingga melakukan langkah-langkah hukum dengan mengajukan peninjauan kembali undang-undang kehutanan. Salah satu undang-undang yang diperjuangkan untuk ditinjau kembali adalah Pasal 1 angka (6) dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi "hutan adat adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat", UU tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-hak nya termasuk hak atas hutan adat di wilayah adat nya.

Pada 16 Juni 2013 lalu, perjuangan masyarakat terbayar sudah. Mahkamah Konstitusi melahirkan keputusan nomor 35/PUU-X/2012, yang berbunyi “hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara”. Penghapusan kata “negara” dalam pasal 1 angka (6) Undang Undang Kehutanan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat adat di Indonesia.  Putusan MK no.35 menjadi dasar hukum untuk menunjukkan secara terang-terangan klaim masyarakat adat atas wilayah adatnya di berbagai kawasan hutan yang telah dialokasikan Menteri Kehutanan untuk dikuasai perusahaan-perusahaan hutan tanaman industri, pertambangan, perkebunan, dan Balai Besar Taman Nasional. Masyarakat adat pun merayakannya dengan melakukan aksi plagisasi (memasang plang batas hutan adat-red) sebagai bentuk tindak lanjut putusan MK nomor 35.

 photo 7e8bb063-bae7-4b13-b81f-97e57623c9bd.jpg

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyambut dan mengakui putusan MK no.35. Dalam suatu kegiatan Tropical Forest Alliance 2020: Promoting Sustainability and Productivity in the Palm Oil and Pulp & Paper Sectors Workshop, Presiden SBY menyampaikan bahwa “MK no.35 menandai langkah penting ke depan menuju pengakuan sepenuhnya hak-hak atas tanah dan sumber alam masyarakat adat dan komunitas-komunitas yang bergantung pada hutan”. Komitmen pribadi pun turut disampaikan oleh Presiden SBY, “untuk menginisiasi satu proses untuk mendaftar dan mengakui kepemilikan kolektif wilayah-wilayah adat di Indonesia”.

Sayangnya, hingga saat ini komitmen Presiden SBY tak menampakkan implementasi di lapangan. Bahkan, yang terjadi adalah adanya kecenderung pelemahan-pelemahan terhadap putusan MK no.35. Seperti keluarnya Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor: SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2013 pada 16 Juli 2013, satu bulan setelah putusan MK no.35 dikeluarkan. Surat edaran tersebut ditujukan kepada para Gubernur, Bupati dan instansi terkait di seluruh Indonesia yang bermuatan pandangan-pandangan hukum yang bersifat legalistik, misalnya ditegaskan dalam surat edaran tersebut  bahwa hutan adat baru akan dikeluarkan dari hutan negara jika masyarakat adat telah diakui melalui Peraturan Daerah. Hal tersebut memang telah menjadi konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat dieksekusi tanpa kebijakan pemerintah. Tentunya hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pemerintah enggan melepaskan hutan adat dari hutan negara dan hal ini justru memindahkan pertarungan mengenai hutan adat dari tingkat pusat kepada tingkat daerah.

Respon hukum kedua pemerintah atas putusan MK no.35 pun lahir dengan adanya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan pada19 November 2013. Peraturan tersebut berisi muatan yang keliru dan mengaburkan makna dari putusan MK no.35 tentang hutan adat dan putusan MK no.45/2011 tentang pengukuhan kawasan hutan. Misalnya, menyamakan kawasan hutan dengan hutan negara. Hal itu tergambar pada Pasal 24 A angka 3 P.62 yang menyatakan bahwa “Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah masyarakat hukum adat berada dalam kawasan hutan, dikeluarkan dari kawasan hutan”. Ketentuan ini menggambarkan ketidakpahaman pemerintah dalam hal ini kementerian kehutanan itu sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan kawasan hutan dan apa saja kategori hak di atas kawasan hutan tersebut berdasarkan UU Kehutanan pasca putusan MK no.35. Putusan MK no.35 jelas menunjukan bahwa terdapat dua kategori hutan dalam kawasan hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Jika sebelumnya hutan adat dimasukkan ke dalam kategori hutan negara maka setelah putusan MK no.35 hutan adat tersebut dikeluarkan dari hutan negara dan dimasukkan ke dalam kategori hutan yang lain, yaitu hutan hak, tetapi tetap dalam kawasan hutan.

Ditengah perjuangan masyarakat adat untuk melawan kembali pelemahan-pelemaan Putusan MK no.35, Presiden SBY pun tetap menjalankan kebijakan ekonomi yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mempercepat penyingkiran dan perampasan tanah masayarakat adat dan masyarakat lokal yang tinggal disekitar hutan. Konsep MP3EI yang memberikan arah kepada percepatan eksploitasi sumber daya alam dengan aktor dan sektor utama yang berskala dan bermodal besar, kini proyek tersebut sedang mempersiapkan pembangunan infrastruktur besar-besaran di setiap Provinsi di Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan kecemasan masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Dengan segala pengabaian hak masyarakat adat dan pelemahan putusan MK no.35 yang ada saat ini, sudah sepantasnya kita memberi perhatian khusus terhadap isu kehutanan dan masyarakat adat. Kita dapat berperan aktif dengan ikut mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehutanan.  Pada tahun pemilu 2014 ini pun kita dapat turut memperjuangkan hak masyarakat adat dan kelestarian hutan Indonesia dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat kita yang paham benar mengenai keadaan hutan Indonesia sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam sektor kehutanan dan tentunya bebas dari praktek kejahatan dan perusakan hutan. Menjaga hutan Indonesia merupakan tugas yang berat, masyarakat adat pun perlu dukungan dari masyarakat Indonesia karna menjaga hutan Indonesia merupakan tugas kita bersama untuk masa depan hutan dan Indonesia yang lebih baik.

Print article only

1 Comments:

  1. From sopyan saori on 11 March 2014 10:47:18 WIB
    terimakasih ata informasi dari postingan anda sangat bermanfaat

« Home