Articles

Wimar Witoelar: Deklarasi Poros Hijau Menyediakan Fakta dan Gagasan Mendalam Perlindungan SDA


12 September 2018

Oleh:Anastasya Ayu Ferdianti

 

Wimar Witoelar bersama para pegiat lingkungan

di Deklarasi Poros Hijau Indonesia


Jakarta - Sumber daya alam bukanlah isu yang terlepas dari politik Indonesia. Bahkan sebenarnya politik harus digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan utama masyarakat Indonesia termasuk hutan dan sumber daya alam yang merupakan aset negara.

Untuk menekankan pentingnya perlindungan sumber daya alam sejumlah pegiat lingkungan mendeklarasikan Deklarasi Poros Hijau Indonesia pada Minggu, 9 September 2018. Deklarasi yang bertempat di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat tersebut membahas beberapa hal seputar kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam harus tetap dijaga keberlanjutannya. Para pegiat lingkungan yang terlibat di antaranya Abetnego Tarigan, Rivani Noor, Hening Parlan, Longgena Ginting, Jalal dan M Hanif Dhakiri.

Wimar Witoelar selaku salah satu deklarator dari gerakan ini mengungkapkan, ”Walaupun ini mendukung Jokowi, tapi dasarnya adalah concern mengenai lingkungan dan perubahan iklim.” Baginya deklarasi ini penting dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia karena menyediakan fakta dan gagasan yang mendalam bagaimana sumber daya alam harus dilindungi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

Deklarasi Poros Hijau Indonesia membahas komitmen agenda prioritas kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2019) atas pemenuhan hak lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui kebijakan yang dikeluarkan, meningkatnya koordinasi, komitmen international, ketersediaan anggaran untuk perlindungan lingkungan hidup, adanya kelembagaan baru, kebijakan yang berpihak terhadap lingkungan serta penguatan sumber daya manusia yang kompeten dibidang lingkungan hidup.

Adapun beberapa pokok gagasan yang didiskusikan adalah sebagai berikut :

l  Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan suatu kebijakan baru yang dikeluarkan pada Oktober 2016 sebagai bagian dari aturan pelaksanaan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan tahun 2009. Terbitnya kebijakan ini menjadi mandatori bagi pemerintah dan pemerintah daerah membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam skema pembangunan.

l  Ekosistem Gambut

Kebijakan Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut ini dikeluarkan tahun 2014 dan diperbaruhi tahun 2016. Revisi PP tersebut berupa pengaturan secara permanen moratorium pemanfaatan lahan gambut yang dilatarbelakangi maraknya kebakaran hutan dan lahan dengan mayoritas wilayah yang terbakar adalah wilayah gambut. PP ini sekaligus memperkuat apa yang diperintahkan Presiden untuk melindungi ekosistem gambut yang tersisa dan utuh, sekaligus merestorasinya lewat peran Pemda, dunia usaha, dan masyarakat.

l  Kebijakan Ekonomi Lingkungan

Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan ini diterbitkan bulan November 2017 dan merupakan amanat dari Undang-undang perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH mengatur tentang perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup serta insentif dan disinsentif. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat dan daerah akan memiliki neraca sumber daya alam dan lingkungan, penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto lingkungan. Selain itu juga akan ada kompensasi atau imbal jasa lingkungan antar daerah dan internalisasi biaya lingkungan hidup.

l  Beneficial Ownership

Kebijakan Penerbitan Peraturan Presiden terkait keterbukaan pemilik manfaat korporasi atau beneficial ownership (BO) ini dikeluarkan Maret 2018 dan diperuntukan untuk mencegah pengalihan aset termasuk di dalamnya yang bersumber dari kejahatan lingkungan. Kebijakan ini memaksa korporasi pengelola sumber daya alam lebih transparan dan tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia serta tidak menyembunyikan pemilik yang bertujuan untuk menghindari pajak.

l  Pencegahan-Pemberantasan Korupsi

Kebijakan Penerbitan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ini dikeluarkan pada Juli 2018, dan berfokus pada pencegahan korupsi di sektor prioritas pemerintahan. Antara lain berupa Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Kebijakan tersebut menekankan Penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

l  Pemulihan Sungai

Kebijakan Peraturan Presiden tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai citarum ini diterbitkan pada Maret 2018 dan merupakan kebijakan kedua setelah program pemerintah daerah Integrated Citarum Water Resources Management Investement Program (ICWRMIP). Perbedaannya terletak pada adanya keterlibatan pemerintah pusat dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam kebijakan yang baru.

l  Moratorium Ijin

Merupakan Instruksi Presiden tentang penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang diterbitkan Juli 2017. Berisi instruksi penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan hutan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung. Aturan ini berlatarbelakang pada kenyataan bahwa ekspansi industri ekstraktif terhadap hutan alam primer dan lahan gambut terus terjadi dan cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Deklarasi ini juga ingin kembali menegaskan bahwa Kebijakan pemerintah sebenarnya bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam merupakan aset negara yang harus tetap dijaga keberlanjutannya.

Print article only

0 Comments:

« Home