Articles

Jangan Mengulang Sejarah


05 May 2017

Oleh : Panji Kharisma Jaya

“Di Indonesia, yang bisa memobilisasi Emosi lah yang menang.” ujar Rumadi, Ketua Lakpesdam Nahdhatul Ulama (NU).

Saat itu siang di hari Kamis, tepatnya 4 Mei 2017, Rumadi bersama 5 orang pembicara lainnya dalam acara diskusi “Menimbang Keadilan Kasus Ahok” yang diselenggarakan oleh Partai Solidaritas Indomesia, mengungkapkan perspektif mereka mengenai kasus penistaan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Selain Rumadi, hadir sebagai pembicara adalah Bambang Harymurti selaku Inisiator Petisi Keadilan untuk Ahok, Anggara sebagai Peneliti Senior Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Okky Madasari yang berprofesi sebagai Penulis, dan Dini Purwono seorang Ahli Hukum.

Bambang Harymurti yang juga merupakan seorang Jurnalis senior menyatakan, ia menginisiasi gerakan Petisi Keadilan untuk Ahok ini karena ia tidak mau sejarah terulang. “Sejarah berbicara tentang pembantaian etnis Yahudi oleh Nazi, lebih jauh pada abad pertengahan, orang-orang di Amerika dan Eropa ketakutan terhadap perempuan-perempuan yang dianggap sebagai penyihir. Memburu mereka secara membabi buta dan membakarnya. Semua perilaku intimidasi dan diskriminasi dilakukan semata karena rasa takut. Takut karena ada beberapa orang yang ‘berbeda’ dari yang lainnya.” kata Bambang.

Dini Purwono menambahkan, “Pasal yang menjerat Ahok itu sangat longgar, memudahkan pihak-pihak tertentu memanfaatkannya.” Dalam situasi ini, menurut Dini, Hakim harus adil dan bebas tekanan dalam mengambil keputusan. Hakim harus Independen meskipun ada Intervensi, karena, jika Hakim salah mengambil keputusan, maka hukum kita akan mudah digoyah oleh tekanan.

Suasana semakin hangat ketika Anggara sebagai peneliti senior mengungkapkan pandangannya “Ahok dituntut dengan pasal yang kabur. Jaksa gagal memberikan gambaran unsur ‘kesengajaan secara sadar untuk menghina’ dalam pidato Ahok di Kepulauan Seribu tersebut.” Menurut Anggara, publik yang tidak memahami situasi sebenarnya mendapatkan tekanan dan provokasi dari pihak-pihak ekstrimis. Semua orang berpikir bahwa setiap kesalahan harus diganjar hukuman penjara, padahal yang bersangkutan belum tentu bersalah. Tetapi tekanan demi tekanan terus menerpa Hakim sehingga Hakim sendiri merasa tidak aman ketika nanti akan memberikan putusan.

Longarnya pasal penistaan agama ini juga mengancam kebebasan berekspresi, seperti yang diungkapkan oleh Okky Madasari “saya pernah menulis buku yang didalamnya terdapat kalimat yang memuat konten agama, penerbit saya ketika itu langsung menarik semua buku saya dari peredaran.” Menurut Okky, orang-orang sekarang lebih melindungi kekhawatiran apakah sesuatu dapat menghina suatu golongan atau tidak dibandingkan dengan melindungi kebebasan berkespresi dan berpendapat.

Berdasarkan pernyataan Rumadi, kasus penodaan agama selalu melibatkan massa dengan jumlah yang sangat besar, sehingga aparat semakin sulit untuk bertindak secara independen. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, karena kaum ekstrimis di seluruh dunia kerap kali menggunakan isu agama untuk melancarkan aksi.

Semakin maraknya perilaku diskriminatif dan intimidatif pada suatu golongan sekarang ini  menunjukkan bahwa toleransi menjadi barang langka. Beberapa pihak mengkafirkan pihak lainnya sementara mereka sendiri membenarkan tindakan anarkis atas dasar agama. Padahal tidak ada satu agama pun di dunia ini yang memerintahkan umatnya untuk melakukan kekerasan. Agama adalah pedoman hidup yang senansiatas memuat ajaran untuk berbuat kebaikan pada sesama.

Bangkitnya isu intoleransi ini menjadi alarm bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia, untuk tidak terus berdiam diri dan membiarkan semua tindakan ini terjadi. Seperti kata Ade Armando dan Lutfi, Semakin banyak orang yang bersuara untuk melawan radikalisme dan diskriminasi golongan, semakin banyak pula orang yang akan sadar. Kita semua harus bersuara dan bergerak demi tegaknya toleransi di Indonesia.

Semua pihak harus bangkit dan bersuara. Jangan lagi ada mayoritas orang hanya berdiam diri. Cukuplah sudah peristiwa 1998 menjadi yang terakhir dan tidak perlu terulang. Seperti seruan Wimar Witoelar : “Silent Majority meets Noisy Minority”. 

Print article only

0 Comments:

« Home