Articles

Langkah Besar Menuju Solusi Kebakaran Hutan

Perspektif Baru
13 November 2015

Persiapan Indonesia Menuju COP 21

 

oleh: Mahisa Dwi Prastowo

 

Jakarta, 13 November - Menjelang UNFCCC COP 21 yang akan diselenggarakan di Paris akhir bulan November ini, Indonesia di bawah kordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengambil langkah besar dengan menyusun transformasi pengelolaan gambut dalam penanganan perubahan iklim.

KLHK menggelar International Experts Roundtable Discussion Road to COP 21 dengan tema “Defining a Pathway towards a Long-Term Solution to Indonesia’s Fire and Haze Crisis with a Focus on Sustainable Peat Management and Utilization” di Jakarta, 13 -14 November 2015. Forum tersebut mengumpulkan para pakar dan akademisi internasional bersama pejabat-pejabat institusi pemerintah meramu kebijakan manajemen dan pemanfaatan lahan gambut yang benar-benar berkelanjutan.

Hadir ahli gambut di antaranya  Prof. Dr. Jack Riley, UK Peat Society; Serena Lew MSc, GEC, Malaysia; Prof. Dr. Hans Joosten, University of Greifswald, Germany; Aljosja Hooijer, Deltares; Prof. DR. Lars Hein, Wageningen  University; Dr. Hidenori Takahashi dari Hokkaido University, Dr. Marcel Silvius dari Wetlands International. Hadir juga Douglas Broderick, UN Resident Coordinator; H.E. Stig Traavik, Duta Besar Norway;Henderson, UNEP Finance Initiative dan Johan Kieft, UNEP,  Rektor Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Dwikorita Karnawati, Peserta ahli lainnya diharapkan menuangkan pikirannya dalam diskusi beberapa sesi. Diskusi internasional ini akan dihadiri oleh 180 peserta dalam dan luar negeri, akademisi,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan Penanganan Kebakaran hutan dan lahan gambut tahun ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam menghentikan kebakaran hutan dan lahan gambut yang telah berlangsung selama 18 tahun melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan pendalaman sains.

Ia melanjutkan,”Tujuan diskusi adalah mengidentifikasi solusi mengatasi kebakaran lahan dan hutan melalui pengelolaan gambut secara berkelanjutan.” Dalam diskusi ini akan dihasilkan roadmap awal untuk jangka panjang, menengah dan pendek untuk pemecahan masalah asap di Indonesia; dan mengurangi emisi melalui pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran khususnya di area kawasan hutan dan lahan gambut ditetapkan kebijakan pemerintah untuk tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut. Pemerintah juga menetapkan zona lindung dan budidaya di kawasan/lahan gambut. Terhadap lahan gambut yang telah dilakukan penanaman selanjutnya dikelola dengan teknologi ekohidro berbasis satuan hidrologis dan mengajak seluruh pihak meningkatkan kegiatan pengamanan area kerja untuk mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan gambut serta mengambil langkah - langkah pencegahan dan penanggulangan.

Ia juga menambahkan Roadmap merupakan bagian dari langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah terutama KLHK. Siti menekankan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani kebakaran hutan dengan melakukan berbagai transformasi dan langkah-langkah besar penanggulangan kebakaran.

Diskusi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Jusuf Kalla. Pejabat-pejabat institusi pemerintahan turut berkumpul dalam diskusi untuk bersama-bersama menyusun kebijakan komprehensif pencegahan kebakaran hutan secara menyeluruh di tahun-tahun mendatang.

Pejabat-pejabat institusi pemerintahan yang terlibat dalam diskusi tersebut di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, dan Deputy of Natural Resources and Environment Bappenas Endah Murniningtyas. Hadir juga dalam diskusi Duta Besar Norwegia Stig Traavik dan United Nations Resident Coordinator Douglas Broderick.

Pendiri Yayasan Perspektif Baru yang juga moderator dalam diskusi Wimar Witoelar menyatakan bahwa upaya-upaya pemerintah periode sekarang patut mendapat apresiasi. Bencana kebakaran hutan merupakan bencana menahun akibat salah kelola lahan gambut oleh bergenerasi pemerintah-pemerintah periode sebelumnya. Transformasi pengelolaan lahan gambut bisa menjadi nilai positip Indonesia ketika hadir di COP 21 tahun ini di Perancis.

Seperti yang telah dinyatakan Menteri KLHK dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, kita sekarang sedang memulihkan diri secara kuat. Semua pihak sangat antusias untuk melakukan reformasi dan diskusi ini merupakan langkah besar bahwa sekarang kita fokus ke manajemen lahan gambut setelah sebelumnya selalu diabaikan dan menyebabkan bencana. Kini sains juga telah diberikan tempat semestinya dengan ditempatkan bersama-sama kebijakan dalam menyelesaikan masalah.

“Pemerintah periode ini merupakan pemerintah yang cepat tanggap terhadap akar masalahnya. Presiden sendiri sejak awal menjabat sudah menunjukkan bahwa dia punya komitmen menyelesaikan masalah dengan turun ke Sungai Tohor berusaha mencegah kebakaran sebulan setelah dilantik,” ujar Wimar.

Pemerintah juga telah kembali menegaskan komitmen pemerintah dengan gebrakan kebijakan yang besar ketika pada rapat kabinet terbatas 23 Oktober lalu Presiden menginstruksikan percepatan one map policy, pelarangan pemberian izin baru lahan gambut dan mereview izin-izin lama yang telah diberikan. Instruksi ini telah ditindaklanjuti dengan keluarnya dua Surat Edaran Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menguatkannya.

Print article only

0 Comments:

« Home