Articles

Jadi Menteri Saja!

Bernas
02 April 1998
Semarang, Bernas
Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, M Tafrikhan, Rabu (1/4) menyatakan hanya mau berdialog dengan Presiden, bukan dengan ABRI. Namun, ia menambahkan, kalaupun tidak dengan Presiden, ya minimal dengan ketua MPR/DPR.

Di Jakarta, mantan demonstran Ir Wimar Witoelar menyatakan, wajar mahasiswa minta langsung bertemu Presiden karena saluran aspirasi lewat lembaga dan institusi politik selama ini memang buntu. Mahasiswa memilih bertemu langsung dengan Presiden yang dianggap paling tahu masalah dan paling menentukan.

Namun, Wimar mengingatkan, jangan menuntut konsep kepada mahasiswa karena tugas mahasiswa adalah belajar dan menilai realitas berdasarkan pe- ngetahuannya.

"Kalau mahasiswa harus punya konsep jelas, ya.. mereka jadi menteri saja. Soalnya, sekarang menterinya saja ada yang nggak punya konsep, apalagi mahasiswa," ujar Wimar.

Jadi, katanya, mahasiswa bertemu cukup secara polos saja menyampaikan apa yang dilihat dan dirasakannya. "Dialog itu sangat urgen. Soalnya Presiden kadang-kadang mungkin kurang mengerti persoalan karena informasi yang datang kepadanya mungkin sudah terlalu disaring, seakan semuanya baik-baik saja," tuturnya.

Karena itu pula mahasiswa Undip lebi sreg kalau undangan dialog itu datang dari Presiden, misalnya melalui Sekretariat Negara. "Kalau ABRI yang mengundang, itu tidak proposional. Lalu kapasitasnya apa? Apa ABRI ingin tahu segala yang dilakukan mahasiswa," ujar Ketua SMPT Undip, Tafrikhan.

Hal sebaliknya, justru muncul dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (FK-SMPT) -- sekitar 26 PT negeri dan swasta se-Surabaya - - yang menolak dialog dengan pemerintah (Presiden) maupun dengan ABRI.

"Kami meminta berdialog dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan dengan pemerintah atau ABRI," kata koordinator FK SMPT se-Surabaya Teguh Agung Budi Utomo didampingi 10 pengurus SMPT se-Surabaya di Universitas Airlangga (Unair) kemarin.

"Sikap kami tersebut dilandasi keinginan untuk mengembalikan mekanisme penyampaian aspirasi kepada MPR selaku pelaksana kedaulatan rakyat yang sesungguhnya," katanya.

Ia menjelaskan hal itu telah disepakati dalam Surat Keputusan Bersama yang dihasilkan melalui pertemuan FK- SMPT se-Surabaya pada 26 dan 30 Maret 1998 yang dikiuti 26 SMPT, antara lain dari ITS, Unair, IKIP Negeri Sura- baya, IAIN Sunan Ampel Surabaya, STIKOSA-AWS, STIESIA, UPB, UHT, Unitomo, dan UK Petra.

Menurut dia, pihaknya juga menuntut MPR agar menjadi fasilitator dialog antara pemerintah dengan semua elemen masyarakat guna menyelesaikan proses kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah menjurus pada krisis ekonomi, krisis politik, dan berujung pada krisis kepercayaan.

Selain itu, FK SMPT se-Surabaya juga meminta MPR melakukan langkah-langkah konkret menuju reformasi politik dan ekonomi dengan mempertimbangkan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat, ter- masuk dari para mahasiswa se-Indonesia.

Sedangkan kalangan mahasiswa Undip, kata Tafrikhan, hanya bersedia berdialog langsung dengan Presiden Soeharto, karena dialah yang bisa memutuskan berbagai langkah untuk memecahkan persoalan yang melanda kehidupan bangsa.

Dia mengakui, memang Undip sudah menerima undangan untuk melakukan dialog, tetapi undangan itu bukan dari Sekneg melainkan dari IKBLA Arief Rachman Hakim dan Undip tidak akan memenuhi undangan itu karena tidak ada urgensinya.

"Organisasi itu hanya mencari untung dari dialog tersebut," paparnya. Dan ia menegaskan peserta dialog jangan dibatasi hanya perwakilan dari beberapa perguruan tinggi, tetapi harus semua mahasiswa karena apa yang menjadi permasalahan bangsa juga menjadi persoalan mahasiswa juga.

Di samping itu, ujar Tafrikhan, semua mahasiswa diberi kebebasan untuk berbicara dan jangan hanya perwakilan-perwakilan saja, kalau hanya perwakilan dikhawatirkan justru akan terjadi pengaturan topik pembicaraan.

Hal senada dikemukakan kata Ketua Senat Mahasiswa IAIN Sulthan Syarif Qasim (Susqa) Pekanbaru (Riau), Wahyu Kurniawan. "Dialog tidak akan efektif jika wakil dari mahasiswa dicomot dari satu perguruan tinggi sebagai wakil mahasiswa di wilayahnya," kata dia.

Menurut mantan tokoh Malari, dr Hariman Siregar, dialog mahasis- wa-Presiden itu bukanlah cara penyelesaian krisis negara-bangsa ini. Tapi, merupakan salah satu jalan dari proses pemulihan kepercayaan terhadap pemerintah.

Dibandingkan dengan gerakan mahasiswa era 1966 dan 1974, tokoh Malari ini mengatakan, keadaannya hampir sama di mana lembaga dan institusi politik yang ada tampak tidak berdaya, sehingga mahasiswa tampil sebagai juru bicara rakyat.

"Seperti permainan catur, selalu problem yang sama berulang kali. Jadi, jangan terlalu mencurigai mahasiswa, ini bagian dari sejarah yang berulang," katanya.

Di tempat terpisah, mantan Menteri KLH, Prof Dr Emil Salim menyatakan bahwa dirinya bersedia untuk membantu mahasiswa saat menyiapkan konsep dialog dengan para menteri.

Namun dia juga berharap agar dialog seperti itu tidak terbatas hanya di kalangan mahasiswa, melainkan melibatkan juga tokoh-tokoh masyarakat serta kalangan nasional lain. Karena itu dia juga mengajak seluruh kalangan untuk menyiapkannya.

"Tugas kita memang mengembangkan konsep itu. Bukan hanya di kalangan terbatas seperti perguruan tinggi tetapi semua teman dari seluruh unsur bangsa ini. Entah itu kalangan profesional, ABRI maupun berbagai unsur lain," katanya. (wip/jj/jpg/ant)

Print article only

0 Comments:

« Home