Articles

State enterprise PNM collusion with Bakrie alleged

Perspektif Online
22 December 2008

The fall of Bakrie, the rise of SBY - or not?

by: Wimar Witoelar

A friend calls the 2008  crisis “the collapse of capitalism.” An apt description, because the meltdown all started with the mortgage crisis, then the credit crunch, Wall Street failures. They are all parts of the house of cards built by world capitalism. So now we are facing the specter of a full-scale economic depression in 2009.

There is  still hope (always), but here in Indonesia the local variety of economic crisis comes with two distinct features. One, capitalism here is not fully developed. In fact, it is just beginning, to the joy of rich capitalists who have become richer and the despair of poor people who are becoming poorer.  Indonesia is far from being a capitalist state. The Indonesian Stock Exchange is played by very few ordinary people, and credit is enjoyed to the fullest by the privileged who least need it. Unfortunately, as in all tales of reality, the bad guys are not necessarily going to get the worst deal.

polumpur.jpg

2,500 m³ of mud are expelled per day, equivalent to a dozen Olympic-size swimming pools. 


The irony in Indonesia is that the biggest damage to the financial market in 2008 is instigated by the richest people in the land. The double irony is that this richest person (by the estimate of Forbes magazine) is also the government official most responsible for the people’s welfare. Yet besides having no feel  for either the people or their welfare, he is most responsible for their suffering. His company added insult to injury by ignoring the massive mud flow that they have heaped on villagers in Sidoardjo, East Java. Since May 2006 the folly of Bakrie's PT Lapindo Brantas has resulted in the displacement of more than 11,000 people  from eight villages.

Approximately 2,500 m³ (88,000 cubic feet) of mud are expelled per day, which is equivalent to the contents of a dozen Olympic-size swimming pools.  It appears that the flow will continue indefinitely.

So much for the arrogance of big business. In the meantime President Yudhoyono is blissfully ignoring his complicity-by-omission in this heinous crime. He concentrates on collecting points in public opinion polls, capitalizing on the lack of credible competition in the 2009 presidential election.


The PNM allegation

So much for the social injustice aspect of the sordid Bakrie story. Now the financial crimes. The excellent infant newspaper the Jakarta Globe  just broke a story today. Under the headline  ‘House Keen to Investigate PNM’s Bakrie Investments,’  Janeman Latul wrote that"

..[senior parliament members]  on Monday called for an investigation of state firm PT PNM Investment Management’s controversial investment of more than a trillion rupiah into the Bakrie Group, amid revelations that the firm’s former chief executive is the brother-in-law of Minister Aburizal Bakrie.

PNM was set up as a fund manager to provide financing for thousands of small and medium-sized enterprises. Instead, the shocking revelation is that they have invested more than 40 percent of their total funds  in PT Bakrie Capital and PT Bakrie & Brothers Tbk. Now Bakrie Capital is unable to pay PNM principal and interest estimated at Rp 600 billion that was due Dec. 11 on some of the maturing repo deals.

“If we look at it from the perspective of a purely investment decision, the investment was dubious,” said Drajad Wibowo, a member of the House of Representatives Commission XI overseeing finance and budget issues. “The huge amount of investment by PNM in the Bakrie Group of companies is not usual and it must be questioned.” Drajad also said the commission would investigate whether the family relationship between BS Kusmuljono, PNM’s former CEO, who is married to Aburizal’s sister, influenced the investment.

 

chickens.jpg

 


The chickens are coming home to roost

In a posting on October 13, 2008 Perspektif Online reported ‘Indonesia's Bakrie debacle: Chickens coming home to roost’ The story is familiar. Collusion, corruption, nepotism, standard fare of the Suharto years. Now they come in a devastating sequel to threaten the Indonesian economy in 2009. The major punch line of the saga is yet to come. What is President Yudhoyono going to do? Will he and his advisers keep hiding their heads in the sand? Will they ignore the crimes against the people done in his name by his major cabinet minister? SBY seems to need Bakrie money so much that he is willing to humiliate his good name and those of the remaining good people around him.

Come on, spokespeople to the president, we know you are good guys. Show this article to SBY and appeal to his basic decency. Come to the rescue of his loyal constituency. There is still time to drop dubious cronies like Bakrie and Kalla, and get good guys on board. Yes,  you can do it!

 

Print article only

20 Comments:

  1. From Dian Purnama on 23 December 2008 08:32:41 WIB
    Menari-nari diatas pundak jutaan rakyat miskin kayaknya enak juga yah...
    Disela-sela kesibukan melayani orang miskin kupanjatkan do'a:
    "Yaa Allah jadikanlah Air Mata ini Mata Air yang mengalir dan memberikan kesejukan bagi semua orang yang membutuhkanku terutama bagi mereka2 yang haus dan sangat membutuhkan sejuknya air mata ini...."

    Keep fight back the Evil Way Kang...!!!
  2. From anton djakarta on 23 December 2008 11:58:38 WIB
    Tangkap semua unsur pimpinan PNM, karena telah melakukan kebohongan publik. Di awal krisis mereka hanya mengaku memiliki sekian milyar Repo BUMI namun ternyata setelah borok dibuka, trilyunan Repo saham BUMI yang dimiliki PNM. Pembelian Repo BUMI juga merupakan aksi pengkhianatan terbuka dari khittah dibangunnya PNM, saya kira KPK sudah cukup bukti untuk bertindak tegas.

    Anton Djakarta

    Hidup Budiman Sudjatmiko!
  3. From riri on 23 December 2008 12:57:47 WIB
    Seperti menggenggam pasir... makin erat di pegang... makin banyak yang pasir yg keluar...
    sadarlah wahai Kala, Bakrie dan kroni-kroninya....
    Gak ada gunanya nyembunyiin bangkai dari lobang hidung rakyat!!!
  4. From janeman.latul on 23 December 2008 14:36:21 WIB
    FYI:

    saat ini PNM memegang 450 juta saham BUMI, itu belum termasuk saham Bakrieland, Bakrie Telecom, Bakrie Sumatera Plantation, Energi mega utama, dan Bakrie and Brothers....

    banyak yah... ckckckckck.... denger2 masih banyak lagi yang begini bukan PNM doang hehe
  5. From Chandra on 23 December 2008 22:15:45 WIB
    For crying out loud, this is a time bomb clicking to explode unless SBY rush to diffuse it (by removing AB)
  6. From |richard.ps| on 24 December 2008 00:59:46 WIB
    VVIP swimming pool :P

  7. From jaka on 24 December 2008 01:07:21 WIB
    PESAN SAYA UNTUK SBY :
    1. SEGERA PILIH PASANGAN ANDA YG BARU ATAU ANDA AKAN KEHILANGAN DUKUNGAN RAKYAT.(KALAU ANDA MASIH INGIN JADI PRESIDEN).
    2. KERAHKAN SELURUH KEKUATAN TERBAIK UNTUK MERINGKUS AB DAN JK . HAL INI AKAN MENENANGKAN RAKYAT BAWAH TERUTAMA RAKYAT JAWA TIMUR.
    3. JANGAN PERCAYA TERHADAP LAPORAN YG MENGATAKAN BAHWA PASANGAN ANDA MASIH DIDUKUNG RAKYAT.(TANYAKAN KPD RAKYAT SULSEL YG SUDAH KECEWA KPD JANJI2 JK).
    4. ANDA HARUS MEMANFAATKAN DUKUNGAN2 YG BEGITU GENCAR DARI NEGARA2 LAIN SEPERTI AMERIKA SERIKAT DAN SEKUTUNYA .MESKIPUN BEGITU KAMI BERHARAP ANDA MASIH MEMILIKI JATI DIRI SEBAGAI BANGSA INDONESIA. SUDAH BUKAN RAHASIA , KALAU INGIN JADI PRESIDEN ,HARUS DAPAT RESTU DARI NEGARA2 TSB. KALAU TIDAK, YA LIHAT SENDIRI PENGALAMAN PENDAHULU2 ANDA.

    PERSOLANNYA SEKARANG ADALAH ,APAKAH SBY MENGETAHUI MENGENAI SEPAK TERJANG PNM DENGAN KELUARGA BAKRI? KALAU TAHU,MENGAPA TIDAK SEGERA DILAKUKAN TINDAKAN HUKUM?

    ATAU MUNGKINKAH SBY SENDIRI TERLIBAT DALAM PERSOALAN INI SEHINGGA TIDAK BERANI BERTINDAK ? WALLAHUALAM... RAKYAT YANG AKAN MEMUTUSKAN PADA TAHUN 2009 YG AKAN DATANG..
  8. From Ludjana on 24 December 2008 06:21:28 WIB
    Bagus sekali WW memfocuskan hal ini lagi, karena ini merupakan contoh besaaaaar dari kolusi dan nepotisme (dan tentunya juga korupsi) di Negara kita ini. Karena itu, jangan dikira, bahwa PO “menyerang” Bakrie untuk menjatuihkan Bakrie.
    Keenakan, pengusaha jadi menteri, dilindungi (Wk)Presiden, dibantu ipar dari Bank dll .

    Bagus sekali bahwa ada anggota DPR mau membetulkan keadaan di Negara kita, meskipun susah juga untuk memperbaiki citra DPR secara keseluruhan.

    Tapi:
    Apakah SBY akan cukup saja dengan “memarahi “ Bakrie brothers ?
    Dan orang orang berteriak (di iklan) yang maksudnya menentang korupsi ?.Yang hanya jadi bahan ketawaan orang saja ?
    Apakah SBY begitu percayanya terhadap polls yang bilang dia frontrunner ?

    Saya akan pilih SBY dengan syarat minimum: Wakil presidennya bukan Kalla dan Aburizal Bakrie tidak lagi akan jadi pejabat pemerintah.
    Apa mungkin ?

    Akhirnya, saya garis bawahi himbauan WW: “Come on, spokespeople to the president, we know you are good guys. Show this article to SBY and appeal to his basic decency. Come to the rescue of his loyal constituency”.

    Sebetulnya banyak sekali orang orang baik disekeliling SBY itu disamping menteri keuangan, tapi tidak ada yang dapat mengganti dana yang biasanya disupply oleh Bakrie/Kalla.

  9. From wimar on 24 December 2008 09:11:23 WIB
    Anda semua sependapat bahwa yang kita tolak adalah perbuatan korup, bukan orangnya atau perusahaannya. Boleh2 aja orang punya karakter masing2, mereka juga teman kita. Tapi pilih tempat lah, jangan di kabinet dan jangan merusak kehidupan ekonomi orang biasa. Dan jangan mematahkan semangat berdemokrasi.
  10. From Midun on 24 December 2008 10:24:16 WIB
    "Katakan tidak pada politik janji!!!"
    -> Katakan Ya pada politik mumpuni
    "Katakan tidak pada politik citra!!!"
    -> Katakan Ya pada politik realita
    "Katakan tidak pada politisi gagal!!!"
    -> Katakan Ya pada politisi loyal ke rakyat

    Group Bakrie hanya ICON saja. Masih banyak lagi para PEJABAT2 yang mempunyai usaha yang mendompleng kepada ESDM.

    SYARAN UNTUK PENGUASA : GAK USAH PASANG IKLAN YANG JUMLAHNYA RATUSAN MILYAR atau MUNGKIN 1TRILYUNAN BUAT CARI POPULARITAS KEMBALIKAN KE YANG BERHAK atau KASIH KE RAKYAT YANG SANGAT MEMBUTUHKAN. KALAUPUN MAU BERIKLAN POLITIK GUNAKAN UANG ANDA SENDIRI. INGAT AZAB ALLAH SWT KEPADA PEMIMPIN YANG MENGDZHALIMI RAKYAT....
  11. From wimar on 24 December 2008 11:12:32 WIB
    memang banyak yang bikin kesal kita, tapi kita harus coba fokus pada yang betul2 salah, untuk menghindari kehabisan tenaga memaki segala yang terjadi.

    Kasus Bakrie bukan satu dari sekian, tapi kasus kolusi terbesar sejak jaman Suharto.

    Kesalahannya bukan soal iklan politik dan sebagainya, tapi pengorbanan integritas SBY kepada pemilik uang yang menambah kekayaannya dengan menggunakan kekuasaan pemerintah.

    Bakrie-Kalla-SBY harus dipisahkan satu sama lain untuk menghentikan pengurasan kekayaan masyarakat
  12. From CHRISTIAN SJIOEN on 25 December 2008 18:25:06 WIB
    INDONESIA SEKARANG HARUS MASUK MASA PRODUCTVICITY SETELAH 63 TAHUN MERDEKA , HANYA UKURAN BELUM BISA KARENA PASAL 33 UUD 45 BARU TERCERMIN expectation saya lebih besar DARI KEKAYAAN BUMN.AYO BANG WW BUAT BRAIN STORMING SECARA BERKELANJUTAN SUPAYA GOOD GUYS KITA KITA TIDAK DI NINA BOBOK KAN ARTICLE SADURAN SADURAN SEHINGGA TERLENA.KUASI TEKNOLOGI AND FINANCIAL SEBAGAI KELANJUTAN DARI PASAL 33 UUD 45. MERSDEKA !!!
  13. From Ludjana on 25 December 2008 20:42:10 WIB
    Tentu ada alasan kenapa di negara negara "normal" pengusaha tidak boleh dijadikan pejabat pemerintah. Dan kalau diangkat harus menghentikan usahanya. (Dan tidak hanya pro forma).

    Disini menambah kekayaannya berlipat ganda setelah jadi menteri seperti, umpamanya, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie (to name a few).

    Kan ?
  14. From |richard.p.s| on 27 December 2008 21:50:07 WIB
    mungkin, negara bisa membeli area lapindo untuk dibangun hotel prodeo khusus pejabat nakal. jadi ingat istilah lapendos (laki-laki penuh dosa). Ya sudah, LP LAPPPENDOS-LAPINDO saja (LAki-laki, Perempuan Pejabat pENuh DOSa).

    kalau memang ingin membantu, beli saja lah lahan itu, dan pejabat yang korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa di celup disana.

    win-win solution bukan ;)
  15. From Ihsan on 30 December 2008 12:38:43 WIB
    Kang Wimar, Mengapa hampir semua orang termasuk Kang Wimar mengangap bahwa Bakrie (Lapindo Brantas) bertanggung jawab atas terjadinya luapan lumpur di Siduarjo. Sementara pengadilan, pemerintahan setempat, para pakar geologi dan masyarakat di Siduardjo (untuk pertama kali) tidak melihat hubungannya dengan kegiatan Lapindo? Dan menagapa tidak ada pemberitaan yang berimbang mengenai pengeluaran hampir lebih dari 4 Triliun telah dikeluarkan oleh LAPINDO dalam mengatasi lumpur Siduarjo? Saya pun pernah bertanya kepada pihak LAPINDO mengapa kalau yakin tidak bersalah harus jor-joran mengeluarkan duit sebanyak itu? Merekapun bingung untuk menjawabnya. Yang menarik satu pernyataan dari Ical terkait pertanyaan di atas adalah bahwa itu semua dilakukan dalam rangka menunaikan amanat ibunya untuk membantu orang yang perlu dibantu...

    PLs, kasih pandangan, Kang...
  16. From wimar on 30 December 2008 13:30:06 WIB
    Saya tidak tahu apakah luapan lumpur itu kesalahan Lapindo/Bakrie. Lapindo mengeluarkan banyak uang untuk PR dan keterangan ahli yang meringankan tanggung jawab mereka.
    Tapi yang saya persoalkan adalah tidak adanya empati dari Bakrie terhadap korban, baik dalam sikap publik apalagi pribadi. Pembayaran Lapindo adalah kewajiban, itupun baru dibayar sebagian. Korban bukan diberi simpati malah dianggao sebagai pengganggu. Sikap asosial dari seorang Menko Kesejahteran Rakyat sangat janggalm apalagi dikaitkan dengan pernyataan melodramatis mengenai amanat.....
    Untuk diketahui, asrtikel ini bukan mengenai lumpur, tapi mengenai penyalahgunaan jabatan dan otoritas pemerintah dalam manipulasi uang untuk Bakri Group.
  17. From Ihsan on 30 December 2008 13:51:34 WIB
    Hatur nuhun, kang... Panasaran we sy mah :)
  18. From wimar on 30 December 2008 14:20:27 WIB
    Terima kasih, Ihsan. Untuk ketenangan hati anda, kami sarankan anda pakai pertimbangan sendir. Jangan percaya berita yang sepihak.. baca dua pihak dan kemudian ambil kesimpulan...

    Bakrie pasti menang di pengadilan dan pemerintah, karena mereka punya uang... keterangan para pakar geologi, ada beberapa yang pro, tapi check lagi apakah pendapat bebas.. Komite pakar geologi dunia yang kumpul bulan lalu di Capetown, Afrika Selatan, memutuskan bahwa Lumpur Lapindo disebabkan kesalahan manusia.. Keterangan siapa lagi .. Lapindo Brantas? Masyarakat Sidoarjo? Yang mana? yang sudah dikasih uang? Kasihan, dipecah belah...

    Bakrie mengeluarkan uang untuk CSR dan PR.. kenapa nggak terbuka saja, menghadapi penduduk Sidoardjo?.. Wartawan punya banyak info orang2 pemerintahan off the record info mengenai kejahatan Bakrie.. makanya mereka berani menulis .. lihat reputasi wartawan dan media masing2.

  19. From janeman on 30 December 2008 21:40:18 WIB
    Kalo saya merasa sedih karena mas ihsan percaya Pengadilan, pemerintah, dan para ahli geolog yang pro Lapindo and Bakrie... Tapi anda sudah benar bertanya sih...

    Saya harap anda berhenti percaya pada one sided story, check it again... because if you're mom said I love you, you might as well check it whether it is true or not :)... itu prinsip untuk mengecek independensi sebuah berita.. k

    benar bahwa Bakrie dan Lapindo itu menang di pengadilan dan pemerintah pun backup mereka, pertanyaannya kenapa bisa?

    Krn mereka punya uang untuk bayar lawyer yang bagus sekaligus geolog untuk bantu mereka bahkan ada dugaan menyuap hakim.. kita tentu tahu dong mafia peradilan kita masih korup..

    Tapi bulan lalu itu ada keputusan penting dari Afrika Selatan dimana komite pakar geologi dunia sepakat bahwa kejadian di Lapindo itu diakibabtkan oleh kesalahan manusia.. dengan kata lain.. salah Lapindo dong..

    Lapindo setelah keputusan komite tersebut, langsung buru2 bikin konferensi pers (saya kebetulan datang ke acara tsb) untuk hanya mengatakan bahwa keputusan itu tidak sah dan diwarnai kepentingan pihak2 luar??

    Saya jadi bertanya sama Lapindo, kalo mereka itu bener sampe didukung pemerintah, kenapa harus repot buang2 uang sewa hotel dan makan siang bayarin wartawan, apakah semata2 untuk CSR ke wartawan? saya kira tidak..

    Kenapa juga harus bawa ahli geolog khusus untuk jelaskan keputusan itu? Kenapa juga harus bilang ada kepentingan yang ingin Bakrie salah? memangnya ada dari orang2 biasa seperti kita punya uang bayar para geolog2 di seluruh dunia itu? non-sense sekali alasannya..

    Lucu kalo Lapindo bingung mau jawab kenapa mereka jor-joran? Mereka tahu mereka

    Kalo mereka benar harusnya bukan masalah untuk bayar orang lapindo (yang seret sekali) dan tidak perlu lagi memperpanjang perdebatan mengenai salah siapa dong... karena wartawan pun gak akan ungkit2... malu kalo kalo journalist nulis berita yang salah...

    Kesimpulan saya jelas, Lapindo salah di Sidoarjo, yang artinya bakrie juga salah, tapi ngelak.. kalo ada berita bilang dia benar.. mari diskusikan dan paparkan bukti2.. yang benar pasti menang kok... asal jangan pakai sogokan hehehehehe...
  20. From Arie on 17 January 2009 05:54:43 WIB
    This incident should really difuse SBY administration. People and Government should stop being impressed by the portfolio of big corporations for its exclusive sounds, and cautious/careful in taking contribution from those greed jackals.

    Wait until the 'have' claimed to be the unfortunate, the real unfortunate people pays every cents for the lost because often government plays a big ignorant (Enron, Parmalat etc are just examples).

    when I see a huge building, I think of the size of the animal lives inside, and the 'be aware of the dog' sign keeps me off from the fence.

    who lets the dogs out, huh huh!! (hip hop singing)

    Protect the people atuh!!

    mang Wimar nuhun pisan

« Home