Articles

Delegasi Pentingkan Bisnis


07 December 2015

Delegasi Pentingkan Bisnis

Sabtu, 05 Desember 2015 Penulis: Siswantini Suryandari Laporan dari Paris
 
Sumber: Eurostat AFP

SIDANG COP 21 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) berjalan lambat. Pasalnya, delegasi-delegasi yang mewakili tiap negara masih mementingkan bisnis, bukan penyelamatan lingkungan.

"Indonesia akan marah apabila hingga 7 Desember tidak ada kemajuan dalam sidang tersebut. Para delegasi tidak menyampaikan apa yang diinginkan pemerintahan mereka," kata Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar, di Paris, kemarin.

Sementara itu, lanjutnya, Indonesia sudah melangkah sesuai yang diinginkan kepala negara.

Saat berpidato di Leaders Event, Rachmat khawatir COP 21 tidak berhasil bila para delegasi masih memikirkan untung rugi. Menurutnya, pertemuan di Paris harus memasuki era baru.

"Kami akan tuntut delegasi-delegasi lain yang menjadi negosiator untuk mengikuti keinginan presiden mereka, bukan bicara lagi urusan bisnis. Indonesia akan marah bila tidak ada perubahan. Saya juga sudah menyampaikan hal ini ke delegasi Australia dan Presiden COP 21 Laurent Fabius beberapa waktu lalu. Nanti akan saya lakukan ke negara-negara lain," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Prancis sekaligus Presiden COP 21, Laurent Fabius, menyatakan ada 150 kepala negara yang hadir dalam pembukaan COP 21 UNFCCC.

Mereka semua menyampaikan pesan bersama bahwa kesepakatan yang dibuat di Paris harus sukses.

Untuk mengejar target agar pada penutupan COP 21 bisa menghasilkan kesepakatan bersama, Fabius langsung berkonsultasi dengan berbagai grup yang dipimpin Dubes Perubahan Iklim Prancis Lacoste dan penasehat ahli Presiden COP, Michael Cutajar.

Andalkan perusahaan besar

Deputi Menko Bidang Kelautan Maritim, sekaligus negosiator Delegasi Indonesia Arif Havas Oegroseno, mengatakan sebaiknya Indonesia tidak bergantung pada negara pendonor dalam mengurangi emisi gas.

"Sebab saat ini negara-negara maju yang selama ini sebagai pendonor mulai keberatan karena kesulitan ekonomi. Lebih baik Indonesia mengandalkan perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri untuk gerakan sadar lingkungan," ujar Havas di Paris, Kamis (3/12) malam.

Dia mencontohkan APRIL Group yang mengalokasikan biaya khusus cukup besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Saya dengar sampai US0 juta (sekitar Rp1,35 triliun). Masih banyak perusahaan nasional yang memiliki program lingkungan." tambah Havas.

Masih dari konferensi di Paris, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, KLH dan Kehutanan, Putera Prathama, menjelaskan, Indonesia siap meluncurkan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) pada April 2016, agar ekspor kayu Indonesia bisa menembus Uni Eropa.

Peluncuran SVLK itu, lanjutnya, merupakan sejarah pertama setelah 10 tahun lebih program itu dirancang.

"SVLK merupakan sistem terbaik yang tersedia saat ini, yakni mencakup aspek pengelolaan hutan hingga industri pengolahan kayu. Selain itu, SVLK bagian dari penegakan hukum, perbaikan tata kelola, dan perdagangan sektor kehutanan (FLEGT-VPA). Ketiga hal itu terangkum dalam kemitraan sukarela bekerja sama dengan Uni Eropa," pungkas Putera.

Print article only

0 Comments:

« Home