Articles

Jokowi Bebaskan Pejuang Hak Tanah


23 December 2014

Ditulis oleh Hayat Mansur dan Nadia Rahmawati

Pembebasan aktivis hak-hak agraria rakyat Eva Susanti Bande melalui grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat 19 Desember 2014 merupakan hari bersejarah bagi politik hukum bangsa kita terkait perlakuan negara atas kaum pergerakan.

Itu adalah grasi pertama yang diberikan Presiden Jokowi kepada aktivis. Jokowi memberikan grasi kepada Eva bersamaan memperingati Hari HAM Internasional. Presiden melihat Eva sebagai pejuang HAM dikriminalisasi oleh pemilik modal, oleh pemilik kebun sawit di Sulawesi Tengah (Sulteng) beserta aparaturnya.

Eva Susanti Bande merupakan aktivis kemanusiaan dan agraria dari Luwuk, Kabupaten Banggai. Dia memimpin Front Rakyat Advokasi Sawit Sulteng, organisasi yang memperjuangkan hak-hak petani mendapatkan tanah yang dirampas pemodal. Ibu tiga anak tersebut dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena dianggap memprovokasi warga untuk mendemo PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) yang menutup akses warga di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Toili Barat, Banggai, pada Mei 2010. Demo tersebut tak direspons, lalu warga merusak kantor perusahaan.

Eva hadir di acara Diskusi Catatan Akhir Tahun bertema Membenahi Masalah Agraria – Prioritas Kerja Jokowi – JK pada 2015 yang digelar di Jakarta pada Selasa (23/12). Berikut wawancara Perspektif Baru dengan Eva seusai acara tersebut.

Bagaimana pandangan Eva Bande​ mengenai pembebasan melalui ​grasi yang diberikan oleh presiden?

​Saya kira i​ni adalah hal luar biasa bagi saya, dan yang saya ingin sampaikan bahwa ini keajaiban di tengah di situasi bangsa ​yang seperti ini. Beberapa rezim dan pemerintah sebelumnya tidak pernah terjadi presiden memberikan grasi kepada aktivis agraria dan seperti saya yang ada di lokasi jauh dari Jakarta, aktivis lokal dan dengan isu lokal. Jadi ini ​ langka​h yang harus juga ​disambut dengan gembira oleh kita para pejuang agraria tapi tidak boleh berhenti sampai disitu, harus di-follow up lebih jauh lagi karena masalah​ konflik agraria belum selesai.

Apa yang akan Eva Bande lakukan setelah pembebasan ini?

Kalau saat ini, karena saya sejak melangkah ke luar ​dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) belum bertemu keluarga sehingga untuk saat ini saya akan balik ke Lombok, keluarga saya ada di Lombok, anak-anak berkumpul di sana. Ketika ​penangkap​an diri saya, anak-anak saya ​dibawa ​oleh ​adik ​ke Lombok​. Jadi saat ini saya ingin ke Lombok dulu bertemu anak-anak saya. Setelah itu saya akan kembali ke organisasi tani karena konsolidasi itu harus tetap kam​i lakukan dan tentu ​membangun gerakan petani di Sulawesi Tengah khususnya. Mudah-mudahan ini di-follow up oleh teman-teman yang sudah di​ nasional karena mereka juga mempunyai jaringan di tempat lain. Saya kira kami ini  hanya salah satu dari ribuan kasus di Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini bisa dirajut mengawal  seperti yang sudah ​saya ​sampaikan ​kepada Pak Jokowi ​ketika​ semalam bahwa mohon menuntaskan tugas dan konflik agraria. Kelihatannya belum tahu akan seperti apa tetapi bahwa dia kemudian memberikan sinyal baik maka penyelesaian itu akan terjadi.

Apa yang harus dilakukan pemerintah atau presiden Jokowi untuk menyelesaikan akar masalah konflik agraria di Indonesia?

Langkah awal, pembentukan badan penyelesaian konflik agraria yang tentunya itu harus ada pihak-pihak yang kita harap mereka ada di situ, seperti kepolisian, kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sebagainya yang berkaitan langsung dengan masalah itu. Tentu kita berharap ini diisi oleh orang-orang yang kredibel yang tidak boleh main-main dengan urusan ini. Kalau tidak, gagal lagi maka rakyat yang kena lagi.

Terakhir, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa atau publik untuk mendorong reformasi agraria bisa terwujud di Indonesia?

​Kalau menurut saya, saat ini kalau dilihat dari gerakan di media-media sosial seperti yang dilakukan untuk mendorong ada grasi buat saya, maka saya kira ini memberikan dorongan positif dan ​dukungan-dukungan. Saya kira ini bisa mendorong membantu pemerintahan Presiden Jokowi mengambil kebijakan penting karena kita tahu sendiri banyak hal situasi di tengah-tengah kebijakan yang harus didukung oleh rakyat.

Print article only

0 Comments:

« Home