Articles

ASEAN Disability Forum (ADF) 2014 di Myanmar


24 November 2014

Oleh: Rahayu Wulansari

Jakarta, 20 November 2014 - ASEAN Disability Forum (ADF) pada tahun ini menjadi forum strategis untuk mendorong Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai berlaku pada 2015 untuk selalu memiliki perspektif pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu hasil yang diharapkan dari ADF adalah adanya tindak lanjut terhadap mekanisme perbankan di kawasan ASEAN yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

ADF akan menyelenggarakan konferensi ke-4 di Myanmar pada 16-18 Desember 2014. Dalam konferensi tersebut akan membahas tiga pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yaitu komunitas politik-keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial-budaya.

Pemaparan mengenai Konferensi ke-4 tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Kamis (20/11) di Bloeming FX Jakarta. Dalam acara tersebut hadir Saowalak Thongkuay (ADF Steering Commitee dari Thailand), Maulani Agustiah Rotinsulu (ADF Steering Commitee dari Indonesia). Makmur Sunusi (Indonesia SOMSWD), dan Siswandi (penyandang disabilitas, pengusaha/wiraswasta).

Dalam acara tersebut hadir juga Wimar Witoelar sebagai moderator. Beliau mengawali acara dengan memberikan sedikit ulasan. "Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu orangnya sangat ramah, namun untuk sistem nya masih sangat kurang. Banyak orang Indonesia yang tidak sadar bahwa disabilitas itu seharusnya sudah menjadi prioritas bagi masyarakat. Kalau di negara lain, disabilitas itu sudah memiliki hak yang sama dengan yang lainnya," ujarnya.

 photo 503a150a-1eab-4f43-84c7-68ad376748e7_zps2295cff8.jpg

Konferensi Pers: ASEAN Disability Forum (ADF) di Myanmar 16-18 Desember 2014 || Bloeming Restaurant, FX Lifestyle X'nter Senayan

Saolawak Thongkuay dalam acara tersebut sedikit memberikan cerita tentang hidupnya. Beliau juga mengatakan ADF adalah forum organisasi regional penyandang disabilitas yang dijalankan oleh para pemimpin penyandang disabilitas. Audiensi dari forum adalah mempertemukan pemerintah, masyarakat penyandang disabilitas dan sektor-sektor privat maupun profesional, yang diharapkan bisa memformulasikan isu penyandang disabilitas secara inklusi ke dalam program dan perspektif mereka.

Siswadi, menjelaskan beliau pernah mengalami permasalahan dalam proses  penandatanganan di notaris, dimana diharuskan menggunakan tanda tangan dan sidik jari. "Hal ini akan menyulitkan/mendiskriminasi penyandang disabilitas amputee tangan," ujarnya. Padahal akte notaris adalah pintu masuk legalisasi hukum pembuatan akta dan lainnya, termasuk dokumen legalisasi perbankan.

Beliau juga menjelaskan bahwa pembangunan kita belum mengarah kepada basis pembangunan manusia. Indonesia belum memiliki indeks pembangunan manusia disabilitas. Jadi beliau usul agar Indonesia bisa mengawal untuk indeks pembangunan manusia. Poin yang dibutuhkan untuk indeks pembangunan mnusia ada 3 poin yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi (tenaga kerja dan wirausaha). Selain indeks pembangunan manusia, Siswadi juga memiliki usul agar Indonesia lebih mendorong tenaga kerja terutama wirausaha dan Mendorong OJK untuk sosialisasi keungan/perbankan untuk  disabilitas.

Makmur Sunusi mengatakan bahwa dalam konsep social welfare telah diakomodasi keperluan penyandang disabilitas. Secara specific Frame Work negara-negara anggota ASEAN adalah isu penyandang disabilitas anak dan rehabilitasi penyandang disabilitas.

Kemudian acara tersebut ditutup dengan uraian dari Maulani A. Rotinsulu. Menurut beliau salah satu kebijakan yang akan didorong ADF adalah masalah ekonomi terutama sektor perbankan. Saat ini sektor perbankan masih sangat tinggi resistensinya terhadap penyandang disabilitas. "Pada konferensi tahun ini kami meminta agar penyandang disabilitas tidak mengalami lagi diskriminasi pada layanan jasa perbankan termasuk untuk mendapat kemudahan akses kredit pada saat Masyarakat Ekonomi ASEAN berlaku," ujar beliau.

Penyandang disabilitas, terutama yang memerlukan dukungan intensif madih kerap mengalami diskriminasi. Mereka juga kesulitan untuk memiliki akses untuk hak-hak mereka di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Karena itu ADF terus menyuarakan dan melakukan advokasi termasuk kerja sama pengembangan sumber daya manusia agar penyandang disabilitas tidak semakin dipinggirkan tapi menjadi bagian dan dilibatkan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Print article only

0 Comments:

« Home