Perspektif Baru di Banjarmasin: Ada yang bosan dengan demokrasi?
Perspektif Online
14 May 2007
Banjarmasin, terima kasih!
Setelah Surabaya dan Palembang, kali ini Perspektif Baru live sukses di Banjarmasin.
Acara utama Senin pagi, 14 Mei di UNLAM dihadiri 340 orang orang dengan bintang tamu Drs. Jamaluddin Msi (Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahaan FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Kal-Sel & Ketua Parliament Watch Indonesia Kal-Sel).
Hadirin yang sebagian besar mahasiswa, pelajar dan dosen datang, berdialog mengenai demokrasi dan pluralisme. Tidak lupa juga ikut salaman dan foto bersama pembawa acara Perspektif Baru Wimar Witoelar dan Jaleswari Pramodhawardhani. Kali ini Kepala Perwakilan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) di Indonesia, Dr Winfried Weck, ikut menjadi selebritis diserbu sambutan hangat dari mahasiswa.
Sebelumnya Dr Weck menjelaskan bahwa KAS berkepentingan mendukung penyebaran pengertian demokrasi dan pluralisme. Di Jerman sendiri, demokrasi setelah Perang Dunia Kedua dimulai tahun 1945 dan delapan tahun kemudian KAS bergerak dalam sosialisasi demokrasi. Suatu paralel yang menarik mengingat kita juga di Indonesia berada dalam tahun ke sembilan bangkitnya kembali demokrasi.
Antrian pembicara yang ingin bicara harus dipotong oleh batasan waktu, begitu semangatnya hadirin bicara. Memang dalam format Perspektif Baru Live, titik berat diletakkan pada pembicara dari hadirin, sebelum pembicara pakar menyampaikan bahasannya. Perspektif Baru datang untuk mendengar, bukan hanya bicara.
Emosi yang bangkit dalam ekspresi mahasiswa yang kecewa atau curiga terhadap demokrasi disambut oleh penjelasan bahwa orang bisa emosi mengenai ideologi, tapi demokrasi bukanlah ideologi tapi hanya suatu tatacara untuk mengatur pertukaran pendapat dan pengambilan keputusan. Ketika ada yang mengeluh, 'kami bosan dengan demokrasi', tanggapannya adalah : 'lalu, anda mau sistem apa?"
Kalau konsep susah ditangkap, demokrasi bisa dihayati dari orang yang menjalankannya. Dalam buku 'The Life and Death of Democracy' yang masih dalam tahap penyelesaian, Professor John Keane dari The University of Westminster mengajukan Wimar Witoelar sebagai salah satu contoh prototip pribadi demokratis masa sekarang. Bahan yang dikemukakannya sebagian besar dari buku 'No Regrets.' Kebetulan Banjarmasin Post pernah memuat ulasan mengenai buku ini, , selain publikasi bahasa Inggris seperti South China Morning Post, dan The Jakarta Post . Lebih tajam mengenai hubungan materi buku dengan hakekat praktek demokrasi, diberikan oleh Hadi Jayani dalam blognya.
Sehari sebelum acara pokok di Banjarmasin, pendengar radio langsung mendengar dan bicara dengan Wimar saat siaran di radio Gema FM. Acara Perspektif Baru Live ini kemudian mendapat liputan di surat kabar lokal seperti dilaporkan berikut ini. Memang, seperti dinyatakan oleh KAS, format PB Live yang memilih kota-kota besar di daerah untuk diskusi bebas sangat tepat menyongsong desentralisasi dalam mempercepat penghayatan demokrasi.
team PB Banjarmasin: susy, widya, wulan, dhanni, (plus erna & ww)
MATA BANUA, 15 Mei 2007
Demokrasi Bukan Pilihan Ideologi
Banjarmasin – Demokrasi merupakan satu-satunya sistem yang dimiliki bangsa Indonesia setelah rezim Orde Baru jatuh, jadi demokrasi bukan suatu pilihan ideologis tetapi hanya satu sistem tata cara untuk mengupulkan pendapat dan membuat keputusan, sehingga bagaimana caranya demokrasi berfungsi demi kepntingan orang banyak.
Demokrasi di Indonesia sudah berfungsu, tetapi belum cukup waktu dan kemampuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Suatu negara tanpa demokrasi maka akan menjadi parah kondisinya, seperti terjadinya pembunuhan di Aceh,Timor Timur, konglomerat akan merajalela seperti di masa lalu.
Hal itu disampaikan Wimar Witoelar pada talkshow Perspektif Baru Live on Campus "Demokrasi dan Pluralismeuntuk KaumMuda" direktorat Unlam (14/5) kemarin.
"Di Indonesia demokrasi sudah berfungsi, untuk meratakan jalan bagi tumbuhnya masyarakat dan pemerintahan yang baik," katanya.
Wimar menambahkan, konsep ke depannya agar demokrasi dipertahankan supaya orang terus mendiskusikan secara terbuka semua masalah, yang memungkinkan mengontrol jalannya pemerintahan, dan lembaga-lembaga lain.
Seperti masalah korupsi yang sekarang ini apabila terungkap selalu dimuat di media massa.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bukti bahwa demokrasi di negeri ini sudah berfungsi. Kendati demikian, temuan-temuan terhadap masalah seperti korupsiherndaknya dapat ditindak lanjuti secepatnya, apabila tidak ditindak lanjuti dengan cepat dikhawatirkan akan berdampak terhadap turunnya kepercayaan publik, akibatnya terjadi pematahan semangat terhadap sebuah nilai demokrasi.
"Patahnya semangat demokrasi itulah yang merupakan bahaya terbesar bagi bangsa ini," katanya.
Disebutkannya, demokrasi dan pluralisme, demokrasi kalau mau efektif harus ada pemberian hak yang sama untuk hidup dan bicara terlepas dari asal-usulnya, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural.
Sementara itu Ketua Program Studi Ilmu Pmerintahan Unlam Banjarmasin Jamaluddin Msi mengatakan, demokrasi secara sederhana adalah pemerintahan di mana sebuah pengambilan keputusan melibatkan pihak-pihak dalam proses pengambilan keputusan,yang tujuannya untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan keputusan yang telah dijalankan.
"Kendati dalam sebuah tatanan demokrasi pasti diwarnai pro dan kontra, karena hal tersebut merupakan ciri dari demokrasi, di dalam sebuah negara dimanapun di dunia tidak ada sebuah negara yang setuju dengan satu hal saja," imbuhnya.
Karena menurut Jamaluddin, demokrasi juga merupakan ciptaan manusia, sehingga agar demokrasi dapat dan mudah dipahami oleh semua kalangan, maka perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus. Yan/mb02
RADAR BANJARMASIN Selasa, 15 Mei 2007
Demokrasi Tak Sebabkan Sengsara
BANJARMASIN ,- Pilihan ada di tangan kita, tetap menjadi negara demokrasi atau ingin kembali menjadi negara tirani seperti era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Jika tidak ada demokrasi, pahitnya masa lalu pun akan kembali terulang. Pembunuhan orang akan terjadi kembali di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua, konglomerat akan merajalela dan menggurita.
"Demokrasi bukan suatu pilihan ideologi, tapi satu sistem atau tata cara untuk mengumpulkan pendapat, kemudian bersama-sama memutuskan. Demokrasi bukan sebatas setuju atau tidak, tapi harus berfungsi untuk kepentingan orang banyak," ujar Wimar Witoelar, dari Yayasan Perspektif Baru seusai Talk Show bertajuk "Demokrasi & Pluralisme di Indonesia Untuk Kaum Muda", kemarin.
Acara Talk Show itu merupakan hasil kerjasama Yayasan Perspektif Baru dengan Radar Banjarmasin Forum dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unlam di Aula Rektorat Unlam Banjarmasin, kemarin.
Diingatkan Wimar, bahaya terbesar yang sedang mengancam bangsa ini terjadi pematahan semangat, dan salah kaprah menilai demokrasi. Kesengsaraan dinilai akibat demokrasi, padahal kesengsaraan merupakan akibat orang-orang yang menyalahkan demokrasi itu sendiri.
Menurut Wimar, demokrasi seperti cara untuk meratakan jalan untuk tumbuhnya masyarakat dan pemerintahan yang baik. Namun sayang, pemerintah yang efektif tersebut tak tercapai. "Mungkin karena tak cukup waktu dan cukup kemampuan," katanya.
Ke depan, Wimar berharap demokrasi tetap dipertahankan dan setiap orang diberi kesempatan untuk melakukan diskusi terbuka mengenai semua persoalan, sehingga memberikan peluang untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya.
Pemandu Talk Show televisi "Perspektif" pada tahun 1994, namun kemudian acara itu dibredel Orde Baru, ini tak sependapat jika saat ini disebut bahwa korupsi malah lebih banyak daripada di zaman Orde Baru. Ditegaskan pria berambut keriting ini, secara skala maka korupsi yang terjadi di Orde Baru lebih banyak hingga 20 kali lipat. Namun bedanya, saat itu tak dikorankan saja. "Saat itu, korupsi dikoordinasi oleh sistem Soeharto. Mereka yang melakukan tindakan korupsi di luar sistem Soeharto itu yang akan ditangkap. Namun kini, korupsi tak lagi di bawah Presiden. Korupsi kini masuk koran," katanya. "Sejelek-jeleknya, SBY juga bukan ahli korupsi seperti Presiden Soeharto," sindirnya.
Apakah demokrasi menimbulkan banyak suara-suara? Wimar menilai, banyak suara itu memang dapat membuat berisik, namun penggerogotan uang negara bukan disebabkan orang yang banyak bicara. Bahkan sebaliknya, korupsi dilakukan tanpa ada suara sama sekali. "Semua masalah bangsa ini ada obatnya, seperti penyakit. Ada yang sakit gigi, sakit kaki dan sakit kepala, dan itu semua ada obatnya masing-masing," katanya.
Demokrasi pun berkaitan dengan pluralisme. Dijelaskan Wimar, demokrasi akan lebih efektif jika memberikan kesempatan hak bersuara kepada setiap orang. Karena bangsa ini memiliki keragaman, maka harus ada pluralisme, sehingga ada jaminan orang memiliki kesempatan hidup dan bicara, terlepas dari latar belakang, etnis, agama, golongan, dan profesi. "Pluralisme memungkinkan seseorang menjadi sama dan sehingga dapat melakukan interaksi secara demokratis," katanya.
Diingatkan Wimar, masa depan sepenuhnya bukan berada di tangan orang muda melainkan ada di tangan orang yang baik-baik. Sebab, ada pula kaum muda yang juga melakukan tindakan korupsi. "Saya ini orang tua. Saat masih muda, saya malah hidup dengan kaum muda yang menjerumuskan negara," pungkasnya. (pur)
11 Comments: