Articles

Provokasi Wimar Dan Dongeng Kelelawar

Adil
07 July 1999
Tajuk
 
Godaan terbesar bagi kalangan intelektual di hari-hari belakangan ini adalah godaan untuk menjadi "tidak netral". Apabila godaan itu berkembang menjadi sebuath gelombang raksasa, siapapun akan dapat terhempas olehnya. Kecuali orang yang dapat berpegang teguh pada nurani. Sangat, sangat, dan sengat sedikit orang yang menjadi perkecualian tersebut.
 
Wimar Witoelar bukan bagian dari kalangan yang sangat sedikit itu. Setidaknya bila kita mendasarkan diri pada pernyataan Wimar beberapa waktu terakhir, di saat ia menjadi moderator diskusi seputar pemilu dan kepemimpinan nasional mendatang. Banyak yang menilai, Wimar tak lagi dapat menempatkan dirinya sebagai seorang "moderat". Ia dinilai telah menjadi partisan. Mendukung keras PDI Perjuangan. Bahkan dianggap memprovokasi massa partai itu.
 
Kenyataan itu menghenyakkan banyak orang yang selama ini cukup menaruh respek padanya. Terutama mereka yang memiliki aliran politik yang berbeda dengan Wimar, antara lain mereka yang meyakini bahwa Megawati sama sekali bukan figur yang cocok untuk membawa Indonesia ke keadaan yang lebih baik. Mereka mengenal Wimar sebagai orang demokrat, dingin, dan kritis dalam memandang masalah apapun.
 
Salah seorang dari mereka adalah Haidar Bagir. Selama ini, mantan asisten dosen Wimar di ITB itu tak pernah menutupi rasa hormatnya pada Sang Guru. Haidar-lah yang mendesak institusi tempatnya bekerja, Republika, untuk membuat program bersama dengan Wimar. itu terwujud melalui acara 'Perspektif Bisnis Republika'.
 
Banyak kalangan di lingkungan ICMI menolak gagasan Haidar tersebut. Alasan mereka, Wimar terlalu sering menyerang Habibie. Namun, Haidar terus meyakinkan mereka. "Wimar", menurut Haidar waktu itu, "seorang rasional dan dapat diajak diskusi". Jadilah Wimar dikontrak khusus Republika untuk memandu acara tersebut.
 
Boleh jadi, Haidar salah menilai Wimar. atau Wimar yang terseret oleh gegap gempitanya wacana politik dewasa ini. yang pasti saat ini, sosok Wimar memang berbeda dengan yang ada di benak banyak orang. Itu yang tampaknya mendorong Haidar menulis tentang sosok gurunya tersebut dalam kolomnya berjudul "WW" di harian Republika, 25 Juni 1999.
 
Wimar, tulis Haidar, "tampak terlalu bernafsu". Pada forum publik yang seharusnya netral seperti "Detak Detik Pemilu" pun, Haidar menilai, "ia terkesan gagal menahan diri dari memaksakan keinginannya itu. Hal yang disayangkan dapat terjadi pada sosok sekelas Wimar".
 
Sebuah hadis Nabi yang populer mengajarkan bahwa bila kita menjumpai kemunkaran "ubahlah dengan tanganmu". Bila tidak "ubahlah dengan lisanmu". Bila tidak, "ubahlah dengan hatimu". Meskipun yang terakhir itu disebut Nabi sebagai selemah-lemahnya iman.
 
Perbedaan pendapat dalam politik dan dalam memilih siapa presiden mendatang sama sekali bukan persoalan "kebajikan" versus "kemungkaran". Meskipun demikian, pendekatan hadis tersebut dapat diberlakukan dalam konteks politik sekarang. Bila kita meyakini sebuah kebaikan, perjuangkan kebaikan tersebut dengan tindakan nyata, perjuangkan lewat lisan. Bila itu pun tak dapat dilakukan, perjuangkan dengan hati.
 
Sejarah pertumbuah masyarakat intelektual selalu diwarnai pergumulan antara "netralitas" dan "obyektivitas" disatu sisi dengan "partisipatif" dan "bertanggung jawab" disisi lain. Pergumulan itu - di kancah masyarakat intelektual saat ini - mewujud pada dua orang sosok, Nurcholis Madjid di satu sisi dan Amien Rais di sisi lain.
 
Nurcholis mewakili sisi wisdom intelektual. Yakni bahwa kalangan intelektual perlu menjaga jarak dari dunia praktis, "berdiri di atas semua kepentingan golongan", dan memberi pencerahan pada semua. Karena itu, Nurcholis tampak tak berminat untuk masuk ke pemerintahan. Walaupun ia disebut-sebut sebagai sosok paling diterima untuk menjadi "alternatif wakil presiden".
 
Sebaliknya, Amien Rais mewakili sisi "kebertanggungjawaban intelektual. Yakni bahwa kalangan intelektual perlu terjun ke dunia praktis. Tanpa itu, dunia praktis akan dikuasai oleh orang-orang yang tak kompeten yang hanya akan membuat kehancuran di masyarakat. Karena itu, ia pun memimpin partai dan partainya sempat memperjuangkannya untuk menjadi presiden.
 
Di awal 1980-an, masalah ini muncul menjadi wacana masyarakat intelektual. Haruskah seorang intelektual menjadi praktisi? Atau malah harus berada di "menara gading". Dikotomi tajam itu perlahan-lahan mencair. Semua cenderung untuk tidak membangun tembok tebal di antara kedua sisi tersebut. Meskipun demikian, kecenderungan masing-masing sisi tersebut tetap ada. Eep S. Fatah atau Imam Prasodjo, misalnya, memilih untuk berada di sisi Nurcholis. Sedangkan Kwik Kian Gie memilih di sisi Amien, menjadi aktivis partai.
 
Dari sudut pandang ini, Wimar membuat kerancuan. Ia tidak menutupi keinginannya untuk "berpihak" sebagaimana Amien atau Kwik, namun ia masih ingin dikenang, sebagai seorang "netral" sebagai Nurcholis. Bila ini dilanjutkan, saya khawatir Wimar akan bernasib seperti "kelelawar" ditengah tarik menarik antara "kelompok binatang" versus "kelompok burung" dalam dongeng "mengapa kelelawar hanya keluar di waktu malam".
 
Teramat tenang suasana sekarang. Namun, dibalik ketengangan itu, ketegangan menyangkut siapa presiden mendatang memangmeningkat. Di tengah ketegangan demikian, sangat dapat dimengerti bila serorang intelektual dapat terseret untuk menjadi "tidak netral". Walaupun yang bersangkutan tak berniat menjadi aktivis sekalipun. Walaupun yang bersangkutan adalah sosok sekaliber Wimar.
 
Terpeleset seperti itu, di situasi sekarang, adalah hal wajar. Namun, seorang intelektual harus segera menentukan "jalurnya" sendiri. Apakah ia hendak "berpihak", atau tetap berada "di tengah". Apapun pilihannya tersebut, seorang intelektual tetap harus menyurarakan dan mengupayakan untuk menegakkan prinsip-prinsip paling dasar. Bila kita telah bersepakat untuk menegakkan demokrasi, apapun jalur yang kita pilih, kita tetap harus menyuarakan prinsip itu.
 
Bagi "demokrasi", tidak penting siapa yang akan menjadi presiden. Siapapun presidennya, sama sekali tidak soal. Apakah Habibie, Megawati, atau Mandra sekalipun. Bagi "demokrasi" yang terpenting adalah proses. Bila kita telah bersepakat untuk memilih presiden melalui pemungutan suara para anggota MPR, mari kita sosialisasikan kesepakatan itu. Mari kita sebarkan pada masyarakat untuk dapat menerima apapun hasilnya. Sekali lagi, biarpun hasilnya adalah Mandra sebagai presiden. Itulah prinsip demokrasi.
 
Menyeru gerakan massa untuk menekan MPR kemungkinan hanya akan melahirkan kekerasan yang merugikan semua pihak. Langkah itu bukan saja akan mengingkari keintelektualitasan diri sendiri, melainkan juga menjadikan diri sendir sebagai "musuh demokrasi". Syukurlah Wimar tidak - dan saya percaya ita tidak akan pernah - terjebak sejauh itu.
 
Zaim Uchrowi
 
 

Print article only

2 Comments:

  1. From Mansur on 29 September 2006 15:32:38 WIB
    Tak selamanya kita bisa dan harus netral. Pada suatu kesempatan dan situasi kita harus memihak berada di posisi mana. Tentu saja pilihan keberpihakan tersebut memakai pertimbangan untuk kepentingan masyarakat umum. Sayang, tulisan Zaim Uchrowi ini tidak memasukkan atau meminta pendapat WW. Mungkin WW bisa memberikan penjelasan di sini
  2. From keket on 01 October 2006 14:22:27 WIB
    wajarlah seorang sekaliber WW punya pendapat sendiri, yang apabila
    dilihat orang lain menjadi suatu hal yang tidak wajar.
    semua orang punya point of view yang berbeda.
    dibilang nggak netral karena WW berada di situasi itu.
    kalo mau netral ya, nggak usah ngapa2in aja.
    ukuran apa yang menjadikan hal ketidaknetralan menjadi hal
    yang memang tidak netral.
    apakah salah bila orang yang tidak suka pedas dan sambal
    di seminar "sambal itu penyakit" bilang sambal ABC itu pedas?
    nggak salah kan?
    tetep aja orang itu nggak suka pedas dan sambal.nggak ada
    hubungannya dengan pedas dan penyakit.
    lagian jangan bawa2 hadis Nabi dech dalam berkomentar,apalagi
    yg menyangkut politik.ga banget tau!

« Home