Articles

Pemerintah baru dengan wawasan baru terhadap krisis lingkungan dan hutan

Perspektif Online
06 November 2014

 

transkrip DIALOG TVRI: Komitmen Pemerintahan Jokowi untuk Menjaga Kelestarian Hutan.

*****************************************

Opening

Selamat siang selamat berjumpa kembali dengan saya Harismen dalam Dialog TVRI. Pada siang ini kita akan berbicara mengenai komitmen pemerintahan Jokowi untuk menjaga kelestarian hutan.
Kita tahu bahwa di Pemerintahan yang baru ini, tumbuh sebuah ekspektasi yang tinggi pada penyelesaian masalah kehutanan di Indonesia. Bahkan di masa kampanye nya, Jokowi pernh menyampaikan komitmennya terhadap isu lingkungan dan kehutanan yang tertuang dalam 18 butir komitmennya. 

Saat ini, telah hadir di studio 6 TVRI pada siang ini; Wimar Witoelar (W) dari Yayasan Perspektif Baru, Longgena Ginting (L) - Direktur Greenpeace Indonesia, dan Khalisa Khalid (K) - Koordinator Divisi Kampanye dan Perluasan WALHI.

================================================
H: Presiden Jokowi optimis bahwa dalam masa kepemimpinannya, beliau bisa menyelesaikan masalah kehutanan. Apa Pak Wimar juga optimis?
W: Jokowi optimis, saya optimis. Tidak ada gunanya menyebarkan pesimisme terhadap orang yang punya niat dan tidak ada alasan untuk menyangsikan pemerintahan saat ini. Optimis, karena sebetulnya penggabungan (kementerian lingkungan hidup dan kehutanan - red) itu menimbulkan pertanyaan. Tapi kalau melihat Jokowi, beliau tidak akan melanjutkan cara yang lama, namun justru membawa kepercayaan rakyat terhadap sesuatu yang baru, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Cara pandang dan filosofi dalam lingkungan hidup lah yang mengatur segala sesuatu di dalam hutan dimana hutan adalah suatu aset yang abadi, bukan sumber produksi. Menteri pun dalam pertemuannya dengan LSM, menyampaikan bahwa saat ini peraturan yang harus dibuat adalah mengenai hubungan manusia dengan hutan. Bukan soal ekspor maupun penghasilan ekonomi. 


H:
 Bencana ekologis sudah menjadi tugas kabinet yang baru. Sudah seberapa parah kah bencana ekologis yang terjadi di Indonesia?
L: Menurut hasil data terbaru dari Maryland University di Amerika, Indonesia saat ini menjadi pemecah rekor dunia dalam deforestasi yaitu 800.000ha per tahun (th 2008 - th 2012), mengalahkan Brazil. Kebakaran hutan juga semakin parah. Perlu diketahui bahwa kebakaran hutan itu sesungguhnya adalah kebakaran lahan gambut. Dari data lima tahun terakhir, titik api hampir semuanya berasal dari lahan gambut. Jadi jika kita ingin mengatasi kebakaran hutan, kita pun seharusnya melindungi lahan gambut. Riau sudah mengalami kebakarann gambut selama 17 tahun, Sumatra Selatan dan daerah Kalimantan pun juga. Begitu lah potret kehutanan kita saat ini, sangat mengkhawatirkan. Pemerintahan baru bisa mengatasi ini hingga ke akar masalahnya. Bisa dengan me-review perizinan lahan yang sudah terlanjur dikeluarkan, menetapkan peraturan satu peta (one map policy) dan sebagainya. 
   

H: Presiden Jokowi pernah menyampaikan kepada WALHI, 18 butir langkah yang akan diambil untuk mengatasi kerusakan hutan. Bagaimana pengamatan WALHI terhadap hal ini?
K:18 komitmen itu disampaikan Presiden Jokowi di Konferensi Nasional WALHI bulan lalu dimana itu sesuai dengan visi misi NAWACITA Jokowi JK. Kita akan menguji program aksi yang akan dijalankan dalam pemerintahan beliau melalui menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satunya adalah dengan me-review perizinan kawasan hutan yang sudah carut marut. Kami paham mengapa Jokowi JK menggabungkan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam satu kementerian. Kami sendiri pun sebenarnya mempertanyakan penggabungan ini, karena kami merasa bahwa penggabungan ini belum saatnya. Tapi justru ini menjadi tantangan untuk menjawab bagaimana bisa menjabarkan 18 komitmen politik Jokowi. 

H: Apakah Pak Wimar setuju, bahwa penggabungan menteri ini belum tepat? 
W: Mungkin belum tepat, tetapi ada istilah: We are not seeking for excellence as long as it works. Lebih baik ini dijalankan, daripada mencari yang tepat dan akhirnya tidak berjalan sama sekali. Kita lebih baik mendukung hal ini, tapi juga dengan kritis. 

H: Kebijakan di pemerintahan sebelumnya, apakah sudah pro dengan kerusakan lingkungan?
W: Kebijakan sudah pro, namun pelaksanaanya belum. Inisiatif SBY pada tahun 2009 untuk menurunkan emisi karbon merupakan komitmen yang tinggi. Namun saat ini pelaksaan untuk komitmen itu belum terlihat sama sekali.

H: Bagaimana pemetaan masalah hutan menurut Greenpeace
L: Lahan hutan kita banyak yang sudah menjadi lahan konversi untuk sawit, bubur kertas dan pertambangan. Kita juga menghadapi penebangan liar di kawasan moratorium. Pembangunan infrastruktur pun juga menjadi salah satu faktor percepatan kerusakan hutan. 

H: Greenpeace pernah meminta Jokowi blusukan ke kawasan kebakaran hutan. Apa sebenarnya yang ingin diperlihatkan kepada Presiden Jokowi?
L: Kami bertiga ini bergabung untuk mendorong Jokowi datang dan meilhat langsung kawasan yang sudah menjadi langganan kebakaran di lahan gambut. Tujuannya adalah kami ingin Pak Jokowi mempercepat penyelesaian kebakaran lahan gambut ini.

H: Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelepasan izin di kawasan moratorium masih saja terjadi. Bagaimana tanggapan Mbak Alin?
K: Ya itulah yang menyebabkan kita menjadi rekor dalam deforestasi hutan. Maka dari itu kami ingin mendorong pemerintahan Jokowi JK untuk segera me-review kebijakan sektoral pengelolaan SDA. Sedangkan one map policy bisa menjadi alat untuk menyatukan kebijakan. 

W: Soal blusukan, kami memang ingin menggerakan Jokowi untuk blusukan ke lokasi karena memang sejauh ini, blusukan adalah alat yang paling efektif. Kami juga bekerja sama dengan change.org melalui petisi yang dibuat dan bisa didukung masyarakat. 
   
H: Bagaimana Greenpeace bisa memposisikan diri dan bekerja sama dengan organisai lain dan pemerintah untuk menuntaskan masalah kehutanan kita?
W: Kami bekerja sama dengan organisasi lokal an internasional untuk mendorong perubahan ini. Kami juga mendekati kalangan pebisnis dengan mengubah pola pikir bahwa keuntungan jangan diletakkan di atas kepentingan manusia lainnya. Pak Jokowi dalam 18 butir itu juga menyampaikan bahwa beliau akan mendirikan satgas anti mafia SDA. kami sangat mendukung langkah ini. 
K: Blusukan menjadi penting bagi Jokowi untuk mengerti permasalahan yang nyata di lapangan. Jokowi JK dan Ibu Siti Nurbaya memiliki pr besar untuk bisa memutus tali mafia SDA ini.

H: Apakah perlu kita membentuk peradilan lingkungan hidup?
K: Itu salah satu agenda politik yang sudah WALHI ajukan kepada Jokowi di awal menjadi kandidat presiden. Mengapa ini penting, kita tahu bahwa kerusakan ekologis sudah sangat berlebihan di Indonesia. Banyak modus dibalik pengrusakan hutan, salah satunya korupsi.
W: Kita harus ingat, masalah ini sudah mendunia. Asap dari Indonesia, efeknya hingga ke negara tetangga. Masalah ini jika bisa diselesaikan, bisa mendapatkan keuntungan secara mendunia. Nama baik kita dan reputasi serta komitmen kita dilihat secara nyata di mata dunia.
L: Betul, apa yang terjadi di negara kita bisa mempengaruhi dunia. Apalagi ini bisa terjadi di lintas generasi. Kita perlu membuat tempat tinggal ini menjadi harmonis dengan alam. 
W: Ya, sesuai dengan kutipan dari Bu Siti Nurbaya: Kita perlu mengatur hubungan manusia dengan hutan. 


========================================================================

H: Bagaimana supaya penggabungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ini dapat dinilai sebagai langkah yang tepat?
K: Ibu Siti Nurbaya perlu segera merestrukturisasi penggabungan dua kemeterian ini. Lalu, kementerian ini juga perlu terintregasi dengan kementerian lain yang terkait karena akan mempengaruhi distribusi kewenangan.

(Telepon interaktif)

Pak Triono, Palembang:
"Saya transmigran dan ketika kami sudah mulai berhasil dengan pengelolaan lahan, banyak pihak korporasi yang mulai masuk dan menjajah lahan kami hingga saat ini. Bagaimana kami bisa menyelesaikan ini?"

K: Kasus ini banyak terjadi, dan ini juga menjadi pr untuk Jokowi JK untuk bisa segera menyelesaikan konflik agraria yang kebanyakan terjadi di sektor kehutanan. Banyak warga tinggal di dalam hutan sudah turun temurun, namun masih saja ada konflik agraria yang belum bisa diselesaikan. Ketika Jokowi singgah di kantor WALHI, beliau pun menyatakan setuju untuk menyelesaikan konflik agraria dengan segera.
W: Yang belum pernah dilakukan menteri yang lalu adalah, tidak mengakui adanya masyarakat adat. Padahal keberadaan mereka sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan di hutan. Jika kita ingat, beberapa waktu lalu ketika Masyarakat Adat bebas hidup di hutannya masing-masing, mereka tidak merusak. Justru hutan terkelola dengan baik. Perusahaan yang kemudian masuk, justru mengeksploitasi dan tidak bisa mengembalikan kelestarian hutan. Yang paling penting adalah bagaimana memberdayakan komunitas adat untuk melestarikan hutan (empowering community rights).

(Telepon interaktif)

Pak Budianto, Bogor:
"Saya apresiasi analisa para narasumber mengenai penyalahgunaan hutan. Saya hanya ingin saran: kita harus ada penegakan hukum dari semua komponen masyarakat untuk merumuskan hukum yang lebih keras terhadap para pelaku kerusakan hutan".

L: Ya, betul. Hukum yang adil ya, karena ada juga hukum yang tidak adil. Sebetulnya kita tidak kekurangan alat hukum. Bahkan secara konteksual, undang-undang lingkungan hidup no.32 termasuk yang sangat progresif. Namun kita juga perlu membangun kelembagaannya dan budaya terhadap undang-undang tersebut. Ketiga faktor itulah yang perlu dijalankan bersama-sama. Hukum memang perlu jadi landasan kita. Namun memang pelaksaannya dan penegakkannya sangat minim. Semoga Pak Jokowi bisa memberi pengaruh bagi semua kalangan agar secara bersama-sama bisa menegakkan hukum.

(Telepon Interaktif)

Pak Roy, Jakarta:
"Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi asap? Sejauh mana perhatian dari aktifis lingkungan untuk kerusakan masif yang terjadi?".

Pak Wasro, Brebes:
"Hutan di luar pulau Jawa sangat luas. Namun sepertinya kita tidak punya akses/jalan untuk membantu mengatasi kebakaran lahan. Saran saya, bagaimana jika kita buat jalan untuk aksesnya? Agar kita bisa saling bertindak untuk menghentikan kebakaran lahan."

W: Banyak ide yang disampaikan masyarakat untuk turut mengatasi kerusakan hutan. Semoga Pak Jokowi nonton, sehingga saran-saran tersebut bisa menjadi catatan penting.
L: Mengatasi kebakaran hutan itu bukan saat kebakarannya, namun kita bisa dengan langkah preventif yaitu dengan melindungi lahan gambut. Sudah ada peraturan pemerintah, namun lagi dan lagi kita perlu tegas dalam implementasinya. Partisipasi masyarakat adalah kunci utama. Mungkin bisa bergabung dengan LSM lokal atau dengan memanfaatkan media setempat. 
K: Salah satu komitmen dalam 18 butir janji Jokowi adalah dengan membuat kanal aspirasi yang akan diawasi dan ditindaklanjuti. Undang-undang kita pun cukup melindungi warga yang ingin beraspirasi. 
  
======================================================================================
 
H: Bagaimana soal moratorium hutan?
L: Ya, melalui moratorium itu Presiden SBY menetapkan untuk menunda pemberian izin lahan di hutan alam dan sudah ada petanya. Moratorium berlaku sejak 2011 hingga 2013 lalu diperpanjang lagi hingga tahun 2015. Ini merupakan suatu kebijakan yang baik karena memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki tata kelola hutan. Sayangnya, selama ini masa untuk memperbaiki itu dibiarkan berlalu saja, padahal tahun 2015 moratorium hutan akan habis masa berlakunya. Kami khawatir jika moratorium berakhir, lalu izin lahan kembali dikeluarkan, maka percuma saja usaha yang sudah dilakukan selama ini. Kami mengharapkan, sebelum ini tuntas, moratorium dapat diperpanjang lagi sehingga pemerintahan yang baru ini mendapatkan kesempatan lebih lama untuk menata ulang semuanya. 

H: Apa masukan Anda bagi Jokowi?
W: Saya sangat optimis, bahkan sebelum Pak Jokowi diangkat menjadi Presiden, beliau sudah berkunjung dengan WALHI, Greenpeace, menteri sudah berdialog dengan pihak-pihak terkait. Jadi kita tidak perlu melihat ke belakang. Kita tetap harus memonitor dan mendorong langkah pemerintah. Kami sudah melakukan segala upaya dengan petisi dan surat, Dan semoga Pak Jokowi melalui acara ini bisa tergerak untuk melakukan blusukan ke hutan Riau.
K: Ada pr peninggalan SBY yang belum dituntaskan, yaitu implementasi UU no. 32 th 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini harus menjadi prioritas bagi Ibu Siti Nurbaya.
L: PR lingkungan memang banyak, tapi kami juga optimis bahwa kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Jokowi sebagai sosok yang memiliki kekuasaan, semoga bisa menularkan pengaruhnya untuk mendorong perubahan.


===================================================

 

 

Print article only

0 Comments:

« Home