Articles

Modal Dasar yang Wajib Dijaga Pemerintahan Baru

Kompas
25 October 2004
ANALISIS EKONOMI FAISAL BASRI
Modal Dasar yang Wajib Dijaga Pemerintahan Baru

APA kurangnya kepercayaan (popular mandate) yang diperoleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dari rakyat dengan selisih 20 persen suara dibandingkan dengan suara yang didapat Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi?

Pemilihan langsung oleh rakyat menjadi modal dasar yang lebih dari cukup dan sekaligus basis legitimasi yang sangat kuat untuk mengusung agenda perubahan hakiki sebagaimana telah mereka janjikan selama kampanye.

Janji perubahan itulah tampaknya yang membuat rakyat lebih banyak memilih Yudhoyono-Kalla karena perubahan hakiki itulah yang telah lama menjadi dambaan masyarakat.

Di masa kampanye memang pemilih lebih terpaku pada simbol dan kepribadian calon presiden ketimbang program atau platform. Namun, tatkala memerintah, pemilih hanya peduli pada program dan kerja nyata yang mereka harapkan membawa perubahan nyata.

Rakyat tak mau tahu lagi jargon "realitas politik" sebagai pembenaran yang menyeret keduanya pada dagang sapi, kompromi dan akomodasi berbagai kelompok kepentingan, serta pemberian konsesi kepada pihak-pihak yang dipandang telah berjasa bagi kemenangan mereka.

Yang kita tuntut ialah konsistensi, seia sekata antara yang telah diucapkan dan dijanjikan sewaktu kampanye dengan tindakan sejak hari pertama memerintah. Jika tidak, demokrasi akan terancam.

Rakyat telah menunjukkan kesiapan dan kedewasaannya berdemokrasi. Jangan sampai muncul kesan bahwa demokrasi menciptakan kebohongan. Jangan sampai rakyat merasa dibohongi karena apa yang dihadirkan oleh penguasa sangat jauh berbeda dengan yang mereka janjikan sewaktu kampanye.

Kita wajib mengingatkan pemerintahan baru sejak dini karena pilihan rakyat semakin didasarkan pada akal sehat. Pemilih-pemilih rasional ini akan dengan cepat pula mencabut dukungan mereka apabila mereka dikecewakan.

Yudhoyono- Kalla harus betul-betul cermat memerhatikan hal tersebut. Sebab, sebetulnya sebelum mereka mulai memerintah, popularitas mereka sedang cenderung merosot.

Hampir seluruh jajak pendapat menunjukkan hal itu. Jajak pendapat oleh IFES, misalnya, menunjukkan gejala penurunan dari puncaknya pada bulan Juli sebesar 73 persen, menjadi 69 persen pada bulan Agustus, dan akhirnya 60 persen pada 20 September.

Untuk menahan laju penurunan popularitas sebagai wujud dari besarnya dukungan langsung dari rakyat, presiden dan wakilnya tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apa pun pada awal debutnya.

Berbagai kesalahan akan menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat yang selanjutnya akan berpotensi menimbulkan gelombang penentangan luas atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebetulnya berdampak positif dalam jangka menengah dan panjang, tetapi pahit untuk jangka pendek.

SAYANGNYA, belum resmi memerintah sekali pun, pasangan Yudhoyono-Kalla sudah berulang kali ingkar janji, mulai dari akan mengumumkan struktur kabinet sampai tak akan memberikan pos-pos tertentu kepada orang partai. Pada hari pertama dilantik, deretan pelanggaran janji semakin panjang.

Salah satu program utama Yudhoyono-Kalla adalah pemberantasan korupsi dan penegakan good governance. Nyatanya, ada anggota kabinet yang masa lalunya suka menerima uang dari perusahaan dan ikut membagikan kepada teman- temannya sesama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ada pula yang harus dipaksa berkali-kali baru menyerahkan daftar kekayaan.

Sebagian besar mereka bukanlah pembayar pajak yang baik, bahkan ada yang tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebagian besar mereka tak mengisi surat pemberitahuan (SPT) pajak dengan benar dan ada juga yang tak mengisi daftar harta dan kekayaan mereka. Bagaimana mungkin segerombolan bukan warga negara yang baik bisa membuat negaranya semakin baik?

Bagaimana pula dengan beberapa pengusaha yang pernah dijerat utang bahkan sampai miliaran dollar AS dan sampai sekarang menyisakan masalah yang menjadi beban bagi rakyat? Pantaskah mereka menerima posisi yang sangat penting?

Pantaskah di dalam kabinet ada orang-orang yang memiliki atau terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang selama ini reputasinya buruk dan penunggak utang di bank-bank pemerintah?

Bagaimana mungkin mereka mampu mengurus negara dengan 220 juta rakyatnya kalau mengurus perusahaannya sendiri tidak becus? Omong kosong kalau mereka mengatakan bahwa hanya orang yang pernah bermasalahlah yang paling bisa mengatasi masalah.

Beberapa petinggi partai masih juga dibiarkan bercokol di kabinet. Sudah saatnya presiden bersikap tegas sejak dini dengan meminta mereka untuk mundur dari jabatan di partai atau mundur dari kabinet. Tanpa mundur dari jabatan partai saja, beberapa anggota kabinet berpotensi menjadi Brutus, bahkan tidak kecil kemungkinan ada yang akan menantang Yudhoyono pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

HANYA ada dua pilihan bagi Presiden Yudhoyono. Menjadi politikus pragmatis sekadar untuk melanggengkan kekuasaan dan menikmatinya seperti kebanyakan politikus kita dewasa ini, atau menjadi negarawan yang akan menggoreskan tinta emas di dalam perjalanan sejarah Indonesia, yakni sebagai peletak fondasi negara modern, bangsa yang unggul serta bermartabat sehingga bisa bergaul dan berdialog secara setara dengan peradaban-peradaban dunia.

Presiden Yudhoyono tak perlu gentar menghadapi gertakan kawan-kawannya, sebagaimana diajarkan oleh Mahatma Gandhi dengan nilai abhayam mitra, jangan takut kepada kawan. Kawan setia Anda adalah rakyat pemilih Anda.

Sepanjang Anda yakin bahwa yang Anda lakukan adalah yang terbaik bagi rakyat, percayalah bahwa rakyat akan selalu berada di belakang Anda, bahkan yang tidak memilih Anda sekalipun.

Anda khawatir dengan DPR? Bukanlah representasi partai- partai di kabinet Anda juga tidak menjamin dukungan partai-partai tersebut di DPR?

Pesan moral yang keras harus kita berikan sejak awal. Pemerintahan baru tidak memiliki kemewahan menikmati bulan madu. Itu terlihat dari indikator-indikator ekonomi yang tenang atau tak bereaksi berlebihan setelah kabinet terbentuk. Era simbolisme lambat laun redup, digantikan oleh era kerja nyata.

Namun sayangnya, Presiden dan Wakil Presiden masih terlena pada simbolisme. Salah satu buktinya ialah keduanya terperangkap pada pro-kontra tentang Dana Moneter Internasional (IMF) sehingga gagal menghadirkan tim ekonomi yang maksimal. Lebih dari itu, beberapa sosok di dalam tim ekonomi justru tidak sejalan dengan slogan "perubahan" yang diusung Yudhoyono-Kalla.

Oleh karena itu, tidak berlebihan komentar berikut ini: "[Indonesias new president] Susilo Bambang Yudhoyono (...) is a hard man to read. During the month-long transition between his election and inauguration, he consulted such a motley array of advisers that it was impossible to tell where his own instincts lay on any given subject. (&) His public statements, although unobjectionable, were studiously vague. Many pundits were hoping that he would at last reveal his true colours when he announced his cabinet. (&) The Presidents choices [of his cabinet members]-and his intentions remain frustratingly ambiguous. (&) The economic team is equally muddled" (Economist, 23-29 Oktober 2004, hal 25).

Janganlah persoalan-persoalan di atas dianggap sepele, lalu sejak dini menurunkan standar nilai dan moralitas, seperti yang ditunjukkan Yudhoyono dalam pertemuan dengan para konglomerat dengan berjanji tak akan mengutak-atik kesalahan mereka di masa lalu.

Juga sikap tolerannya dengan merekrut anggota kabinetnya sepanjang orang tersebut tak memiliki skandal/kasus besar atau extraordinary cases (Kompas, 18 Oktober 2004, hal 1).

Rubrik ini sudah sangat lengkap menguraikan permasalahan-permasalahan ekonomi yang kita hadapi selama lima tahun terakhir.

Secara teknis, kita cukup yakin bahwa tim ekonomi kabinet baru sangat memahami masalah-masalah tersebut. Kita punya keyakinan bahwa mereka bisa merumuskan masalah- masalah besar yang dihadapi oleh perekonomian dan mencari jalan keluarnya.

Yang jadi perintang utama adalah krisis kredibilitas karena untuk yang satu ini sampai sekarang kita masih mengalami defisit. Sosok kabinet sekarang, baik secara keseluruhan maupun khusus tim ekonominya, tampaknya belum cukup modal untuk menutup defisit ini. Sepanjang masalah ini belum teratasi, sulit membayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa menggoreskan tinta- tinta emas selama lima tahun ke depan.

Belum terlambat untuk mengoreksi diri. Kami menunggu gebrakan Anda untuk memulihkan kembali kepercayaan publik yang sempat memudar sesegera mungkin. *

Print article only

2 Comments:

  1. From hery dian on 06 January 2008 20:39:30 WIB
    good article, I appreciate it. SBY must perform the best for improving Indonesia.
  2. From Cicily on 12 May 2009 02:23:33 WIB
    Hi. In the future I'm going to keep here links to their sites. But I do not worry about the sites where my link is removed. So if you do not want to see a mountain of links, simply delete this message. After 2 weeks, I will come back and check.

« Home