Articles

Politik identitas mengancam demokrasi Indonesia


08 January 2018

 

oleh: Mahisa Dwi Prastowo 

 

Apa ada gunanya kita merawat keragaman? Apa tidak menyerah saja? “Jangan. Justru ini yang menjadi tantangan menarik. Toleransi itu bukan hal yang tiba-tiba datang. Itu sesuatu yang harus kita perjuangkan dan tentu harus dengan packaging dan organisasi yang lebih menarik,” ujar peneliti yang menjabat sebagai Direktur Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia,  Burhanuddin Muhtadi.

 

Burhanuddin berbincang dengan Wimar Witoelar membahas tantangan-tantangan intoleransi yang mengancam keragaman Indonesia pada 5 Januari 2018 di studio Perspektif Baru. Isu ini dinilai semakin relevan di tahun 2018 ini dan tahun depan di mana Indonesia mengalami “tahun-tahun politik” dengan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Segera setelah Pilkada serentak kita juga akan langsung menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019.

 

Menurut Burhanuddin tantangannya terutama berada di kalangan anak muda. Dari data survey yang dilakukan lembaganya, anak muda merupakan kelompok yang paling mudah terpapar oleh isu intoleransi. Gejala ini justru berkebalikan dengan tren tren di Amerika atau Eropa di mana anak muda justru yang paling terbuka, paling progresif. “Ada yang salah dengan anak muda kita,” simpulnya.

 

Tantangan di bidang politik

 

Berbicara mengenai politik, kalau dibandingkan dengan negara-negara besar lain seperti Amerika Serikat dan India pun tidak ada pemilihan yang sekompleks Indonesia. Di negara-negara tersebut mereka mengenal pemilu sela. Di Indonesia ada berbagai pemilihan kepala daerah serentak dengan berbagai tingkatan yang pelaksanaannya relatif sukses. “Tetapi sukses Pemilu bukan hanya dari sisi penyelenggaraan tetapi juga kualitas Pemilu. Kalau lebih banyak didominasi oleh isu SARA, apa yang bisa dibanggakan dari hasilnya?” ujar Burhanuddin.

 

Politik identitas atau politik elektoral yang didasarkan pada agama, etnis, itu sebenarnya sudah terjadi sejak rezim pilkada dimulai tahun 2005. Terutama lagi jika pilkada dilakukan pada wilayah yang secara primordial terbelah. Jadi di beberapa provinsi komposisi agama dan etniknya berimbang, itu diam-diam efek agama, efek etnik bekerja mempengaruhi pilihan seseorang. Jadi ini bagian dari perilaku pemilih (voting behaviour) yang disebut model sosiologis. Orang memilih karena merasa pilihan yang didasarkan kesamaan etnik atau agama memudahkan pemilih, semacam jalan pintas (short cut).

 

Politik identitas punya dampak karena pemilih tidak lagi disibukkan dengan isu atau kebijakan apa yang dibawa calon kepala daerah. Yang mereka butuhkan apakah calon memiliki kesamaan identitas etnik atau agama. Pada titik ini sebenarnya politik identitas bukan lagi masalah masing-masing pemilih punya hak untuk memilih berdasarkan etnik atau agama tapi yang lebih parah dari itu adalah politik identitas menenggelamkan agenda penting apa yang seharusnya disodorkan oleh calon kepala daerah.

 

Sebetulnya ada dua hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi efek negatifnya. Pertama, penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus lebih ketat menegakkan aturan. Tidak seperti sebelumnya yang terkesan ada pembiaran terhadap isu-isu SARA. Ke depan mau tidak mau penyelenggara pemilu harus sampai pada taraf punya kewenangan mendiskulifikasi calon kalau terlalu eksesif menggunakan itu.

 

Kedua tentu penegakan hukum. Polisi tentu saja harus adil tidak terkesan tebang pilih. Jangan hanya mereka yang mendukung calon yang di luar yang diinginkan penguasa yang menjadi sasaran tembak. Jadikan ini isu publik isu bersama, siapa pun yang masuk concern isu ini tidak dianggap bagian dari pro atau anti kekuasaan. Ini bagian dari agenda publik. “Kritik saya ke polisi terutama setelah pengungkapan Saracen seolah-olah yang disasar hanya mereka yang kritis atau anti penguasa. Menurut saya semua harus dilepaskan dari atribut partisan politik. Biar ini jadi isu bersama orang jadi terlibat. Bukan kita saja yang menjadi korban tapi semuanya,” papar Burhanuddin.

Print article only

0 Comments:

« Home