Articles

Mempertajam fokus anti-korupsi

Perspektif Online
18 December 2008

Oleh: Dewi Noviana dkk

"Nilai biaya penyelenggaraan Pemilu 2009  yang cukup besar membuat potensi korupsi politik sangat besar, sehingga perlu diwaspadai,” kata Ketua TI (Transparency International)-Indonesia, Toding Mulya Lubis.  Dalam pidato sambutan HuT ke 8 TII, Todung mengatakan, Pemilu 2004  dengan  biaya total Rp 7 triliun saja sudah membuat tikus2 berkeliaran di KPU. Padahal pada 2009 biaya utk penyelenggaraan Pemilu lebih besar lagi, total sekitar Rp 23 triliun. "Bisa jadi itu akan membuat banyak tikus berkeliaran di KPU" kata Todung.

Selain potensi korupsi politik, juga perlu diawasi money politics dalam Pemilu. Memang ada batasan sumbangan kepada para Caleg, namun ada sumbangan yang belum dan tidak bisa dideteksi. Apalagi Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan sulit melakukan audit pada semua caleg yang ada sekitar 12 ribu. "Jadi gerakan anti politisi busuk harus terus digalakkan," kata Todung.

tipo.jpg

Hut ke delapan TI Indonesia sekaligus memperingati Hari Korupsi Indonesia sedunia dihadiri berbagai tokoh anti korupsi. Tercatat diantaranya Teten Masduki, HS. Dillon, Erry Ryana Hardjapamekas, Ahmad Suaedi.



ti2.jpg           ti1.jpg

 

Korupsi penyakit kekuasaan

Wimar Witoelar memberikan orasi ilmiah dengan judul ‘Mempertajam Fokus pada Pemberantasan Korupsi.”  Menurut Wimar, korupsi adalah penyakit kekuasaan dan harus didefinisikan secara sempit dalam konteks kekuasaan. Tanpa kekuasaan, apa yang sering disebut dengan korupsi bukanlah hal yang perlu menjadi persoalan politik publik. "Sebab jenis korupsi yang paling ganas adalah korupsi politik, yaitu penggunaan kekuasaan negara oleh pejabat negara untuk manfaat pribadi," kata Wimar. Karena itu negara miskin bisa menghasilkan pejabat negara terkaya dalam skala internasional. Wimar mengatakan dalam hal ini masyarakat harus bisa mempertajam dan mempertahankan fokus usaha pemberantasan korupsi dan tidak boleh kalah stamina. "Bad guy selalu lebih rajin daripada good guy," kata Wimar.

Janganlah kita tenggelam dalam apologia atau tersesat dalam semantik dan definisi. Semua tahu korupsi itu apa, dan ketegaran etika harus mendukung sikap “nononsense”, benar-atau-salah.  Tidak perlu lagi mencari-cari  definisi operasional dari  korupsi yang merusak kehidupan orang biasa.
Tidak perlu juga ada “self-blame,” merasa bangsa kita memang berbudaya korup, sebab di semua negara masa lalu dan saat ini ada kasus korupsi. Ada skandal Gubernur Blagojevich di Illinois, politik uang di Taiwan, bahkan skandal Siemens AG sebesar Euro 1,6 Milyar di Argentina, Venezuela, Bangladesh. Kalau buka google, ada 46 juta posting untuk searchword “corruption.”

Acara HUT TI Indonesia dimeriahkan dengan hiburan musik Chamber Orchestra dan a capella oleh Jamaican Cafe. Juga diputar film pendek berdurasi 30 menit mengenai dampak korupsi dan perlunya lembaga pemantau independen.

Print article only

24 Comments:

  1. From Mundhori on 19 December 2008 09:46:53 WIB
    Yg namanya korupsi itu semuanya jahat. Korupsi uang negara yg berakibat anggaran untuk pembangunan menjadi minim, yg dampaknya akan dirasakan rakyat. Korupsi politik lebih fatal lagi. Pelencengan tujuan politik yg seharusnya untuk kepentingan rakyat berbelok kepada kepentingan pribadi, golongan, partai, sehingga kepentingan rakyat jadi terbengkelai. Dan arah negara jadi tersandera, tergadaikan. Karena itu mungkin pengawasan yg paling efektif adalah lewat perubahan perundang undangan yaitu UU antikorupsi diperketat. Karena nyawa bagi manusia mungkin milik yg paling berharga, maka hukuman bagi para koruptor dg komulasi jumlah tertentu, atau akibat kehancuran negara secara politik berat, maksimal hukuman mati. Agar ada efek jeranya.
  2. From anggana bunawan on 19 December 2008 12:49:48 WIB
    korupsi ga bisa di toleransi dengan alasan apapun, korupsi politik yang diutarakan ww dalam orasinya memang paling menyebalkan dari smua korupsi yang ada,

    gimana tidak, dana pemerintah yang dikumpulkan dari "pajak-pajak" masyarakat umum dipakai untuk mem"bailout" perusahaan-perusaahaan yang sakit.. dan sungguh sakit.

    tiap kita makan fast food apa pun, ada ppn 10% dan itu masuk ke dalam kas negara yang ujung2nyan dengan intervensi pihak tertentu, bisa menteri, bisa presiden, bisa istri pejabat.. dan smuanya terjadi lah policy untuk membantu perusahaan koruptor.. sebaaalll.... sekarang pemerintah pun harus mendapat tugas baru, bank century ada surat berharga yang ga jelas rimbanya.. duh.. rakyat.. oh.. rakyat..

    optimisme lawan bad guy... let's bomb them
  3. From dew on 19 December 2008 13:47:41 WIB
    aku suka korupsi waktu, suka telat bangun hehehe...dan sedang berusaha memperbaikinya, bagaimanapun yang namanya korupsi itu engga bagus, dan itu harus dimulai dari niat yang kuat utk engga korupsi.
  4. From yesy on 19 December 2008 17:40:25 WIB
    berbicara mengenai kekuasaan, menurut saya di satu sisi tak bisa lepas dari peran menjadi seorang PNS. kebetulan banyak teman jadi PNS, dari tingkat pusat maupun wilayah. salut dan doa saya teriring dalam setiap langkah mereka supaya tidak terperangkap dalam satu birokrasi yang pada akhirnya "menjebak" mereka untuk korup. saya sendiri tidak memiliki nyali untuk mencoba menjadi seorang PNS melainkan mencoba membaktikan diri di luar sistem birokrasi pemerintahan dan korporasi, walaupun memang hal itu tidak akan menjamin sepenuhnya saya terbebas korupsi. sungguh persoalan korupsi saya kira menjadi akar persoalan bangsa ini.

    peace
  5. From roy trgn on 20 December 2008 02:19:41 WIB
    korupsi!!!!!!!!!!!!mau korupsi diberantas???ga usah meduliin pejabat-pejabat yang korup dah!!!Toh udah ada kpk,wlaupun belum sepenuhnya terjamah!!!!korupsi bisa mati dinegara ini bila akarnya dicabut bukan dipotong!!!maksudnya mulai dari generasi muda bangsa ini yang akan meneruskan bangsa kita yang tercinta ini!!dari diri sendiri jangan biasain dah korup waktu,ama duit nyokap ama bokap untuk kepentingan pribadi.Walaupun lo pade nganggep duit yang lo korup tu gak seberapa ya tetep aja namanya korupsi!!!so,mulai dari diri sendiri!!!
  6. From Ludjana on 20 December 2008 05:18:35 WIB
    Entah mulai tahun berapa Indonesia sudah dianggap negera dimana korupsi itu sudah merupakan budayanya (kalau tidak salah sejak dimasa Orde Lama) .
    Padahal dijaman Orde Lama orang pemerintah yang "kaya" hanya Bung Karno, sedangkan yang betul betul kaya hampir semuanya pengusaha swasta. Saya tidak ingat orang yang jadi kaya karena jadi menteri. Waktu itu orang masih malu berkorupsi.

    Bagaimana di jaman Orde Baru ? Disana kita betul betul belajar dan .......... berhasil.
    Hasilnya lihat saja sekarang. Berapa orang yang jadi calon Presiden sekarang yang didanai oleh dana yang bukan hasil korupsi ? Terutama golongan tertentu (saya takut nyebutnya), yang mengumpulkan duit yang tidak halal pada jaman Orde Baru banyak sekali yang jadi calon. Padahal kan memerlukan dana yang tidak sedikit.

    Bagaimana di era sekarang ? Siapa yang tidak korupsi sih ? Golongan mana yang tidak berkorupsi ? Eksekutif ? Judikatif ? Legislatif ?
    Masa iyeee

    Tapi seperti kata bung WW.
    Kita jangan berhenti berusaha.

    Teruskanlah, dimulai dengan KPK barangkali ?

    Catatan:
    Sayang, kampanye dengan iklan oleh team SBY mah malahan diketawain orang.
  7. From Christian Sjioen on 20 December 2008 06:27:41 WIB
    Jangan berharap terlalu banyak \\\"Mega Korupsi\\\"persengkokolan yang Luar Biasa pada Aturan Main Khusus pada Sektor Sumber Tak terbarukan ( Minerba migas )Negara Langsung Kuasi Penambangan Sytem Job Order Minerba Migas Tender libatkan Operotor Driling,Pengerukan kebalikan Contoh Aktual Penjualan Pembangkit Tenaga Listrik (PLN) kalau perlu semua Pl kepada Swasta Nasional / Asing dan hanya Medapakan FEE pemakain jaringan Distribusi milik PLN? Pemerintah?.Utk Swasta asing membayar memakai Valas Pembelian pasar Valas Luar Negeri alasan Beli kuat terhadap Valas , Nasional Rp . Butuh aturan Kepentingan Negara.Ala ini utk mempersempit Seek Rente Contoh Cost Recofery.Review PSC dll Bidang Minerba Masa Kontrak
  8. From yunie jusri djalaluddin on 20 December 2008 08:49:23 WIB
    Korupsi juga terjadi ketika masy. melihat tingginya derajat seseorang dari harta kekayaannya. So, buatlah peraturan kalo rumah-rumah pejabat & rakyat harus sederhana, tapi fasilitas umum seperti: perpustakaan, sarana olahraga & bermain serta hutan-hutan kota dll dibuat optimal. Dijamin deh bahaya laten ini akan hilang dengan sendirinya bukankah the simpler live, the happier we are?
    INDONESIA BERGAYA HIDUP SEDERHANA DIJAMIN DAPAT MENEKAN ANGKA KORUPSI...percayalah...percayalah...percayalah....:)
  9. From |richard.p.s| on 21 December 2008 00:26:03 WIB
    KATAKAN TIDAK, pada sebatas slogan pemberantasan korupsi!!!

    harusnya (menurut saya), rakyat ini dibawa pada keseimbangan pertumbuhan rohani, fisik, mental, dan sosial, dimana better than KPK, ICW, TII, etc akan tercipta secara natural mulai di tingkat RT/RW. rakyat yang bertumbuh secara seimbang, adalah rakyat yang mengerti benar pentingnya stabilitas poleksosbudhankam, dimana koruptor akan semakin potensial diminimalisir.

    perlu mesin yang dapat menghancurkan GOTZILLA raksasa itu. bambu runcing, veteran, perempuan, mahasiswa, tki, ukm, dan berbagai hal yang kerapkali tak diperhitungkan di negri ini telah membuktikan, bahwa mereka layaknya mesin yang terus berfungsi di kala NKRI seakan kehabisan oli.

    hampiri mereka yang terabaikan, dan jadilah bapak yang punya hati membesarkan anaknya. karena sesunguhnya, generasi ini bagaikan generasi tanpa bapak, dimana terdapat tak sedikit bapak yang tega menodai anaknya sendiri. bejat, dan sama bejatnya dengan yang hanya bisa menuduh bapak bejat, namun tak mempedulikan anak yang kesakitan akibat dinodai. disitulah kita melihat itikad benar seseorang atau kelompok yang menyuarakan pemberantasan korupsi. pemberantasan korupsi sebagai kendaraan suatu kepentingan, atau memang memiliki hati yang merindukan semakin banyak orang benar???

    dalam kerajaan yang jungkir balik, perlu strategi yang jungkir balik pula. karena bajaj jelas kalah kenceng dengan testarosa.

    NB: saya sendiri nggak bersih-bersih amat kok, karena ada kutang, eh hutang yang belum terbayar di bulan ini. transparan toh ...
    dan yang menyuarakan anti korupsi harus diminta transparan dengan mengeluarkan pernyataan bebas narkoba, bebas istri/suami simpanan, etcetera. karena korupsi terkait erat dengan gaya hidup yang semakin hedonistik.
  10. From bahrul on 21 December 2008 10:35:13 WIB
    Koruptor n preman, lebih terhormat preman krn mereka terang2ngan, malah lebih baik jadi perampok dari pada koruptor, koruptor menggasak uang rakyat sedang perampok mana ada yang merampok rakyat miskin
  11. From Chandra on 21 December 2008 19:16:22 WIB
    Persoalan yang paling besar dalam negara kita adalah good guys seperti Wimar, Ery,Todung,Teten,Dillon tidak mau masuk dalam kancah politik. Mereka semua jadi pengamat dan orang LSM melulu. Akhirnya politik dimainkan dan dikuasai oleh bad guys. Kita perlu pengamat politik, LSM, dan oposisi non formal, tapi kita lebih perlu good guys yang main dalam kancah politik formal.
  12. From sonny retor on 21 December 2008 23:16:59 WIB
    Kinerja KPK selama ini sangat memberi harapan.. tapi ukuran keberhasilan untuk komisi khusus dengan dukungan nasional seperti ini hanyalah kasus BLBI dan aliran dana BI.
  13. From Jerico on 22 December 2008 09:27:47 WIB
    KORUPTOR.... Merampok uang Rakyat dengan cara yang sangat KOTOR... Kerjanya cuma MOLOR... Menghantam Rakyat dengan TEROR.... Bikin kebijakan ISI KOMPOR sampe Rakyat jual KOLOR. Dimedia sudah diberitakan rakyat udah ngejerit tapi kenapa pada NGELOYOR.!!!!

    Hidup KORUPTOR.!!!

  14. From |richard.p.s| on 22 December 2008 14:24:42 WIB
    @12. Jerico, pengamat kolor market

    Bung, jual kolor pun bisa meminimalisir korupsi loh :P

    Kita memang hanya diperkenalkan dengan strata 3 management informatika, sedang diploma 3 perkoloran sekalipun tak pernah ada. Padahal, kolor berhubungan dengan hal yang fatal, eh vital ya. Herannya lagi, tak semua orang ber-microsoft, namun setiap kita berkolor bukan?

    Andai RT 01 Penghasil sutra/katun/karetnya; RT 02 Designer & Penjahitnya; RT 03 Quality Control & Pengepakannya; RT 04 Publikasi & Sirkulasinya; RT 05 Koordinator Networking hingga Koordinator ekspornya, maka kelima RT yang menjadi eksportir kolor itu jauh lebih potensial untuk menciptakan pertumbuhan rohani, fisik, mental, dan sosial yang seimbang, dimana korupsi potensial diminimalisir secara natural.

    Kok, segala kolor dipolitisasi sih mas? padahal, lewat sekedar kolor pun sudah dapat bergerak menghasilkan solusi, he he he bukan POLUSI begaya hero. Karena hanya ada hero, yaitu: tiiiittt(iklan) supermarket.
  15. From Jerico on 23 December 2008 07:06:16 WIB
    Mungkin para pejabat yang korup lupa atau mempelotisir UUD 1945 Pasal 33 dengan pemikirannya sendiri.
    Pasal 33
    (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
    (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
    (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  16. From anton djakarta on 23 December 2008 12:07:29 WIB
    Karena bangsa ini kaya akan korupsi sudah layaknya kita memiliki Museum Korupsi, yang menyimpan data-data korupsi dan cara berkorupsi yang baik dan aman dari kejaran aparat. Museum Korupsi ini pastilah banyak dikunjungi orang, dari anak muda yang kebelet jadi Pegawai Negeri dan Gimana caranya bisa Korup yang baik, sampai pada trik-trik melakukan korupsi dengan kerumitan yang tinggi, wisatawan asing juga bisa diajak Tour Korupsi di musium ini.

    Sejak jaman VOC 1799 bangkrut sampai pada Jaman Besannya SBY digelandang ke Cimanggis, Korupsi mau tidak mau harus diakui menjadi bagian budaya besar bangsa ini. Budaya adiluhung.

    Anton Djakarta

    eks Ketua IMADA (Ikatan Mahasiswa Dansa)
  17. From |richard.p.s| on 24 December 2008 00:50:06 WIB
    pasal 33???

    seluruh sektor kehidupan dikooptasi negara kah? floating mass again kah? hegemoni negara orde jadul pecinta sejenis kah? pilar-pilar nan megah katanya, namun bank dunia melaporkan 30% hutangnya saja di korupsi.
    herannya, pengusaha kroni yang terang-benderang seperti laron di kala itu justru ngacir di kala krisis. menjelang krismes, kok mau bernostalgila? nggak malu sama senter klas, eh ukm?

    atau, saya kok jadi ingat kawan-kawan di sebrang sana yang mendadak dangdut colak-colek 1,2 pasal demi menjadi caleg ya? padahal tahu, soko gurunya sedang disibukkan dengan dugaan kasus korupsi. korban format > reinstall supaya tak error kah? virusnya kan bukan di software, namun di hardware. nah lo... tapi kok tetap manut ngekor? demi tak lapar kah? tragis memang...

    kolormologi saya diatas itu hanya secuil upaya terciptanya produksi yang berpihak pada rakyat. hahaha... wong tanam 100kg kacang ijo seharga Rp. 700.000 di lahan 2mx5mx5m saja bisa menjadi 1500 bungkus toge seharga Rp. 1.500.000 setiap 3 hari sekali kok. bagaimana dengan melon, jambu, manggis, duren, anggrek, lele, lobster, ikan hias, ... yang bisa dikembangkan dengan konsep pertanian atau tambak vertikal mulai dari perumahan di bantaran kali hingga sekelas pondok indah? petani dan petambak megapolitan bukan? berhasil di kota, orang kotanya transmigrasi sendiri kok demi lahan murah dan semakin luas. otonomi daerah katanya, namun orang desanya tetap saja jakartaan. entah tipikal apalagi yang akan digambarkan benny & mice di jakarta ini?

    saya hanya berfikir sederhana kok, soal betapa kayanya SDA, SDM, hingga strategisnya letak geografis kita, yang harusnya dieksplorasi untuk menciptakan rakyat yang dinamis. karena rakyat yang dinamis layaknya pohon dengan akar yang kuat. pohon seperti itu akan dengan mudah membuat buah busuk diatas berjatuhan saat pohonnya berdansa. bukankah demikian, eks ketua mahasiswa dansa? berantas korupsi kok membabi buta? koruptor kan jago pasal 33, apalagi 378 :P

    pro rakyat oh pro rakyat.... bisaaaa ajaaa deyy kamyu....
  18. From Udin on 24 December 2008 08:27:28 WIB
    Maju Terus OM WIM dan OM Todung dan Para Aktivis2 Pro Rakyat untuk menyerukan dengan bahasa yang sederhana kepada Rakyat Indonesia dengan GERAKAN ANTI KORUPSI. Mungkin memerangi KORUPTOR dengan mengetuk hati nurani dan mengutuk TINDAKAN Oknum2 Pejabat & Penguasa yang KORUP bukan dengan "KONSEP EKONOMI".

    UDARA NEGERI INI TERASA SEJUK JIKA KORUPSI BISA DIMINIMALISASI...... RAKYAT PUN BISA BERNAFAS LEGA.

    RAKYAT BUTUH TINDAKAN NYATA BUKAN IKLAN2 POLITIK DAN BUKAN WACANA2. BUAT KPK JANGAN PERNAH BISA DINEGOISASI OLEH PENGUASA..... SEPERTI KEJADIAN DI "..." Hahahhahahaahaaha.!!!!!!
  19. From salvan on 27 December 2008 02:39:40 WIB
    Jangan berhenti menyerukan bahaya dan anti korupsi. Penyakit bangsa Indonesia ini perlu disembuhkan bersama-sama. Penegakan hukum yang saat ini harus terus dijalankan sambil menguatkan sistem yang ada.
    Berbeda dengan Penulis, saya lebih setuju kalau definisi operasional korupsi perlu dipertegas lagi. Biar si koruptor nggak bisa mutar balik fakta di pengadilan. Juga pengacara-pengacaranya yang saat ini terkesan lebih memilih membela kliennya ketimbang 'kebenaran'. Jangan sampai INA butuh hukum yang menjerat pidana para pengacara yang suka menyembunyikan fakta-fakta hanya untuk menyelamatkan muka kliennya.
  20. From david pangemanan on 01 January 2009 14:06:49 WIB
    PELANGGARAN HAM DAN GRATIFIKASI DI POLDA

    JATENG

    Diawali proses penggantian yang tidak

    pantas serta tidak transparan atas klaim

    asuransi kendaraan milik kami yang hilang

    maka kami mengajukan tuntutan perdata

    (No:13/Pdt.G/2006/PN.Ska) di PN Surakarta .

    Ternyata dalam Putusan PN. Surakarta

    tersebut (hal. 13 Point 40) terungkap

    adanya penggelapan klaim asuransi sebesar

    Rp.5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu

    rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat (PT.

    Tunas Financindo Sarana). Akhirnya dugaan

    penggelapan ini kami laporkan di Poltabes

    Surakarta (No.Pol: B/LP/1106/IX/2005). Dari

    hasil penyelidikan yang ditangani oleh Sdr.

    Bripka (?) Heri Purwanto, terungkap bahwa

    uang sebesar Rp.5.400.000,00 tersebut

    telah digunakan oleh PT. Tunas Financindo

    Sarana untuk mengurus Surat Kemajuan

    Penanganan Kasus Pencurian KBM truck Nopol.

    H-1609-JA di Polda Jateng (Surat No.

    B/3306/IX/2005/Reskrim). Dan kepada kami

    secara pribadi, Penyidik tersebut (Sdr.

    Heri Purwanto) mengakui keterbatasan

    kapasitasnya untuk melakukan penyidikan,

    mengingat ‘hirarki’ serta kompetensinya.

    Akhirnya Laporan/Pengaduan kami berhenti

    hingga saat ini (akhir tahun 2008 ini).
    Yang menjadi pertanyaan kami adalah

    benarkah untuk mengeluarkan sebuah Surat

    Kemajuan Penanganan Kasus Pencurian KBM,

    dibutuhkan biaya sebesar

    Rp.5.400.00,00…….????
    Apabila benar, maka jelas bahwa hal ini

    dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.
    Namun kemana kami harus melaporkan

    gratifikasi yang sangat merugikan kami ini,

    mengingat instansi yang berwenang menangani

    hal ini (KPK) tidak mempunyai unit kerjadi

    Propinsi Jawa Tengah.
    Oh ya, sebenarnya kasus ini telah kami

    laporkan di Bina Propam Polda Jateng dengan

    tembusan ke Divisi Propam Mabes Polri dan

    Kompolnas. Namun tetap saja nihil hasilnya.
    Adakah pihak yang mau membantu kami ??

    Dan apabila Anda adalah pembaca yang

    concern terhadap masalah Hak Asasi Manusia

    dan Gratifikasi/ Korupsi di Indonesia, maka

    dengan ini kami :

    Nama : David Pangemanan
    Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

    (NIP. 110 051 868)
    Alamat : Yogyakarta

    Memberikan Surat Kuasa Khusus untuk

    melakukan tindakan duplikasi/penggandaan,

    terjemahan, publikasi atas tulisan tersebut

    di atas, serta melaporkan Tindak

    Pelanggaran HAM serta Tindak Pidana

    Gratifikasi yang merugikan Pemberi Kuasa,

    kepada Badan-Badan Hukum, baik Nasional

    maupun Internasional.

    Atas bantuan serta kerjasamanya, diucapkan

    terima kasih.

    Yogyakarta, 01 Januari 2009
    Hormat kami,
    David Pangemanan (HP.0274-9345675)
    david.pangemanan@yahoo.com

  21. From Safak Muhammad on 10 January 2009 07:46:30 WIB
    Korupsi musuh besar Bangsa Indonesia. Mari tumbuhkan Gerakan nasional untuk tidak melakukan korupsi. Urusan Hukum biar penegak hukum yang bertugas.
    Gerakan moril: Gerakan nasional Keberkahan Finansial (GNKF). Ayo Kaya Tanpa Korupsi, Ayo Sejahtera dengan Berbagi.

  22. From ahmad on 22 January 2009 16:46:41 WIB
    Segera TERAPKAN HUKUMAN MATI buat KORUPTOR. Karena KORUPTOR itu ibarat anjing liar. Koruptor itu tak punya akhlak dan golongan iblis berwujud manusia. KORUPSI=SUAP adalah golongan dosa besar yang dilaknat Tuhan. Sehingga makan barang makanan dari hasil suap hukumnya HARAM. Apalagi makanan itu akhirnya menjadi darah yang mengaliri tubuh manusia, maka mental koruptor itu semakin bejat. Sehingga koruptor menjadi lebih suka membuat kerusakan di muka bumi.

    HUKUM SUAP menjadi sangat diharamkan karena memutarbalikkkan yang batil menjadi benar atau membenarkan kebatilan. Sebagai manusia beradab, WAJIB HUKUM-NYA menjauhi dan waspada terhadapnya, serta memberi PERINGATAN KERAS kepada orang yang melakukannya. Karena suap mengandung kejahatan dan merupakan DOSA BESAR yang berakibat sangat buruk bagi umat manusia.
  23. From pareman on 08 February 2009 18:39:25 WIB
    ehm..........
  24. From amos on 17 February 2009 02:03:15 WIB
    G-MAks generasi muda anti korupsi. proposal is available in PDF. contact aja jika berminat.

« Home