Articles

Dwikewarganegaraan dan Kewargaan


10 October 2016

oleh: Rico Trisnadi

Dalam beberapa waktu yang lalu, publik di Indonesia sempat dihebohkan oleh kasus kewarganegaraan ganda yang menyangkut nama Arcandra Tahar, menteri ESDM yang baru diangkat oleh Presiden Jokowi. Arcandra yang menggantikan menteri sebelumnya Sudirman Said ini diketahui ternyata memiliki kewarganegaraan ganda yaitu Indonesia dan Amerika Serikat.

Berbicara mengenai kewarganegaraan ganda ini, ada dua konsep yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu dwikewarganegaraan dan kewargaan. Dwikewarganegaraan menurut Wimar Witoelar adalah sebuah kondisi yakni saat seseorang memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda, sedangkan kewargaan adalah sebuah kegiatan dari seseorang untuk berpartisipasi untuk kegiatan negaranya dan konsep kewargaan ini berkaitan dengan nasionalisme seseorang terhadap negaranya.

Mengenai kasus Arcandra ini, yang menjadi inti dari permasalahannya adalah ia telah menaturalisasi status warga negaranya menjadi warga negara Amerika Serikat, tetapi diketahui ia juga masih memiliki paspor Indonesia sehingga ia dianggap masih memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatakan bahwa pejabat atau petinggi negara harus memiliki kewarganegaraan Indonesia karena Indonesia menggunakan asas warga negara tunggal.

Menurut Hikmahanto Juwana, seorang guru besar hukum internasional UI mengatakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan seharusnya ketika seorang warga negara Indonesia melakukan naturalisasi kewarganegaraan maka seharusnya status WNI-nya hilang, akan tetapi permasalahannya saat ini adalah sistem kewarganegaraan di Indonesia yang belum rapi sehingga memungkinkan orang asing untuk memiliki status WNI tanpa terdata di Ditjen Imigrasi.

Lebih jauh Hikmahanto mengatakan apabila sistem dwikewarganegaraan ini diterapkan di Indonesia maka akan ada kemungkinan mendapat tentangan dari publik karena publik merasa apabila UU dwikewarganegaraan diterapkan makan akan banyak orang asing yang masuk ke Indonesia dan merebut lapangan pekerjaan di Indonesia.

Hikmahanto sendiri berpendapat bahwa memang UU dwikewarganegaraan ini sebaiknya tidak diterapkan di Indonesia untuk saat ini. Ia mengungkapkan bahwa jika diterapkan, orang asing yang tidak memiliki kaitan dengan Indonesia dapat dengan mudah memiliki status WNI yang tentunya akan menimbulkan dampak lain seperti mudahnya status kewarganegaraan ini digunakan untuk kejahatan.

Beliau juga menambahkan bahwa saat ini kewarganegaraan Indonesia memiliki “harga” bagi beberapa negara asing. Contohnya adalah pada kasus penyanderaan WNI di Filipina yakni saat para penyandera itu mencari sandera yang berpaspor Indonesia karena mereka menganggap pemerintah Indonesia akan mau membayar sejumlah uang untuk membebaskan sanderanya. Demikian pada kasus pelaku pembunuhan di Arab Saudi yang harus membayar uang diyat akan berharga bila berkewarganegaraan Indonesia.

Hikmahanto berkesimpulan bahwa diperlukan kesiapan sistem di berbagai instansi pemerintah Indonesia yang menurutnya belum memiliki memiliki peralatan yang canggih untuk dapat mendeteksi pemilik paspor ganda.

Implementasi dari UU dwikewarganegaraan ini memang perlu dikaji secara matang dan harus dipertegas peraturannya agar tidak multitafsir agar para generasi muda Indonesia yang berprestasi di luar negeri tidak kesulitan untuk masuk ke Indonesia karena pemahaman yang berbeda-beda atas kewarganegaraan mereka.

Print article only

0 Comments:

« Home