Articles

UU Pornografi dan Pemilu 2009

Perspektif Online
31 October 2008

PP09

Oleh Hayat Mansur

Setelah 10 tahun lebih menimbulkan kontroversi, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan undang-undang (UU) Pornografi. Namun pengesahan UU tersebut tidak akan pernah mengakhiri kontroversi, justru akan terus berlanjut dan lebih tajam lagi.

Lolosnya RUU Pornografi menjadi UU sebenarnya di luar dugaan masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak suka. Lihat saja sampai sebulan, seminggu, bahkan pada saat sebelum DPR mengesahkan UU Pornografi demo, penolakan tetap marak terjadi di sejumlah daerah seperti di Yogyakarta dan Bali. Namun harus diakui pemberitaan tersebut memang sedikit tertutupi oleh laporan beramai-ramainya anggota DPR mengunjungi KPK. Mereka bukan melakukan rapat kerja atau studi banding, tapi diperiksa terkait kasus korupsi.

Tak hanya di masyarakat, di dalam gedung DPR juga masih terjadi pro kontra. Bukan hanya pada sejumlah pasal tapi paradigma dan logika penyusunannya juga dipersoalkan. Namun suasana di Senayan berubah drastis saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Golkar dilaporkan mengizinkan RUU Pornografi disahkan.

Dalam hal ini, pertimbangan SBY dan JK adalah untuk menarik dukungan partai Islam pada Pemilu 2009. Jika dalam Pemilu nanti duet SBY-JK melawan Megawati (PDIP) maka pembedanya hanya satu yaitu dukungan partai Islam. Jadi dalam hal ini lebih kepada politis demi Pilpres 2009 bukan demi prinsip hukum karena bila dilihat dari segi UU-nya juga banyak kelemahan.

Dari penilaian kami, kelemahan tersebut diantaranya adalah:

(Silakan pembaca tambahkan lagi jika mempunyai penilaian terhadap UU Pornografi)

  1. Paradigma dan logika yang keliru dalam penyusunan UU Pornografi, yaitu adanya campur tangan sektor publik ke dalam sektor privat. Negara kita adalah negara hukum maka harus memakai prinsip-prinsip hukum di dalam menyusun hukum. Jadi jangan masalah nilai-nilai subyektif dipakai dalam menyusun UU yang malah akhirnya bertabrakan dengan nilai-nilai orang lain.
  2. Penyusunan UU Pornografi juga melanggar UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU tersebut menjadikan dan menjamin Bhineka Tunggal Ika sebagai prinsip setiap pembentukan perundang-undangan. Apalagi UU ini mencoba mengatur masalah pornografi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang pada faktanya mememeluk ragam agama. Padahal masalah pornografi dalam beberapa bagian atau seluruhnya, seperti menyangkut masalah pakaian, sangat terkait dengan keyakinan seseorang. Misalnya, pakaian seorang Muslim tentu berbeda dengan pakaian seorang Hindu. Dengan demikian aspek pornografitasnya pun juga mestinya berbeda.
  3. UU Pornografi merupakan kriminalisasi dan penghinaan terhadap perempuan. Penghinaaan terhadap wanita seakan-akan perempuan itu perayu. Perempuan dijadikan sebagai obyek bukan subyek.  Seharusnya upaya perlindungan perempuan tidak hanya diukur untuk kegiatan pronografi, karena ukuran pornigrafi yang ditafsirkan sebagai kegiatan yang menyebabkan timbulnya hasrat seksual tidak dapat disamakan, tapi beragam tergantung pengaruh budaya dan konstruksi lingkungan sosial di tiap-tiap daerah.
  4. UU Pornografi memberikan amunisi untuk masyarakat bersifat anarki karena dalam pasal 20 disebutkan 'Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Adanya sejumlah kelemahan tersebut, UU Pornografi kendati sudah disahkan masih tetap ada upaya untuk menolaknya. Biasanya suatu UU guna dapat diterapkan maka harus ada aturan pelaksananya seperti peraturan pemerintah (PP). Dalam hal ini masyarakat bisa berjuang menolak PP pornografi, bahkan memperjuangkan adanya revisi/amandemen. Ingat, UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan sulit berlaku efektif karena Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja, atau dikenal dengan RPP Pesangon terus ditolak serikat buruh. Jadi jangan patah semangat.

Baca juga komentar seru di:

Print article only

143 Comments:

  1. From Erna on 31 October 2008 13:10:49 WIB
    SBY semakin mengecewakan. Cari dukungan boleh2 aja, tapi harusnya dipikir matang2. Gak kebayang nanti semakin banyak kelompok orang yang merasa punya hak utk bertindak sewenang2 dengan alasan memberantas pornografi. Lah, gak diksh ijin aja udah banyak tindakan anarkis yang buat saya malah menambah masalah, apalagi berlagak sok tau dan 'sok suci'. Soal pakaian dan gerak-gerik sih selera dan urusan pribadi. Capek banget kalo mau pakai baju aja mesti diatur undang2. Sekalian aja dilarang jual tank top dan celana pendek. Hehe
  2. From abu jaiz on 31 October 2008 16:05:49 WIB
    wah keknya mbak erna suka nih pake tank top dan celana pendek...hehehe
    ko sepertinya terganggu sekali kebiasaannya...
  3. From wimar on 31 October 2008 16:36:07 WIB
    Hormati orang yg terganggu, dan jangan mengganggu kebebasan orang. Urus aja soal yg lebih penting dan bekerja untuk kemajuan masing2 tanpa mengganggu orang lain.
  4. From erna on 31 October 2008 16:38:33 WIB
    Ya iyalah terganggu. Masa enggak? :D
    Walo mbak erna gak hobi banget sama tank top, tp mbak erna gak setuju RUU pornografi. Jadi bukan cuma soal kebiasaan yg terganggu :)
  5. From aldohas on 31 October 2008 16:44:23 WIB
    Jangan salah, yang mendukung juga banyak sekali.
    kalau anda ingin menilai sesuatu dari perspektif anda, tentu biarkan juga orang lain menilai dari perspektifnya sendiri.
    Dalam perspektif saya UU Pornography sangat penting sekali, Saya orang ISlam dan wajib menilai dari sudut pandang agama Islam. Dan anda tentu tidak bisa memaksa orang yang menilai dari sudut agama untuk memakai perspektif lain, itukan hak
  6. From choen on 31 October 2008 17:04:01 WIB
    wah ngak perlu di tambah lagi kang 4 point diatas udah kuat untuk menolak uu pornografi...
  7. From mel on 31 October 2008 17:08:12 WIB
    semakin memberikan rasa antipati dalam pemerintahan SBY...

    Waduh gawatnya adalah gimana kalau saya pergi keluar cari makanan pas malam2..sendiri.. bahaya bisa dikira pekerja asusila...

    seharusnya SBY mempertimbangkan isu2 yang lebih prioritas dibandingkan isu pornografi.. misalnya kemiskinan, kesehatan atau pendidikan...

    waduh.. waduh... tambah gak jelas mau dibawa kemana masyarakat Indonesia Ini...

    pak Abu Jaiz.. saya juga suka Celana Pendek kalau jalan2 ke mall, dll... saya terganggu isu ini.. masa saya harus membuang seluruh koleksi Baju saya yang gak sesuai dengan ketetapan RUU... :P
  8. From jaka on 31 October 2008 17:42:18 WIB
    Argumen dari pihak pendukung juga perlu didengar. Yang tidak pernah jelas dari pihak penentang adalah jawaban atas pertanyaan dari pihak pendukung tentang bagaimana masyarakat/orang harus bertindak atas tindakan2 yang dianggap tidak patut, karena harus diakui banyak anggota masyarakat kita diajarkan secara konservatif. Tentunya ini adalah hak mereka menyuarakan isi hati. Kita yang sudah biasa dengan pemikiran terbuka seharusnya tidak segera menyalahkan mereka, kan?

    Kali ini kita kalah. Masih ada kok kesempatan untuk menyadarkan mereka. Salah satu jalannya, ya mulai aktif mendukung partai2 berhaluan politik terbuka tapi tidak oportunis (konsisten dengan ideologi). Ada gitu? Kalau merasa ngga ada, mulai!!
  9. From Muwahhidin Firdaus on 31 October 2008 18:11:58 WIB
    LOh.. ini bukan masalah ganggu mengganggu... Agama ato laennya...

    tapi lihat dong, masalah porno itu adalah masalah kemanusiaan... mas wimar bilang \"negara engga\' boleh ikut campur urusan pribadi\"..

    bang wimar.. silahkan aja kalo mo bugil.. tapi inget sendirian jangan didepan orang, ato di depan kamera (yang mungkin di publish), tapi kalo sudah di depan umum.. itu sudah masalah bersama.
  10. From Herman Saksono on 31 October 2008 18:46:04 WIB
    Saya sebetulnya ingin UU tsb diarahkan ke UU yang mengatur pornografi, bukan melarang pornografi. Tapi ternyata DPR sudah tidak sabar menggolkan RUU prematur ini, mungkin ada tekanan dari kalangan konservatif juga. Mungkin inilah resikonya jika sembarangan memilih wakil rakyat, setidaknya dari sidang kemarin terlihat mana partai peduli keragaman masyarakat.
  11. From albertus on 31 October 2008 20:13:37 WIB
    Mengecewakan sekali UU baru ini. Membawa Indonesia mundur bukan maju. Ketika sebuah nilai sosial dijadikan benchmark yang harus dipaksakan ke seluruh negara.

    Orang boleh suka atau tidak suka, tapi tidak boleh memaksakan kesukaannya atau ketidaksukaannya tersebut. Apalagi masalah pornografi adalah urusan pribadi yang sifatnya subjektif dan sepantasnya berada diluar sphere of governance.

    Saya tidak suka pornografi, tapi kalo tetangga saya suka, ya urusan dia, bukan urusan saya. Bukan hak dan kewenangan saya untuk memaksakan standard moralitas saya ke tetangga saya. Sepertinya prinsip seperti ini tidak ada di Indonesia, ketika semua merasa prinsip moral mereka yang paling benar dan harus dipaksakan ke seluruh penduduk lainnya, atas dasar bermacam-macam, agama, budaya, dan sejenisnya.

    Moralitas sama sekali bukan urusan pemerintah.
  12. From wong ndeso on 31 October 2008 21:38:26 WIB
    kayaknya UU pornografi tuh ga penting, cuma hanya menghambur-hamburkan uang negara saja, dan UU ini hanya malah bikin masyarakat bingung, pusing, mau begini ga boleh, mau begitu di larang.

    Yang lebih sialnya gara-gara UU Pornografi para PSK sekarang pakai jilbab... gaya timur tengah kaleee
    Gara-gara UU P wa maunya nyari calon bini yang sholehah
    eee malah dapaty PSK yang bernama solikah semelekete weleh2
  13. From Rizal Najjara on 31 October 2008 22:31:45 WIB
    Pertama-tama saya ingin menyatakan turut berduka cita atas disahkan RUU ini.

    Seperti yang dikatakan seorang teman, selalu menarik kalau membicarakan tentang SEX, AGAMA, dan POLITIK, dan kebetulan diskusi tentang RUU ini memenuhi ketiga sarat tersebut

    1. SEX: ini tentang fenomena "mesum" yang katanya sudah sampai pada level mengkhawatirkan bagi sebagian kalangan tertentu. Saya juga tidak setuju dgn pornografi. Jadi untuk yang pro, kita berbagi concern yang sama. Namun argumen paling dasar adalah pornografi dan RUU pornografi itu dua makhluk yang berbeda. ANTI RUU PORNOGRAFI TIDAK SELALU IDENTIK DENGAN MENDUKUNG PORNOGRAFI, pun sebaliknya. Mas-mas dan mbak-mbak yang gung ho nya RUU ini sering terjebak logika keliru. Karena judul besarnya RUU ini adalah "Anti-Pornografi", maka membabi buta ngasih dukungan. Menyedihkan....

    2. AGAMA: jelas terlihat bahwa ada kelompok-kelompok yang membawa bendera agama (kelompok-kelompok islam seperti HTI misalnya) yang berdiri mendukung RUU ini, sedangkan kelompok agama lain (kristen melalui KWI dan PGI) berada dalam posisi berseberangan. Tapi, melakukan oversimplikasi dengan menyatakan kita harus mendukung atau menolak RUU ini, lalu kemudian mengafiliasikannya dengan satu keyakinan tertentu adalah satu kenaifan sekaligus tendensius. Kawan-kawan yang muslim biasanya terjebak melakukan hal ini, sehingga mengecap orang Islam yang tidak mendukung sebagai tidak Islami. INGAT!!! TIDAK SEMUA MUSLIM MENDUKUNG RUU INI, SEBALIKNYA TIDAK SEMUA NON-MUSLIM MENOLAKNYA.
    Saya orang Islam, tapi saya menolaknya.

    3. POLITIK: Coba letakkan wacana RUU ini dalam konteks yang lebih luas, tidak semata-mata persoalan moral, akhlak, dan tetek bengek lainnya, tapi juga muatan politisnya. Kita akan menghadapi Pemilu 2009, RUU ini potensial digunakan sebagai alat tawar menawar oleh parpol, sekaligus kendaraan tunggangan untuk merebut hati para pemilih. Seperti yang dikatakan banyak kalangan, kalau memang betul RUU ini dialamatkan pada keprihatinan terhadap kondisi moral generasi muda, di Indonesia sudah punya perangkat hukum beragam untuk itu mulai dari KUHP, UU distribusi film, UU perlindungan anak, UU penyiaran,dan UU pers. Tapi kenyataannya, semuanya tidak pernah betul-betul ditegakkan dan hanya jadi sebatas kajian bagi mahawasiswa fakultas hukum semester sekian. Pada akhirnya RUU pornografi hanya akan menambah panjang deretan produk hukum yang gagal di negeri ini.

    PS: SAYA INGIN BETUL-BETUL INGIN DENGAR SUARA DAN KOMENTAR SUPORTER RUU INI TENTANG KASUS SYEKH PUJI KUCLUK ITU. HAYOOO NGOMONG...!!!
  14. From Pangeran Siahaan on 31 October 2008 22:37:05 WIB
    sinkretisme negara dan agama tidak bisa diterima di negara sekuler...

    saya setuju dengan herman saksono, seharusnya "mengatur", bukan "melarang"... karena apa yang dilarang di Indonesia, itu yang semakin kencang...

    ada jaminan setelah pengesahan UU porno ini pedagang2 DVD bokep di Glodok pada gulung tikar?
  15. From albertus on 01 November 2008 03:36:16 WIB
    @Pangeran Siahaan

    Bokep Glodok ga bakal punah, jujur saja saya bisa bilang secara practical fans pornografi tidak perlu terlalu khawatir, karena tidak akan berbeda banyak.

    Yang saya sungguh khawatirkan adalah UU ini menjadi payung untung kelompok-kelompok gila semacam FPI, HTI, dan sejenisnya untuk melegitimasikan tindakan-tindakan anarkis mereka, karena ada pasal yang memberikan ruang untuk 'peran serta masyarakat'. Kelompok-kelompok aneh ini akan semakin giat dalam usaha mereka menjadi 'polisi moral'.
  16. From nowhereman7 on 01 November 2008 07:25:26 WIB

    ini soal pemilihan prioritas program, memilih bersikap pragmatis, mengerjakan yg lebih mudah tapi mendatang lebih besar, menafikan prioritas (yg sy maksudkan prioritas SBY sbg kepala Negara bukan pemimpin partai)

    masih byk pekerjaan & persoalan yg lebih penting dan memang lebih berat utk diselesaikan, tapi urung dituntaskan segera, krn kurangnya dukungan politik.

    so my dear head of state, Mr. SBY, it\'s about time to take next step, the bigger-higher-riskier ones. to be or not to be................be sure people first!


    thx
  17. From Look it 2 on 01 November 2008 07:53:31 WIB
    Negara kita kan ber label negara hukum, jadi nga boleh main hakim sendiri, nah ini kudu bener2 di implementasikan, so pa Polisi kudu wani ama kelompok2 gila tadi.

    Masih untung kelompok2 gila tadi nga nglurug ke kolam renang walaupun yg berenang nga pake rok?! Ato kolam renang bakal di tutup, makin nga ada prestasi deh di kolam renangnya Sea Games, Asian Games apalagi Olimpiade dus kudu cari pemimpin yg berwawasan luuuuaassss & nga pake kaca mata kuda!
  18. From Deky Suprianto on 01 November 2008 07:55:35 WIB
    Siang itu aku ikut dalam barisan aksi menduduki gedung DPR/MPR RI. TUjuannya hanya satu: SAHKAN RUUP SEKARANG!
    UU Pornografi sebagai bagian cara menjaga kebhinekaan kita, sebagai negara yang majemuk. Kenapa? dengan UUP ini kita akan menyelamatkan jutaan anak bangsa agar tidak terkontaminasi racun pornografi. Yang pada akhirnya mereka bisa berkarya dan berbakti untuk negeri tercinta ini. Inilah yang aku katakan sebagai bagian menjaga KEBHINEKAAN Indonesia.
  19. From RENDY on 01 November 2008 08:55:57 WIB
    SAYA MENGHIMBAU SEGENAP WARGA INDONESIA RAYA,BAIK YG DI DALAM NEGERI ATAUPUN DI LUAR NEGERI SEPAKAT UNTUK TIDAK MEMILIH SBY DAN JUSUF KOLO LAGI!TENTUNYA TIDAK JUGA MEMILIH PARTAI DEMOKRAT DAN GOLKAR!!! KITA SUDAH MELIHAT DENGAN JELAS KARAKTER TERSELUBUNG DARI MR SBY DAN JK INI. SEKARANG KITA MENGERTI MENGAPA AMBON DAN POSO BERDARAH2,KEMUDIAN TIBA2 KEDUA ORANG INI TAMPIL SEBAGAI ORANG YG BERJASA DENGAN MENJADI PENGATUR PERDAMAIAN DI SANA! JADI , BERKACA PADA HAL TSB DAN CARA MEMUTUSKAN PENGESAHAN RUU PORNOGRAFI,KITA JADI MENGERTI TINGKAH LAKU MEREKA YANG MENIMBULKAN PENILAIAN KITA UTK MEREKA BAHWA KEDUA ORANG INI DAN PARTAINYA TIDAK LAYAK MENJADI PEMIMPIN KITA, RAKYAT INDONESIA RAYA! MERDEKA!!!
  20. From hamim on 01 November 2008 09:43:43 WIB
    Satu aspek (dari semua aspek yang jelek, saya tidak lihat aspek bagus]

    Undang undang ini menambah sarana untuk pemerasan.
    Seperti diperlukan sarana saja.
    Dan pemerasannya tidak hanya oleh alat negara.
    Kita lihat ?
  21. From ria on 01 November 2008 13:46:57 WIB
    Isi UU ini sangant ambigu, pengertian "porno" bagi setiap individu tentu berbeda-beda, sesuai latar belakang budaya, agama, pendidikannya & lingkungannya, dan negeri ini adalah negeri yang memiliki keanekaragaman dalam hal2 tersebut, maka tidaklah semudah itu untuk memfonis sesuatu sebagai bentuk "porno"
    selain kekhawatiran akan adanya tindakan anarkis yang dilakukan sekelompok orang yang salah mengartikan pasal 21, saya juga memikirkan bahwa sektor industri terutama yang berhubungan dengan "seni" akan dirugikan, industri fashion misalnya, bagi seorang designer, mungkin belahan dada yang sedikit turun adalah bentuk keindahan sebuah pakaian, tetapi mungkin ada orang yang berfikir itu "dapat membangkitkan hasrat seksual" seperti dituliskan dalam pasal 1, lantas, apakah itu melanggar hukum??
  22. From tito on 01 November 2008 14:38:52 WIB
    ah itu orang2 bego aja yang menyetujui UU tersebut.
    sampe disahkan berarti DPRnya edian...
    pemilu depan yang jelas ga bakal nyoblos partai yang mendukung
    pembentukan UU APP.

    orang2 yang anarkis dapet jalan tol tuh....
    edian......

  23. From Craig L on 01 November 2008 15:12:56 WIB
    Pengesahan UU baru ini sangat prihatinkan. Badan manusia bukan sesuatu yg kotor. Nafsu seseorang bukan sesuatu yg tak bisa dikendalikan oleh kepribadian sendiri. UU ini mendidik para pemuda bahwa nafsu itu harus diatur dan dikontrol oleh aparat hukum dan gerombolan2 orang yg merasa punya hak untuk mengatur orang lain. Sangat, sangat prihatinkan.
  24. From alex on 01 November 2008 18:27:54 WIB
    Setelah membaca teks final UU tersebut, tanggapan saya adalah bahwa isinya sangat berbeda dengan draft awal 2006 yang jauh lebih menyedihkan. Masalah isi UU ini adalah ambiguitas dalam rinciannya, dan terlalu luasnya penafsiran yang dapat diaplikasi. Teks ini adalah hasil dari cara berpikir dan cara penulisan yang, sengaja atau tidak, terlihat lugu dan kurang berwawasan. \"Untungnya\", ambiguitas dalam teks final UU ini sebenarnya tidak menguntungkan yang pro (kebebasan individu, bhinneka tunggal ika, martabat wanita) maupun yang kontra. Hanya tergantung pengacara pihak mana yang lebih lihai mencari kesempatan dalam ke...leluasaan interpretasi.

    Mengenai poin2 bung Wimar y.t.h:
    Poin 1. Campur tangan sektor publik ke dalam sektor privat. Ini perdebatan kekal dalam proses legislasi manapun. Masalah kongkrit UU ini adalah ambiguitas definisi pornografi (apa yang bisa dianggap merangsang birahi) dan kurang tegasnya pembedaan antara lingkup pribadi dan lingkup umum.

    Poin 2. Bhinneka tunggal ika: setuju. Tapi dari segi ini, bila teks dibaca segenapnya, setidaknya ada kebebasan tiap adat istiadat lokal untuk menetapkan ambang susilanya masing-masing.

    Poin 3. Kriminalisasi dan penghinaan terhadap perempuan. Dalam teks final UU tidak ada pembedaan perlakuan (eksplisit atau implisit) antara gender. Yang ada, diskriminasi homoseksualitas dan kegiatan seksual yang bukan penetrasi vaginal sebagai \"penyimpangan\". Bahkan, menurut para legislan RI, lesbianisme itu terpisah dari homoseksualitas. Mungkin kalau anggota DPR sedang jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga besarnya menggunakan dana rakyat, di sana bisa membeli buku-buku ilmiah atau mengikuti event budaya yang intelektual, demi meluaskan wawasan. Rakyat yang traktir lagi deh.

    Poin 4. Amunisi untuk masyarakat bersifat anarki. Sebetulnya UU ini selain menyebut kewajiban masyarakat berpartisipasi dalam penegakan hukum, juga menjelaskan secara detil cara yang benar untuk partisipasi tersebut. Kalau hanya dibaca kepala pasalnya, mungkin berbau amunisi. Tapi selengkapnya, UU menegaskan cara legal untuk partisipasi ini dan mencegah sikap anarkis.
  25. From duto on 01 November 2008 20:58:14 WIB
    nggak ada uu app kan ...

    yang terjadi apa..kan kita sudah tahu...

    sesudah ada uu app kan...

    yang terjadi belum tahu...tunggu aja nanti kan tahu...

    semakin baik...atau semakin parah...


    kalo mesum dianggap biasa aja ... maka biarkan...

    kalo mesum dianggap kejahatan...ya bikin aturan...


    perbedaan adalah asal kita...

    jujur, mencari tahu dan pebuatan baik adalah jalan kita...

    persamaan jalan membuat kita bersaudara...

    kebaikan dalam kebersamaan adalah tujuan kita..


    hanya kiasan ..maklumi saja...

  26. From manusia biasa on 02 November 2008 02:47:18 WIB
    DENGAN ILMU HIDUP JADI MUDAH, DENGAN SENI HIDUP JADI INDAH, DENGAN AGAMA HIDUP AKAN TERARAH

  27. From asoy geboy on 02 November 2008 04:38:07 WIB
    aku nggak sepakat ama RUU APP, huhhh!!!
    yeah negara udah mulai ngatur cara kita berpakaian...
    truss besok-besok apaan lagi yah ???

    oiya buat mas "duto" :

    hmm, komentarnya klise banget seeh, emang dengan RUU ini malah bisa bikin yang namanya kebersamaan???
    apa kebersamaan tetap ada kalo perbedaan udah dihilangkan???
    aku kira tidak, kita nggak butuh persamaan, hiduplah dengan perbedaan, cintai perbedaan, hidup adalah harmoni.
  28. From nadia on 02 November 2008 07:34:53 WIB
    di tengah-tengah banyak krisis yang sangat sangat serius (krisis finansial, krisis energi, kemisikinan, kurangnya pendidikan, dll) apa yang diributkan oleh negara tercinta kita saat ini?
    Urusan Kelamin.

    Setuju sekali bahwa sekarang ini di dunia (bukan hanya di Indonesia), kasus human trafficking sedang marak. Kalau ini sebuh UU yang bisa menjerat oknum oknum pelaku human trafficking, itu sangat bagus. Tapi tampaknya UU yang baru ini justru lebih memfokuskan pada urusan belahan dada.

    Apalagi dengan pasal yang menyatakan definisi pornografi adalah yang "....bisa membangkitkan hasrat seksual..", ini jatohnya jadi sangat relatif. Jaman sekarang banyak orang yang "sakit" yang ibaratnya melihat kambing pun juga bangkit hasrat nya, apalagi melihat wanita, biarpun si wanita itu berpakaian lengkap dan tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki.

    Saya baru pulang dari safari trip di africa dan sangat bersyukur dapat melihat dengan mata kepala sendiri 2 ekor mating lions, sesuatu yang jarang bisa ditemui, mungkin hanya bisa di TV.. sesuatu yang ketika melihatnya saya langsung teringat akan keindahan kasih dan kebesaran Tuhan. Saya ingin sekali memajang foto ini di blog saya, tapi terus terang saya takut nanti ada orang yang terbangkit hasratnya dan saya akan terjerat tuntutan 2 tahun penjara. LOL! :)

    Seandainya UU ini lebih terfokus pada tindakan kriminal yang besar2 seperti human trafficking tadi, saya setuju. Tapi ya mungkin namanya jadi bukan UU Pornografi. We should stop thinking about cleavage and get straight to the serious stuff, seriously.





  29. From Marsha on 02 November 2008 08:58:30 WIB
    For me, the legalisation of UU APP makes me feel like I\'m being turned into an item; a mere thing. Why?

    First, the effective enforcement of UU APP necessitates a standardized, easily identifiable and quantifiable markers of what constitutes \"acts of pornography\". Which is an easy thing, if college students can agree with the average business manager that wearing a suit jacket over a pair of jeans is casual dressing.

    The reality is obviously a resounding no: the same items of clothing are assigned different meanings and semantics by both the wearer and the observer. Both may be seeing the same things, but both can have different ideas of them. For purposes of illustration, let\'s visualise a girl wearing foldover headscarf, three-quarter length sleeve top, and a nice pair of jeans. Her dress can be read as \"demure\" for wearing headscarf and covering her knees, or \"daring\" for showing her hip curves and lower arms. The same things could be an invitation to sex for one, yet for others it is mere cold water. Add to the mix the change of meanings ascribed into clothing (anyone remembered how uncool it was to wear batik in the 1980s?), and you get one heady mix of confusion. Trying to legalise into letters what visual and aural characteristics arouse desire is like trying to shoot a moving criminal in midst of civilian crowd, blindfolded. It is sheer stupidity.

    I spent my schooling years being willingly indoctrinated into Pancasila and the idea of Bhinneka Tunggal Ika because I thought that it would make things work out nicely when I\'m grown up. I stick to my Indonesian passport (which practically landlocked me in Britain) because, hey, I could say to my friends that my neighbours back home are open-minded. I could boast that Indonesia was t3h melting pot with good things to learn from.
    Maybe I wouldn\'t be able to say that anymore.
  30. From masDan on 02 November 2008 09:32:13 WIB
    Rame Rame Ngajuin Judicial Review Ke MK aja Yuk .... Gitu aja Kok Repot ..
  31. From frans on 02 November 2008 11:05:19 WIB
    ya..inilah gambaran makin terpecahnya masyarakat (perspektif postmodern)..persoalan utama tdk muncul ke tengah dan diselesaikan tp dengan sengaja menciptakan lapangan2 baru...(medan tempur horizontal masyarakat)..oleh elite politik

    sebenarnya masih ada peluang bagi yg peduli untuk menggugatnya melalui MK.. mungkin kita tgu sj ada yg terpancing dan menggunakan UU ini untuk melegalkan segala kebiadaban (dengan bertopeng sorban dan ayat2 Qur'an)..

    bung rendy, bagaimana kalo sekaligus didata para agt dewan yg setuju dg pengesahan UU ini dan mari kita kampanyekan TOLAK MEREKA DI PEMILIHAN 2009??? MERDEKA...???
  32. From anton on 02 November 2008 12:15:58 WIB
    Sahkan saja RUU APP. Lalu langgar terus menerus dan masjarakat akan lupa pada UU APP itu.

    Toh masjarakat Indonesia adalah masjarakat pelupa dan masjarakat pelanggar hukum nomor satu di dunia, paling jago buat UU tapi juga paling hebat dalam pelanggaran UU. Cuek aja, Toh kita hidup di negara bebek yang cuek bebek...!

    Maju terus RUU APP, Maju terus Pelawan RUU APP. Sebodo amat! kita perlu beras bukan perlu debat!

    ANTON

  33. From Basmuni Arga on 02 November 2008 13:07:40 WIB
    Jika sampeyan gak mau pemerintah ngurusi wilayah privat maka kita legalkan saja pemakaian putauw dan sabu. Itu betul2 bukan urusan pemerintah.Jadi kita ikutan saja neo liberal tanpa regulasi yg sudah bikin bangrut kapitalisme Amerika. Kalau yg ini mah yang bangkrut moral masyarakat.
  34. From Wardha on 02 November 2008 13:12:59 WIB
    NKRI , negara KENANGAN Republik Indonesia ......
  35. From Berlin Simarmata on 02 November 2008 13:22:27 WIB
    Karena tidak bisa ngurusin yang utama,ini pun jadilah,kebetulan hal ini memuaskan kaum mayoritas.Jangan heran deh,satu saat bangsa ini akan terbagi-bagi juga,kalau modelnya begini.Bhinneka itu cuman dimulut.
  36. From duto on 02 November 2008 15:36:20 WIB

    uu seharusnya menang merupakan kesepakatan bersama...

    yang disamakan adalah persepsi....

    kalo beda memang susah....

    mis..zina itu kejahatan apa bukan...perlu dihukum apa tidak..

    perbuatan/kelakuan itu butuh paksaan apa tidak...




    kita berawal dari perbedaan....yang tak mungkin disamakan...

    yang disamakan adalah tujuan hidup bersama...

    atau kesepakatan hidup bersama diantara kita...


    kalo masalah yakin/nggak yakin uu berjalan...

    uud kita yang isinya ...al..masalah dasar kehidupan berbangsa..

    mis..

    ..orang miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara...

    itu yang dasar dan pokok aja nggak berjalan...kok...




    maaf klise lagi..nih..

    berbuat kebaikan tidak membutuhkan paksaan...

    berbuat ketidak jahatan membutuhkan paksaan...


    disini forum tempat bertukar..pikiran...

    sapa tahu bisa menyamakan persepsi...


    maaf saya bukan orang pintar...dengan pengetahuan terbatas

    uud jelas bukan saya yang buat...

    uu app tersebut juga bukan saya yang buat...

    saya cuma komentar masalah dasar...sebagai manusia independen umumnya (perasaanku lo..)yang juga belum tentu benar..

    uud aja bisa digugat dan direvisi...begitupun uu..app







  37. From Eka Kusmawan on 02 November 2008 21:41:40 WIB
    Saya cuma ingin concern terhadap keutuhan negara kesatuan RI. Bagaimana jadinya kalo daerah yang menolak UU ini macam di Jogya, Bali, Papua dll mendapat tekanan dari pusat.
    Pemerintah Bali melalui Gubernur dan DPRD-nya sudah berani dengan tegas dan resmi menyatakan tidak menerima penerapan UU ini di daerahnya...
    Kalaupun melalui Judicial Review akhirnya juga UU ini tetap diloloskan, kira2 bagaimana jadinya Indonesia ya..??
  38. From Loco on 02 November 2008 22:20:00 WIB
    Soal dukung mendukung dan tolak menolak masa bodoh!!!
    Sekarang RUU sudah disahkan menjadi UU selanjutnya lakukan
    uji materi keseluruh perosok yang masih mengibarkan bendera
    merah putih dan kalo terdapat ketidak berisan harus berani
    bertangungjawab jangan cari onta hitam.
    Ingat tong penampung UU,PP,PD yang tidak terpakai sudah banyak apa kita mau yang ini dianggap sebagai cadangan devisa.
  39. From panky on 03 November 2008 01:00:40 WIB
    Betul aekali komentar bung anton di atas. Sahkan aja, trus langgar aja, biar ancur sekalian Indonesia ini... Dengan kekuatan pasal 21, geng anarki berpaham kiri bakal membabi buta, dengan legitimasi hukum, berusaha menegakkan moral yang di anggapnya benar, trus kita, yang juga ngerasa benar, bakalan ga terima and akhirnya ikut2an buat memutuskan berhenti bersabar dan membalas aksi tersebet dengan aksi yang lebih keren keren. Dan juga benar, UU APP juga akan terlupakan pada akhirnya, karena kita sibuk saling baku hantam membela perkiraan moral masing masing...
    dan pada akhirnya, beras ga dapet, debat juga mampet, soalnya nyawa keburu di cabet, eh cabut...
    dan akhirnya ga perduli yang suci and yang sok suci, tempatnya sama..
    hu...Indonesia,,belum waktumu buat merdeka, nak... belajar berdiri ja belum bisa mau ngatur cara orang pake baju. Kasihan...
  40. From Daniswar. SE., MM. on 03 November 2008 02:33:42 WIB
    Jujur saya menolak!! No reason!!
  41. From andrie.Web.Id on 03 November 2008 05:00:00 WIB
    Adooowww....
    Kayaknya belum perlu terlalu diributkan deh... tunggu PP-nya aja atas pengesahan undang-undang ini, sehebat apa seh pemerintah melakukan jilatisasi demi kepentingan kekuasaan...
    (yang sekarang perlu diributkan)
    INDONESIA ku INDONESIA kita udah mulai ngikutin Amerika Serikat udah hampir dan mulai-mulai bangkrut gara-gara ulah si BAKRIE (minus Umar), lagi-lagi bangsa Indonesia dilupakan di nina bobokan bahkan di adu domba untuk kepentingan yang sebenarnya belum terlalu signifikan dan itu semua (pengadu dombaan pro dan kontra UU Pornografi) merupakan bentuk kamuflase untuk nutupin ulah curang Bakrie Groups. Ayo fokus lagi... fokus untuk membantu menghancurkan Bakrie demi menyelamatkan INDONESIA.
  42. From anakpantaii on 03 November 2008 05:27:49 WIB
    sangat menyedihkan.
    satu kebijakan yang payah.
  43. From Intox on 03 November 2008 05:47:47 WIB
    Intervensi, intervensi, intervensi.

    Disahkannya UU ini hanya menunjukan:

    - Penurunan derajat wanita menjadi objek. Patriarki yg makin jelas.
    - Tambah kentalnya asosiasi antara elit pemerintah dan elit agama
    - Masih banyak dari kita yg kurang kritis, dan hanya terpaut kepada slogan ("ooh UU Pornografi kan melarang pornografi, berarti harus kita dukung kalo kita anti pornografi!"). Padahal andaikan kita lebih kritis, ada jalan yg lebih baik dalam menangani masalah pornografi (yg saya yakin banyak pembaca Perspektif yg punya ide2 yg bagus).
    - Intervensi moralitas mengenai apa yg porno dan apa yg tidak.
    - Kita sebagai individu sudah semakin tidak di hargai, yg ada hanya kelompok dan kelompok.
    - Negara kita semakin menuju kearah totalitarianisme.

    Selamat! :D
  44. From yan martha on 03 November 2008 10:32:20 WIB
    ........OOH menyedihkan bgt...
    berdalih agama dan moralitas, dibuatlah UU pornografi...

    Menurut saya kalo wakil rakyat tsb berdalih agama,Penduduk negara inikan beragama, mayoritas beragama islam. Negara ini bukan negara islam, dan juga bukan negara setan\".Agama itu sendiri sudah dibentuk dari lingkup keluarga, jadi jangan sok agamis.

    jika mereka mengatakan masalah gerakan yang mengundang gairah,tidak moral! itukan tergantung dari yang melihatnya, jika yang melihatnya berpikiran\"jelek\"berartikan yang harus dibersihkan otaknya biar pikirannya bersih...Benarga?

    wakil rakyat yang TERHORMAT jangan munafik dan sok moralis. Masalah moral biar masyarakat urus sendiri, kalian urus aja Negara, gimana caranya biar Republik ini maju...
  45. From Yoda Jitsu on 03 November 2008 10:55:55 WIB
    Hahahahaaa....kok lucu banget ya orang2 yang berdebat selalu menggunakan syariat islam sebagai alasan, emangnya negara ini negara islam apa ? sampe2 mengawini anak2 di bawah umur juga dibolehkan menurut syariat islam katanya, wah mau jadi apa negara ini, kok paedofil juga berlindung didalam dalil2 agama ribuan tahun lalu yang sudah kehilangan konteksnya di jaman modern ini.
    Ini preseden buruk buat bangsa Indonesia,nanti malahan Indonesia jadi surga buat para peadofil seluruh dunia, wong paedofil disini dilindungi sama syariat islam & pemerintahnya kok !
  46. From marsahid on 03 November 2008 12:18:39 WIB
    UU ini memang perlu sekali. Jadi bukan untuk alasan politis. Saya punya adik-adik perempuan dan anak perempuan. Tidak terbayangkan bagaimana negara ini di masa depan jika tidak ada UU ini. Lihat saja bagaimana kondisi remaja saat ini yang penuh dengan pornografi dan pornoaksi.
  47. From FILLY on 03 November 2008 12:24:43 WIB
    Para pendiri negara ini saja akhirnya menghapus embel-embel pada sila 1 pancasila dan akhirnya hanya berbunyi "KeTuhanan Yang Maha Esa" karena mereka sadar betul pentingnya kesatuan & persatuan bangsa ini yang sudah susah payah dicapainya dari sabang sampai merauke. Mungkin suatu saat nanti NKRI ini hanya tinggal nama. Bali sudah secara tegas tidak akan menjalankan UU SEX & KELAMIN ini, dan tidak menutup kemungkinan disusul daerah lain. Kalau nanti mereka menuntut untuk cerai dengan NKRI "yang rese ini" (pake baju aja diatur UU) jangan salahkan mereka. Sadarlah bahwa mempersatukan negara ini sudah terlalu banyak pengorbanan.
  48. From FILLY on 03 November 2008 13:12:48 WIB
    Masyarakat kita sudah terjebak dengan dikotomi mayoritas & minoritas. Karena sudah disahkan RUU Porno ini, maka kalau kita hitung-hitung kaum minoritas /- 10 % dari penduduk 210 jt jiwa, artinya ada penduduk yang 21 juta jiwa ini, direlakanlah untuk membentuk negara sendiri-sendiri. dan kita akan lebih bebas berekspresi.
  49. From anin on 03 November 2008 14:13:28 WIB
    cuma satu.
    aku pilih golput pada pemilu kali ini.
    bisa dibayangkan, apa yg selanjutnya terjadi apabila partai islam yang menang, bisa2 negara indonesia ini berubah menjadi negara islam.
    aku ga bilang hal ini buruk.
    aku sendiri islam, dan aku menolak uu app.

    aku emang baru berusia 22thn, blm paham ttg politik.
    ya, kita liat aja bertahan berapa lama uu ini.
    negara ini kan penuh dengan orang munafik.


    *dan aku akan tetap golput.

    ^_^
  50. From Ki Fuad on 03 November 2008 14:51:37 WIB
    UUAP alhamdulilllah berhasil juga digelontorkan

    walaupun ada beberapa subtansi yg masih dead lock pada tataran legislelasi

    tapi sungguh pasti banyak manfaatnya bagi penegakan bagi orang2 yang anti sama yang namanya pornografi

  51. From jaka on 03 November 2008 18:03:53 WIB
    Buat yg mikir golput, dipikir ulang deh. Kekecewaan bisa dialihkan ke partai2 relatif kecil tapi progresif. Alasannya, kalau melihat situasi politik kita, justru kalangan oportunis serta kalangan konservatif yang getol ikut pemilu. Bisa dibayangkan kalau Anda, yg merasa progresif, kecewa lalu memutuskan tidak memilih. Hasil pemilu akan bias ke partai yg memang punya basis massa yg besar atau baik organisasinya. Bencana buat bangsa ini makin mendekat.
  52. From enclosure on 04 November 2008 09:36:57 WIB
    Banyak yang gak masuk akal didalam UU ini. Contohnya adalah adanya kata-kata seni didalamnya. Siapa yang bisa mengkategorikan sesuatu itu seni atau bukan. Tidak ada yang berhak menentukan itu, karena apa yang menentukan sesuatu itu seni atau bukan adalah sang empunya karya seni tersebut. Apakah intensi dibuatnya karya seni itu untuk alasan artistik, komersial, atau alasan-alasan lainnya. Coba lihat dan dengar karya-karya Duchamp dan Stockhausen. Kakus jadi karya seni, dan musik yang nadanya tidak biasa.

    Ini akibatnya kalau sudah memasukkan kata-kata seni kedalam undang-undang. Apalagi UUnya secara manusiawi saja sudah ngawur.

    Kenapa saya bilang ngawur... Karena mengatur orang sedemikian rupa sama saja seperti menendang orang ke belakang zamannya pada saat orang seharusnya bergerak lebih cepat daripada zamannya.

    Alasan UU untuk penyeragaman kemajemukan pun sebetulnya adalah sesuatu yang ngawur. Justru kita itu diciptakan Tuhan untuk beragam dan bersama. Kebersamaan itu justru ada karena ada keberagaman. Karena itu di dunia ada bermacam jenis ras manusia, suku bangsa, agama
  53. From Pandji on 04 November 2008 13:05:53 WIB
    MORALITAS ITU JUGA URUSAN PEMERINTAH !

    UU ini sangat penting untuk melindungi kaum wanita.
    Apakah kalian semua tidak menyadari, dengan beredarnya VCD2 porno, majalah2 porno, dll itu telah merusak akhlak anak2 kita, yang pada akhirnya merusak wanita2 kita, karena menjadi model/bintang sex sebagai bentuk apresiasi seni.

    Saya pikir, UU ini hanya mengatur pornografi dalam bentuk Media, jadi jika anda mau berpakaian seksi (ato bugil sekalipun), jika tidak direkam dalam suatu media yang bisa disebarluaskan, tentu tidak akan melanggar UU ini.
  54. From meyra on 04 November 2008 13:19:20 WIB
    UU parnograpi..:/ Bikin shock!
    Saat itu baru saja saya membaca di sebuah harian nasional, betapa KERENnya 'kejadian' Sumpah Pemuda: kebuntuan karena perbedaan prinsip pada malam bersejarah itu dijernihkan oleh alunan lagu kebangsaan kita, biola dimainkan oleh seorang Kristen, piano dimainkan oleh seorang Muslim, dan tercapailah keputusan hebat yg terangkum dalam Sumpah Pemuda yang mengesampingkan keegoisan masing2 dan mengedepankan kesatuan dalam kebhinnekaan.
    Eh, tahu2 muncul berita disahkannya UU parno2. Jadi sedih, keputusan jenius pendahulu kita dinafikan oleh pemikiran picik yg menganggap kalau NKRI yg berbudaya seragam lebih baik dari NKRI yg penuh warna.
    Jangan2 sebentar lagi cara berjalan, cara ke WC, sampai cara membersihkan hidung juga ada undang2nya nih.. Seram..
    Kalo ada petisi menolak UU ini saya ikut deh!
    TOLAK UUP!
  55. From UmanK on 04 November 2008 21:33:22 WIB
    Sebuah cerita setelah UU Pornografi disahkan.

    Saya berjalan di sebuah mall paling rame di Jogja. Mall baru dengan target market orang-orang menengah ke atas. Hal ini dapat dilihat dari harga produk yang cukup mahal bagi saya.

    Seperti biasanya, malam minggu di mall itu cukup ramai. Ramai dengan cewek-cewek cantik. Salah satu dari cewek itu memakai celana pendek yang menurut saya sangat cukup pendek. Namun tiba-tiba dari arah belakangya ada seorang laki-laki yang mendekatnya. Aalnya saya berpikir dia adalah temannya, namun lama kelamaan keributan terjadi. Setelah itu saya baru tahu jika keributan dipancing lelaki tersebut yang tidak suka melihat cewek itu becelana pendek. Si lelaki bekilah dengan UU Pornografi. Alhasil keributan makin menjadi. Si cewek becelana pendek melemparkan tasnya ke muka si lelaki dan bakuhantam pun terjadi.

    Saya kasihan melihatnya, tapi tidak dapat berbuat apa-apa. tapi ada satu yang tidak dilihat mata saya. Ketika bakuhantam terjadi, beberapa orang berusaha menennagkan namun niat baik itu tidak disertai perangai yang baik pula. Merasa ada kesempatan, beberpa orang yang melerai mencoba memegang titik-titik sensitif si cewek.

    Negara ini makin saja, kacau.

    (cerita fiktif. hanya berandai-andai)
  56. From |richard.p.s| on 04 November 2008 23:53:25 WIB
    INTERUPSI !!!

    biarpun UU anti pornografi sedang sibuk diluncurkan, harusnya aksi suap menyuap di DPR jangan berhenti diusut. ayo dong ditelanjangi...
  57. From wahyu on 05 November 2008 02:18:14 WIB
    saya tinggal di Jerman, yang jelas jelas negara yang mendukung kebebasan pribadi dan demokrasi. tapi malah di sini undang undang pornografi-nya malah lebih keras dari Indonesia. akan dihukum berat sekali apabila ada tindakan porno di depan publik atau anak anak (bahkan di rumah sendiripun). Kenapa Indonesia yang jelas jelas berbudaya timur yang terkenal sopan malah menolak undang undang ini? mau sok bebas?
  58. From Siska Adya on 05 November 2008 14:22:20 WIB
    itu dia..
    YANG MENOLAK RUU PORNOGRAFI.. BERMUKA MESUM !!!

    GA KASIHAN ANAK CUCU.... SODARA DLL!!!
  59. From beee on 05 November 2008 16:48:54 WIB
    Saya punya pertanyaan wanita2 yang setuju dengan UU pornografi..
    Apakah dirumu begitu lemah hingga perlu berlindung dinaungan UU pornografi?

    Apakah seni fashion itu tidak indah???
    Kenapa harus merusak keindahan???apa belum cukup polusi di Indonesia???
    Meningan ngurusin polusi yang bisa bikin kita lebih menderita...
  60. From Indri Pebriani on 05 November 2008 17:06:10 WIB
    aduhhhhhhhhhh........!!! abdi mah binggung da, kok aya sich orang-orang yang menolak uu pornografi....perempuan pula. padahal dri juga cewe, emang ga pake kerudung sich tapi kalau dandan sopan2 aja tuch...jadi memang diliat dari sudut mana dulu sich..tergantung niatnya...karna berawal niat sesuatu bakal terjadi.........kalau gak ngerti tanya aja ke ana key..!
  61. From jaka on 05 November 2008 19:38:59 WIB
    @Wahyu: aye juga di jerman. Yg dikritik orang2 itu bukan UU Pornografinya, tapi isinya. Silakan dibandingkan isinya dulu, baru kasih tuduhan.
  62. From yasir on 06 November 2008 03:24:23 WIB
    hmmm...
    ogut gtw dah mao pro apa kontra..
    pantes aja kmaren pas lewat cawang,kok tukang dvd bokep pada g ada
    ternyata pada takut di tangkep
    hahahahahahha

    TERNYATA SBY-JK SANGAT LICIK BUAT NYARI DUKUNGAN PILPRES TAON DEPAN...
    hahahahaha
    NDESO dah SBY
  63. From ahmad junaidi P. CSH on 06 November 2008 10:47:34 WIB
    AKU HERAN, AKU HERAN MENGAPA YANG SALAH DIPERTAHANKAN
    AKU HERAN, AKU HERAN YANG BENAR DISINGKIRKAN

    Kira-kira begitulah lirik lagu yang sesuai dengan pendapat warga masyarakat terhadap pengesahan UU APP ini, Khususnya mereka yang memberi komentar tidak setuju terhadap sahnya UU yang akan membentengi generasi bangsa ini dari kehancuran.
    Memang sesuatu yang benar dan bertujuan baik selalu mempunyai tantangan dari orang-orang yang menentang hal tsb.
    Mereka adalah orang-orang yang tidak mau diajak maju.
    MEMANG BENAR PEPATAH MENGATAKAN \"LIDAH TIDAK BERTULANG\"
    kalau kita mencari alasan2 agar RUU ini tidak disahkan, sangat banyak sekali alasan2 yang dapat dikeluarkan dari mulut mereka yang tidak senang terhadap sahnya RUU ini.
    MULAI DARI ORANG2 YANG GERAH KARENA KEBIASAANNYA MEMAKAI TANK TOP AND BAJU FULL PRESS BODY DLL,DAN YANG MENGATAKAN LEBIH BAIK MENGURUS HAL2 YANG PENTING SEPERTI MEMBERANTAS KEMISKINA DLL,(SAYA SANGAT KASIHAN SEKALI TERHADAP ORANG YANG BERPENDAPAT DEMIKIAN YANG MENGANGGAP PORNOGRAPHI BUKAN MASALAH PENTING)
    APA MAU BANGSA KITA NANTINYA DIPIMPIN OLEH ORANG YANG BEJAT MORAL/AKHLAKNYA? BAGAIMANA MAU MENJADI NEGARA YANG SEJAHTERA KALAU PEMIMPINNYA RUSAK MENTALNYA?

    JADI KALAU MEMBERI PENDAPAT HARUSLAH DENGAN ALASAN YANG OBJEKTIF BUKAN SUBJEKTIF SEPERTI ALASAN \"APA MESTI BAJU2 AKU YANG SEMUANYA SEJENIS TANK TOP, CELANA KETAT DLL AKU BUANG GARA2 UU INI\"
    INI KAN MERUPAKAN ALASAN YANG LEBIH MEMENTINGKAN KEPENTINGAN DIRI SENDIRI TANPA MELIHAT KEPENTINGAN MASYARAKAT INDONESIA SECARA KESELURUHAN.
    kALO MASALAH takut di hakimi massa gara2 hal yang menyangkut APP, ya jangan lakukan hal2 yang memancing aksi tsb, toh kita kan tahu perbuatan itu tidak benar dan salah.
    kalo salah mana mungkin masyarakat memberantas hal tersebut.


    sungguh aneh orang2 zaman sekarang yang mau memelihara hal2 yang jelas salah dan tidak sesuai dengan kepribadian manusia yang sesungguhnya!
  64. From nency on 06 November 2008 13:05:51 WIB
    memang hebat isu yang dimunculkan pemerintah kini benar-benar membuat bangsa makin terbagi-bagi atau hidup berkelompok-kelompok. Kekhawatiran saya kini di ujung tanduk bagaimana tidak masyarakat kini terfokus pada topik-topik yang baru saja, tetapi lupa dengan korban Lapindo misalnya.Entah skenario apalagi yang akan di Mainkan oleh pemain-pemain elit politik kita. Lepas dari saya pro ata kontra atas kehadiran UU pornoaksi atau pornografi. Sehingga yang saya harapkan jangan sampai kita juga ikut terlena dengan panggung-panggung sandiwara mereka.

    Saya hanya mengingatkan saja, jangan lupa dengan kondisi saudara-saudara kita yang memakai koteka misalnya, yang sudah menjadi kebudayaan. Dan mereka juga salah satu akibat dari ketidakmerataan pembangunan. Sejauh mana UU APP ini bisa membacaNya...Ya kita tunggu saja episode selanjutnya
  65. From alfan on 06 November 2008 13:38:22 WIB
    Menolak uu pornografi dengan hendak memisahkan diri dari NKRI, adalah sikap cenggeng dan manja tidak mencerminkan bangsa yang besar, bukankah ada MK sebagai jalur menguji hukum. saya sangat mendukung uu pornografi, bukan karena alasan agama atau budaya tertentu, tapi karena saya orang Indonesia yang berketuhanan dan beradab. punya budaya sendiri yang bukan barat dan bukan juga timur.
  66. From Doni Daan on 06 November 2008 14:43:07 WIB
    Penentang UU Anti Pornografi adalah para pelacur, gigolo, germo, penerbit, redaktur dan konsumen majalah porno, LSM Pengkhianat bangsa serta orang-orang bayaran yang tidak memikirkan perkembangan bangsanya sendiri.
  67. From Umang Zakaria on 07 November 2008 08:57:57 WIB
    Pada kenyataannya nasi sudah jadi bubur, tinggal bagaimana kita memanfaatkan bubur itu. Mau dijadikan bubur ayam ala Jakarta, ala Cirebon, ala Manado atau, atau, atau, atau...dibiarkan begitu saja hingga basi ?
    Satu hal yang sangat menarik dan jelas sudah dikibarkan secara vulgar oleh beberapa kelompok menjadi kelompok tertentu untuk menjadikan Bhineka Tunggal Ika menjadi "IKA" saja.
    Mungkin mereka tidak pernah belajar SEJARAH INDONESIA atau (sengaja) melupakannya. Mereka ingin menoreh sejarah dengan berbagai cara. Mereka dengan mudah melupakan jasa-jasa pahlawan kita yang berdarah-darah bahkan "ber JIHAD" membentuk NKRI. Sekarang mereka "ber JIHAD" menghancurkan NKRI.
    Mengandalkan mayoritas adalah hal yang sangat menyenangkan di Indonesia karena 99,99% akan berhasil. Saya percaya PP terhadap UUP segera akan terlahir juga dinegeri yang Baru Bisa Mimpi ini.
    Silahkan jalankan UUP dengan PP nya, lahirkan UU lain yang memaksakan kehendak untuk menghancurkan NKRI,silahkan katakan bukan itu tujuaannya, silahkan katakan semuanya untuk menjadikan setiap insan dinegeri tercinta ini menjadi lebih bermoral, bermartabat atau lebih, lebih, lebih....tetapi....bagaimana bisa kalau selalu mengandalkan mayoritas.....
  68. From BRAVO-EM on 07 November 2008 10:33:05 WIB
    Ribut-ribut soal UU Pornografi, bagaimana sekarang kalau diusulkan untuk segara DPR membuat RUU KAWIN CERAI, karena urusan kawin cerai juga nggak jauh-jauh dengan urusan porno. Untuk melindungi korban-korban anak dibawah umur seperti istri2 Syeikh Puji. Atau PP UU Pornografi memasukan juga persoalan KAWIN CERAI. Sehingga tidak ada lagi korban wanita-wanita dan anak-anak yang harus kehilangan masa depan akibat sukanya/doyannya "KAWIN CERAI" sebagian orang di negri ini. Sudah sepantasnyalah Negara tidak lagi memperkenankan atau mensahkan "PERCERAIAN" sepasang suami istri sah. Ini juga demi melindungi hak-hak perempuan. Sehingga untuk yang hobi poligami tidak lagi mendapat tempat di negeri ini. BRAVO...!!!
  69. From Nency on 07 November 2008 10:46:11 WIB
    Menanggapi tanggapan saudara ALFAN...Bukan berarti yang tidak sepakat dengan kehadiran UU pornografi dan pornoaksi termasuk orang yamg tidak BerTuhan dan Beradab...Capek deh..masak hanya dilihat dari takaran setuju atau tidak dengan kehadiran UU ini.Negara kok terlalu sibuk mengurusi moralitas. Coba saja kita kroscek bagaiman sih sepak terjang moral itu????Tanyakan pada diri sendiri.Renungkan
  70. From Quat99-SX on 07 November 2008 14:07:39 WIB
    Saya sangan setuju dengan BRAVO-EM. Setelah UU Pornografi, maka sudah layak/pantas juga diusulkan "RUU KAWIN CERAI" tambahan juga Bung Bravo-em "RUU POLIGAMI". Apalagi kasus Syeihk Puji mencuat dan banyak disorot masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena negara dengan mudahnya mensahkan PERCERAIAN sepasang suami istri dengan alasan yang kadang tidak masuk akal. Sekaligus juga negara harus mengatur untuk tidak lagi bisa mentolerir poligami dinegeri ini. Sehingga negara betul-betul bersih dari urusan porno dan kawin-kawinan orang-orang yang getol kawin atau hobi kawin dan punya istri banyak, demi untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjaga masa depan anak-anak kita. Bagaimana wacana ini Om WW..?? pasti para pendukung UU Pornografi juga saya yakin sangat setuju dengan wacana ini. Sehingga kita mulai belajar untuk menghormati kaum perempuan.
  71. From locked1nside on 07 November 2008 15:56:28 WIB
    yang diurusin ga penting banget sih...
    udah gitu hasilnya mentah banget..
    pastinya cuma jadi materi buat tindak anarkis pihak2 yang sok suci dan munafik
  72. From raf03 on 08 November 2008 05:26:04 WIB
    @jaka
    mas, saya sudah mengamati sejak lama masalah UU Pornografi ini sedari awalnya yang bernama RUU APP.

    Benar bahwa sebagian orang tidak menolak UUP nya, melainkan isinya.. salah satunya mungkin anda. Tapi sepanjang yang saya amati, sebagian besar penolak itu bukan mempemasalahkan isinya, tapi keberadaannya.

    Saya sudah sering melihat aksi-aksi demonstrasi dan statement-statement dari para pihak yang kontra, seperti "kenapa negara harus mengurus pornografi", "apa tidak ada yang lebih penting", dll yang itu jelas menunjukkan ketidaksukaan mereka atas keberadaan UU -apapun itu- yang mengganggu kesenangan-kesenangan pribadi atau kelompok mereka.

    Bahkan yang lebih parah, tampak sekali bahwa pihak yang kontra sering melakukan penyesatan informasi mengenai isi-isi dari UUP dan mencoba menakut-nakuti dengan hal-hal yang mengada-ada, semisal masalah UUP yang mengancam koteka, kemben, atlet renang yang berbikini, dan lain sebagainya, padahal sudah ada pasaal-pasal yang mengatur masalah tersebut. Juga masalah memicu tindakan anarkisme padahal dalam pasal 20 itu sudah pernah dijelaskan bahwa peran serta aktif yang bisa dilakukan adalah dengan melaporkan, bukan memberantas dengan tindakan anarkisme.

    Bagi orang-orang semacam ini, saya tidak ambil pusing atas penolakan mereka atas UUP ini, bahkan meski mereka mengancam akan melakukan pembangkangan, bahkan mengajukan tuntutan merdeka sekalipun.. itu justru menunjukkan kecengengan, kebodohan, dan keegoisan mereka, dan makin tampak jelas bahwa orang-orang seperti ini tidak siap hidup berdemokrasi..

    Tapi bagi anda-anda yang merasa isi dari UUP ini perlu diperbaiki, silakan adukan Judicial Review ke MK.. itu jelas menunjukkan bahwa anda yang menolak pun concern terhadap masalah pornografi dan taat pada aturan demokrasi di negeri ini.
  73. From Ahmad Hadi on 09 November 2008 07:33:47 WIB
    Setuju dengan raf03.
    Selama ini yang terjadi adalah penyesatan informasi yg dilakukan oleh pihak penentang UUP, yang didukung kalangan sekuleris dan liberalis. Mereka menyesatkan seolah-olah NKRI akan hancur,menghilangkan adat istiadat dll. Padahal yg terjadi adalah mereka khawatir ladang usahanya akan hancur karena sarat pornografis dan ideologi porno-nya akan tergilas. Kacian deh....
    Coba baca perspektif lainnya dari Ade Armando. Emangnya cuma Wimar yang boleh kasih persfektif. Oke ,Bung?
    Awal pekan ini sejumlah anggota DPR berjalan ketiga daerah yang selama ini dianggap sebagai basis penolakan RUU Pornografi untuk melakukan acara Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para wakil masyarakat di tiga provinsi: Bali, Sulawesi Utara dan Jogja.

    Acara ini diadakan terutama untuk menjawab permintaan agar RUU ini disosialisasikan dan didiskusikan kembali.
    Saya hadir di RDPU soal RUU Pornografi di Bali.

    Keadaannya sungguh buruk:

    1. Suasana sungguh tak terkendali, bahkan oleh Gubernur. Walau ada sejumlah tokoh masyarakat Bali berbicara dengan tenang, puluhan undangan datang bukan untuk berdiskusi tapi untuk marah dan memaki- maki. Tujuh anggota DPR yang mendukung RUU Pornografi dan berusaha menjelaskan argumen mengapa RUU ini penting diteriaki, dimaki-maki, disuruh turun dan pulang ke Jakarta. Tak ada dialog.

    Mengingatkan saya pada gaya FPI. Bahkan memang salah satu pembicara menyatakan dirinya mewakili kaum preman.

    2. Gubernur Bali menyatakan: “Kami bukan saja menolak RUU Pornografi tapi juga menolak membahasnya!”

    3. Pasal-pasal RUU yang dipersoalkan sama sekali tak dibicarakan.
    Sebagian peserta masih berbicara bahwa kalau disahkan, RUU ini akan mengkriminalkan para turis berbikini di pantai-pantai Bali, mengkriminalkan arca-arca dan patung-patung Bali dan akan mengkriminalkan adat istiadat Bali. Nyata sekali para pembicara ini termakan propaganda dan disinformasi yang menyesatkan tentang isi RUU.

    4. Kelompok Islam tidak diundang dalam acara ini. Wakil MUI Bali akhirnya bisa hadir setelah bergerilya mencari cara untuk bisa masuk ke ruangan. Sepanjang acara, mereka, tentu saja, tidak punya kesempatan untuk berkomentar (walau kemudian, saya katakan pada mereka: tak perlulah MUI bicara dalam suasana panas begini.

    5. Wakil PDS di DPR jelas-jelas berusaha memanfaatkan acara ini.
    Tanpa bicara isi RUU, ia memanfaatkan waktu untuk bicara dengan satu pernyataan singkat: “Sejak awal PDS menolak RUU Pornografi ini.”
    Tepuk tangan pun bergemuruh.

    6. Kampanye negatif dengan sangat kasar sangat terasa. Ketua MUI Bali menunjukkan pada saya berita Media Indonesia yang memuat informasi bohong dengan seolah-olah mengutip pernyataan Ketua MUI Bali bahwa dia mendukung penolakan atas RUU Pornografi.

    Saya sarankan pada dia, kirimkan surat ke Media Indonesia dan Dewan Pers dan koran-koran besar lain bahwa Ketua MUI Bali tidak pernah menyatakan hal itu. Saya katakan, kalau Bapak tidak membantah, orang akan menyangka bahwa MUI Bali memang mendukung penolakan.

    7. Bagaimanapun kondisi Bali lebih baik daripada Rapat Dengar Pendapat Sulawesi Utara. Di Sulut, seorang pendukung RUU Pornografi dipukul tatkala menyatakan dukungannya atas RUU Pornografi.

    8. Sepanjang acara, ancaman bahwa Bali akan memisahkan diri dari NKRI kalau RUU ini disahkan berulang-ulang disampaikan.

    Di Bali, saya belajar, perjalanan kita menuju masyarakat demokratis yang beradab memang masih jauh dari kenyataan. FPI cuma salah satu contoh. Contoh-contoh lainnya tersebar di mana-mana. Tapi, memang, kata siapa hidup ini mudah?

    ade armando


  74. From Piping ton on 09 November 2008 09:13:15 WIB
    Para penentang UU Pornografi sering dituduh penggemar pornografi. Saya yakin sebenarnya para pendukungpun juga menyukainya. Hanya saja mereka tidak mampu mengendalikan Libidonya.
    Tetapi kedua belah pihak sama-sama tidak jujur mengakui bahwa sesungguhnya dihati senang dengan Pornografi.

    Pornografi menarik bagi semua orang tua, dewasa, maupun remaja. Terlebih ketika anak-anak memasuki masa Puber yang senantiasa penasaran ingin mengetahui dan mencoba apa saja yang belum pernah dialami dalam proses pendewasaannya.
    Pornografi adalah wujud kekaguman pada keindahan seksualitas yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Sama seperti seniman melukiskan keindahan alam dalam berbagai media. Seksualitas yakni tanda-tanda /ciri-ciri /keunikan jenis kelamin manusia selalu memunculkan misteri yang menarik untuk diselami.
    Menempatkan SEX sebagai hal yang jorok sesungguhnya merendahkan hadiah terindah dan termahal yang pernah kita dapatkan.
    Menganggap Ketelanjangan sebagai pornografi sama dengan pikiran seorang anak kecil yang menganggap semua yang berasa manis adalah gula, dan bila terlalu banyak meminumnya dapat menyebabkan orang sehat menderita kencing manis. Satu pola pikir sederhana yang disebabkan ketidak-mampuan mencerna permasalahan atau kurang wawasan. Semua orang normal dalam perkembangan hidupnya pasti pernah mengalami kebodohan pikiran semacam ini. Namun semakin dewasa kepribadianya semakin bijak dalam mengambil keputusan dan sikap menghadapi satu permasalahan.
    Mendengarkan pendapat anak-anak dan melibatkannya untuk mempertimbangkan sesuatu adalah bijak. Namun menyerahkan kepada mereka untuk mengambil keputusan dan mengikutinya tanpa pikir panjang adalah konyol /tolol.
    Mengikuti suara terbanyak seringkali menjadi cara mudah menghadapi sebuah kebuntuan. Namun suara itu haruslah berasal dari mulut yang bertanggung jawab dan mumpuni dengan latar belakang kedewasaan kepribadian serta wawasan yang luas terbuka, tidak picik.
    Jika mayoritas atau semuanya ternyata tidak satupun yang mumpuni.... maka berdoalah agar selamat dalam perjalanan hidup yang berat.
  75. From pang lebai on 09 November 2008 09:59:54 WIB
    dari sekian banyak komentar cuma ada dua katagori : menalahkan danmendkng. Saya cuma ingin mengingatkan, kita ini bagian dari suatu negara. Negaraitu organisasi masyarakat. negara patut mengatur supaya semua warganya senag dan hidup harmonis. karena itu ada yag harus mempertimbangkan perasaan warga lainnya. Jangan ana memperhatikan kesenangan dan keuntungan diri sendiri. Di Indonesia ada sekitar 2oo.000.000 orang umat Islam agama mereka mewajibkan mereka membatasia urusan seks hanya di kamar tidur saja. urusan sex tidak dipamer di ruang publik, tidak di tempatkerja aplagi ditempat umum. Banyak daerah di Indonesia yang adat istiadatnya menghendaki perilaku berpakaian tertutup. Cara berpakaian yang terbuka dirasakan sebagai tindak yang menlanggar kesopanan bahkan kurang ajar. selama ini banyak orang yang merasa terhina, atau sangat terganggu oleh perilaku yang mengumbar sex di muka umum. Banyak yang buisa bertoleransi, tetapi tentu ada yang tidak bisa menhan diri. jumlah mereka sedikit. mungkin hanya 1%. Dan kurang dari itu yang berperilaku ektreem. Kal;au kita ingin bangsa ini bersatu seharusnya kita saling menjaga perasaan dan saling menghormati. Umat Islam sudah menunjk toleransinya. Mengapa umat lain tidak ?
  76. From Pandji on 09 November 2008 16:37:30 WIB
    @Piping ton

    Mangsute opo toh?
  77. From shasa on 10 November 2008 08:51:55 WIB
    Umat yang lain??? maksud Looo...????

    ngomongnya sich sok bijaksana,, tapi kok ga jelas ya om PANG LEBAI??
    tolong donk diperjelas!!!
    gak usah terlalu LEBAI..........
  78. From Yoda Jitsu on 10 November 2008 10:13:32 WIB
    Ya kayak gitu tuh tipical kesalahan kebanyakan orang islam di indonesia yg menganggap dirinya mayoritas trus maunya ngatur dari sisi / aspek hukum agama mereka tanpa mau memikirkan kepentingan orang lain juga, maunya mereka terus yang harus dipertimbangkan perasaannya, coba apa mereka pernah berfikir ttg golongan lain ? yang notabene negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya ada banyak golongan beserta kepentingannya juga yang harus di akomodasi oleh negara, jadi umat2 muslim yg radikal / ekstrim ini jangan egois mau menang sendiri,ini negara demokrasi yang berlandaskan hukum, bukan negara agama seperti Arab Saudi yang memang homogen dari segala aspeknya.
    SEKALI LAGI PERLU DITEKANKAN NEGARA INI NEGARA DEMOKRASI SEKULER YANG MENJUNJUNG TINGGI KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN SEGALA PERBEDAAN YG ADA SUDAH SEHARUSNYA DI AKOMODIR OLEH NEGARA, BUKAN DITUBRUKAN SATU - SAMA LAINNYA DAN SETIAP GOLONGAN HARUS MENGHORMATI GOLONGAN LAINNYA.
    KALAU TERUS - MENERUS MERONGRONG PAKE NAMA SYARIAT ISLAM LEBIH BAIK PARA PENDUKUNGNYA INI SILAHKAN PINDAH KE aRAB sAUDI, SEKALIAN NAIK HAJI AJA TRUS SEKALIAN MENETAP SUPAYA INDONESIA NGGAK ADA GUNCANGAN2 AJARAN AGAMA LAGI.
  79. From Piping ton on 10 November 2008 11:24:01 WIB
    @Pandji

    Maksudnya begini:
    Setelah banyak membaca argumentasi dari kedua belah pihak yang pro maupun kontra UU Pornografi.
    Aku menyimpulkan bahwa hal yang memicu lahirnya UU Pornografi yang kemudian berlanjut dengan perdebatan abadi itu dikarenakan masyarakat Indonesia kebanyakan dihingapi pola pikir sederhana dalam memandang semua permasalahan. Ditambah lagi dengan semangat SOK, sok bijaksana, sok suci, sok alim dan sok-sok yang lain yang membuat orang tidak bisa tampil apa adanya.
    Pola pikir yang bergandengan dengan pola tingkah laku (game plan = sok) ini bila diikuti tanpa pikir panjang akan membawa kita masuk semakin jauh kedalam keruwetan hidup. karena yang ingin dicapai dalam setiap keputusan yang diambil untuk melangkah /bertindak adalah penilaian orang lain terhadap soknya itu... bukan mencari jalan keluar yang terbaik. Penilaian terhadap Sok ini juga menjadi ancaman dan dipakai sebagai senjata untuk meraih kemenangan merebut simpati.
    Maka tepat sekali bung WW mengkaitkan UU konyol ini dengan Pemilu 2009.
  80. From Angel on 10 November 2008 23:04:16 WIB
    Apakah zaman sekarang urusan moral pun jadi urusan negara? Itu kan hak masing-masing pribadi. Mau mesum, mau telanjang bulat, masa diatur UU? Sekarang UU APP, jangan-jangan besok semua wanita Indonesia harus pakai cadar? Jangan sok suci, berlindung di balik agama, padahal ingin meraup sebnyak-banyaknya keuntungan, kalian yang berceramah tentang surga dan neraka, apa gak takut kena batunya? Kalau mau melindungi rakyat, kenapa tidak cari cara yang lebih efektif? Lindungi korban kriminalitas, perbaiki pelayanan publik, dan yang paling penting BERANTAS KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN. Saya bukan ulama atau kiyai, tapi saya cukup tahu diri untuk melakukan apa yang namanya 'bercermin' dan belajar untuk MENGURUSI SEBATAS YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB SAYA.
  81. From Yoda Jitsu on 11 November 2008 11:24:25 WIB
    Setuju banget deh sama Piping Ton, kebanyakan rakyat indonesia masih di hinggapi dengan kemunafikan dan kepicikan berfikir, saya yakin-seyakin2nya bahwasannya orang2 yg suka tereak2 anti pornografi pasti pernah nonton / melihat adegan filem porno atau media lainnya yg berbau porno, dan pasti mereka juga tidak bisa membohongi hati-nurani mereka kalau bahwasannya mereka juga menikmati itu, bahkan mungkin mereka menyimpan 1 copy film porno itu di rumahnya.
    Terus-terang saya nggak pernah ngerti sama pola pikir manusia kayak gitu yg selalu berusaha menyangkal (denial) element/sudut erotisme yg mereka selalu praktekan dalam kehidupan bersama pasangan mereka masing2 setiap hari.
    Sexualitas itu harus diajarkan sejak dari dini di dalam keluarga, sex bukanlah hal yg tabu yg melanggar hukum (SEX IS NOT A CRIME !!!), justru analogi-nya adalah, apakah anda akan membiarkan anak anda menceburkan dirinya di kolam renang belakang rumah anda tanpa tahu/bisa keahlian renang ? bukankah lebih baik mengajarkan anak2 anda berenang agar mereka dapat menyeberangi kolam tsb dgn selamat ? daripada munafik melarang2 sesuatu yg akan/sudah seharusnya akan terjadi dalam hidupnya. KENAPA BANGSA INI TIDAK PERNAH BELAJAR JUJUR dalam menghadapi problematika kehidupan ?
    Kalau anda bicara ttg agama bukan pada tempatnya membenturkan agama anda dengan kehidupan negara demokrasi krn hakikatnya agama adalah bersifat otoriter dan agama bersifat individual dan subyektif, jadi urusan ketuhanan biarlah Tuhan yang menilai dan menghakimi, bukan anda2 sekalian yang mengaku paling suci dan beragama !
  82. From fera on 11 November 2008 16:36:56 WIB
    Lucu sekali dengan orang-orang yang mengaku tidak setuju dengan pornografi tapi juga menolakUU pornografi.
    Apa sih yang sudah kalian lakukan jika kalian benar-benar tidak setuju dengan pornografi ???
    Yang ada dalam UU pornografi itu adalah pembatasan terhadap materi-materi pornografi yang jelas mengandung 3 unsur
    1. Kecabulan
    Cuma orang oon yang gak tau mana itu materi yang cabul dan tdk cabul, beda dong antara ibu buka dada menyususi anaknya di tempat umum dengan wanita buka dada di tempat umum dan Cuma orang gila yang buka dada di tempat umum
    2. Mengandung eksploitasi seksual
    Beda dong orang berpakaian minim tapi berprilaku biasa saja dengan penyanyi dangdut berpakaian minim di atas panggung goyang seronok , jangan bilang gak ngerti apa yang di maksud cuma orang munafik dan belagak bego yang akan ngomong seperti itu
    3. Melanggar susila
    Tidak melanggar susila masyarakat setempat, jadi kalau masyarakat menganggap tdk masalah ya sok atuh

  83. From bernadet setiayu on 12 November 2008 13:45:41 WIB
    menurut saya sih, UU pornografi kebangetan. masa sampai segitunya. pake baju aja diatur. itukan sekarang tergantung pribadi kita untuk menyikapinya. ada orang yang berpakaian seksi, tapi kalau kita tak berpikiran macem-macem pasti tidak akan terjadi sesuatu yang bersifat negatif. Bahkan hal yantg sangat privatpun dipermasalahkan. sebenarnya apa yang terjadi dalam pemerintahan kita sekarang? amburadul iya....
  84. From Zul on 12 November 2008 20:07:34 WIB
    Heeeee heeee
    aku ingat ketika rakyat Indonesia pada jaman merebut kemerdekaan bangsa ini, para pejuang kita menggunakan cawat dan bambu runcing semata dan ketika para gerilya berhasil membunuh para penjajah mereka mencuri pakaian tentara Belanda dan Jepang pada masa itu.

    Sebelumnya pakai apa mereka untuk keluar rumah dan pergi ke hutan, atau mandi....???????? uuuuhhhhh menyeramkan bersama babi hutan dan binatang liar...

    Sampai pada puncaknya diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia.

    Kemudian muncul UUD Dasar 1945 didalamnya tertuang isi butir-butir pancasila yang isinya :
    PANCASILA
    1. Ketuhanan yang maha esa
    2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
    3. Persatuan Indonesia
    4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
    5. Keadilan sosial bagi seluruh republik Indonesia

    saya bingung dengan keterbukaan negara ini dan transparansinya sebagai negara hukum atas dasar UUD 1945..

    Ketika masa mengisi kemerdekaan timbul berbagai kepentingan dengan alasan bersama berpegangan tangan mengisi kemerdekaan berasaskan Pancasila dan UUD 1945..

    Jadi adakah alasan Negara ini untuk membuat dan mengatur tentang UU Porno grafi dan Porno Aksi...????

    Jika ada atas Dasar UUD 1945, apakah alasan dan tujuan kongkrit dengan dibuatnya UU APP??? mana yang mengatakan atas dasar UUD dan Pancasila???

    Jika tidak ada alasan dan tujuan jelas kenapa harus dibuat???

    Yang jelas Negara mengakui 5 Agama dan di tambah 1 Agama baru (konghucu).

    Jika yang membuat UU APP ini dapat merangkum semua apakah semua isi dalam ajaran agama untuk mengatakan harus ada UU AAP, silahkan saja.....

    Tetapi semua agama bertujuan agar manusia di dunia ini untuk hidup berbuat baik, bukan untuk mengatur hidup orang dan menguasai hidup orang..

    Heee luar biasa Indonesia bisa mengatur hidup orang...

    Boleh disahkan tapi dengan syarat yang membuat UU APP harus berani membenah satu persatu UU Negara RI ini sejak sebelum Indonesia Merdeka..


  85. From ardy on 13 November 2008 00:01:40 WIB
    wah saya lihat komentar y6 plg banyak nge bahas tntng UU pornografi!!!
    knapa sih or6 pada nolak UU ini!!!
    padahal khan udah jelas2 dosa dan melanggar aturan!!!
    TRIMS!
  86. From Fajar on 13 November 2008 14:15:56 WIB
    Menurut saya uu anti pornografi ini merupakan suatu jalan bagi,perkembangan islam pada saat iniyang sangat baik, mungkin dari semua ini ada rencana yang di buat oleh allah untuk semua ini,insyaallah bisa menjadibaik aminnn........
  87. From M. Iqbal on 14 November 2008 09:45:18 WIB
    Perdebatan RUUAPP di arus bawah lebih memusar pada pemahaman harafiah tentang \"pornografi\". Kelompok yang mendukung dengan mudah menuduh yang menolak \"setuju pornografi\". Kalangan elit kadang memanfaatkan ini untuk menguatkan dukungan. Mungkin mereka sesungguhnya tahu, atau memang \"telm\".
    Agaknya, persoalan yang sesungguhnya memicu pro-kontra adalah lebih pada substansi RUU itu, ketakutan akan munculnya bias dan multitafsir, kecemasan makin longgarnya ruang privasi, dan lebih lagi adanya \"niat politik\" di balik dibuatnya RUU itu.
  88. From Citra on 14 November 2008 21:31:33 WIB
    @Yoda_Jitsu: maaf bung, Indonesia bukan dan tidak pernah menjadi negara sekuler. Mohon diingat, Sila pertama Pancasia ada ketuhanan yang maha esa. Itu sudah membuktikan bahwa kita tidak sekuler.


    Pusing nih ngomongin UU Pornografi. Saya sendiri menentang
    keras segala bentuk pornografi, tapi kalo soal UU ini, saya juga jadi bingung.


    Kalo sekedar nggak boleh telanjang di depan umum sih itu sangat wajar. Tapi begitu dibaca butir-butir berikutnya semuanya malah jadi membingungkan.

    Contohnya : tidak boleh memperlihatkan payudara di depan umum
    Gimana kalo si perempuan (yang dalam keadaan memdadak) bermaksud untuk menyusui anaknya? Apa dia juga bakalan di denda 50 juta hanya karena memberikan makanan untuk bayinya? Ingat, di Indonesia hanya sedikit tempat yang menyediakan fasilitas breastfeeding room! Menyusui di toilet? yang benar saja, disitu kan banyak kumannya.

    Apa dengan adanya UU Pornografi ini juga perempuan2 tradisional Papua juga bakal ditangkapin satu satu karena bertelanjang dada?

  89. From GoSx on 15 November 2008 12:05:30 WIB
    Kenapa baru mensahkan RUU Pornografi ini sekarang..??? Ini dipicu oleh semakin maraknya foto-foto syur anggota dewan itu sendiri, yang disebarkan sendiri oleh WIL nya. Dengan berlakunya UU Pornografi ini, maka WIL-WIL itu akan berfikir 7 X untuk menyebarkan foto syurnya, karena ancaman pidana penjara dan denda yang fantastis.

    Amat "pandai" anggota dewan memainkan drama ini (Khususnya bagi fraksi yang mendukung dan "ngotot" mensahkan) dengan dalih menyelamatkan generasi penerus dari ancaman moral ini dan sudah pasti didukung oleh sebagian besar masyarakat kita yang masih "lugu", nyatanya justru untuk kepentingan dirinya sendiri agar "aman" dari gangguan ancaman penyebaran foto2 syur oleh WIL2nya dan dapat dengan leluasa terus menjalankan kebiasaan buruknya tanpa khawatir lagi.

    Lagi-lagi mereka berhasil membodohi rakyatnya dengan sangat "rapih" dan masyarakat telah terjebak kepada pro dan kontra UU ini yang tentu akhirnya tidak sadar akan kepentingan yang ada dibalik semua ini...???
  90. From aNa on 17 November 2008 12:45:05 WIB
    huh, pornografi lagi...

    pliz deh ga usah nambah2n beban pkran masyarakat aja. cukup hidup aaman n nyaman ja blm terlaksana, skrg sok2n untuk ngurusin maslah yang lain.

    emag kalian (anggota DPR n pihak yang terkain pembuat uu pornografi) pikirt, kalian dah hebat, liat tu masyarakat yang masih miskin, itu aja dulu yang di urusin.

    toooooh, kalau masyarakat sudah sejahtera baru urusin yang lain.

    korypsi aja masih dmana2, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, itu yang patut untuk dirapatkan.

    tinggal liat aja, yang tertangkap kasus terkait uu pornografi, pasti kalian2 sendiri.

    mumed deh..
  91. From centaur on 17 November 2008 14:46:55 WIB
    akoe setoejoe bangeetss dengan di berlakoekannya oendang-oendang ini... biar para WTS dan Germo tidak sembarangan lagi berkeliaran...
    pengertian tentang pornografi dan batasan-batasannya dalam oendang - oendang ini sebagai orang yang berakal sehat soedah coekoep saya pahami...
  92. From Yoda Jitsu on 17 November 2008 22:58:46 WIB
    Buat ibu Citra, memang sila pertama yaitu ketuhanan YME tapi disitu tidak ada perkataan dasar sila tsb sbg ketuhanan dengan agama tertentu, dan anda mesti ingat demokrasi harus bersifat sekuler sebab apabila tidak maka demokrasi tidak akan berjalan lancar karena hambatan2 tadi sehingga kepentingan2 yg berbeda tidak dapat diakomodir, lain dengan negara agama yg sangat otoriter krn dasar hukum & pikirnya menggunakan dalil2 agama, jadi negara2 seperti contoh Arab Saudi bukanlah negara demokrasi.
    Negara Indonesia adalah negara yg majemuk, sehingga sila pertamanya haruslah "ketuhanan YME" agar tidak terjerembab kedalam mahzab agama tertentu yg justru akan membahayakan tujuan negara demokrasi itu sendiri. Sehingga saya harus menjawab, demokrasi itu harus sekuler, tidak ada negara demokrasi berlandaskan agama karena akan mengingkari nilai2 demokrasi itu sendiri. Justru pendapat bahwa Indonesia bukan negara demokrasi yg sekuler adalah naif.
  93. From Ramadaridesa on 17 November 2008 23:50:46 WIB
    Semua isu sekuler liberal telah menghasilkan parlemen. Sekarang, orang-orang yang merasa bebas seperti kebanyakan teman-teman di sini seharusnya konsekuen dengan itu.

    Parlemen adalah medan diskusi dan menghasilkan kesepakatan. Kita behak untuk setuju dengan keputusan apapun karena parlemen adalah buatan tangan kita sendiri.

    Ini mungkin hanya kemenangan politik dari beberapa golongan yang bangga dengan kehormatan bangsanya, tapi kemenangan ini lahir dari kebenaran dan fakta-fakta di bawah sini.

    Mungkin memang ada -seperti yang Om Wimar katakan- beberapa hal yang kurang jelas dalam UU APP. Inilah yang benar-benar kekurangannya. Seharusnya diperjelas dan dipertegas. Tapi tentang penghinaan terhadap perempuan saya rasa kurang tepat. Di mana penghinaannya? Apakah menyarankan berpakaian lebih sopan adalah penghinaan? (ini berbeda dengan masalah Papua atau pakaian adat lainnya, yap! \"definisi perlu diperjelas\"), Justru UU ini melindungi hak-hak perempuan untuk dapat mempertahankan kehormatannya.

    Bicara masalah hina, justru kita sangat dihinakan dengan pertunjukan-pertunjukan dangdut yang mengeksploitasi birahi, kita sangat dihinakan oleh begitu mudahnya budaya asing kita contek, kita sangat sangat dihinakan oleh artis-artis perempuan yang ternyata hanya bermodalkan tubuhnya yang bagus, dan tentu kita dihinakan oleh begitu banyaknya video porno buatan anak-anak bangsa kita yang kebanyakan direkam dengan handphone (menunjukan ketidakmampuan dalam hal teknis, tetapi memaksa karena keinginan mereka untuk menunjukkan kepornoannya di depan kepala-kepala kita).

    Percayalah, bangsa kita bangsa terhormat. UU ini mungkin hanya mencoba untuk menegakkan kembali kalimat \"percayalah, bangsa kita bangsa terhormat.\"

    Biochemistry reaction makes us out of control sometimes, so yeah, we\'ll fix it.

    Salah satu komplikasi dari anti-APP adalah legalitas aborsi. Dan ini tidak pernah sesuai dengan sumpah dokter, melanggar HAM, merupakan dosa besar, ya, kriminal, social disease.

    Bagi seseorang di atas sana tidak perlu menggunakan kata \"bego\" untuk tidak setuju. Itu menunjukkan bahwa anda kurang cerdas dalam mengungkapkan ide. Katanya liberal? berati harus menghormati pendapat orang lain juga dong? Malu atuh ah.

    Anarkisme. Yeah, kalau yang kalian maksud FPI, makanya jangan dipancing.

    Untuk yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sekuler, jangan pernah membawa nama agama apapun dalam menanggapi isu. Ini sering terjadi dan membuat kalian menjadi ironis.

    Sampai jumpa di pemilu 2009.
    Huehehehe...
    ___________________________________________________________



  94. From S.Widodo on 18 November 2008 14:39:25 WIB
    Dunia sudah tua, kehidupan sex sudah banyak yang bebas. Penyakit kelamin HIV dan AIDS belum ada obatnya. Bersyukurlah virus pronografi dibatasi dengan UU Pornografi. Saudaraku sekalian, saya yakin saudara-saudara akan sadar bilamana; isteri, anak, atau kerabat saudara terkena fitnah dari pornografi tersebut. sadar dan insyaflah.
    JANGANLAH ANDA MATI DALAM KEADAAN BERPORNOGRAFI
  95. From jono suparto on 18 November 2008 16:47:43 WIB
    Saja setoedjoe dengan disahkannya UU Anti Pornografi. Karena Kenapa? Karena jaman sudah edan... Banyak yang sudah buta, karena tidak bisa membedakan mana yang porno dan mana yang bukan porno. Jujur aja kepada kalian yang anti UU Anti Pornografi, kalian itu tidak mau diatur kan? Tidak mau hilang kebebasan untuk menggunakan pakaian (salah satunya) yang tergolong porno. Memang, di daerah lain pakaian yang dianggap porno bisa jadi tidak porno, karena adat istiadat. tetapi kita, yang notabene bukan orang di daerah itu, kan harusnya paham, kalo pake tank top dan celana pendek itu Porno..Apa gunanya pake pakean porno di tempat umum? apa anda mau jual diri? kalo gak mau jual diri pake pakean yang pantes...Coba kita lihat kasus perkosaan? hampir seluruhnya merupakan akibat dari kasus pornografi. Misal, gara-gara nonton pilem porno, gara-gara korbannya pake pakean yang ngerangsang. jadi, jelas... jangan mengatasnamakan seni untuk menjadi seorang yang anti UU Anti Pornografi. Jangan Kayak Bali...Sok demokrasi..tapi sebenarnya gak ngerti demokrasi. dah ah ...males gua
  96. From Morien on 18 November 2008 19:16:44 WIB
    Bapak, kita orang beragama dan beretika. Tidak usah berantam setuju kah tidak UU ini. Kalau kita baik saja beragama tidak akan ada masalah pornografi tho? ada aturan kah tidak kah.. tidak masalah tho?

    Hormat.
  97. From Piping ton on 19 November 2008 00:29:14 WIB
    Ramadaridesa
    Apakah menyarankan berpakaian lebih sopan adalah penghinaan?

    S.Widodo
    saya yakin saudara-saudara akan sadar bilamana; isteri, anak, atau kerabat saudara terkena fitnah dari pornografi tersebut. sadar dan insyaflah.

    jono suparto
    kasus perkosaan? hampir seluruhnya merupakan akibat dari kasus pornografi

    Morien
    Kalau kita baik saja beragama tidak akan ada masalah pornografi tho? ada aturan kah tidak kah.. tidak masalah tho?

    centaur
    WTS dan Germo tidak sembarangan lagi berkeliaran


    Pernyataan dan pertanyaan diatas menggambarkan bahwa sang penulisnya tidak memahami apa yang dipersoalkan oleh para penolak UU Pornografi.
    Saya usul:coba pelajari dulu mengapa UU itu banyak yang memprotesnya... Pasti ada sesuatu yang tidak beres.
    Aneh bukan jika sesuatu yang dianggap baik koq ditolak? Apalagi yang menolak justru mereka yang akan dilindungi.
    Tidak mudah loh berargumentasi melawan hal yang dianggap baik... Kami para penentang bukanlah orang yang tidak beragama dan Asal cuap loh.
  98. From Ramadaridesa on 19 November 2008 18:59:53 WIB
    Hehe..
    Ada yang nanggepin.

    Bukan Neng, itu bukan ga paham.
    Tapi karena saya menganggap bahwa meminta orang berpakaian lebih sopan bukan merupakan penghinaan terhadap wanita. Saya yakin akan itu, sehingga saya bertanya kepada kalian, apa yang membuat kalian menganggap itu penghinaan?

    Yeah, tentu saja kalian juga punya alasan.

    Saya bukan orang yang senang dengan sekulerisme dan demokrasi, tapi inilah realitas sekulerisme dan demokrasi, ada baiknya jika kita konsekuen dengan hal itu.

    Sebenernya Ping, saya seneng banget tuh liat cewe2 sexy, saya seneng liat film-film yang ada cewe sexynya di tv. Kalo saya mikirin diri sendiri aja mah, jelas saya menolak UU APP. Tapi ternyata saya tidak secerdas kalian dalam membuat alasan untuk menghantam UU APP \"yang dianggap baik ini\".
    Coba deh pikirin lagi, fakta-fakta di lapangan udah ga usah disebut deh, udah banyak yang nyebutin tuh di atas, pikirin lagi sebegitu pentingkah alesan fashion? pariwisata? uang? yang berbanding terbalik sama moral. Nah, moral ini saya rasa kita semua sebagai manusia punya pandangan dengan vektor yang sama walaupun tingkatannya berbeda. Yang arah pandangan moralnyanya kebalik cuma kelainan tuh.

    Saya cuma sayang sama generasi saya yang nanti katanya jadi penerus kepemimpinan bangsa ini (halah), nih Ping, ga usah liat pelm porno ya, ngeliat cewe pake hotpant aja masyarakat udah gundah gulana. buehehe...
    Trus kasian sama korban-korban pemerkosaan, sama istri-istri yang ditinggal suaminya malem2, sama anak-anak yang ditinggal bapanya malem2, sama anak2 yang ngeliat ibunya ganti pacar tiap malem, sama ibu2 yang anak cewenya gonta-ganti pacar lelaki buaya darat, dan akh... ssh.. Itu cuma gara2 hotpant! Cuma gara2 ada bikini di tipi! Et dah.
    Ga tau deh apa yang bikin kalian menolak salah satu inhibitor untuk semua itu (UU APP), yang jelas saya ga bisa setuju walaupun pengen.

    Apapun bentuknya, kita harus punya rem untuk itu.

    Subjektif, saya ga mau jadi bagian dari bangsa yang maunya cuma sama kaya mtv, yang kiblat modelnya artis2 holiwut. Saya malu sumpah.
    Saya ga mau jadi bagian dari bangsa yang hidupnya tergantung dari uang turis atau investasi media2 patologis seperti playboy.

    (Tuan RMDRDS, normal tidaknya sesuatu itu tergantung dari pandangan setiap orang, anda tidak bisa mengatakan ini patologis, itu patologis, anda terlalu subjektif Bung!

    O nggak dong, udah jelas efek yang ditimbulkan kurang baik bagi anggota keluarga atau masyarakat. Jadi itu patologis. Kalo ga percaya yu kita bikin penelitian yu..
    Adakah hubungan antara majalah playboy dan tingkat ke\"ngeres\"an seseorang?

    EPILOGUE
    Dan memang, saya adalah bagian dari bangsa yang terhormat, kita punya kekayaan, banyak orang Bali yang membuktikan bahwa hidupnya tidak tergantung dari uang turis, banyak orang-orang yang masih menghargai sebuah patung besar di jalan sudirman, saya senang saya bersama orang2 hebat dari Indonesia. Ya, termasuk anda Ping, terima kasih atas masukannya.
    Sekarang kita punya tugas mempersiapkan generasi yang bisa dibanggakan.(buaya ga bisa dibanggakan)

    Ni apa sih?
    Ga nyambung ya Ping?
    Tapi nyambung koq kalo dipikir bener2.















  99. From Anne on 22 November 2008 23:28:45 WIB
    apakah porno itu ditentukan dari cara berpakaian kita?

    bukankah kita semua dilahirkan telanjang?

    harusnya kita bisa melihat lebih jernih bukan hanya sekedar dari apa yg kita pakai. kalau app bertujuan untuk membendung nafsu... tanggul lapindo pun pasti jebol....

  100. From metal kartun on 24 November 2008 02:32:28 WIB
    yah..digolkan juga pdhal klo KPI dan pirantinya dikuatkan lagi kan ya dah cukup toh??!!...bgmana cara agar para kapitalis tidak mengeksploitasi potensi2 seksual lwt sinetron, film, koran, dan media lain... beri KPI ruang lbh besar dan dana lbih longgar buat menyaring tidak hanya pornografi tapi kepalsuan, kbodohan, siaran tidak mendidik, kekerasan, dan smua hal buruk yg ada di TV, radio, dan media publik lainnya ...itu aja sbnarnya dah cukup...KPI itu lebih penting...klo seandainya sudah tdk ada lg pornografi di TV apa undang2 ini juga bisa menghapuskan adegan2 kekerasan? pembodohan? yg ada di TV itu? bagaimana ini? klo mau menyelamatkan anak2 dan gnerasi mendatang ya jelas penguatan KPI dong! serapan pengaruh buruk yang didapat anak2 itu paling banyak datang dari tv bukan dari liat orang make clana pendek di mall (di kampung2 masih banyak ibu2 atau bahkan ibu2 muda sekalipun yang klo siang cuma make smacam bra . juga ibu2 yg hanya make kemben klo nyuci di sungai dan tidak tjd apa2 ).

    Seharusny duit dan energi yg dhbskan buat bikin UU ini dimasukin KPI tuh. kbarnya mereka masih kurang personil dan anggaran untuk mantau siaran2 gak mutu....saya tdk ngerti....
  101. From Ramadaridesa on 24 November 2008 14:33:06 WIB
    Tentu saja cara berpakaian turut menentukan porno atau tidaknya sesuatu, sedikit banyak, dipengaruhi oleh keadaan setempat.

    Ketelanjangan bayi baru lahir jarang menimbulkan reaksi biokimia sex pada mamalia. Jelas ini berbeda dengan ketelanjangan wanita atau laki-laki dewasa yang dapat merangsang reaksi, menimbulkan interaksi, yang akhirnya menghasilkan invasi ke ruang sosial.

    Nafsu memang tidak dapat dibendung, tapi harus diarahkan agar alirannya tidak mengganggu perjalanan kehidupan sosial terlebih individu, bahkan diusahakan agar menjadi api bagi genangan pertamax perjuangan dan cita-cita. Bukan malah dieksploitasi menjadi bisnis, menguntungkan satu kepala, mematikan potensi puluhan juta kepala generasi. Sayang...

    Bicara tentang lumpur Lapindo, jika tidak dibendung sekarang tentu akan terjadi musibah besar di sana. Kita butuh bendungan dalam beberapa hal.

    Sebenarnya wacana pornografi ini satu kelas dengan obat-obatan adiktif yang sedang dimusuhi habis-habisan oleh BNN (menimbulkan ketagihan, gangguan emosional, dan ini lebih menimbulkan keretakan rumah tangga), satu kelas dengan kasus-kasus korupsi yang sedang dimusuhi habis-habisan oleh KPK (bedanya, yang dirampok bukan uang, tapi kehormatan individu dan keluarga), satu kelas dengan kasus-kasus kekerasan yang sedang dimusuhi habis-habisan oleh Polri (menimbulkan keresahan dalam masyarakat). Jadi menurut saya ini benar-benar masalah vital yang jika dibebaskan/dibiarkan/didukung, poten menyebabkan \"malu\" dalam berbagai bentuk, bagi bangsa yang besar ini (apa guru sd gw boong ya bahwa bangsa ini bangsa yang besar?).


  102. From Piping ton on 26 November 2008 01:26:06 WIB
    @Ramadaridesa
    [Bukan Neng, itu bukan ga paham.
    ....Saya yakin akan itu, sehingga saya bertanya kepada kalian, apa yang membuat kalian menganggap itu penghinaan?]

    >>> Dengan pertanyaan ini jelas anda ngga paham...

    Sebenernya Ping, saya seneng banget tuh liat cewe2 sexy, saya seneng liat film-film yang ada cewe sexynya di tv. Kalo saya mikirin diri sendiri aja mah, jelas saya menolak UU APP.

    >>> Kami menentang UU Pornografi bukan karena alasan egois seperti itu.

    [Ga tau deh apa yang bikin kalian menolak salah satu inhibitor untuk semua itu (UU APP), yang jelas saya ga bisa setuju walaupun pengen.]

    >>> Nah benar kan, anda ngga paham.

    [Jadi itu patologis. Kalo ga percaya yu kita bikin penelitian yu..Adakah hubungan antara majalah playboy dan tingkat ke\"ngeres\"an seseorang?]

    >>> Untuk apa melakukan pekerjaan kerja berat yang tidak jelas tujuannya, hasil apa yang ingin diperoleh dari penelitian itu? saya pikir tak ada gunanya kalo hanya untuk mengukur tingkat ke"ngeres"an seseorang atau bukti patologis?

    [Buaya ngga bisa dibanggakan]

    >>> Iya memang, apalagi buaya darat egois macam kamu yang ngeliat cewe pake hotpant aja udah gundah gulana. buehehe...

  103. From anton djakarta on 26 November 2008 03:00:19 WIB
    Seksi dan keseksian wanita tidak selamanya bermakna nafsu, seksi dan keseksian wanita bisa juga bermakna : seni, budaya, ekonomi, demokrasi, spiritual dan segala macam bentuknya. Sikap yang menggiring keseksian wanita hanya kedalam penafsiran tunggal : Berahi dan Nafsu Kebinatangan dalam diri manusia. Harus perlu dikasihani. Karena sungguh cupet wawasan seperti ini, sementara peradaban yang melaju ke depan adalah peradaban yang bisa melihat segala sesuatunya adalah multidimensional dan multiaspek, termasuk seksi dan keseksian wanita juga kemerdekaan wanita atas tubuhnya sebagai bagian lazim dari hak dasar kemanusiaan.

    Anton

    http://anton-djakarta.blogspot.com/
  104. From pang lebai on 27 November 2008 22:28:22 WIB
    Menurut encyclopedia Britanica, nasionalisme adalah suatu faham yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentngan kelompok atau golongan dan pribadi. Jadi bila telah difahami bahwa pornografi itu bertentangan dengan kepentingan bangsa, maka seharusnya seluruh kelompok bangsa menguamakan kepentinganbngsa dengan berupaya bersama untuk mengatasinya. Kalau ada kalimat yang kurang pas, atau definisi yang kurang serasi, maka dengan semangat kebangsaan dan menjunjung tinggi kepentingan bersama, seluruh anggota masyarakat , khususnya mereka yang duduk di DPR, seyogyanya membahas bersama sehingga dapat ditemukan suatu rumusan yang dapat mengadopsi seluruh kepentingan kelompok bangsa.
    Hal itu akan terjadi bila pembahasannya dilakukan dengan semangat kebangsaan. Tetapi anggota DPR dari fraksi PDI dan PDS yang membanggakan diri sebaga partai nasionalis bahan tidak mau membahasnya. Sikap itu menunjukkan bahwa kedua partai tersebut menghadapi masalah ini tidak dengan semangat nasionalismeuntuk membentuk ehidupan berbangsayang harmonis,,tetapi dengan semangat demponologi atau mempersetankan ajaran Islam. Jadi bila ada pembahasan yang berkenaan dngan kepentingan umat Islam maka semangatnya adalah semangat menentang atau menggagalkan, walaupun baik untuk kepentingan bangsa. Bahkan mereka tidak segan2 mengancam untuk menimbulkan perpecahan bangsa bila kepentingan umat Islam itu di adopsi oleh Negara , walaupun kepentingan umat Islam itu sejalan dengan kepentingan bangsa. Hal ini sudah pernah terjadi, misalnya ketika membicarakan UU Perkawinan dahulu. Mereka pasti selalu menentang semua aturan yang memfalitasi umat Islam bias membentuk masyarakat yang sesuai dengan syariat atau metode Islam seperti masyarakat yang bebas dari pelacuran dan perjudian.
    Bhineka Tunggal Ika akan indah bila ada semangat untuk membangun kehidupan kebangsaan yang saling menghargai dan memperhatikan dan ada semangat bersama di mana selrih kelompok bangsa mersanyaman dan mendapat yang terhormat. Tentunya dalam ukuran yang layak dan umum.
  105. From anton djakarta on 28 November 2008 21:26:31 WIB
    Definisi Porno itu apa? saudara Pang Lebay coba jelaskan menurut definitif isi kepala anda....
  106. From Ramadaridesa on 29 November 2008 23:53:16 WIB
    Hehehe...
    Bisa aja nih ah Piping.

    But, yeah, fine.
    It's fine.

    You and me have reasons, have answers.
    But there is just a right reasons on the scene.
    And so there is just a right answer on the sky.
    We're on the different place right?

    That's why we do the research.
    Find 'a'.
    ________________________________________________________

    Give me 3 reasons, why you said that I don't understand?
    It seems like you're extremely understand.
    Hmh.


  107. From dini on 30 November 2008 16:12:53 WIB
    ada ato g da ruu pornografi yg ptg disesuaikan dg tmpat& waktu az.masa mo k pasar pk baju renang..., ada yg lbh ptg kan slain pornografi. kemiskinan kynya ptg tuh... di handle ...
  108. From Ria on 01 December 2008 12:29:06 WIB
    masa pake celana jeans pendek juga ga boleh... ya ampun.. jadi bolehnya pake apa dunk.. trus gmn yg di pedalaman irian jaya sana>??? yg ga pake baju?? masa mau dipaksa pake baju?? jgn blg mereka berbeda dengan kita dunk.. kan sama2 indonesia.. ga da pengecualian... semua harus kena hukuman kan?? trus aq yakin bgt sumber devisa negara juga akan berkurang drastis.. ya tau sendirilah bule2 d bali suka pake bikini hahahaha...

    nah kalo yg pornografi itu sih aq setuju,,, kalo pornoaksi aku ga setuju.. kalo cm pake celana jeans pendek tangtop sih oke... tp kalo sampe berlebihan pakaiannya br ga boleh... laginya mo pake kaos z pun kalo dasar yg liat otaknya ngeres yah gmn coba??? hahahahaha:p

    tp gmn pun uud ini udah d sah kan.. jadi yah mau ga mau hrs d jalankan.. dan yg pasti akan semakin banyak yg terlibat dalam kasus ini... negara ga bisa berkembang kalo gini:p

  109. From Piping ton on 01 December 2008 13:12:10 WIB
    @pang lebai
    [Kalau ada kalimat yang kurang pas, atau definisi yang kurang serasi, maka dengan semangat kebangsaan dan menjunjung tinggi kepentingan bersama, seluruh anggota masyarakat , khususnya mereka yang duduk di DPR, seyogyanya membahas bersama sehingga dapat ditemukan suatu rumusan yang dapat mengadopsi seluruh kepentingan kelompok bangsa.]

    >>> Sebenarnya itulah yang diharapkan /diimpikan semua pihak. Tetapi kenyataannya tidak terjadi, UU Pornografi langsung disahkan tanpa mempertimbangkan /menghiraukan kelompok yang masih keberatan. Jadi jels khan siapa yang memikirkan kepentingan kelompok atau golongan dan pribadi?.

    [Tetapi anggota DPR dari fraksi PDI dan PDS yang membanggakan diri sebaga partai nasionalis bahan tidak mau membahasnya.]

    >>> Dengan masuknya kembali ke panja setelah WO sebenarnya mereka beritikad baik untuk membahasnya.

    [bila ada pembahasan yang berkenaan dngan kepentingan umat Islam maka semangatnya adalah semangat menentang atau menggagalkan, walaupun baik untuk kepentingan bangsa..... Mereka pasti selalu menentang semua aturan yang memfalitasi umat Islam bias membentuk masyarakat yang sesuai dengan syariat atau metode Islam seperti masyarakat yang bebas dari pelacuran dan perjudian.]

    >>> Sebenarnya ini pelajaran yang baik. Lain kali supaya bisa diterima sebaiknya tidak membawa-bawa agama dalam politik.

    [Bhineka Tunggal Ika akan indah bila ada semangat untuk membangun kehidupan kebangsaan yang saling menghargai dan memperhatikan dan ada semangat bersama di mana seluruh kelompok bangsa merasa nyaman dan mendapat yang terhormat.]

    >>> Inilah yang seharusnya menjadi semangat para politisi kita.

    @Ramadaridesa
    [there is just a right answer on the sky.]

    >>> Jawaban yang benar ada di hati nurani kita.

    [Give me 3 reasons, why you said that I don't understand?]

    >>> Bukankah sudah kutunjukan bukti di komenku sebelumnya. Koq masih nanya lagi sih???

    [It seems like you're extremely understand. Hmh.]

    >>> Yo mesti to mas, tapi ngga pake es krim,.... kalo ngga ngerti, aku juga pasti nulisnya kaya kamu?
  110. From Ramadaridesa on 01 December 2008 23:22:07 WIB
    Benar itu butuh bukti lapangan, hati nurani tidak bisa membuktikan sesuatu, hanya bisa menjadi inspirasi bagi sesuatu yang harus dibuktikan kebenarannya.
    __________________________________________
    Tentang agama, mungkin karena -khususnya- yang mengikuti rapat UU ini adalah orang beragama, tentu saja ada pengaruh dari agama terhadap pemikiran mereka, dan -umumnya- masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Termasuk dalam politik, dinyatakan atau tidak, agama akan berpengaruh di sana. Melenyapkan agama dari kehidupan, terutama kehidupan politik dan semangat berkebangsaan layaknya mengkhianati sejarah bangsa sendiri. Indonesia dibangun atas dasar semangat beragama, orang-orang yang berjuang adalah mereka yang beragama.

    Hufh...
    Semua orang yang memiliki rasa senang terhadap sex tentu adalah hal yang wajar, tetapi tidak bisa dikatakan munafik jika mereka menyikapi rasa senang mereka dengan cara-cara yang sesuai dengan agama dan budayanya.
    Hal yang munafik justru ketika tidak ada yang ber-KTP sekuler, atheis atau semacamnya, saat mereka membuang agama dari kehidupan.
    ____________________________________________
    Yeah, fine, I don\'t understand.
    Whatever.

    Tapi tidak terasa ada sanggahan beralasan, tidak ada \'bukti\', yang ada hanyalah judgement terhadap statement saya hanya karena di sana ada tanda tanya dan kata apakah.
    Piping hanya mengatakan \'anda begini dan anda begitu\' tanpa ada kalimat lebih lanjut \'.. karena statement anda blablabla...\'.
    Tidak selamanya tanda tanya dan kata apakah dalam suatu kalimat, menjadi indikator ketidaktahuan, jika kita menangkap substansi kalimat tersebut secara keseluruhan.
    ___________________________________________
    Di luar hal itu, saya setuju dengan pemikiran anda tentang salah sasaran tembak, sehingga banyak yang harus diperbaiki dalam susunan UU ini. Tetapi keadaan mendesak mengharuskan adanya keputusan yang cepat.
    Semuanya akan berkembang.
    ____________________________________________
    99%, no move, no change.
  111. From Yoda Jitsu on 03 December 2008 11:10:37 WIB
    Bung Ramadaridesa, sudah jelas anda sangat tidak mengerti bahwasannya politik dan agama adalah sesuatu yang terpisah dan tidak boleh dicampur-adukkan, dan kalau agama sudah jelas adalah bersifat subyektif & individual & bersifat vertikal antara anda & Tuhan anda, jadi tidak ada urusannya sama sekali dengan keyakinan atau keimanan orang lain.
    Sistem politik dibuat untuk membuat suatu tatanan yang disepakati bersama (consensus gentium) dalam suatu negara dan produknya adalah undang2/hukum.
    Jadi sudah jelas yang satu adalah bersifat ketuhanan dan yang satunya lagi adalah bersifat sekuler tanpa melibatkan keimanan anda.
    Jadi salah besar kalau politik dan agama dicampur-adukkan dua dimensi tersebut kalau dicampur-adukan akan mengakibatkan ledakan yang luar biasa, karena mereka benar2 di jalur yang berbeda.
  112. From Ramadaridesa on 03 December 2008 20:52:02 WIB
    Owh I'm disagree with you Sir!!

    Buka wacana baru di perspektifonline atau di mana terserah, sebutkan salah satu peristiwa LEDAKAN LUAR BIASA yang relevan dengan pernyataan anda bahwa agama dan politik yang campur aduk adalah kesalahan besar.

    Nanti saya akan ke sana untuk belajar lebih banyak dari anda.
    Kita butuh tanah baru untuk membahas sekulerisme dan LEDAKAN LUAR BIASA. Di sini masih porno bukan?

    Yeah.
    Ini akan menarik.

  113. From Piping ton on 05 December 2008 14:56:57 WIB
    @Ramadaridesa
    [Tentang agama, mungkin karena -khususnya- yang mengikuti rapat UU ini adalah orang beragama, tentu saja ada pengaruh dari agama terhadap pemikiran mereka, dan -umumnya- masyarakat Indonesia secara keseluruhan.]

    >>> Tidak masalah ada pengaruh dari agama terhadap pemikiran mereka dalam kehidupan dan berpolitik, tetapi menggunakan nilai agama untuk berpolitik, menyusun dasar negara atau UU akan memunculkan perdebatan panjang. Dan ini sudah disadari sejak dahulu oleh para pendiri bangsa.

    [Tidak selamanya tanda tanya dan kata apakah dalam suatu kalimat, menjadi indikator ketidaktahuan, jika kita menangkap substansi kalimat tersebut secara keseluruhan.]

    >>> Beda arti kata "tidak tahu" dengan "tidak paham". Mungkin kamu tahu tapi ngga memahaminya.

    [Tetapi keadaan mendesak mengharuskan adanya keputusan yang cepat.]

    >>> Menurutku tak ada "keadaan mendesak" sebab tak terbukti satu negarapun di muka bumi ini yang akan mundur peradabannya atau hancur lebur karena Pornografi. Justru dengan munculnya RUUAPP telah merusak suasana kerukunan antar umat beragama karena membawa bawa agama dalam penyusunannya, bahkan UU ini mengganggu keharmonisan hubungan antara suku bangsa yang beragam yang mengancam kesatuan RI. Padahal sejak tahun 2006 telah ditolak dan diminta untuk segera menghentikan pembahasannya karena terbukti telah menimbulkan keresahan masyarakat.


  114. From hamba Allah on 06 December 2008 14:55:29 WIB
    kenapa si, kalau kita mengaku beragama tidak mau memahami dan menjalankan perintah agama. Mungkin di semua agama bahkan dalam masyarakat kita, Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan dan kesusilaan juga ada....jadi bukan masalah satu atau apa tah yg men'justice' kepentingan agama tertentu!
    bukankah wanita adalah mutiara yang perlu disimpan sebaik-baiknya?dAn ketika dalam sebuah negara wnitanya itu, baik,maka baiklah negara itu...karena wanita adalah tiang negara yang nantinya akan melahirkan dan mencetak peradaban penerus-penerus bangsa....apakah kita orang tua tidak merasa kasihan,apa jadinya kalau masarakat jahiliyyah muncul kembali dan merusak moral anak-anak?coba direnungkan.....!!!
    Semoga dg undang-undang ini, Indonesia kita tercinta menemukan pencerahan.Amin...
  115. From bonki on 07 December 2008 11:17:18 WIB
    Pebedaan.
    nampaknya begitu banyak perbedaan,atau pun pendapat dalam forum,
    menarik memang..
    perbedaan membuat sesuatu menjadi beguti indah.
    tinggal bagaimana kita menyikapi, secara dewasa tentunya..!!

    UU Pornograpi.
    Banyak terjadi pertentangan tentang hal yg satu ini.
    Namun tentunya kita sebagai manusia dewasa patut nya dapat menyikapi semua itu dengan pikiran terbyka,
    jangan hanya dengan sekedar menggunakan emosi semata,
    kita patut untuk mencerna dan mempelajari semua itu sebelum kita mengeluarkan pendapat,
    itu yg sedang saia lakukan.
    tp sebagai orang yg peduli akan generasi nya,
    saia berpendapat bahwa UU Pornograpi akan dapat memberikan dampak yg positif dalam kehidupan kita.!!
    Tentang banyak nya perbedaan,
    mari kita kaji secara luas.
    tentang pertentngan di beberapa daerah
    bukan dalam isi tersebut di jelaskan bahwa \" itu semua di terapkan sesuai dan sesuai dengan pemerintah daerah.\"
    Tentunya itu telah di pertimbangkand enagn sangat oleh para penyusun nya di atas sana.!!



  116. From Ramadaridesa on 07 December 2008 11:31:03 WIB
    Indonesia salah satu bangsa yang kurang beruntung, jika anda memiliki kesadaran akan ruang.
    Bandung lautan api saja sampai hati diganti menjadi lautan asmara. Kasihan pejuang.
    Kejadian itu waktu saya masih SMP.
    Tahun lalu, 500 lebih video porno buatan Indonesia yang beredar di internet. Itu yang beredar di internet, dan itu tahun lalu.
    Apakah itu bukan suatu keadaan mendesak?

    P/ Bukan, Monsieur R.

    R/ Oh tidak, tidak...

    Tentu itu mendesak.
    Jangankan henti napas yang hanya memberi anda 1 menit untuk menangani, gigitan nyamuk Aedes Aegypti saja yang sumpah diameternya kurang dari sepersekian milimeter harus cepat ditangani, sekalipun gejala belum muncul.
    Apalagi pornografi dong kawan.. :
    - Menggigit dari segala bentuk,
    - didistribusikan oleh semakin banyak agen,
    - infeksinya melalui banyak sekali media,
    - dapat ditemukan di mana saja di seluruh pelosok Indonesia,
    - yang diserang bukan hanya satu sistem regional melainkan the government of human being (brain), -jika kata moral tidak boleh disebut lagi
    - dan parahnya didukung oleh ladies and gentlemen sekalian. -atau jika tidak mau disebut mendukung pornografi, -baiklah- didukung oleh penghambat inhibisi pornografi.

    Porno menjadi hal yang sangat membudaya pada laki-laki, entah pada wanita. Ini benar-benar materi marital destroyer, padahal anggota masyarakat lahir dari sebuah keluarga. Tentu ini turut menentukan bau nafas masyarakat.

    Saya tidak mau membayangkan ada video porno di telepon seluler milik pemimpin negeri ini. Dan kita tidak akan menunggu untuk itu bukan?

    Perlu diketahui bahwa pornografi, lebih sulit dihentikan konsumsinya daripada kokain sekalipun.

    Semua sifat pornografi akan menjadi penyakit bagi masyarakat. Jika anda tidak mau menyebut pornografi menyebabkan kehancuran bagi sebuah peradaban, oke, kita pakai latar pemikiran anda, pornografi benar-benar menghambat kemajuan bagi sebuah peradaban.

    \"Tapi Monsieur, bagaimana dengan negara-negara maju? Mereka membiarkan pornografi dan tetap maju!\"

    Mereka maju hanya karena orang-orang yang tidak mengkonsumsi pornografi, bukan karena pornografinya. Justru maraknya pornografi di sana adalah tanda-tanda kehancuran.

    Saya setuju bahwa seks (dalam hal ini birahi) adalah anugerah dari Allah. Tapi seks bukan berarti pornografi, pornografi adalah sub-penyimpangan dari aksi seksual.

    Hufh, agama mana yang mendukung pornografi?






  117. From bisot on 07 December 2008 15:54:01 WIB
    kok kelemahannya doang yg di bahas?
    supaya gak makin pinter melihat yang negatif2 doang, kenapa gak ngebahas positifnya?
    atau memang hanya bisa mengkritik negatif saja?
    kenapa pula rupanya kalo mencari dukungan dengan gaya seperti itu?
    aneh, semakin pinter semakin aneh cara berfikirnya nih, gw mah yg simple2 aja dagh

    peace
  118. From Ramadaridesa on 07 December 2008 19:23:58 WIB
    Yang ini bukan buat Piping.
    ___________________________*

    Tentu saja rokok banyak sekali positifnya.
    Dalam 7 detik, nikotin tembakau menembus pertahanan otak dan langsung bekerja di sana. Menjadi stimulasi untuk kemampuan berpikir. Bahkan sampai ada lulusan S2 yang menganggap bahwa karena rokoklah beliau bisa sukses. Luar biasa.

    Rokok juga membuat kita lancar buang air besar.

    Industri rokok adalah papan atas penghasil devisa.

    Sponsor kegiatan, sebagian besar adalah perusahaan rokok. Bukan hanya kegiatan kosong, pendidikan dan olahraga pun didukung! Baik sekali perusahaan rokok. (Saking baiknya mejadi ironis)

    Dan industri rokok juga menjadi lapangan kerja yang luas. Dengan gaji yang cukup, para petani rokok mampu menyekolahkan anak-anaknya agar menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa.
    __________________________________________________________
    Kenapa sih rokok ditentang?!!!
    Ha? Ha? Ha?!
    Padahal banyak sekali sisi positif dari nikotin tembakau.
    __________________________________________________________
    Nah, inilah pernyataan-pernyataan dari semua khalayak cigaretters.

    Tentu ada sisi positifnya, pemerintah daerah, orang kesehatan, dan aktivis anti-rokok juga tahu sisi positifnya. Mereka anti, karena mereka tahu bahwa sisi negatifnya -hufh- jauh lebih waw.

    Pornografi?
    Huehehehe...

    Pornografi tentu akan membuat kita senang terus, dipuaskan setiap malam, eh, tak kenal malam ataupun siang.

    Jika sedang malas keluar rumah (malas keluar rumah itu tidak sehat katanya), pornografi akan menjadi stimulasi bagi kita untuk keluar dan menghirup udara segar untuk pergi ke warnet* atau membeli dvd*, bahkan saat pergi ke sekolah. Apalagi jika wanita-wanita di luar memakai baju yang waw, semakin seksi tentu kita semakin bersemangat. Jadi sial benar UU Pornografi ini, membatasi kreativitas wanita untuk memamerkan anugerah* atau kelebihan* yang mereka miliki. Hueh.

    Pornografi juga adalah industri yang menjanjikan. Lihat saja majalah-majalah porno di luar negeri, mereka sukses besar bukan? Bahkan mendapat nobel-nobelan gitu dech...

    Karena ini industri yang menjanjikan, tentu akan membuka pos lapangan kerja baru.

    Ah, pokoknya masih banyak positifnya pornografi...



    Oh tidak kawab Bisot...
    Bahkan positifnya saja berpengaruh negatif.
    Ini masalah kalkulasi.

    1 - ( 2) = -1

    Dan orang-orang cerdas di sini menolak UU Pornografi, yeah, saya hanya mencoba memberikan perlawanan ide saja. Sebagai orang yang minor dan kontra di sini, masakan saya harus membela sisi positif pornografi yang ternyata tidak ada itu?

    Et dah.




  119. From Yoda Jitsu on 07 December 2008 19:53:32 WIB
    Ada yang bisa kasih contoh, negara mana yang hancur akibat pornografi ya ?

    Mungkin lebih tepat kalo yang dibahas adalah undang2 tentang distribusi/pengaturan siapa saja yang boleh menikmati dan siapa yang tidak, itu lebih masuk akal, seperti yg saya kutip dari bung Daniel H.T. yaitu, SALAH satu pertanyaan yang patut diajukan dalam menyikapi pro-kontra RUU Pornografi adalah apakah tindak pidana kejahatan seksual/pornografi yang marak di Indonesia, seperti perdagangan VCD/DVD porno, percabulan terhadap anak, perkosaan, dan sejenisnya terjadi karena RUU Pornografi tidak atau belum ada?

    Kalau anda menjawab, ya! Maka sama dengan anda mengatakan bahwa semua tindak pidana kejahatan tersebut belum ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Jadi, selama ini, sejak negara ini diproklamasikan ternyata telah terjadi kevakuman hukum terhadap segala macam kejahatan tersebut?

    Kalau betul begitu, maka seharusnya 'kan tidak ada orang yang dihukum karena melakukan/terlibat dalam kejahatan tersebut? Kenyataannya? Banyak juga orang yang diproses hukum sampai dijatuhi hukuman penjara karena terlibat dalam kejahatan tersebut. Berarti apa? Berarti sebetulnya semua bentuk kejahatan seksual/pornografi itu sudah ada ketentuan hukumnya masing-masing, baik dalam KUHP, maupun di dalam UU Perlindungan Anak, dapat disebut sebagai contohnya.

    Lalu kenapa tetap maraknya kejahatan tersebut? Itu dikarenakan pada tingkat law enforcement- nya yang masih lemah. Aparat masih belum terlalu serius menangani kasus-kasus demikian. Nah, seharusnya inilah yang kita perbaiki dengan serius. Bukan malah membuat masalah baru di negeri yang penuh masalah ini dengan apa yang disebut RUU Pornografi tersebut.

    Analoginya, tindak kejahatannya korupsi salah satu yang terbesar dan "paling terkenal" sedunia. Selama bertahun-tahun korupsi merajalela di Indonesia sehingga "sukses" menempatkan Indonesia di posisi jawara korupsi sedunia. Nah, dengan demikian apakah kita harus membuat UU Antikorupsi yang baru? Perlu digagas RUU Korupsigrafi? Tentu saja, tidak. Karena UU anti korupsi sebetulnya sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya. Pada tingkat law enforcement- nya yang perlu ditingkatkan terus sampai pada tingkat yang benar-benar signifikan.

    Contoh lain, sampai hari ini, tindak pidana kejahatan Hak Cipta, seperti DVD-DVD bajakan, buku-buku bajakan, dan sejenisnya masih sangat marak di mana-mana. Bahkan DVD-DVD bajakan dengan teranat sangat mudah kita bisa dapatkan di berbagai pusat perbelanjaan, mulai dari kelas kaki lima sampai "bintang lima", yakni di mal-mal. Bahkan saya yakin banyak di antara anda, pembaca, yang memiliki banyak produk bajakan ini.

    Bila anda semua konsisten dengan penegakan hukum, bukankah pembajakan di mana-mana ini harus ditindak tegas? Bagaimana caranya? Dibuat UU baru khusus tentang ini? Tentu saja, tidak. Karena sudah ada UU tentang Hak Cipta yang mengatur semuanya. Terus, kenapa masih saja sedemikian marak dan terang-terangan perdagangan produk-produk bajakan tersebut di depan mata kita, terutama di depan mata pihak Kepolisian? Bahkan beberapakali saya melihat ada aparat yang justru membeli DVD-DVD bajakan itu? Jawabannya, lagi, karena law enforcement memang masih lemah. Inilah yang harus diperbaiki. Kuncinya di sini. Bukan mau buat UU baru. Seribu UU pun tidak akan mampu mengatasi semua tindak kejahatan, baik itu korupsi, pembajakan hak cipta, maupun pornografi, atau lainnya, kalau pelaksanaan di lapangan memble.

    Demikian pula dengan fenomena RUU Pornografi ini.

    Sebuah RUU yang paling sangat kontroversial sejak NKRI ini diproklamirkan. Tanda-tanda pecahnya konflik (horizontal) semakin kelihatan, tetapi toh Pansus DPR dengan dukungan beberapa tokoh dan kelompok-kelompok tertentu yang berinisiatif melahirkan RUU tersebut tetap bersikeras untuk mengesahkannya. Bahkan setelah mereka melakukan uji-publik di daerah-daerah seperti Bali, Sulawesi Utara, dan Papua mendapat penolakan yang sangat keras dan telak. Tapi, seolah menganggapnya sebagai angin lalu saja, hasrat untuk mengesahkan RUU tersebut sama sekali tidak kendur. Lalu, untuk apa segala macam uji-publik tersebut? Jelas itu hanya formalitas saja. Mengangap semua bentuk protes dan penolakan di daerah-daerah tersebut dianggap angin lalu saja, karena toh hanya minoritas saja? Dari sini terlihat betapa Pansus DPR itu begitu tidak menghargai suara dari provinsi/daerah- daerah tersebut.

    Diabaikannya reaksi penolakan di daerah-daerah tersebut sama saja dengan membuktikan bahwa mereka memang tidak memandang penting aspirasi daerah-daerah tersebut. Daerah-daerah itu dianggap minoritas, jadi harus tunduk pada keinginan mereka (mayoritas). Tirani mayoritas rupanya masih menjadi prinsip yang dipegang. Suatu sikap yang menjadi ujung pangkal kekecewaan daerah terhadap pusat yang terus terkumulatif dari waktu ke waktu.

    Ini bukan sekadar dugaan saja. Menteri Agama yang notabene mengingat jabatannya harus bersikap netral, bahkan dengan terang-terangan mengatakan bahwa RUU Pornografi harus disahkan, alasannya karena Islam adalah mayoritas di negeri ini! Kegagalan pengesahan RUU tersebut merupakan kegagalan kita bersama (umat Islam) (dalam acara Halal-Bihalal MUI, lihat detik.com, 27/10/08).

    Intervensi dan keberpihakan seorang menteri Agama seperti ini jelas secara tidak langsung membuka tabir bahwa pernyataan-pernyata an kelompok pro, termasuk Menteri Agama beberapa waktu lalu, bahwa RUU Pornografi tidak ada kaitannya dengan agama adalah sebuah kamuflase saja. Setidaknya kita mempunyai alasan untuk mencurigai hal tersebut.

    Aneh bin ajaib, ajaib bin aneh, penolakan-penolakan sudah sedemikian tegas di daerah-daerah tersebut, belum lagi berbagai pernyataan penolakan dari berbagai elemen masyarakat, semuanya itu diabaikan. Dianggap angin lalu. Tapi Ketua Pansus RUU Pornografi, Balkan Kaplale, malah dengan penuh keyakinan lebih percaya hasil pooling lewat SMS! Dengan penuh keyakinan dia bilang, bukti bahwa hanya sedikit orang yang menolak, dapat dilihat dari SMS yang dia terima. Bahwa dari 6000 SMS, hanya 20 yang menolak! Apa iya urusan sedemikian pentingnya bisa dipercayakan pada hasil pooling SMS? Seperti penyelenggaraan Indonesian Idol saja. Dengan SMS, satu orang bisa mengirim SMS dalam jumlah tidak terbatas, hasil pooling via SMS juga tidak valid dalam rangka pengumpulan data yang mendekati akurat. Apalagi tidak jelas bagaimana metoda penentuan sistem dan sampelnya. Jelas membuat suatu pooling via SMS seperti ini tidak bisa dipakai.

    Kenapa sampai sebegitu ngototnya DPR yang didukung kelompok-kelompok tertentu untuk terus mengesahkan RUU Pornografi tersebut? Apakah betul karena tingkat kejahatan pornografi begitu memprihatinkan sampai diperlukan dibuatnya sebuah produk UU antiPornografi, untuk melindungi perempuan dan anak dari korban kejahatan seksual/pornografi? Sebagimana argumen yang sering dilontarkan DPR dan kelompok-kelompok ormas tertentu? Jawabannya sudah saya berikan di atas. Dan, memang pada kenyataannya sebetulnya itu bukan alasan murni mereka.

    Karena kalau betul itu suatu alasan murni, maka seharusnya orang-orang DPR yang sama plus kelompok ormas yang sama yang menyuarakan dukungan disahkan segeranya RUU Pornografi itu akan menjadi pihak yang pertama yang bersuara lantang memprotes dengan sangat keras ketika terjadi peristiwa pelecehan terhadap bocah perempuan usia 12 tahun yang begitu terang-benderang, yang menjadi fakta hukum di depan hidung dan mata, yakni pernikahan Syeik Puji (43 tahun) dengan seorang bocah perempuan berusia belum genap 12 tahun. Bahkan ketika mendapat kecaman dari berbagai pihak, Syeik Puji malah mengungkapkan bahwa dia masih akan menikah dua orang bocah, yang belum lama melewati masa balita mereka, usia 7 dan 9 tahun!

    Ke manakah suara dari orang-orang di DPR berikut kelompok ormas-ormas tertentu yang katanya hendak mengesahkan RUU Pornografi demi tujuan mulia mereka, antara lain, melindungi anak-anak dan perempuan itu?

    Bukan suara kecaman yang kita dengar dari DPR. Khususnya dari Pansus RUU Pornografi itu. Tapi sebaliknya, salah satu anggota DPR dari PKS, justru mengatakan bahwa perkawinan tersebut tidak masalah, karena sudah sesuai dengan Hukum Islam. Demikian juga dengan Hizbut Tahrir, salah satu Ormas yang getol menyuarakan segera disahkan RUU Pornografi dengan antara lain demi menyelamatkan anak-anak dan perempuan dari pelecehan (seksual). . "Pernikahan itu legal. Sah-sah saja menurut Islam," kata Ketua DPP Jakarta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Haris Abu Ulya (detik.com 26/10/2008).

    http://www.detiknew s.com/read/ 2008/10/26/ 135550/1026128/ 10/hti-pernikaha n-syekh-puji- sah-dalam- islam

    Padahal sudah lebih dari jelas bahwa NKRI bukan negara yang berdasarkan hukum agama.

    Selain hukum positif telah dilanggar, pada kasus ini, seorang bocah 12 tahun, apalagi usia di bawahnya dari aspek psikis, maupun fisik sudah pasti belum siap untuk menempuh suatu bahtera perkawinan dengan segala konsekuensinya.

    Sedikitnya dua UU, yakni UU tentang Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Bahkan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kriminal pedophilia yang dikamuflaskean dalam bentuk perkawinan. Alangkah naifnya pihak yang berwenang (Kepolisian) kalau sampai bisa dengan demikian mudahnya dikibuli dengan modus seperti ini.

    Kalau fenomena ini ditolerir, selain hukum positif diinjak-injak, juga bisa jadi akan banyak terjadi praktek pedophilia di Indonesia. Dengan kekuatan materi, dibungkus dengan kamuflase perkawinan "berdasarkan hukum Islam", praktek-praktek pedophilia dengan bebas terjadi.

    Kembali ke pembahasan tentang RUU Pornografi, kecurigaan bahwa RUU Pornografi ini mempunyai kaitan dengan agama., selalu dibantah habis oleh pihak yang pro. Termasuk Pansus RUU Pornografi di DPR Tapi seiring dengan berjalannya waktu terlihat bahwa apa yang dibantah, sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan. Lain di mulut lain di hati, yang terbukti di hatinya.

    Contoh terbaru, dalam acara Halal Bihalal dan Rapat Kerja Nasional MUI, pada hari Minggu, 26/10/2008 lalu, Menteri Agama Maftuh Basyuni dengan terang-terangan, atau keceplosan, ya, sehingga maksud terselubungnya terkuak sendiri? Mengkaitkan RUU tersebut dengan agama Islam. Seperti dikutip detik.com, dia mengatakan: "Saya sangat berharap RUU Pornografi segera disahkan, bersamaan dengan RUU Produk Halal. Kedua RUU itu penting, karena Islam adalah mayoritas di negeri ini. Kegagalan pengesahan kedua RUU tersebut, merupakan kegagalan kita bersama!"

    (http://www.detiknew s.com/read/ 2008/10/27/ 013508/1026306/ 10/menag- minta-ruu- pornografi- segera-disahkan)

    Mengingat jabatannya sebagai seorang pejabat Negara (Menteri), patutkah dia dengan tegas memposisikan diri pada kelompok masyarakat tertentu (berpihak), kontra dengan kelompok masyarakt lainnya? Bukankah seorang pejabat Negara harus bersikap netral/menjadi penengah dalam menghadapi terjadinya kontroversi di anatra sesama warganegara?

    Apalagi dari ucapannya itu ("RUU harus disahkan karena Islam adalah mayoritas di negeri ini") seolah-olah Pak Menteri ini hendak menerapkan praktek tirani mayoritas terhadap minoritas di negeri ini. Hendak mengkotak-kotak masyarakat atas dua bagian: mayoritas dan minoritas. Dan minoritas harus ikut maunya mayoritas.

    Forum Umat Islam dalam suatu pernyataannya antara lain berbunyi (poin 2):

    " Agar substansi UU Anti Pornografi dan Pornoaksi dalam poin 1 tersebut merujuk kepada ketentuan syariat Islam yang merupakan peraturan Allah SWT, Pencipta Manusia, yang aturannya memang bersifat universal untuk seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin) di manapun berada dan sampai kapanpun selama mereka adalah makhluk Allah SWT."

    Lho, katanya tidak ada kaitannya dengan masalah agama, kok Syariat Islam ikut-ikut? Lebih lucu lagi; disebutkan "harus berdasarkan Syariat Islam," tapi kalimat ikutannya berbunyi: "bersifat universal."

    Hari Senin, 27 Oktober 2008, Hizbut Tahriri Indnesia (HTI) dalam orasinya di Surabaya, juga menyerukan bahwa:

    Untuk membersihkan negara Indonesia dari pornografi dan pornoaksi, HTI menyerukan kepada masyarakat dan khususnya DPR agar kembali ke syariah Allah SWT.

    RUU Pornografi yang saat ini sedang di-uji publik bukanlah representasi dari syariah. UU tersebut masih rancu dan bukan tidak mungkin justru melegalkan adanya pornografi dan pornoaksi. Dalam rilisnya, HTI menyebutkan ada 2 konteks yang harus diperhatikan dalam UU tersebut. Yakni, adanya UU sebagai instrument negara untuk membersihkan pornografi yang jelas harus didukung. Tapi, di sisi lain, harus pula memperhatikan isi dan kandungan UU. Selama UU tersebut tidak mengandung hukum syariah, maka harus dikritik dan dibantah.

    http://www.suarasur abaya.net/ v05/kelanakota/ ?id=5cc77e85f8f3 e15d36e57b6bb20c d1ec200858034

    Jadi, apakah betul RUU Pornografi ini bebas dari kaitannyanya dengan masalah agama, sebagaimana sering dinyatakan oleh antara lain Pansus RUU Pornografi di DPR?

    Jadi, apakah patokan sesuatu dikatakan pornografi yang dapat dikenakan sanksi pidana, harus mutlak hanya didasarkan pada perspektif satu pihak saja, sedangkan yang lain harus ikut sekalipun punya perspektif yang berbeda?
  120. From bonki on 07 December 2008 23:39:08 WIB
    semakin saia perhatikan semakin kisruh sajah apa yg anda anda perdebatkan.
    mungkin dibutuhkan sikap saling menghargai dari ini semua,
    entah itu yg pro maupun yang kontra.

    yang saia pertanyakan adalah apa dampak dari UU Pornograpi ini..??

    mari kita cerna.
    entah itu yg pro maupun yg kontra.!!
    jangan hanya menghujat, jangan hanya mencela tanpa dasar yg kuat.
    apakah anda yg kontra telah mempelajari betul setiap isi dari Uu tersebut??

  121. From Piping ton on 09 December 2008 00:26:57 WIB
    @Ramadaridesa

    [Tentu itu mendesak. Jangankan henti napas yang hanya memberi anda 1 menit untuk menangani, gigitan nyamuk Aedes Aegypti saja yang sumpah diameternya kurang dari sepersekian milimeter harus cepat ditangani, sekalipun gejala belum muncul.
    Apalagi pornografi dong kawan.]

    >>> Ketahuilah bahwa kematian yang diakibatkan seringkali justru disebabkan karena salah dalam mensikapi keberadaan penyakit itu. Penatalaksanaan dan penggunaan obat-obat yang salah, berlebihan dan tidak rasional (ngawur) malah mengakibatkan semakin buruk keadaan penderita. Contoh kasus: Pencegahan DHF dengan pengasapan harus dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dan sikap bijaksana, karena bila sembarangan dan berlebihan malah menimbulkan penyakit radang paru-paru yang justru sangat mematikan. Barangkali dengan cara sederhana dan murah misalnya dengan kampanye pencegahan melalui media masa dan pendidikan kesehatan justru lebih efektif.

    [Mereka maju hanya karena orang-orang yang tidak mengkonsumsi pornografi, bukan karena pornografinya. Justru maraknya pornografi di sana adalah tanda-tanda kehancuran.]

    >>> Memang, mereka maju bukan karena pornogarfi tetapi juga tidak hancur karenanya. Maraknya pornografi di sana adalah tanda-tanda kehancuran "pamor" lembaga-lembaga agama karena gagal menyadarkan umatnya.

    [Tapi seks bukan berarti pornografi, pornografi adalah sub-penyimpangan dari aksi seksual.]

    >>> Nah inilah pandangan yang kurang tepat dalam mensikapi masalah Pornografi.


    [Hufh, agama mana yang mendukung pornografi?]

    >>> Yang pasti tidak ada yang mendukungnya... akan tetapi pada umumnya mereka lebih arif dalam mensikapinya.
  122. From Ramadaridesa on 09 December 2008 21:39:57 WIB
    Yeah, I think that\'s the term Pip..
    C u someday.
  123. From mubarok on 10 December 2008 00:51:14 WIB
    simpelnya: kalau anda mengakui negara ini demokratis, berarti anda 'dipaksa' harus mendukung keputusan mayoritas. penolakan UU pornografi hanya riak-riak kecil ditengah2 masyarakat yang dicoba di perbesar oleh media. maka, harus dimaklumi sekali lagi bahwa demokrasi membawa kemenangan mayoritas. kalau nggak setuju, anda boleh mengusulkan untuk merubah sistem demokrasi tersebut!! :D INI SISTEM KITA!!
  124. From anggri on 10 December 2008 10:59:26 WIB
    di bali yang secara busana mereka dah biasa tidak tertutupi, tapi nggak pernah aku liat ada pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan kita aman banget tuh jalan-jalan pake busana mini. tapi ternyata nggak semua orang bali yang berbodi sexy berbusana mini. karena emang ngrasa nggak perlu. semakin diperkenalkan istilah porno, maka yang ada setiap tindakan kita akan berpikiran porno dan menganggap orang lain juga melakukan tindakan porno. jadi kurasa nggak perlulah itu ada UPP jika masyarakat. mendingan berpikir gimana caranya punya pikiran yang lurus. dari pada ngurusin orang lain itu dosa atau tidak mendingan kita mikirin dosa-dosa kita yang udah bejibun karena kebanyakan ngurusin orang.

    AKU TIDAK MENDUKUNG ADANYA UPP!! ngak penting banget si
  125. From bonki on 11 December 2008 15:35:25 WIB
    >>> Anggri
    Maaf Bung sebelum nya,, !!
    Mengenai berbusana Di bali..??
    Mungkin itu semua lebih kepada pemikiran personal yah..??
    saia akui itu..
    tp, apakah itu semua bisa dijadikan alasan dan pembenaran ??
    Dengan Berbuasana Minim ?

    Masalah Dosa, ok bisa saia pahami.
    Tp apakah lebih berdosa membiarkan sesuatu yang tidak bener terjadi di hadapan kita, sementara kita tidak berbuat apa - apa ??
    Bukan Begitu Bung Anggri ??


  126. From rabka on 18 December 2008 12:13:08 WIB
    oke...bagi para penentang UU Pornografi...kalo kalian katanya menentang isi dari UU tersebut, pasal-pasal yang mana saja yang di tentang?
    Sila pertama pancasila menyatakan kalo kita adalah negara yang menjunjung tinggi aspek ketuhanan.
    Dulu ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serta menempatkan keduanya di surga, keduanya dalam keadaan telanjang. Namun ketika keduanya diturunkan ke Bumi, Adam dan Hawa langsung menutupi daerah kemaluan masing-masing.
    jadi bagi yang mau mengumbar anggota tubuh, silakan pergi ke surga. (itu juga kalo diterima ama malaikat penjaga...)
  127. From joehanes on 24 December 2008 07:15:07 WIB
    Orang pakai koteka pun, daerah kemaluannya ditutupi. Tapi kenapa UU ini menambahkan seperti \"gerak tubuh\" dan mengurusi masalah-masalah privat???

    UU ini sarat muatan asing, yang tidak cocok dengan keberagaman budaya di Indonesia.
  128. From Timur Bagaskara on 30 December 2008 15:21:30 WIB
    Indonesia adalah negara demokrasi dimana mekanisme penentuan kebijakan ditentukan lewat suara terbanyak. UU Anti Pornografi sudah disahkan lewat mekanisme demokrasi seperti itu, maka diskusi tentang UU tersebut seyogyanya dihentikan dan digantikan dengan bagaimana mengimplementasikan UU tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kepada yang masih menentang cobalah untuk berpikir lebih bijak kalau anda masih menghargai nilai-nilai demokrasi dan tidak hanya mau menang sendiri. Sekali lagi Indonesia adalah negara demokrasi di mana penentu kebijakan negara ditentukan oleh suara terbanyak, yang sedikit mohon tahu diri.!!!!!
  129. From JEMEKITE on 04 January 2009 10:13:29 WIB
    Kalo menurut aku, UU pornografy bagus, karena kita dituntun untuk mengikuti ajaran agama Islam (sebagai agama mayoritas di Indonesia. Kalo yang menentang orang non muslim, biarkan sajam toh keputusan berdasarkan suara terbanyak, tapi kalo yang menentang orang Islam sendiri, tolong pahami lagu isi Al-Quran, sedikit pengetahuan saya dalam firman Allah kepada Rasul "Hai Muhammad, perintahkanlah istri dan anak-anak perempuanmu untuk menutupi auratnya!". Jadi jika muslim ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, hendaklah mengikuti ajarannya, tetapi jika tidak juga tidak apa2. Jangankan untuk tidak menutupi auratnya, untuk berzina, mencuri, atau dosa lainnya pun, tidak apa2. tentunya dengan konsekuensi yang siap diterima. Negara hanya membantu, tetapi jika yang tidak mau dibantu, monggo Mass.
  130. From kamal on 18 January 2009 00:16:01 WIB
    Sebuah analogi. UULJ pasal 23.e memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
    Bagaimana persepsi anda? Apakah pembonceng yang tidak nenakai helm atau penumpang di sebelah sopir,atau penumpang biskota disebut sebagai pelanggar dan ditilang?
    Sama seperti penerapan UU PP kan? Kita gak mungkin ditangkap gara-gara pipis di pojokan bangunan. paling-paling dimaki sama yang punya bangunan. Jangan terlalu dieksploitasi lah,sampai-sampai dibilang menghina martabat perempuan. Perempuan yang mana tuh?
    Kenapa UU ini harus dibuat? Memang seharusnya UU ini tidaklah perlu untuk dibuat.....jika kita punya budaya malu,gt. ketika saya SMA sekitar th 1990 an,para cewek-cewek malu jika kelihatan pusernya.. tp skarang? mmmm...pasti dah pada lihat yaaa...Apa kata Dunia ?
  131. From yanti on 30 January 2009 11:02:44 WIB
    saya baca buku "Kenapa berbikini Tak Langgar UU Pornografi" katulistiwa... ternyata uu pornografi tidak seperti apa yang kta bayangkan selama ini..uu tsb akomodir terhadap kreatififtas dan budaya...
  132. From rangga on 02 February 2009 10:20:21 WIB
    kalau mas mansur mau telanjang ya telanjang aja mas bebas kok

    ketika tuhan mengatur tentang halal haram, mansur mansur lain akan bilang tuhan mencampuri urusan pribadi manusia.

    wis lah,... yen gak seneng diatur yo monggo mas,... tapi jangan lantas aturannya sing disalahke OK

    http://solverblog.blogspot.com
  133. From elzaman on 15 March 2009 06:41:05 WIB
    Assalamu'alaikum Saudaraku seiman dan seagama,
    saudaraku yang berbeda agama...

    UU Pornografi adalah bukti adanya sebuah peradaban manusia yang berbudi luhur, mulia dan cemerlang.... Sebab manusia diberikan akal fikiran untuk menjadikan dirinya makhluk yang mulia dan beradab di sisi Allah subhanahu wata'ala....

    Lain halnya dengan binatang, mereka tidak malu, karena mereka tidak punya rasa malu telanjang di depan umum, mereka tidak beradab....

    Orang yang tidak setuju dengan UU Pornografi itu adalah kumpulan orang2 yang tidak mempunyai peradaban, mereka hidup di zaman modern tetapi mind set mereka seperti manusia purba...primitif..kerdil...tuli dan dungu...

    Wahai Saudaraku seiman dan seagama,
    saudaraku yang berbeda agama...

    Mari kita junjung tinggi martabat kita sebagai manusia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wata'ala..

    Allahu Akbar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Elzaman
  134. From benny obon on 16 March 2009 11:40:00 WIB
    DISLOKASI UU PORNOGRAFI
    Pemberlakuan UU Pornografi sebenarnya mengalami dislokasi. Dislokasi undang-undang pornografi mencemaskan masyarakat. Kecemasan masyarakat sangat berdasdar karena pemberlakuan undang-undang tersebut tidak sesuai asas Pancasila. Pancasila yang menjadi dasar dan ideologi negara ’diperkosa’ oleh berbagai kalangan ke dalam berbagai kepentingan mereka. Undang-undang pornografi tersebut dinilai syarat akan kepentingan golongan tertentu.
    Pemberlakuan undang-undang pornografi dinilai tidak adil karena undang-undang tersebut sangat diskriminatif dan tidak mengindahkan etika suatu negara demokrasi. Pengesahan UU Pornografi yang belum jelas substansi persoalan utamanya menimbulkan masalah lain seperti fenomena premanisme yang sangat ditakuti. Kebijakan pengesahan undang-undang tersebut juga dinilai melanggar etika politik karena pemerintah mengabaikan suara masyarakat yang menolak UU tersebut. Pemerintah dilihat mengarah pada sistem pemerintahan yang totaliter dan terlalu mencampuri privasi rakyat, sementara negara kita adalah negara demokrasi. Dengan ini pemerintah mengabaikan peran masyarakat dalam negara alam demokrasi yang dapat mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.
    Undang-undang pornografi juga dinilai cacat hukum. Para pembuat undang-undang pornografi melihat konsep negara hukum Pancasila yang lebih menekankan dan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan dari pada kepentingan umum. Pandangan seperti ini akan menimbulkan konflik hukum pada praktiknya dikemudian hari. Di dalamnya keseimbangan antara kepentingan golongan dan kepentingan umum diabaikan.
    Kaum minoritas pun semakin ditindas dan segala kepentingannya tidak terakomodasi dalam kebijakan hukum. Alasan kepentingan umum menjadi dasar untuk menekan dan menyudutkan golongan kecil. Dengan demikian dapat dilihat bahwa politik hukum undang-undang pornografi yang mengemukakan konsep negara hukum Pancasila lebih menekankan kepentingan pribadi atau golongan dari pada kepentingan umum.
    Pasal 2 undang-undang pornografi berbunyi, “Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara”. Kata kepastian hukum dan nondiskriminasi dalam pasal tersebut perlu digarisbawahi dan perlu ditetlaah secara mendalam. Di sini kita perlu bertanya kepastian hukum macam mana yang ditunjukkan oleh undang-undang pornografi? Bukankah setiap budaya mengandung unsur etika dan hukumnya tersendiri. Bukankah suatu tarian adat setempatnya misalnya, mengandung nilai etika, dengannya hukum ditarik dari etika itu sendiri. Tarian adat suatu daerah mengandung nilai etika yang tinggi yang juga terimplisit di dalamnya nilai hukum, sehingga mustahil dinilai sebagai suatu pornoaksi.
    Hal kedua yang mau digarisbawahi dari pasal 2 tersebut adalah term nondiskriminasi. Rupanya para pembuat undang-undang pornografi tidak memahami arti istilah nondiskriminasi. Pemberlakuan undang-undang pornografi yang tidak menghargai pluralitas budaya di Indonesia menunjukkan undang-undang tersebut sangat diskriminatif. Berbagai tarian adat dan cara berpakian masyarakat Papua yang dinilai melanggar undang-undang pornografi dengan jelas menunjukkan upaya penghapusan budaya suatu masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa undang-undang pornografi mendiskriminasi masyarakat.
    Hal lain yang mau dilihat dari pasal tersebut adalah soal pengaturan pornografi yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Para pembuat undang-undang pornografi terlalu bijaksana dalam menyusun undang-undang tersebut, karena mereka bekerja berasaskan Ketuhanan. Dengan berasaskan Ketuhanan, maka jelas bahwa undang-undang pornografi adalah suatu produk yang sempurna. Namun, apakah benar bahwa asas Ketuhanan ini menjadi landasan bagi mereka dalam menyusun bab demi bab dan pasal demi pasal undang-undang pornografi?
    Pasal 4 point 1 bagian b undang-undang pornografi berbunyi, “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat: b. kekerasan seksual”. Dari pasal ini kita dapat bertanya, apakah undang-undang pornografi dapat menghilangkan kekerasan seksual yang selalu terjadi di tanah air? Apakah undang-undang pornografi dapat menghilangkan dan membatasi keinginan seseoang untuk melakukan kekerasan seksual? Apakah undang-undang pornografi bisa membaca pikiran dan kehendak seseorang?
    Pasal 31 undang-undang pornografi berbunyi, “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Bagi seorang Papua yang tiap hari mengenakan pakaian kesukuannya yang dinilai melanggar undang-undang pornografi dan harus dihukum tentu tidak mengerti dan tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk membayar denda. Pertanyaan kita adalah, akankah undang-undang pornografi membawa suatu pelindungan bagi masyarakat sebagaimana dimaksudkan eleh pasal 2 di atas? Bukankah undang-undang pornografi justeru membawa ketakutan bagi masyarakat (Papua misalnya) karena setiap saat mereka selalu dihantui oleh bayangan jeruji besi dan miliaran rupiah sebagai denda pelanggaran undang-undang pornografi. Dengan ini undang-undang pornografi tidak melindungi masyarakat tetapi justeru membuat masyarakat tidak tenang dalam hidupnya.
    Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan bukti keambiguitasan undang-undang pornografi. Dengan ini jelas dan sangat berasalasan jika masyarakat menolak undang-undang tersebut. Tidak heran kalau berbagai aksi penolakan baik dalam bentuk aksi massa maupun dalam bentuk-bentuk seminar selalu digelar.Pemberlakuan undang-undang pornografi menunjukkan diskursus dalam ruang publik tidak berjalan. Oleh sebab itu kita harus menolak undang-undang pornografi tersebut.
  135. From Ronny on 04 April 2009 09:42:11 WIB
    Ulasan ttg "Aturan tindak pidana dalam UU Pornografi dan UU ITE tentang informasi elektronik bermuatan Pornografi" dapat disimak pada : www.ronny-hukum.blogspot.com

    Terima kasih.
  136. From guest888 on 23 April 2009 14:58:58 WIB
    Peraturan LUCU
  137. From hmmmmm on 24 April 2009 19:13:07 WIB
    penting banget yaah UU itu?
    setiap orang kan punya haknya masing2.
    kalo mau buka2an, ya udaah
    toh dia sendiri yang malu.
    manknya indonesia dah tenang banget yah ampe yang ginian aja diurusin?
  138. From Enrico on 05 May 2009 11:25:03 WIB
    Menurut saya, UU ini adalah suatu 'pengalihan' yang tujuan akibatnya adalah pemilu 2009.

    Taktik ini menurut saya prakarsa SBY dan Demokrat. Dengan memajukan dan memaksakan pengesahan UU ini, sebenarnya Demokrat sedang mengalihkan perhatian dari target yang seharusnya tercapai lebih awal. Yaitu pengesahan UU Pemilu.

    Terbukti setelah pengesahaan UU Pornografi dan UU Pemilu berikutnya, tetap mereka (SBY / Demokrat, PAN dan GOLKAR) mengajukan perbaikan atas UU Pemilu.

    Belum lagi dengan menyisakan 2 pasal dalam UU Pemilu, yang dirubah melalui PERPU, yang pengesahannya baru di bulan April 2009.

    Kesimpulannya, 'UU Selangkangan' mereka jadikan dalih, untuk sebuah konspirasi yang busuk!
  139. From hamka on 14 June 2009 19:35:58 WIB
    daripada ngurus UU PORNOGRAFI, mending tutup aja tempat hiburan malam...
    misalx: PUB....
  140. From hery on 23 June 2009 13:20:47 WIB
    uu pornografi, saya kira itu bkn merupakan suatu penghinaan bagi kaum hawa, mlh sebaliknya. UU tersebut sangat menghormati wanita. Coba anda lht dinegara barat,justru mereka yang mengatasnamakan HAM sebagai kebebasan dalam berekspresi, mlh menjadi suatu permasalahn bagi mereka.
    Dmn pelacuran seperti penjualan hewan yang ta' ada harganya, di pinggir jalan. Seharusnya mereka yang mengatakan bahwa uu Pornpgrafi adalah suatu penghinaan, dp melihat sejarah yang telah terjadi.
  141. From iwan on 12 July 2009 08:01:14 WIB
    saya termasuk salah satu orang yg setuju dg uu tersebut.. jgn dipandang sebelah mata saja dilihat yg tdk setuju.. tp yg setuju jauuuuuhhh lbh besar drpd yg setuju.. kalau anda menganggap yg tdk setuju lbh byk berarti anda harus lbh mengembangkan wawasan.

    n juga sebenarnya kalo anda memakai tank top tdk pada t4 itu akan lebih mengganggu daripada aturan yg \"mengganggu\" krn aturan tsb dianggap mengganggu pada pelakunya tapi knapa gak meliat efek akibatnya krn perbuatan itu akan mengganggu lbh byk orng
  142. From jhon keiya on 30 July 2009 14:58:20 WIB
    SYALAM SEJAHTRA BAGI KITA SEMUA
    terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mempostingkan komentar saya secara ringkas dan jelas !!!
    ketika saya melihat situasi yang sedang terjadi sekarang ini yaitu penggaruh-penggaruh buruk yang beradar,kebanyakan orang,baik itu orang muda,tua,kecil maupun besar sudah banyak terpenggaruh dengan adannya situs-situs web yang berisikan pornograpi,dan pornoaksi berupa,gambar,photo,maupun CD/VCD atau DVD,baik itu melalui hasil langganan/penjualannya maupun melalui alat2,media-media yang tersebar sekarang ini,seperti komputer yang memiliki jaringan internet yang mana sudah kita ketahui bersama.Dengan demikian menurut saya,UUD atau RUUPP yang telah dibuat atau disusun dan disepakati bersama oleh PEMERINTAH sangat penting dan berguna bagi setiap warga negara INDONESIA dimana saja dan kapansaja,Namun sangat disayangkan karena saya kira itu sangat terlambat,karena situs2-web2 pornografi-pornoaksi,dll sudah dahulu beredar secara terselubung melalui berbagai-bagai alat2,media,maupun CD/VCD.DVD video,dsb,sehingga sangat sulit untuk,menghentikannya secara total,dan warga akan terus terpengaruh pada hal2 tersebut diatas,selain itu ada warga-masyarakat indonesia(sebagian orang-termasuk anak-anak sekolah yang tengah melanjutkan pendidikan juga ikut terpenggaruh,apalagi yang memiliki status pendidikan yang lebih tinggi ),oleh karena itu,saya kira harusnya PEMERINTAH disamping menyusun UUD-nya,pemerintah juga harus menggadakan/menggambil tindakan pencegahan,karena melalui tindakan pencegahan sajalah semua itu akan terhenti dan tercegah dengan sendirinya,karena ada satu peribahasa menggatakan bahwa ,\"PREVENTION IS BETTER THAN CURE\",artinya,tindakan pencegahan itu lebih baik daripada menggobati,karena apa?karena,setelah masalah sudah masuk tidak akan ada cara lain untuk dilakukan untuk menghilangkan/menggurangginnya,karena sudah dahulu masuknya hal itu,dan menjalankan tindakan pencegahan itu adalah agar orang yang baru (yang belum terpenggaruh itu bisa bebas atau tidak terpenggaruh oleh hal2 tersebut diatas lagi),akan tetapi jika hal itu tidak dilakukan atau ditinggalkan berlarut-larut,maka jelas generasi penerus suatu bangsa yang sedang maju ini,akan hanyut oleh arus deras pornografi dan pornoaksi,dengan demikian negara kita akan disebut NEGARA YANG LEMAH NILAI MORALNYA,sampai akhirnya negara kita akan terus berada dibawah bayang-bayang pornografi dan pornoaksi .SEKALIPUN,sebenarnya yang kita harapkan adalah,manusia/generasi yang beraklak mulia disertai dengan moral baik,dan berbudipekerti yang luhur??akan tetapi apa boleh buat,karena itu sudah terlanjur .namun,selama ada kesempatan ,jika PEMERINTAH ingin manusia INDONESIA_GENERASI PENERUS-ANAK2 BANGSANYA JADI ORANG YANG BERMORAL BAIK,sesuai dengan cita-cita bangsa,saya MOHON PEMERINTAH jangan diam ditempat,tetapi mengambil cara baru yang bersifat mencegah masuknya pengaruh-pengaruhnya itu dengan jalan menggadakan tindakan2 pencegahan secara langsung,seperti menggadakan SOSIALISASI & SEMINAR YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH BEREDARNYA PORNOGRAFI & PORNOAKSI,dll agar masyarat-warga,khususnya para pelajar-mahasiswa/i,bisa menyadari bahwa hal2 itu harus dicegah demi keberlansungan hidup kedepan,karena kalau anak bangsa-generasi penerus bangsa terbawa arus olehnya,bagaimana jadinya bangsa kita ini nantinya kita tidak tahu,karena apa?karena,MASA DEPAN SUATU BANGSA SANGAT DITENTUKAN PADA DIRI SETIAP ANAK-ANAK MUDA SEKARANG INI (generasi penerus).jadi,saya minta pemerintah harus dengan serius menangani hal ini baik selama ada kesempatan .
    demikianlah koment saya,smoga dapat dimengerti
    DAN Saya meminta maa\'f kalau ada kata yang kelihatan kurang baik atau kurang berkenang dihati para pembaca sekalian,sekali lagi saya meminta maa\'f yang sedalam-dalamnya .
    TERIMA KASIH !!!


    WRITER____jhonkeiya@yahoo.com
  143. From monster on 07 September 2009 11:19:50 WIB
    Bali katanya mau minta merdeka, kenapa perolehan suara demokrat melonjak tajam???

« Home