Articles

Presiden Jokowi, Istana, dan Penanganan Asap menurut Wimar Witoelar


24 November 2015

Oleh : Kabari.news

Sosok Wimar Witoelar yang pernah menjadi Juru Bicara Kepresidenan era Gus Dur, sekaligus pakar ilmu komunikasi ini nampak belum menukik pada pokok pikiran Presiden Joko Widodo yang memiliki dimensi begitu luas sering diangap fenomenal. Wimar Witoelar yang kritis dan tajam mengulas menggiring Warga Diaspora Amerika pada koridor sempit tapi disampaikan kongkrit dan lugas. Bencana Asap.

Beberapa tokoh nasional non-anggota pemerintah tampak hadir menyimak pidato Presiden Joko Widodo di hadapan warga dan diaspora Indonesia yang hadir di wisma KBRI Washington, D.C. Beberapa di antaranya adalah mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Wimar Witoelar dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Marie Pangestu. “Pendek kata, penampilannya (Presiden Jokowi) di Washington ini sudah sangat layak di lihat oleh seluruh penonton di Indonesia,” ujar Wimar saat ditemui Kabari News usai acara.

Berdasarkan kehadiran 1250 warga dan diaspora Indonesia yang sangat antusias untuk menyimak pidato sang Rl 1, ia menilai dukungan masyarakat Indonesia di Amerika Serikat untuk Presiden Jokowi masih besar dan membuktikan bahwa kebanyakan tidak termakan negative campaign yang terjadi Indonesia. Ia pun menyambut baik inisiatif Presiden untuk mengangkat isu bencana kabut asap dalam pidatonya sore itu. Sebagai mantan jubir Presiden ke-4 Republik Indonesia dan seorang pakar komunikasi, Ia menolak untuk mengomentari secara langsung kritik yang mengemuka di masyarakat berkenaan komunikasi pihak Istana di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurutnya, situasi di era Alm. Gus Dur dan sekarang jauh berbeda. “Sekarang usahanya kuat, tetapi memang belum ketemu hasilnya,” ungkapnya saat menilai sistem komunikasi pihak Istana. Namun, ia tidak terlalu khawatir lantaran pemerintahan Jokowi melakukan perubahan dan kebijakan yang baik. Yang paling penting, menurutnya, masyarakat mengetahui fakta-fakta di balik kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Menanggapi penanganan asap di Tanah Air, ia berpendapat bahwa pemerintah telah mencapai tahapan awal upaya penghapusan kabut dan asap yang akan memakan waktu 3 tahun menurut Presiden Jokowi. Pada tahun pertama, pemerintah memulai dengan menangani penyebab-penyebab utamanya. Alhasil, Presiden Jokowi telah menerbitkan moratorium untuk penghentian pemberian izin pengelolaan lahan gambut, mencabut izin lahan yang telah terbakar, dan yang telah diberikan konsesi tapi tidak terbakar juga tidak boleh ditanami. Menurut Wimar, langkah-langkah tersebut merupakan tindakan konkret pemerintah dalam menangani bencana kabut asap. Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pimpinan Siti Nurbaya telah memiliki rencana penanganan yang komprehensif dan detil untuk tahun-tahun selanjutnya.

Di penghujung wawancara, Wimar berpesan kepada diaspora Indonesia untuk membantu menyebarkan berita yang positif dan tentang betapa kerasnya pemerintah ini bekerja. “Kalau ada yang tidak benar silakan dikritik, tetapi harus ada perimbangannya antara yang positif dan tidak,” tarnbahnya. Ia pun mencontohkan bahwa banyak kritik yang dilayangkan kepada pemerintahan Jokowi mengenai kebakaran hutan tidak berdasarkan fakta yang benar. Sepengetahuannya, sebulan sejak Jokowi dilantik, ia telah memulai beberapa langkah preventif untuk menangani potensi asap yang juga akan didiskusikan dalam konferensi internasional perubahan iklim COP21 di Paris akhir tahun ini. “Sampaikan kepada Amerika, kita ini negara moderen, leading, negara nomor satu saya kira dalam mengatasi climate change,” pungkasnya di ujung perbincangan dengan Kabari News. (1014)

 

Lebih lanjut artikel ini dapat di akses melalui :

http://digital.majalahkabari.com/majalah-digital-kabari-vol-105-november-desem/0256042001447833924

https://www.youtube.com/watch?v=uRRraypZ8wQ

 

 

 

 

Print article only

0 Comments:

« Home