Articles

Arah KUHP yang Seharusnya


02 April 2018

Oleh: Mahisa Dwi Prastowo

 

Miko Ginting

Akhir-akhir ini perdebatan mengenai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) cukup banyak muncul di media massa. Sebenarnya apakah pentingnya RKUHP? Lalu mengapa banyak muncul kontroversi dari RKUHP? Miko GInting yang merupakan peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonensia (PSHK) menganggap RKUHP perlu dibahas dan dikritisi agar penyusunannya akan efektif berjalan ke arah yang seharusnya.

 

“KUHP berisi kesepakatan mengenai pembatasan-pembatasan hak. Jadi warga negara dapat dibatasi haknya hanya melalui produk kesepakatan. Produk kesepakatan itu secara hukum adalah Undang-undang (UU). Kemudian hukum pidana hanya boleh dalam bentuk Undang-undang. Selanjutnya mengapa penting adalah KUHP menjadi basis atau prinsip-prinsip umum terkait hukum pidana. Ia menjadi dasar prinsipil dari Undang-undang di luar KUHP,” ujar Miko.

 

Kesepakatan yang berupa KUHP inilah menjadi acuan perbuatan mana yang dianggap pidana dan mana yang bukan pidana. Salah satu contoh sederhananya perbuatan menyimpan konten pornografi. Dahulu ketika belum ada UU Pornografi maka menyimpan konten pornografi tidak memiliki konsekuensi hukum. Namun setelah ada UU Pornografi maka perbuatan tersebut bisa dihukum.

 

Lalu sekarang RKUHP yang merupakan rancangan revisi dari KUHP menuai kontroversi. Kontroversi ini ada dari dua segi yaitu isinya dan proporsionalitas. Dari segi isi yaitu beberapa pasalnya seperti pasal penghinaan terhadap presiden, perluasan zina dan pasal-pasa lainnya menuai kontroversi. Penghinaan terhadap Presiden misalnya banyak diprotes dan pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi namun kemudian masih akan diatur kembali.

 

Pasal perluasan tindak pidana zina juga berpotensi menimbulkan masalah. Dalam KUHP sekarang sebenarnya sudah diatur namun mensyaratkan salah satu pihak harus terikat perkawinan. Dalam RKUHP diperluas sehingga tidak hanya yang terikat perkawinan. Ini bisa mengkriminalisasikan orang-orang yang pernikahannya belum tercatat dalam administrasi negara. Sedangkan sistem pencatatan kita sebagaimana kita ketahui belum sempurna. Pasal ini juga bisa menyasar korban pemerkosaan yang tidak bisa membuktikan bahwa ia diperkosa dan anggota masyarakat adat.

 

“Tapi selain itu kita juga bisa melihat tidak hanya dari sisi ketentuan tapi dari sisi proporsionalitas atau keseimbangan. Kira-kira perbuatan mana yang kita sepakati dapat dihukum dan apa hukumannya? Dan ketika digabungkan kita bisa melihat sebenarnya corak hukum pidana kita masih berbasis pemenjaraan atau sudah memberikan perlindungan terhadap kebebasan sipil,” lanjut Miko.

 

Kalau dibandingkan di KUHP ada 485 perbuatan pidana yang bisa diatur dan dikenakan sanksi dan pidana penjara. RKUHP menaikan secara drastis hingga menjadi lebih dari seratus persen yaitu menjadi 1.251 perbuatan. Ada jenis-jenis sanksi alternatif selain pidana penjara yang juga sudah diatur seperti contohnya pidana kerja sosial. Namun demikian memang secara kuantitas adanya jauh dari signifikan jika dibandingkan dengan pidana penjara. Hukuman pidana berupa kerja sosial hanya terdapat pada sekitar 59 ketentuan. Sedangkan hukuman pidana penjara ada hingga mencapai 1,120-an dari 1.251 ketentuan.

 

“Saya kira memang yang penting dilakukan saat ini adalah menentukan kemana arah pembaharuan KUHP. Kita perlu mencoba melihat proposonalitas perbuatan mana yang kemudian bisa dihukum,” ujar Miko. Di naskah akademik revisi KUHP tersebut sebenarnya sudah ada dicantumkan sebuah misi yang besar yaitu melakukan dekolonialisasi hukum pidana yang selama ini diadopsi dari hukum pemerintahan kolonial yang dibentuk tahun 1886.

 

“Kalau memang misinya dekolonialisasi hukum pidana, satu parameter kolonialisasi yaitu penghukuman. Justru dalam rancangan KUHP kita lebih banyak memberikan penghukuman terhadap perilaku warga negara dan kita lebih banyak mengatur sanksi pidana penjara dibanding KUHP yang di buat oleh Belanda atau kolonial sendiri,” kata Miko.

Print article only

0 Comments:

« Home