Articles

Usai COP 21, Apa yang akan Dilakukan Indonesia?


04 December 2015
Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Djibril Muhammad
   Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/10).  (Republika/Raisan Al Farisi)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/10). (Republika/Raisan Al Farisi)
REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Joko Widodo, bersama 149 pemimpin dunia lainnya, telah menyatakan komitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim global dalam Conference of Parties (COP) 21 UNFCCC, atau yang dikenal dengan Konferensi Perubahan Iklim di Paris, Perancis.

Lalu, setelah konferensi itu, langkah konkret apa yang akan dilakukan Indonesia demi mencegah perubahan iklim?

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Situ Nurbaya mengungkapkan, pada prinsipnya pemerintah akan melanjutkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan ekonomi harus diimbangi dengan gerakan konservasi alam.

Siti mencontohkan, institusinya telah membuat kesepakatan dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum agar pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan lingkungan. Siti mengajukan syarat apabila ada pembangunan jalan tol yang melewati taman nasional, maka harus dibuat jalan layang atau jalan bawah tanah.

"Kita tidak mau hewan terganggu karena hutannya dibelah," ucap dia dalam konferensi pers di Hotel Westin Paris, Selasa (1/12). Di sisi lain, Siti menyatakan kesanggupan pemerintah menjalankan kebijakan yang mengatur ketat izin alih fungsi lahan.

Rehabilitasi Lahan dan Payung Hukum Baru

Di samping itu, ia menyebut program rehabilitasi lahan yang telah rusak juga menjadi aksi penting dalam mencegah perubahan iklim. Hutan yang telah gundul atau hangus terbakar harus segera ditanami kembali. "Lahan yang kritis harus segera direhabilitasi," katanya.

Siti mengungkapkan, ada 116 ribu hektare lahan kritis di Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 110 hektare lahan telah ditanami pepohonan kembali.

Pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan payung hukum baru di bidang lingkungan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengendalian lingkungan dari kerusakan hutan dan lahan serta Perpres tentang Badan Restorasi Ekosistem Gambut. Keduanya, menurut Siti, masih dalam proses pematangan di Bappenas.

 

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Djibril Muhammad
   Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/10).  (Republika/Raisan Al Farisi)
Presiden Jokowi tinjau lahan yang terbakar.

Pembangunan Ekonomi Jangan Lupakan Lingkungan

Berbicara terpisah, Presiden Joko Widodo juga menegaskan kehadirannya di Konferensi Paris untuk memberikan dukungan politik pada dunia agar pembangunan ekonomi tak melupakan aspek lingkungan. "Jangan sampai pertumbuhan tinggi tapi melupakan lingkungan," kata Jokowi.

Dia menambahkan, pembentukan Badan Restorasi Gambut ditargetkan sudah terbentuk pekan depan. Namun demikian dia masih merahasiakan ketua badan tersebut. "Kandidatnya banyak," ucap dia.

Presiden sendiri pada Selasa (1/12) pagi telah meninggalkan Paris untuk kembali ke Tanah Air. Namun, COP 21 masih menyisakan agenda negosiasi untuk mencapai kesepakatan baru penanggulangan perubahan iklim global. Indonesia mengirim delegasinya untuk berperan aktif dalam proses negosiasi itu.

Indonesia mendorong agar KTT Paris dapat melahirkan kesepakatan yang adil sesuai dengan kemampuan tiap-tiap negara. Negara-negara maju diminta berkontribusi lebih dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Print article only

0 Comments:

« Home