Articles

Awasi deal pemerintah dengan MNC

Perspektif Online
10 December 2006
oleh: Daisy Awondatu
 
Siapa bilang publik tidak punya kekuatan untuk mengawasi MNC yang kolusi dengan pemerintah? Itu dulu, waktu orde baru masih berkuasa. Tapi sekarang, justru government power menurun, sedangkan kekuatan masyarakat - publik, media massa, NGO, dsb – meningkat. Publik punya kekuatan untuk mengawasi keberadaan MNC di Indonesia. Poin penting ini yang disampaikan WW dalam memberikan kuliah tamu mengenai ‘The Political Aspect of Multi National Corporations in Indonesia’ di IPMI pada mahasiswa S1. Untuk lihat foto, klik disini.
 
class.JPG
 

Masa Lalu

Keberadaan MNC di Indonesia tidak terlepas dari sejarah politik bangsa. Kalau kita flash back sejenak, kita bisa bagi kondisi politik Indonesia menjadi 3 era, yaitu: Soekarno, Soeharto, dan Post-Soeharto. Era Soekarno, tidak ada sama sekali MNC di Indonesia. Di era Soeharto, justru sebaliknya, MNC begitu mudahnya masuk, tumbuh dengan subur dan berkembang pesat. Bisa dikatakan, Soeharto-lah yang membawa MNC masuk Indonesia lewat keberadaaan UU no.1/1967 mengenai Penanaman Modal Asing. Pada masa itu, segala sesuatu ditentukan dan diputuskan oleh Soeharto, mulai dari Pemilu, Hukum, bahkan siapa saja MNC yang boleh masuk ke Indonesia, semua dibawah kendali Soeharto. MNC yang masuk betul-betul dilindungi oleh Soeharto, dan yang bisa masuk hanya yang punya hubungan dengan Soeharto. Tidak heran, pada masa itu MNC bisa tumbuh dengan pesat, dan pertumbuhan MNC juga yang menumbuhkan ekonomi Indonesia pada masa itu. Pada masa itu, semua perusahaan besar baik dari dalam maupun luar negeri, pasti terkait dengan Soeharto. Semua perjanjian antara pemerintah dengan MNC dilakukan tanpa melalui birokrasi rumit, tapi melalui orang-orang dalam Soeharto. Dan, pada masa itu, semua perjanjian yang dibuat adalah merugikan bangsa Indonesia, pemerintahan, tapi menguntungkan bagi ‘orang-oranmgnya’. Tidak heran, pada masa itu Indonesia miskin, tapi orang-orangnya kaya.
 

Saat Ini

Post-Soeharto, MNC masih tetap ada sampai saat ini. Akan tetapi, MNC sudah tidak dilindungi lagi oleh ‘kekuatan besar’. Semua harus melalui birokrasi yang sama. Tidak heran, banyak MNC mengeluh semakin susah. Saat ini, pemerintah juga mulai memperbarui berbagai kontrak MNC asing. Pemerintah mau menumbuhkan kepercayaan rakyat, jadi urusan kontrak mulai ditata ulang, birokrasi diperbaiki, dll. Kalau pada masa lalu kontrak menguntungkan MNC, itu salah pejabat pemerintah. Biar bagaimanapun pengusaha tentu mau untung.
 
Saat ini, ada golongan masyarakat yang menginginkan perubahan, tapi ada juga yang tidak. Ada banyak pihak yang menentang MNC di Indonesia, karena pada masa lalu mereka tidak terlibat dan mendapat bagian dari MNC itu. KKN memang sudah berkurang, tapi bukan jaminan pasti tidak akan ada KKN. Banyak sekali yang sudah ahli melakukan KKN, sampai aparat pun tidak bisa menangkapnya.
 

What Do We Do?

Kita perlu tahu, sekarang ada ‘kekuatan ketiga’ untuk mengontrol, yaitu media. Media bisa menjadi watch dog pemerintah. Masyarakat juga semakin diberdayakan untuk semakin kritis mengawasi kinerja pemerintah. Media sangat bermanfaat, powerful, apalagi didukung oleh perkembangan public relations, NGO, serikat buruh, dsb. Jadi, inilah saatnya perubahan terjadi, jangan takut mengawasi kebijakan pemerintah.
 

Questions and Answers

Sesi IPMI ini sungguh menarik sekali, dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa:
 
Q : Pilkada Aceh banyak diawasi orang asing. Bagaimana pendapat WW?
A : Ini merupakan dampak perjanjian di Helsinki antara Indonesia dengan GAM. Kalau Aceh tenteram, akan memberikan ketenangan dan manfaat juga bagi orang asing. Bagi Indonesia, kalau orang asing bisa menyaksikan langsung kondisi aman ini, tentu bisa menjadi pembuktian diri Indonesia. Tidak menutup kemungkinan akan menarik investasi.
 
Q : Bagaimana prospek bisnis di Aceh?
A : SDA yang ada di Aceh potensinya sangat besar, dan belum tergali. Akan tetapi, perlu kita sadari bahwa Negara-negara terkaya di dunia, kecuali USA, justru Negara yang tidak memiliki SDA. Jadi SDA bukan jaminan. Saat ini, Aceh masih dalam fase pembangunan politik. Kalau kondisi politik sudah tenang dan stabil, baru usaha-usaha besar yang menguntungkan untuk jangka panjang akan muncul.
 
Q : MNC kan merupakan kontrak jangka panjang, kalau kontrak diperbarui, dan kurang menguntungkan mereka, takutnya mereka meninggalkan Indonesia. Kalau MNC keluar dari Indonesia, cukup kuatkah perusahaan dalam negeri juntuk membangun ekonomi Indonesia?
A : Mengubah ekspektasi orang itu susah. Sebenarnya, Indonesia cukup mampu membangun ekonominya sendiri. Tapi, bisa atau tidak membuat rakyat Indonesia untuk hidup terbatas, turun tingkat konsumenrismenya? Di ekonomi bebas ini, tetap perlu investasi asing, dan juga dukungan perusahaan lokal.
 
Q : Korupsi sudah mendarah daging, bagaimana menghilangkannya?
A : Korupsi sekarang sudah jauh lebih berkurang, karena jauh lebih susah.
 
Q : Hidup di jaman Soeharto, rakyat merasa lebih nyaman.
A : Nyaman bagi yang terlindung oleh rezim Soeharto. Bagi mereka yang di Aceh, Timor Timur, mereka yang tertindas, jaman sekarang lebih nyaman. Dulu, yang kaya sangat kaya sekali, dan yang menderita sangat menderita sekali. Sekarang, ada usaha untuk memperbaiki.
 
Q : Bagaimana dengan pembangunan sektor pariwisata?
A : Banyak sektor-sektor investasi yang terlibat di pariwisata, seperti transportasi, hotel, makanan, dll. Kalau sektor itu tidak berkembang, pariwisata juga stagnant. Selain itu juga harus dibarengi dengan perkembanagan ‘software’ seperti layanan biro travel, etika masyarakat, dll. Daya tarik wisata meningkat apabila insfrasruktur juga meningkat.
 
Q : Dulu di Aceh pada masa Gus Dur berkuasa, mengesahkan pelabuhan bebas. Tapi, sampai saat ini tidak ada perubahan.
A : Konsentrasi orang tidak ada yang tertuju untuk pembangunan Aceh. Perhatian orang akan pembangunan Aceh baru muncul lagi setelah perjanjian di Helsinki lalu.
 
Q : Sebagai warga Negara, poin-poin apa yang perlu kita perhatikan dan lakukan?
A : Yang utama, kita harus bisa membedakan mana ‘good guy’ mana ‘bad guy’, siapa yang harus kita dukung. Selain itu, juga harus punya ‘hati’, sikap, dan keberpihakan pada yang benar. Dalam mengamati pemerintahan kita juga perlu tahu ‘medan permainan’ dulu. Jadi luas sekali. (Benernya masih banyak lagi. Makanya, rajin baca PO dong… hehe)
 
ipmigroup.JPG
 
Catatan penulis:
  • Di IPMI banyak sekali mahasiswa dari Aceh yang mendapatkan beasiswa. Makanya, pertanyaan di atas banyak yang seputar Aceh. Salut pada IPMI yang turut membantu mengembangkan dan membangun generasi muda Aceh.
  • Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca, setidaknya bisa menjadi catatan kuliah bagi mahasiswa IPMI.. :)
 

Print article only

12 Comments:

  1. From inu on 11 December 2006 07:22:54 WIB
    gimana dengan 'pejabat' yang deal dengan MNC pak? negara dirugikan dan 'pejabat' tentu saja mengeruk keuntungan yang tidak sedikit. perlu ada aturan ketat untuk 'pejabat' macam begini. harapannya sih KPK ikut disertakan kalau ada pembicaraan deal MNC dengan pemerintah
  2. From wimar on 11 December 2006 07:31:28 WIB
    wah cepat sekali, comment beberapa menit setelah posting.

    inu, kontrol formal sudah ada dari dulu dan sekarang KPK pasti menyorot semuanya. bahwa semuanya itu masih meloloskan korupsi pejabat, itulah masalah yang kita coba atasi sejak lama.

    yang baru adalah, bahwa sekarang civil society tambah kuat, jadi kita tidak perlu hanya ngomel saja, tapi ikut menghayati masalah korupsi secara konstruktif.
  3. From pitRiee... on 11 December 2006 13:12:46 WIB
    saya mo nanya,,
    1. PO itu apaan sih?!
    2. Apa comentar anda setelah berkunjung ke IPMI?!

  4. From Ramli Sihaloho on 11 December 2006 18:16:42 WIB
    sangat setuju dengan gagasan brilliant ini yaitu peran serta masyarakat dalam pengawasan deal pemerintah dengan MNC, khususnya untuk industry berat seperti pertambangan dan perminyakan misalnya yg bersifat unrenewable yg masih didominasi pihak luar karena sifatnya yg padat modal dan padat technology tapi sekaligus sangat menjanjikan atau menghasilkan.

    pengawasan deal yg dimaksudkan tidak bisa kita pasrahkan pada pemerintah doank, kredibilitas…..transparansi dan kapasitas mereka ( pusat ataupun daerah ) sangat terbatas untuk missi pengawasan tersebut. fakta dan realitas sudah bicara atas segala kecolongan dan kebocoran2 yg terjadi di negeri ini. kita mestinya tau dan sadari bahwasanya sekali sumber daya alam dieksploitasi yg tidak akan pernah bisa diperbaharui ( perlu waktu ratusan tahun untuk mineralisasinya oleh proses alam ) maka tidak akan ada yang akan tersisa untuk generasi mendatang atau anak cucu kita kelak. jadi eksploitasi sumber daya alam ini harus bisa dilakukan secara optimal untuk kepentingan bangsa dan negeri ini dan konservasinya dapat di pertanggungjawabkan. jangan sampai terjadi, resource dinikmati pihak lain tapi lingkungan akibat eksploitasi dapat bencana dan ini adalah suatu kebodohan yang bukan main, apapun justifikasinya. semoga bermanfaat…..
  5. From hastu on 11 December 2006 22:39:37 WIB
    Artikel ini kok malah mengesankan saya bahwa kebijakan PMA beserta semua perjanjian yang dibuat di era Soeharto adalah totally wrong, ya? Selain itu saya juga terkesan orang-orangnya Soeharto pada zalim. Okelah, saya tak berharap apakah kesan ini sama dengan mayoritas ataukah minoritas pembaca.

    Saya salut atas motivasinya untuk jangan takut mengawasi kebijakan pemerintah. Selain itu saya juga berharap pemerintah jangan takut mengawasi praktik-praktik bisnis yang melanggar peraturan seperti pelanggaran UMR, hak dan jaminan karyawan, pemakaian software bajakan, manipulasi pajak, dll. Ada baiknya pula, 'kekuatan ketiga' itu semakin kritis dan turut membantu mengontrol dan mengawasi praktik-praktik bisnis seperti ini
  6. From TrEioNoE on 12 December 2006 16:55:00 WIB
    Menurut WW perlu gak MNC di batasi?, bisa kita lihat semasa jaman pak Harto kan MNC tidak di protect, dan masa itu juga tingkat korupsi sangat tinggi?

    Apakah itu ada hubungannya?

    Student IPMI
  7. From Ramli Sihaloho on 15 December 2006 19:59:48 WIB

    gua bingung baca komentar2 yg terakhir2 ini. sepertinya ada pembenaran di era suharto, pura2 bodok atau bagaimana saya tidak nyambung. padahal issue reformasi setelah suharto diturunkan begitu membahana diseluruh pelosok negeri ini.

    rezim orde baru habis oleh kekuatan mahasiswa yang bersifat netral tanpa ada interest politisnya. akumulasi penyimpangan2 yg terjadi di zaman orba yg membuat reformasi lahir dan orba dipaksa gulung tikar. apakah phenomena ini tidak cukup menjelaskan apa yg terjadi di zaman suharto ! let's make up our mind.....
  8. From bambang on 23 April 2007 22:44:49 WIB
    guna mengatasi/memcegah masuknya dan berkembangnya MNC di negara kita Indonesia, apa yang seharusnya pemerintah lakukan unntuk mengontrol dan memberikan kebijakan larangan Untuk MNC berkembang pesat di negara kita. karna kita tahu bagi negara berkembang seperti negarakita ini untuk melakukan eksport komoditi sangatlah sulit dikarnakan beberapa faktor sepertie isue produk, kuota yang membaratkan, dll. kalau iya sekiranya pemerintah berpihak kepeda para pelaku eksport lokal kenapa pemerintah tidak menetapkan counter attak terad agar company lokal bisa dapat berkembang, dan menjadi multi company dinegara luar pula.
  9. From tian on 18 March 2008 13:46:42 WIB
    perbedaan atao persamaan dari MNC dengan global apa?trus produk2 yang dihasilkan apa saja...dan contohnya apa?
  10. From Nia on 19 September 2008 13:26:19 WIB
    menurut anda mnc itu bergerak dibidang apa saja dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian di indonesia
  11. From caca on 14 January 2009 09:57:55 WIB
    saya cuman mau tanya dikit MNC apa saja yang merugikan indonesia?karena ad juga kan MNC yang menguntungkan indonesia,terimakasih
  12. From bunga on 03 July 2010 12:03:29 WIB
    saya cuman sedikit penasaran, sejauh mana pemerintah kita sekarang mampu mengontrol mnc. toh banyak mnc2 yg masuk dgn mudahnya.

« Home