Articles

Persiapan Bangkit dari COVID-19


12 July 2020

Oleh: Wimar Witoelar

 

Manfaat Praktek Pengetatan 

Sekarang berbagai daerah dan negara-negara mulai menggeliat. Setelah tidur menjaga diri untuk COVID-19, sekarang satu per satu dipersilakan bangun. Tidak banyak dan tidak mendadak dan juga tidak sama-sama. Jadi ada kelompok di Amerika Serikat (AS) yaitu kira-kira 30 negara bagian, tapi tidak termasuk New York atau California. Lalu ada kelompok negara di Eropa yang paling cepat menggeliat.

Di Eropa sekarang anak-anak sekolah dasar (SD) sudah pergi sekolah dan anak taman kanak-kanak juga sudah mulai pergi sekolah. Tapi nanti muridnya masuk kelas antri bertahap-tahap dan duduknya tidak berdekatan. Waktu istirahatnya pun berbeda-beda. Jadi banyak protokol untuk mencegah COVID-19 kembali. Itu di Norwegia kemudian disusul Belanda nantinya dan kemudian beberapa negara lain. 

Kalau kita sorot, Norwegia sudah mulai relaksasi, sedangkan Swedia justru sedang menuju puncak. Jadi ada dua perbedaan yang tajam antara dua negara dan itu bisa dimengerti juga dari perbedaan strategi pengamanan yang dilakukan masing-masing negara.

Negara yang satu ketat  menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), atau lebih dari PSBB dengan barangkali macam-macam restriksi. Sedangkan Swedia boleh dibilang tidak ada restriksi. Jadi dipersilakan saja orang atau diri sendiri dengan bekal tentu bahwa orang diberi tahu jangan berdiri berdekatan, kemudian pakai masker malah tidak diharuskan, terutama aturan jangan berdiri berdekatan dan jangan berkumpul pun tidak dibatasi. 

Jadi Swedia mempunyai strategi memberikan orang kebebasan, orang akan mengatur sendiri, dan juga nantinya akan cepat bisa berfungsi lagi. Tapi rupanya itu strategi yang tidak begitu berhasil. 

Kini Norwegia sudah mulai aktif dan korbannya juga sedikit, sedangkan Swedia masih berjalan terus dan jumlah korbannya ada sepuluh kali dari Norwegia. Norwegia yang ketat, Swedia yang bebas mencatat jumlah korban sepuluh kalinya.

Swedia menjadi contoh yang jelas bahwa praktek pengetatan sudah jelas manfaatnya. Sedangkan kalau pembebasan sudah jelas juga akibatnya. Tetapi seperti Norwegia yang sudah dibebaskan  belum tentu juga akan meluncur terus. Jadi ada bahaya gelombang kedua dan untuk itu orang harus berjaga-jaga, dan jangan terlalu berlebih merayakan  kebebasannya.

 

Dua Titik Ekstrim

Mengapa orang berbeda-beda memberhentikan batasan-batasannya? Ya tentu saja karena batasan itu memang dibuat untuk waktu tertentu. Misalnya ada yang sebulan, ada yang tiga pekan, atau dua minggu. Ini berarti bahwa tempat dan wilayah yang lebih awal terjangkit virus COVID-19 bisa lebih cepat berakhirnya, dan wilayah yang mulainya lambat maka berhentinya juga makin lambat.

Sebetulnya teorinya gampang saja. Kita tahu bahwa virus itu mulai dari satu epicenter atau kumpulan orang yang terjangkit penyakit COVID-19 dan mereka menyebarkan penyakitnya ke orang lain. Jadi kalau ada satu yang kena virus dan dia dibiarkan berinteraksi di masyarakat, maka dari satu orang itu bisa menjadi 1.000 orang terkena virus dalam waktu sebulan. Begitu cepatnya penularan virus corona.

Kalau tidak ada yang menularkan virus maka tenang-tenang saja, seperti di Islandia yang sangat terkendali. Hal ini terjadi karena begitu orang menduga akan ada virus, maka masyarakatnya diukur, didata, dan kemudian tidak diizinkan bergaul. Ketika semua penduduknya disiplin mengikuti program pengetatan, seperti PSSB, maka sudah selesai masalahnya. Itu karena negaranya kecil dan penduduknya tidak banyak, maka mudah untuk mendata semua orang dan meminta semua orang mengikuti aturan yang ada.

Di negara seperti Islandia dan Norwegia yang sangat maju, di sana tidak ada masalah dengan kedisiplinan warga. Orang sama-sama tidak mau terkena penyakit jadi akan berusaha mengikuti peraturan secermat mungkin. Karena itu jumlah orang yang terjangkit virus tidak terlalu drastis.

Kalau di negara seperti Indonesia, maka itu titik ekstrim yang satu lagi. Pertama, penduduknya banyak sekali, nomer kesekian di dunia. Kemudian masuknya virus juga tidak jelas karena tidak ada datanya. Bahkan pada minggu ini baru diketahui terdapat satu kelompok yang terkena virus COVID-19 di Surabaya, dan baru minggu ini mereka mulai diisolasi dan diasingkan. Bahkan karena mereka bekerja di pabrik yang sama, maka pabrik itu ditutup.

Di lain pihak ada daerah yang katanya tidak ada penyakit COVID-19, tetapi itu juga karena memang tidak pernah dibuat pengukuran dan diambil datanya secara menyeluruh. Jadi tidak ada yang tahu betul apakah di daerah itu benar tidak  ada COVID-19 atau  tidak. Yang diteliti dengan relatif detail mungkin hanya Pulau Jawa saja seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Itu pun sampai sekarang juga belum terukur seluruhnya. Jadi yang disebut data itu sebetulnya bukan data melainkan hanya perkiraan.

Kalau dibilang di Jakarta hanya berapa ratus yang terkena Covid-19, itu hanya menebak saja karena tidak ada data yang mengukur seluruh masyarakat di Jakarta. Mungkin yang agak bisa diketahui ialah data jumlah orang yang meninggal maka itu jelas meninggal. Itu pun tidak selalu dilaporkan apakah meninggal karena virus COVID-19 atau  tidak.

Selain itu, negara seperti Indonesia, yaitu negara yang penduduknya banyak dan sedang berkembang, penduduknya sebagian pintar tetapi sebagian tidak mau tahu. Jadi jika diminta untuk menurut malah tidak disiplin atau tidak merata tingkat disiplinnya. Ada yang menurut betul, tapi ada juga yang seenaknya saja karena merasa tidak setuju jika terlalu dibatasi untuk beribadah atau untuk berpergian. Jadi itu susah sekali. Itu contoh dua ekstrim, Islandia dan Indonesia.

Namun hal yang kami sedang kemukakan di sini adalah bahwa COVID-19 mulainya berbeda-beda sehingga berhentinya juga berbeda-beda. Kalau berhentinya tidak hati-hati, itu bisa seperti truk yang remnya blong. Bisa berhenti, lalu jalan lagi. Bisa ada gelombang kedua atau ketiga. Kecuali kalau seperti di Islandia dimana semua penduduk sudah mulai kira-kira bersamaan dan sudah berhenti bersamaan juga. Jadi sudah selesai. Tidak ada lagi cerita COVID-19, kecuali analisa datanya.

Namun tidak semua negara memiliki cerita penanganan COVID-19 seperti Islandia. Di sebagain besar negara, seperti Indonesia, AS, dan di negara-negara Eropa itu runyam dan pusing sekali. Orang berusaha mengumpulkan data, bahkan di AS sampai sekarang masih ribut karena kurang alat ukur dan juga tidak ada data. Jadi tanpa data tidak akan ada kebijaksanaan sebab kebijaksanaan yang benar harus berdasarkan data.

Kalau kebijaksanaan itu hanya berdasarkan keinginan politik, maka bisa terjadi seperti Donald Trump di AS dimana dia merasa tidak terlalu wajib menjaga orang Partai Demokrat dan memperhatikan orang Partai Republik.

Kita lihat sampai negara pusat atau pemerintahan federal mengeluarkan kebijaksanaan umum untuk satu negara, sedangkan masing-masing provinsi atau masing-masing gubernur ada yang mengikuti dan ada yang tidak. Jadi rakyatnya bingung, atau yang satu mendemo dan yang satu menurut.

Orang Partai Republik mendemo tapi orang Partai Demokrat menurut dengan gubernurnya. Ini sangat mengkhawatirkan karena AS menjadi pusat untuk negara lain atau episentrum bagi negara lain, seperti DKI Jakarta di Indonesia. Jadinya bakul penyakit yang nantinya akan dibagikan kepada tempat-tempat lain. Jadi risikonya sangat besar kalau episentrumnya tidak menurut dengan kebijaksanaan yang dijalankan oleh masing-masing rakyat.

Kalau di AS ada negara bagian, di Eropa ada negara-negara, maka di Indonesia mungkin provinsi. Itu karena kita bukan negara bagian, jadi provinsi harus tunduk pada pemerintahan pusat. Tapi juga ada otonomi daerah dan pemerintah pusat juga susah untuk melaksanakan kebijaksanaannya secara seragam. Jadi kalau kita ikuti sebagai suatu strategi sosial, Indonesia  akan berisi kasus dengan macam-macam jenis dan akan susah untuk disimpulkannya.

 

Kabar Vaksin COVID-19

Akhir-akhir ini ramai berita bahwa telah ditemukan calon vaksin untuk disahkan dan dites dengan proyeksi siap pakai pada Januari 2021. Walaupun itu dianggap optimis akan tetapi harapan selalu ada dan vaksin ini dikembangkan oleh kelompok ahli-ahli yang banyak orangnya di bawah pengawasan WHO. 

Besar harapan vaksin itu akan dipasarkan pada awal tahun depan. Bahkan ada satu pabrik farmasi di India sudah mulai memproduksi secara massal. Siapa tahu itu bisa diterima. Kabarnya kalau vaksin itu ada, maka selesai satu unsur yang penting dalam menghentikan penyebaran virus ini. 

Tanpa ada vaksin itu maka masih tetap terbuka ujungnya dan tidak bisa ditutup dengan tuntas. Kalau sudah ada maka paling tidak ada bagian-bagian dari dunia dan dari masyarakat yang satu demi satu ditutup sampai akhirnya selesai. Memang tidak selalu sebuah penyakit ditemukan vaksinnya seperti SARS. Saya rasa vaksin SARS tidak ada tapi hilang juga.

Ada berbagai skenario hilangnya satu epidemi atau pandemi. Sekarang skenario yang paling terjamin kalau vaksin itu sudah ada. Tentunya akan banyak konflik politik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kalau ingin secara ekonomis mempromosikan vaksin itu. Paling juga yang ada konflik ego cari nama. 

Orang seperti Donald Trump ingin namanya tertempel di solusi ini. Tapi yang diharapkan orang-orang adalah agar hal tersebut tetap tidak menggantikan solusi dasarnya, yaitu keinginan orang untuk kerja sama sebab tanpa kerja sama tidak akan terjadi penyembuhan pandemi COVID-19 ini.

Kalau orang-orang yang agresif di negara-negara yang kapitalis sudah mulai membuat model pengembangan ekonomi untuk cepat mengembalikkan berfungsinya sistem ekonomi mereka. Hal itu karena pemimpin politiknya tidak merasa berhasil kalau tidak bisa menghidupkan ekonomi. Dia akan baru bisa klaim sukses atau diakui keberhasilannya kalau dia bisa menempelkan merek-nya begitu selesai COVID-19 dan mengawali suatu pengembalian kekuatan ekonomi.

Bagi kita tentu ekonomi penting, dari segi bagaimana itu mengembalikkan jaminan untuk kelanjutan hidup rakyat untuk makanan dan pengobatan, bukan untuk pertumbuhan sistem kapitalis. Tapi satu hal tidak bisa dilepaskan dari yang lain. Jadi kita lihat saja dan banyak sekali tentu yang pasti akan terlibat di sini. Dari mulai sistem pangan, produksi, barang-barang, entertaiment, olah raga, semuanya itu melibatkan uang-uang besar yang tergantung pada manusia yang mendukungnya di dalamnya termasuk pemulihan kehidupan biasa.

Jadi orang mengharapkan bisa hidup kembali secara normal supaya bisa menghidupkan sistem ekonomi. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang kembali normal setelah mendapat pelajaran betapa rawannya kehidupan ini, dan tidak mungkin orang kembali normal dengan melupakan apa yang telah dipelajari selama krisis pandemi ini. Kecuali bahwa orang suka tidak belajar dari pengalaman, dan itu bahaya pada saat tidak adanya kesempatan orang untuk memperbaiki diri.

Di dalam sektor-sektor tertentu perbaikan diri malah terjadi sendiri seperti kita lihat di dalam lingkungan ekologi. Kalau kita perhatikan sekarang dari Jakarta orang bisa lihat gunung di daerah puncak dan kemudian langit biru sering terlihat sekarang. Hal-hal itu yang tadinya tidak ada. Jadi alam kembali ramah di saat tertentu karena sudah ada kesempatan setelah alam itu bersembunyi, dan di situasi COVID-19 sekarang bisa bangkit lagi, dan harapan juga muncul. Jadi kembali ke normal tidak bisa tapi juga mungkin malah kembali kesatu kenormalan yang baru yaitu kenormalan yang didasarkan atas keinsyafan atas tanggung jawab dan atas kerja sama. Kita harapkan saja itu yang akan terjadi nanti. Kita lihat saja. 

Print article only

0 Comments:

« Home