Articles

Proses Demokrasi Nyata hadir di Udayana Bali

Perspektif Online
15 October 2008

Perjalanan roadshow pendidikan pemilih menjelang Pemilu 2009 Yayasan Perspektif Baru mencapai titik kulminasinya di perhentian final roadshow 2008 di Kampus Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

Antusiasme peserta yang sudah terlihat memadati ruangan sejak pukul 09.00 Wita walaupun acara baru mulai pukul 10.00. Karena penyelenggara selalu berusaha untuk memahami kebutuhan publik (hehehe) dan untuk menghormati antusiasme peserta, dimulailah acara 15 menit lebih awal.

Wimar Witoelar memulai diskusi dengan memorinya akan peristiwa demokrasi pertama sejak kejatuhan Soeharto yang dimulai di Bali. Bali di pertengahan tahun 1998 merupakan tempat diselenggarakannya kongres partai politik terbesar yang murni berasal dari antusiasme rakyat berdemokrasi dan diluapkan dalam pilihannya kepada PDIP lewat kepemimpinan Megawati saat itu.

Demokrasi yang lama tidak dirasakan sebelum era 1998 dimana semua keputusan berasal dari atas. Di Bali saat itu terasa sekali nuansa berdemokrasi karena aspirasi muincul dari bawah/grassroots ke atas.

Wimar kemudian mengundang beberapa mahasiswa mengeluarkan opini mereka tentang Demokrasi.

"Democracy is Crazy!"
"Demokrasi katanya tidak mahal tapi kenapa di Indonesia sering diperjualbelikan?"
"Kenapa sih Demokrasi di Indonesia identik dengan uang?"
"Apakah pemilu 2009 mendatang yang diwarnai oleh banyaknya partai itu pertanda kemajuan atau kemunduran demokrasi di Indonesia"

Keluh kesah mahasiswa tersebut akhirnya dijawab lugas oleh dua panelis, Syamsuddin Haris, pengamat politik senior LIPI dan I Made Gede Palguna, dosen Fakultas Hukum Internasional Universitas Udayana.

Perkembangan demokrasi yang kita alami selama 10 tahun ini menuntut kewaspadaan kita terutama Orang Biasa untuk menjaganya agar prosesnya selalu bisa mengamankan kepentingan rakyat bukan sekelompok orang saja.

Menurut Syamsuddin Haris, jika kita lengah ancaman-ancaman demokrasi akan cepat berkembang di Indonesia. Tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama atau etnis tertentu merupakan upaya untuk merusak proses berdemokrasi. Bagaimana menjaga proses demokrasi bisa terjaga dengan baik adalah dengan menjamin keabsahan/ legitimasi sbstansi prosedural Pemilu 2009 bisa tercapai.

"Maju mundurnya Demokrasi tergantung pada kita, bukan penguasa. Karena itu kalau tidak puas dengan keadaan sekarang, gunakanlah momentum Pemilu 2009 mendatang untuk menghukum parpol atau pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat" tegas Syamsuddin.

I Made gede Palguna, Dosen Fakultas Hukum Internasional Universitas Udayana menambahkan Demokrasi memang mengatasnamakan suara mayoritas, tapi juga harus diingat agar kepentingan yang disuarakan tersebut jangan sampai menindas hak asasi individu.

"Demokrasi bukan untuk menjamin kemakmuran, tapi tanpa demokrasi sudah dipastikan tidak akan terjadi keadilan di Indonesia"

Jika kita ingin belajar berdemokrasi, mulailah bersikap dan berpendapat. Demokrasi mungkin adalah sebuah puzzle bagi kita semua, karena ini adalah barang baru di Indonesia, tapi bukan merupakan problem bagi kita

Suarakanlah apa yang menjadi sikap anda, jika Bali tidak setuju RUU Pornografi, nyatakanlah, Jika tidak setuju dengan calon pemimpin yang ada, suarakanlah. Jangan terlalu pusing dengan banyaknya pilihan yang ada, nikmati saja karena sekarang kita punya banyak pilihan dan bebas untuk memilih" tutup Wimar di penghujung acara.

Print article only

8 Comments:

  1. From mansur on 15 October 2008 15:43:11 WIB

    Politik itu bukan hanya soal mencalonkan dan memilih presiden atau pejabat pemerintah lainnya, tapi yang termasuk penting juga adalah pendidikan politik kepada pemilih seperti yang dilakukan Bung Wimar dan Yayasan Perspektif Baru. Dengan pemilih yang sadar akan haknya dan tahu cara cara menggunakan haknya seperti dalam memilih pemimpin politik maka demokrasi di Indonesia akan nyata manfaatnya.
  2. From wimar on 16 October 2008 06:12:41 WIB
    written by clara lila damayanthi in real-time selama acara berlangsung, upload begitu acara selesai. Thanks CL!!!
  3. From Mundhori on 16 October 2008 11:39:04 WIB
    Pasca reformasi, di Indonesia baru coba coba belajar mempraktekan demokrasi. Demokrasi kita banyak, Pancasila, liberalis, sosialis, dll, mana yg dipilih ?? Absurd Karena antara teori dan implemntasi sering terjadi (disengaja) salah persepsi.Orang mengartikan siapa yg kuat sepantasnya menjadi pemenang, dg segala cara. Orang mencoba mengganti kekuatan itu dengan uang, agar memenangkan dinamika demokrasi. Padahal hakekatnya, focus dari demokrasi adalah rakyat. Apapun kepentingannya dlm menjalankan demokrasi, mestinya selalu berpaling pd rakyat. Energi, substansi, resultante dan apapun dlm demokrasi rakyat harus menjadi faktor. Di kita sekarang ini belum. Kepentingan pribadi, golongan, partai, kroni masih jadi keblat yg menutupi wajah rakyat. Undang undang kita masih memihak parpol. penerapan AD/ART parpol masih berbau feodalisme Dan macam macam analisa stereotif lainnya. Makanya untuk menjamin demokrasi yg benar melibatkan rakyat diperlukan piranti, etika, vatsun politik ,pengalaman untuk menjadi budaya yg di dalamnya tersirat kepentingan rakyat. (dibaca kesejahteraan rakyat).
  4. From dwitanaya on 18 October 2008 12:16:11 WIB
    bicara soal politik Om Wimar, sebetulnya saya sangat pesimis. jangankan di tingkat pusat, di daerah saja sudah begitulah ...
    Om Wimar sendiri seberapa Optimisnya pada pilitik negeri ini??
  5. From bayu sutarto on 18 October 2008 17:57:51 WIB
    mari bersama kita menghukum parpol baik itu yang besar maupu yang kecil kalau dari anggota mereka terbukti bersalah apalagi korupsi. Mari bersama kita membuat undang-undang independen untuk memberikan masukan untuk pemerintah, bahwa kita masyarakat mampu membuat undang-undang dan tidak lebih memihak kepada apa yang akan di undangkan dengan berbagai kepentinggannya tetapi memberikan keadilan bagi rakyatnya untuk dewasa dan mengerti hukum dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
  6. From Timur Bagaskara on 23 October 2008 11:15:20 WIB
    Tepat sekali, di Indonesia P Bali adalah daerah yang mempunyai pemahaman demokrasi yang paling rendah masa milih pemimpin aja gak becus. Megawati itu orang bodoh kok dipilih jadi presiden, kapan Indonesia mau maju kalau seperti ini terus. Jadi sales saja di Jakarta syaratnya minimal pendidikan S1, masa jadi Presiden cukup tamatan SMA, logika mana yang bisa dipakai kecuali hanya orang-orang bodoh?
  7. From SUTIKA on 02 November 2008 23:57:45 WIB
    Pemahaman Demokrasi di Indonesia masih sepotong-sepotong. Demokrasi itu diidentikkan dengan kebebasan,dalam tanda kutip "boleh melakukan apa saja".Sehingga dari asumsi itu timbullah Premanisme,Anarkisme,dimana-mana.Maka dari itu kepada tokoh-tokoh politik dituntut memberikan pemahaman tentang Demokrasi itu , jangan semata mata hanya mementingkan jabatan politiknya sendiri atau kelompoknya.Orang politik punya beban moril dan rasa tanggung jawab terhadap negaranya. Oleh karena itu menurut hemat saya kita harus menyadari jangan hanya uangnya kita bisa diperalat untuk kepentingan politiknya,sehingga hak-hak kita untuk berdemokrasi akan tetap dikebiri.
  8. From roy trgn on 15 November 2008 00:06:04 WIB
    demokrasi!!!!!!!!!!!ehm sesuatu yang sangat didambakan INDONESIA!tapi apa sebenarnya demokrasi itu?sesuatu yang mungkin dengan gampang kita ucapkan yaitu "bebas"!bebas yang seperti apa?mereka menyebutnya "bebas yang bertanggung jawab"?kepada siapa?"kepada setiap orng dan tuhan'!itu yang sering kita dengar dan ucapkan!tapi apa benar kepada setiap orang atau tuhan!bukan kepada kaum mayoritas saja?
    yang selama ini kita lihat ialah kaum mayoritas lebih vokal dalam menyuarakan yang katanya "aspirasinya" di kancah politik dimana pun !kenapa?karena mereka lebih bebas karena mereka mayoritas!bagaimana dengan aspirasi minoritas?gak perlu didngar karena mereka itu minoritas?itu yang terjadi dimasyarakat sampai di pemerintahan!!!apakah demokrasi kita bisa maju!!!coba pikirkan sendiri!!!

« Home