Silakan pilih wakil, asal Gubernurnya Fauzi Bowo
Perspektif Online
23 March 2007
Cawagub Ditentukan Publik, Cagub Jatuh dari Langit
Oleh Hayat Mansur
Setelah masyarakat tiba-tiba disodorkan calon gubernur (Cagub) yang seperti jatuh dari langit, kini masyarakat ditawarkan wacana sistem primary untuk menentukan calon wakil gubernur (Cawagub). Masyarakat yang diminta menentukan calon wakil gubernur bagi calon gubernur yang telah dipilih partai. Bukankah seharusnya calon gubernur yang memakai sistem primary?
Kendati sudah diumumkan menjadi calon gubernur dari Koalisi Bersama pada pekan lalu, Fauzi Bowo masih tetap belum mau hadir ke acara Gubernur Kita di Jak-TV yang telah digelar sejak November tahun lalu. Sikap ini juga dilakukan Adang Daradjatun yang menjadi calon gubernur dari PKS.
Pada episode Kamis malam (22/3), Fauzi Bowo mengirim kawan dekatnya yaitu pakar politik Cecep Effendi yang mantan Rektor Universitas Islam 45 Bekasi dan kini Direktur program The Indonesian Institute, Center for Public Research. Cecep mengulirkan wacana primary seperti di AS. Hadir dalam acara ini tiga bakal Cawagub yaitu Mayjen (Pur) Abdul Wahab Mokodongan (mantan Kapuspen ABRI yang kini staf pengajar di Lemhanas), Achmad Suaedy (politisi PPP yang kini Ketua Komisi A DPRD DKI), dan Mayjen (Pur) Asril Tanjung (mantan Kepala Staf Kostrad).
Calon wakil Fauzi Bowo
Seharusnya untuk Cagub
Effendi Gazali: Bagaimana dengan konsep primary ini?
Wimar: Kalau konsep primary seperti di AS adalah untuk memilih Capres. Setelah Capres terpilih lewat konvensi maka dia yang menentukan sendiri Cawapresnya. Kalau konsep itu untuk calon wakil saya tidak tahu meniru negara mana. Mungkin meniru Botswana.
Effendi: Mungkin Republik Banana. Tapi boleh donk Cawagub DKI juga meniru sistem primary seperti di AS. Bagaimana pendapat para Cawagub yang hadir di sini?
Achmad Suaedy: Nama tetap diajukan oleh partai-partai tapi harus dapat bekerja sama dengan gubernur. Dalam hal ini Cawagub juga harus mempunyai dukungan massa yang jelas. Ini tidak mutlak hanya dilihat dari survey tapi bisa juga dilihat dari berbagai aspek.
Effendi: Kalau bukan survey, bagaimana cara mungukurnya?
Achmad: Kita bisa mendengar dari suara para tokoh-tokoh masyarakat. Itu juga bisa dijadikan ukuran
Wimar: Saya belum dapat memahaminya karena bapak-bapak para Cawagub datang ke acara ini untuk sosialisasi tapi kenyataannya Cagub yang tidak pernah datang sosialisai di sini sehingga kita tidak tahu programnya, malah dipilih. Jadi seolah-olah jatuh dari atas langit. Karena itu saya tidak tahu Adang dan Fauzi merepresentasikan siapa. Satu sibuk mengurus donor darah dan satunya lagi sibuk mengurus Narkoba. Jadi, siapa yang mengurus persoalan seperti banjir?
Effendi: Sekarang saya ke Pak Asril Tanjung. Bagaimana kalau Bapak ditantang untuk mengikuti sistem prilimary bagi Cawagub?
Asril: Dalam sistem demokrasi kita, partai-partai juga harus berperan. Kendati demikian calon harus mempunyai basis dukungan yang kuat. Jadi sah-sah saja.
Effendi: Apa ukuran terakhirnya untuk dapat dipilih?
Asril: Saya sama seperti pendapat Pak Achmad Suaedy.
Fenny Rose: Apa mekanisme penilaiannya?
Asril: Bisa dari survey-survey di media massa yang bukan partai melakukannya.
Effendi: Bagaimana pendapat Pak Abdul Wahab Mokodongan?
Abdul Wahab: Saya setuju dengan Pak Wimar. Memang di AS tidak dikenal untuk pemilihan wakil. Setelah Capres menang di konvensi maka dia langsung menunjuk wakilnya. Namun sebagai orang yang mempunyai niat untuk membangun Jakarta, saya sudah mencoba untuk sosialisasi diri. Dalam hal ini berapa lama waktu yang diberikan untuk sosialisasi?
Ryaas Rasyid: Ide itu bagus. Tapi kalau kita harus meminta pendapat rakyat maka harus ada kesempatan fair bagi para Cawagub. Jangan saat ini diumumkan lalu besok sudah survey. Selain itu, para pemimpin partai juga harus duduk bersama menyepakati sistem ini. Juga Cagub diminta pendapat jika tidak bisa bekerja sama maka akan berkelahi setelah terpilih.
Belum Terlambat
Effendy: Batas waktu untuk pendaftaran ke KPUD pada 3 Mei. Jadi masih ada waktu bagi partai untuk menentukan Cawagub. Tapi dalam hal ini, apa mekanisme yang paling cocok untuk memilih Cawagub?
Wimar: Rakyat tidak konsern dengan Cawagub. Sekarang mereka resah karena tiba-tiba disodorkan Cagub. Jadi yang penting adalah Cagub.
Ryaas Rasyid: Apakah itu berarti Cawagub tidak penting?
Wimar: Tidak berarti tidak penting tapi harus mempunyai skala prioritas. Bagi saya adalah publik yang memilih Cagub kemudian Cagub memilih Cawagubnya.
Penelpon (Effendi di Jakarta Timur): Saya sangat mendukung sistem primary agar masyarakat jangan salah pilih seperti dalam pemilihan gubernur sekarang untuk periode kedua. Akibatnya, jalanan macet, banjir. Dalam hal ini yang penting adalah Cagub yang berkualitas dan amanah. Karena itu saya mendukung Pak Wimar. Kalau untuk Cawagub terserah pada Cagubnya tapi yang berkualitas dan amanah juga.
Atasi Kemacetan
Ketiga bakal Cawagub sempat menyampaikan visi mereka terhadap satu persoalan kota Jakarta yaitu kemacetan dan sarana transportasi. Berikut pandangan mereka
Lala (mahasiswi Universitas Pamulang): Gubernur sekarang sudah membuat program monorel yang sudah mulai dibangun tiangnya dan membuat jalanan macet tapi kemudian terhenti. Lalu bagaimana kebijakan bapak-bapak untuk mengatasi kemacetan dan monorel ini?
Abdul Wahab: Monorel hanya salah satu cara untuk mengatasi kemacetan. Kalau pemerintah pusat memang terlibat juga dalam pembangunan monorel ini maka kalau program ini macet maka kita tanya ke pusat mengapa dananya tidak keluar. Itu yang harus dilakukan seorang gubernur
Asril Tanjung: Sistem transportasi yang harus kita buat adalah transportasi massal yang nyaman dan terjangkau rakyat. Dalam ini sistem transportasi juga harus terpadu. Pemerintah sekarang sudah memulainya jadi kita tinggal melanjutkannya. Pembangunan memang memerlukan pengorbanan. Saat pembangunan memang akan membuat jalan macet tapi ketika sudah selesai maka akan lancar.
Achmad Suaedy: Siapa pun gubernur dan wakil gubernurnya harus melanjutkan program transportasi saat ini seperti busway dan monorel. Itu program jangka panjang Pemda Jakarta. Jika itu tidak dilanjutkan maka Jakarta akan menjadi kota macet nantinya.
Pada kalimat penutup, Wimar mengatakan setuju Cawagub dipilih sesuai keinginan rakyat. Tapi alangkah baiknya Cagub juga dipilih sesuai keinginan rakyat. Kalau itu belum terlambat sebaiknya dipertimbangkan. Kalau sudah terlambat, partai sebaiknya memilih wakil yang sudah dikenal publik. Jadi tumbuhlah calon-calon lainnya.
Tambahan WW:
- Primaries (biasanya serangkaian di beberapa negara bagian) mengukur popularitas calon untuk dijadikan bahan voting di Convention.
- Setiap primary negara bagian itu dilakukan dengan pemilihan umum langsung, seperti Pemilu. Jadi bukan dengan polling atau pengumpulan opini.
Kehebatan Pemilihan Gubernur DKI 2007 dibandingkan dengan yang dulu-dulu adalah bahwa rakyat langsung memilih. Tapi calon untuk dipilih sebaiknya juga muncul dari suara rakyat. Yang sekarang terjadi adalah, ada beberapa bakal calon yang aktif bersosialisasi dengan visi dan program masing-masing, tapi yang diumumkan sebagai calon partai adalah justru yang belum pernah muncul dalam dialog publik.
Bagus saja kalau rakyat ikut memilih calon wakil Gubernur, tapi artinya kecil apabila calon Gubernur tidak merefleksikan aspirasi rakyat. Kebanyakan rakyat masih harus mempelajari siapa calon Gubernur, dan kecil sekali minatnya untuk mengenal calon wakil Gubernur.
Kualitas pemerintahan DKI akan sangat ditentukan oleh Gubernurnya. Mencari Wakil Gubernur yang kompeten tidak terlalu susah. Tapi yang susah adalah mendapatkan Gubernur yang bukan saja kompeten tapi bisa dipercaya. Menurut istilah WW kita perlu 'good guy' yang tidak korup, tidak arogan, dan sangat mendengar keinginan rakyat banyak.
Baca juga:
20 Comments: