Articles

Mewujudkan Moratorium Hutan Alam dan Lahan Gambut


17 December 2014

Oleh : Rahel Irianti dan Fadlun Saus

PONTIANAK, Rabu 17 DESEMBER 2014 – Diskusi Kampus yang dilaksanakan di ruang rektorat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berlangsung dengan semangat para mahasiswa aktif di Pontianak. Diskusi tersebut bertemakan Mewujudkan Moratorium Hutan Alam dan Lahan Gambut di Kalimantan Barat, yang didukung oleh Yayasan Perspektif Baru, Mongabay dan IKIP PGRI.

 photo 80509669-69c6-4d66-8c74-fb8aeafaf760_zpsc220914e.jpg

Pembukaan oleh Prof. Dr. Samion, M.Pd, dalam memberikan sambutan mengungkapkan bahwa Kalbar dikeliling oleh laut dan sungai tetapi sekarang kita sudah tidak bisa lagi menikmati seteguk air laut dan sungai, karena efek lahan gambut yang sudah mengering. Kalbar dulu punya potensi yang luar biasa, namun sekarang sangat memerlukan perhatian para generasi muda dimulai saat ini dan untuk anak cucu nanti.

Acara diskusi kampus ini di moderatori Wimar Witoelar sebagai representasi dari Yayasan Perspektif Baru memaparkan, Pontianak berada pada garis khatulistiwa, yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya Negara di Asia yang berada di garis khatulistiwa. Begitu istimewahnya Negara Indonesia ini juga dilengkapi oleh hutan sebagai paru-paru dunia, namun saat ini hutan Indonesia sedang dalam keadaan terancam dan perlu perhatian dunia.

Teguh Surya (Green Peace Indonesia) sebagai pembicara diskusi ini menyebutkan bahwa, data terbaru dari pemerintah daerah Kalbar tercatat sebagai provinsi dengan tingkat deforestasi terbesar di Indonesia tahun 2014, dengan angka 460 ribu deforestasi. Di satu tahun terakhir tercatat juga Kalbar masuk dalam urutan ke-5 sebagai provinsi yang mengundang asap dari hutan. Kerusakan hutan dan lahan gambut di Indonesia disebabkan oleh ekspansi monokultur, pertambangan, kepentingan perusahaan, dan sebagainya. Dengan adanya pemerintahan yang baru, maka harapan besar untuk dapat menyelesaikan masalah menyangkut hutan Indonesia, spesifiknya yaitu lahan gambut.

 photo hutan-tata-kelola1-20130505_102659-300x200_zpsf929e3c3.jpg

www.mongabay.co.id

Jika pemerintah sebelumnya membuat moratorium untuk menjaga kawasan hutan yang masih ada, maka pemerintah sekarang perlu melanjutkan moratorium tersebut dengan adanya suatu ketegasan. Hal ini perlu ditekankan dan dibutuhkan peran dari rakyat Indonesia untuk menyuarakan kebijakan tersebut. Indonesia tidak perlu kembali ke masa lalu dimana kerusakan hutan ini sebagian besar didasarkan pada kepentingan perusahaan. Mari ikut berpartisipasi baik lewat media sosial dan organisasi agar tidak terjadi lagi kehilangan lahan hutan Indonesia kita.

Selanjutnya Hayat Mansur (Yayasan Perspektif Baru) sebagai pembicara juga memaparkan dimana tahun 2014 merupakan momentum perubahan pemerintahan, dengan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. Mengingat kejadian bulan lalu dengan kehadiran Jokowi blusukan asap di Riau, beliau menyampaikan komitmennya di tengah masyarakat dan media bahwa di masa pemerintahannya ini akan melanjutkan moratorium untuk melindungi batas hutan yang ada.

Di masa orde baru, rakyat bebas memberikan suaranya sebagai bentuk demokrasi. Sebagai orang yang pandai, harus mampu menyuarakan perspektif yang kompatibel. Pemerintah saat ini bukan seperti pemerintah sebelumnya, Presiden Jokowi dengan semboyan kerja, kerja, kerja menunjukkan gairah perbaikan Indonesia salah satunya Hutan dan lingkungan di Indonesia. Untuk itu, pakailah suara kita dengan sebaiknya karena hak suara kita didengar oleh pemerintah, baik lewat media cetak, media sosial, maupun surat langsung kepada presiden atau pemerintah yang terkait.

Selama diskusi berlangsung, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana solusi dalam menghadapi keadaan hutan Indonesia dengan kondisi mengenaskan seperti saat ini. Pertanyaan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Teguh Surya mengatakan, masalah kebakaran hutan saat ini tidak memiliki solusi yang sekali tepuk langsung tuntas. Melihat realitas yang terjadi, bila masyarakat melakukan penanaman 1 juta pohon, disaat yang sama juga terjadi kebakaran hutan yang menghabiskan lebih dari 1 juta pohon yang hidup. Bisa dibayangkan mengenai keadaan ini dan memperhitungkan intensitas waktu bila menungggu pohon yang ditanam tersebut. Berkaitan dengan itu, dengan melanjutkan moratorium yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya guna mempertahankan luas kawasan hutan yang masih ada perlu didorong dan disuarakan oleh masyarakat Indonesia.

 photo 66573e55-9758-48f6-8709-add39f2f3871_zpsb506bb44.jpg

Print article only

0 Comments:

« Home